Pria yang kerap disapa Erik, itu menyampaikan jika anggaran tersebut digunakan untuk menyelesaikan beberapa persoalan prioritas yang terjadi di Kota Malang. Salah satunya, seperti penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).

“Setelah KUA disepakati, nanti ada laporan Banggar yang disampaikan melalui paripurna. Setelah itu kita akan mengikuti fase tahapan berikutnya untuk finalisasi RAPBD,” kata Sekda Erik, Selasa (05/11/2024) tadi.

Selain itu, menurutnya juga ada beberapa anggaran lain yang dapat mendukung program strategis lain. Seperti, Dispendukcapil dan Dinas Sosial P3AP2KB. Sehingga, diharapkan dapat memberikan pelayanan dan pembangunan untuk Kota Malang.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan jika alokasi anggaran APBD 2025 itu mencapai Rp 590 miliar. Dari jumlah tersebut Rp 300 miliar dialokasikan untuk gaji guru dan tunjangan, Bosnas, Bosda serta BOP.

“Karena jumlah guru yang negeri ada 3.600 sekian, tapi juga ada guru TK sekitar 2.600. Belum yang sekolah swasta juga ada bantuan BOP dan segala macamnya,” ujar Suwarjana.

Lebih lanjut Suwarjana juga menyampaikan, bahwa untuk anggaran operasional Disdikbud Kota Malang mencapai Rp 10 miliar. Itu digunakan untuk gaji 100 orang TPOK, biaya listrik, telepon, perjalanan dinas hingga biaya perawatan kantor dan dua museum.

“Kalau untuk program yang wajib hanya ATS itu saja. Kalau untuk pelatihan guru, mereka mengeluarkan sendiri dari dana sertifikasi 10 persen untuk peningkatan kemampuan,” imbuh Suwarjana. (rsy/sit)

Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Samsul Anam, mengatakan penandatanganan KUA-PPAS ini menjadi landasan dasar dalam proses penyusunan anggaran selanjutnya. “Rapat kali ini merupakan penandatanganan bersama antara eksekutif dan legislatif tentang nota KUA-PPAS 2025. Setelah penandatanganan ini, akan ada penyusunan rencana kegiatan anggaran yang kemudian akan menjadi R-APBD, yang pada akhirnya akan mengacu pada KUA-PPAS sebagai dasar APBD 2025,” katanya saat dikonfirmasi seusai rapat, Rabu (14/08/2024) tadi.

Pihaknya menambahkan, bahwa estimasi APBD Kabupaten Trenggalek di tahun 2025 masih berkisar pada angka yang sama dengan tahun sebelumnya. Yakni, sekitar Rp 2 trilliun.

Baca juga :

“Besaran APBD Kabupaten Trenggalek tahun 2025 masih seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita asumsikan di angka Rp 2 trilliun. Untuk detail nominalnya ada dalam dokumen yang tadi dibacakan oleh juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD,” kata Samsul.

Rapat ini juga menandai tahap penting sebelum pelantikan anggota DPRD baru, yang akan dilaksanakan pada 26 Agustus mendatang. “Dengan KUA-PPAS yang telah disepakati hari ini, meskipun nanti akan dibahas oleh anggota dewan baru, namun landasannya atau panduannya sudah jelas untuk membahas APBD 2025,” tambahnya.

Rapat paripurna ini menegaskan komitmen DPRD dan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam menyusun anggaran yang tepat untuk kebutuhan pembangunan daerah, sambil memastikan keberlanjutan program-program prioritas. (mil/sit)

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan bahwa perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut lebih ditekankan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya. Yaitu sebesar Rp 460 miliar, angka tersebut lebih besar dibandingkan proyeksi awal Rp 266 miliar.

“Realisasi Silpa yang lebih besar dibandingkan proyeksi awal ini disebabkan karena adanya transaksi yang belum bisa dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2022, sehingga terhadap Silpa tahun 2022 sudah dipergunakan untuk pembayaran transaksi yang belum terlaksana sampai akhir tahun 2022,” jelas Wali Kota Sutiaji, dalam rapat paripurna Penyampaian Penjelasan Wali Kota terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD TA 2023, Kamis (27/07/2023) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, jika penurunan tersebut juga ditengarai dari sektor pajak daerah yang diproyeksikan mengalami penurunan 16,6 persen dari target awal Rp 1 triliun 6 juta menjadi Rp 834 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan bahwa pihaknya lebih menyetujui penggunaan realisasi pendapatan aktual sebagai acuan dalam penyusunan APBD 2024. Menurutnya, realisasi pendapatan sektor pajak tahun 2023 yang mencapai Rp 834 miliar tersebut perlu untuk dijadikan patokan dalam menentukan target pendapatan pada tahun anggaran berikutnya.

“Kami akan menolak target yang terlalu ambisius dan tidak sesuai dengan capaian pendapatan di tahun 2023. Kenaikan yang masuk akal sebesar 10 hingga 20 persen masih dapat kami terima, tetapi angka di atas 100 persen, itu kan tidak realistis,” ucap Made.

Kemudian, pihaknya juga menekankan bahwa untuk belanja daerah harus menyesuaikan dengan pendapatan daerah. “Tujuannya adalah bagaimana pendapatan ini jelas dahulu, baru belanjanya. Jangan dibalik, belanja dulu baru cari pendapatan. Kemarin seolah bahwa kita untuk pendapatan menyesuaikan dengan belanja. Seharusnya adalah belanja menyesuaikan dengan pendapatan,” imbuh Made. (rsy/sit)