Keputusan untuk memangkas ‘kemewahan’ sendiri, bukan tanpa alasan. Direktur Utama Perumda Kahyangan yang baru, Gogot Cahyo Baskoro, menjadi aktor utama di balik kesederhanaan itu. Sejak awal menyusun rencana Sertijab, Gogot telah menginstruksikan kepada panitia internal agar mengemas acara seadanya demi menghormati nasib para buruh kebun yang hingga kini dinilai masih berjuang keras di bawah garis kesejahteraan.

Langkah ini diambil, sebagai simbol empati mendalam sekaligus penanda bahwa kepemimpinannya ke depan akan lebih fokus pada pembenahan nasib pekerja di lapangan. Tentunya, hal ini sesuai harapan Bupati Jember, Muhammad Fawait.

Sebab, sebelumnya Bupati Fawait berharap, agar jajaran direksi baru perusahaan plat merah ini mampu membawa angin segar sebagai penggerak ekonomi dan mampu mengentas kemiskinan. Dalam sambutannya, Gogot Cahyo Baskoro menggarisbawahi pentingnya memiliki rasa peka terhadap kondisi nyata perusahaan. Baginya, sebuah jabatan di perusahaan daerah bukanlah sebuah hadiah yang harus dirayakan dengan pesta pora, melainkan sebuah beban kerja yang berat untuk menyelamatkan aset daerah yang tengah didera berbagai persoalan pelik.

“Acara ini dari awal memang saya minta dikemas sederhana. Makanannya kotakan saja, tidak perlu prasmanan dan tidak usah ada live music. Saya ingin, kita semua di sini menjaga perasaan para buruh perkebunan. Kita tahu nasibnya di lapangan saat ini masih jauh dari kata sejahtera. Rasanya, tidak elok kalau kita yang baru masuk justru berpesta di atas keringat mereka yang belum sejahtera. Kita di sini untuk bekerja, bukan untuk merayakan kemewahan,” katanya, Senin (18/05/2026) tadi.

Sertijab sendiri, dihadiri lengkap tiga pilar direksi baru yang akan menakhodai Perumda Kahyangan, beberapa tahun ke depan. Selain Gogot Cahyo Baskoro selaku Direktur Utama, tampak hadir Dima Akhyar yang kini mengemban amanah sebagai Direktur Umum dan Keuangan, serta Nyoman Aribowo yang menduduki posisi Direktur Produksi dan Pemasaran.

Ketiganya, kompak mengenakan pakaian rapi namun menunjukkan gestur yang ramah dan siap membaur dengan seluruh jajaran staf. Hadir pula dalam acara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Jember, Ratno C Sembodo, serta Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama sebelumnya, Danang Andri Asmara, beserta jajaran karyawan kantor pusat.

Dalam momen yang sama, Gogot menjelaskan tantangan riil yang membentang di depan mata. Dirinya sadar betul bahwa publik Jember, terutama para buruh kebun, menaruh harapan yang sangat besar pada pundak direksi baru ini untuk membawa Perumda Kahyangan bangkit dari keterpurukan manajemen yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.

“Terus terang, saya pribadi tidak merasa bangga kalau belum bisa membuktikan sesuatu yang konkret untuk kemajuan PDP Kahyangan. Banyak sekali tantangan besar dan masalah mendasar, yang harus segera dibenahi dalam waktu dekat. Kami tidak boleh santai-santai. Saya sendiri sebenarnya bukan sosok yang baru di lingkungan PDP Kahyangan. Kalau dihitung-hitung, saya sudah ikut membersamai dan memantau pasang surut perusahaan ini sejak sekitar 20 tahun yang lalu. Jadi, urusan perut perusahaan ini saya sedikit banyak sudah paham akarnya,” urainya.

Baca juga :

Salah satu fakta unik yang diungkapkan, adalah kondisi fisik infrastruktur kantor direksi yang ternyata jauh dari kata mewah. Gogot menceritakan pengalamannya, saat pertama kali memeriksa ruang kerja barunya, dimana dirinya menemukan bahwa fasilitas penunjang seperti furnitur meja dan kursi tamu sangat minim dan tidak representatif untuk sebuah perusahaan umum daerah.

“Saya lihat sendiri, ruang direksi itu furniturnya hampir tidak ada yang layak. Kalau besok-besok ada tamu atau investor datang, kita mau ngobrolnya bagaimana? Duduk di mana? Tapi tolong dicatat, ini bukan berarti kami sebagai direksi baru meminta fasilitas yang berlebihan atau serba mewah dari uang perusahaan. Hal-hal standar untuk kerja memang perlu dibenahi agar kerja bisa fokus. Namun, karena kondisi keuangan perusahaan sedang ketat, kami bertiga sepakat bahwa pembenahan fasilitas kerja ini tidak akan membebani kas perusahaan sama sekali. Apa yang menunjang aktivitas awal kami, insyaallah kami akan modal sendiri menggunakan dana pribadi,” ujar Gogot.

Di tengah suasana guyub itu, manajemen baru tidak lupa memberikan penghormatan tinggi kepada pejabat lama. Gogot secara khusus melayangkan apresiasi mendalam kepada Danang Andri Asmara, yang telah bersedia mengawal masa transisi kepemimpinan sebagai Plt Direktur Utama selama kurang lebih 5 bulan terakhir. Di mata Gogot, performa Danang sangat luar biasa karena mampu menjaga situasi internal tetap kondusif di tengah ketidakpastian.

“Kita harus berterima kasih kepada Pak Danang. Walaupun beliau menjabat dalam waktu yang singkat, kurang dari 5 bulan, beliau terbukti berhasil menjaga stabilitas internal perusahaan dengan sangat baik. Beliau juga meninggalkan sejumlah capaian kerja yang positif untuk kami lanjutkan. Kita doakan bersama, semoga semua dedikasi dan kerja keras ini menjadi amal jariyah beliau yang dibalas kebaikan,” ucap Gogot.

Sebelum mengakhiri acara, direksi baru kembali mengingatkan komitmen yang sempat disampaikan saat pelantikan di hadapan bupati. Terutama, mengenai masalah transparansi tata kelola. Selama ini, minimnya keterbukaan manajemen dituding menjadi penyebab utama merosotnya kepercayaan dari pihak ketiga, perbankan, bahkan dari karyawan sendiri.

“Kita tidak bisa lagi cuma mengandalkan penjualan komoditas mentah seperti kopi gelondongan (green bean) atau karet mentah yang harganya fluktuatif di pasar,” harapnya.

Menurutnya, Perumda Kahyangan harus mulai berani masuk ke industri hilir, dengan mengembangkan produk kopi premium atau specialty coffee yang punya nilai jual tinggi. Selain itu, aset lahan yang indah harus dimaksimalkan untuk sektor wisata perkebunan.

“Kita punya potensi besar di Wisata Boma dan Rimba Camp di Gunung Pasang, kawasan bersejarah Kampung Belgia di Sumberwadung, hingga jalur wisata menuju Air Terjun Tancak, yang rencananya akan kita kerjasamakan secara taktis dengan Perhutani. Intinya, di tengah adanya selentingan atau wacana di luar sana yang meminta perusahaan ini ditutup, saya tegaskan bahwa PDP Kahyangan justru harus diselamatkan. Alih-alih ditutup, PDP ke depan harus diubah menjadi perusahaan yang sehat, mandiri dan mampu menyejahterakan buruh serta karyawannya,” imbuhnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Jember, Ratno C Sembodo, dalam sambutannya memberikan pandangan strategisnya dari kaca mata pemerintah daerah selaku pemilik modal. Menurutnya, situasi ekonomi saat ini menuntut Perumda Kahyangan untuk keluar dari zona nyaman dan meninggalkan pola-pola kerja birokratis yang monoton jika ingin tetap bertahan hidup dan berkembang.

“Rutinitas dan zona nyaman adalah musuh terbesar dalam kondisi perusahaan yang sedang sakit seperti sekarang ini. Kita tidak bisa lagi memakai cara-cara lama untuk menyelesaikan masalah baru. Karena itu, Perumda Kahyangan butuh inovasi yang segar dan kebijakan-kebijakan yang berani atau out of the box. Saya melihat kombinasi latar belakang tiga direksi baru ini sangat ideal dan menjadi modal penting bagi pembenahan ke depan. Pak Nyoman punya pengalaman kuat sebagai praktisi sekaligus motivator lapangan, Pak Dima sangat kuat dan jeli di bidang regulasi keuangan, sementara Pak Gogot punya kapasitas manajerial yang matang. Ini tim yang lengkap,” ujar Ratno C Sembodo. (rio/gie/adv)

Ketiga direksi Perumda Perkebunan (PDP) Kahyangan yang dilantik itu, diantaranya Direktur Utama, Gogot Cahyo Baskoro, Direktur Umum dan Keuangan, Dima Akhyar dan Direktur Produksi, Pemasaran dan Pengembangan, Nyoman Aribowo. Secara fungsi ekonomi, BUMD ini tidak lagi hanya dibebani target administrasi, melainkan diplot sebagai motor penggerak kesejahteraan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah komoditas perkebunan Jember.

Dari data di lapangan, menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah perkebunan di Jember, selama ini masih dikategorikan sebagai kantong kemiskinan. Oleh karena itu, penunjukan jajaran direksi baru yang memiliki latar belakang sebagai aktivis, dipandang sebagai langkah taktis untuk membawa pendekatan yang lebih humanis dan progresif.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember juga mencatat, bahwa ketergantungan pada komoditas perkebunan tradisional seperti karet dan kopi, biasa perlu segera dialihkan menuju diversifikasi usaha yang lebih bernilai ekonomi tinggi.

Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, memaparkan bahwa mengenai posisi strategis perusahaan serta ekspektasi besar yang dibebankan kepada manajemen baru. “Perumda Perkebunan Kahyangan merupakan salah satu BUMD yang diandalkan Pemerintah Kabupaten Jember. Perannya tidak hanya berkaitan dengan PAD, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi dan pengentasan kemiskinan,” ujarnya.

Gus Fawait menambahkan, fakta bahwa perusahaan daerah harus mulai meninggalkan gaya manajemen lama yang tertutup. Di era modern ini, kinerja sebuah perusahaan plat merah harus didasarkan pada transparansi dan validitas data yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Baca juga :

“Direksi harus mampu bekerja profesional, terbuka terhadap kritik, berpikir inovatif dan membuktikan kinerja melalui data serta capaian yang terukur,” tambahnya.

Fakta pendukung lainnya, adalah adanya langkah regulasi dari Pemkab Jember yang saat ini tengah menyiapkan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang BUMD. Langkah hukum ini, dirancang untuk membuka ruang bagi Perumda Kahyangan agar bisa masuk ke sektor bisnis baru.

Salah satu peluang yang paling dekat, adalah ikut serta menyuplai kebutuhan program nasional dari pemerintah pusat, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar setiap harinya. Usai prosesi pengambilan sumpah jabatan, Direktur Utama Perumda Perkebunan Kahyangan yang baru, Gogot Cahyo Baskoro, langsung memaparkan rincian fakta terkait tantangan internal dan peta jalan (roadmap) bisnis yang akan segera dieksekusi oleh timnya.

“Kami berkomitmen menerapkan prinsip Good Clean Corporate melalui transparansi, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab dan antikorupsi,” katanya.

Berdasarkan data rencana kerja baru, Perumda Kahyangan tidak akan lagi pasif. Gogot menjelaskan bahwa beberapa langkah konkret yang akan diambil, meliputi pengembangan produk kopi specialty yang memiliki pangsa pasar ekspor, optimalisasi lahan-lahan tidur, serta pembukaan sektor wisata berbasis alam.

Lokasi-lokasi yang masuk dalam daftar pengembangan berskala prioritas, antara lain kawasan Wisata Boma, Rimba Camp di Gunung Pasang, serta destinasi bersejarah Kampung Belgia di Sumberwadung. Kerja sama eksternal juga mulai dijajaki, salah satunya dengan pihak Perhutani untuk membuka akses wisata menuju Air Terjun Tancak. Fakta bahwa banyak lahan perkebunan yang belum produktif, juga akan dimanfaatkan untuk mendukung sektor peternakan rakyat melalui penyediaan pakan ternak.

Melalui data dan rencana kerja yang terukur ini, manajemen baru optimistis Perumda Kahyangan dapat keluar dari jerat kerugian kronis dan berbalik menjadi BUMD yang sehat pada tahun anggaran ini. (rio/gie/adv)

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa DPRD Kota Malang tidak diundang dalam pelantikan itu. Bahkan, mulai dari pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) jajaran direksi, DPRD juga tidak dilibatkan sama sekali.

“Kami dari DPRD maupun Komisi B yang di sini sebagai mitra kerja dari Perumda Tugu Tirta, tidak ada undangan. Kalau ada undangan, tentunya kami datang dan kalau tidak ada, ya sudah. Bahkan, kami dari pembentukan Pansel, kemudian ada kerja Pansel yang tidak menghasilkan Direktur Teknik (Dirtek) sampai akhirnya membentuk lagi Pansel baru, itu DPRD tidak pernah sama sekali diajak komunikasi,” kata Arief, saat dihubungi pada Sabtu (20/07/2024) tadi.

Arief menambahkan, bahwa dalam pemilihan tersebut, memang menjadi hak prerogatif dari Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Namun, sangat disayangkan jika kemudian tidak ada komunikasi yang dilakukan, baik secara formal maupun informal.

“Nah, ini tidak ada komunikasi sama sekali terkait dengan ini. Justru yang komunikasi dengan kami, yaitu Plt Dirut Perumda Tugu Tirta, Pak Handi. Pj selama ini tidak pernah berkomunikasi terkait hal itu, bahkan kami tahu kalau ada pelantikan ya dari teman-teman media ini,” ujarnya.

Baca juga :

Dengan ketidakhadiran DPRD dalam pelantikan tersebut, menurut Arief, juga akan berdampak pada kinerja Direksi baru kedepannya. Karena, itu menunjukkan jeleknya komunikasi antara legislatif (DPRD Malang) dan eksekutif (Pemkot Kota Malang).

“Tentu akan mengganggu kinerja ke depan. Kalau terus sepert ini, bisa jadi tidak harmonis kedepannya. Padahal kalau mau membangun Kota Malang harus bersama-sama, saling menghargai, saling menghormati, etika itu kita jaga. Kalau seperti ini, kan kurang baik. Apalagi DPRD ini juga masuk dalam unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” jelasnya.

Diakhir, saat disinggung mengenai penambahan penyertaan modal untuk Perumda Tugu Tirta, Arief mengatakan bahwa di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2024 ini, memang ada namun tidak banyak.

“Tapi tidak banyak penyertaan modalnya. Kalau di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), kan tidak boleh ada penyertaan modal,” tambahnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengundang jajaran DPRD Kota Malang. Hanya saja, pihaknya tidak mengetahui apa alasan ketidakhadiran dari DPRD Kota Malang tersebut.

“DPRD sudah kita undang dan OPD yang dihadirkan hanya yang terkait ini saja,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

“Tiga nama itu hasil pilihan dari Panitia Seleksi (Pansel), yang sudah saya terima dan tentunya dengan wawancara. Itu sudah yang paling sesuai,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Dari hasil ini, ujarnya, diharapkan nantinya para jajaran direksi tersebut dapat mengatasi beragam persoalan yang terjadi dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Beberapa persoalan yang dianggap urgent, tentunya ada banyak hal.

“Tentu Perumda Tugu Tirta Kota Malang ini berbeda dengan Perumda di kota atau kabupaten lain. Sehingga, saya harapkan nantinya bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Seperti, memenuhi ketersediaan air dan bisa memberikan tambahan terkait dengan Sambungan Rumah (SR) untuk masyarakat,” tambahnya.

Baca juga :

Selain itu, tambahnya, juga diharapkan dapat menyelesaikan persoalan Water Plant Treatment (WTP) yang selama ini masih menjadi masalah. “Salah satunya itu, tugasnya berat sekali. Tetapi WTP ini MOU nya antara pihak Perumda Tugu Tirta dan Jasa Tirta, bukan dengan pemerintah. Sehingga, saya nanti minta nanti Direksi yang baru bisa menyelesaikan,” ujar Pj Wali Kota Wahyu.

Sementara itu, Dirut Perumda Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo, menyampaikan bahwa beberapa program yang akan dilakukan, yaitu pembenahan di internal Perumda dan membangun sinergi dengan Kabupaten Malang serta Kota Batu. “Bila diizinkan oleh KPM, Dewas dan DPRD, kami akan melakukan audit keuangan dan kinerja. Dari situ, nanti akan muncul atau ketahuan bagaimana kerja yang sebelum saya. Sehingga, kita tahu langkah apa yang nanti akan kita kerjakan. Kemudian juga dalam membangun sinergi dengan Kabupaten Malang dan Kota Batu, karena sumber air itu banyak di sana. Sehingga, insyaallah akan mudah melakukan sinergi yang lebih baik lagi,” katanya.

Tidak hanya itu, dirinya juga akan melanjutkan proyek WTP yang sempat mandek. Karena, hal itu dirasa penting, apalagi Kota Malang juga tidak mempunyai sumber air.

“Ke depan WTP akan kita evaluasi dengan penataan yang lebih baik, agar bisa berguna secara maksimal dan bisa memenuhi permintaan pelanggan. WTP harus dilanjutkan, karena kalau tidak dilanjutkan maka implementasinya ke hukum. Jadi nanti tetap kita berupaya bagaimana WTP bisa tetap berjalan sesuai prosedur,” imbuhnya. (rsy/sit)

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa saat ini tim Panitia Seleksi (Pansel) baru sedang memproses terkait dengan Dirtek. Apabila jika itu sudah selesai, maka akan dilanjutkan dengan tahapan tes wawancara.

“Jadi, tes wawancaranya ini menunggu Dirteknya. Kalau sudah selesai semua, nanti akan kita lakukan tes wawancara sekaligus bersama dengan ketiga Calon Direktur Utama (Dirut) dan ketiga Calon Direktur Administrasi dan Keuangan,” kata Pj Wali Kota Wahyu, Jumat (05/07/2024) tadi.

Untuk Pansel Dirtek, lanjutnya, juga sedang berjalan dan diminta untuk berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Itu dilakukan agar persyaratan dapat lebih mudah dan tidak merumitkan.

Baca juga :

“Karena kan mereka membutuhkan sertifikat kompetensi manajemen air yang berlaku selama 90 hari sebelum masa awal pendaftaran seleksi. Nah ini cukup rumit, tapi kewenangan tetap berada di Pansel,” ujarnya.

Sebagai informasi, sebelumnya tahapan tes wawancara bersama dengan Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dijadwalkan pada 27 Juni 2024 lalu, kemudian pengumuman tahapan hasil seleksi wawancara diumumkan pada 28 Juni 2024.

Namun, itu tertunda karena sebelumnya Wahyu menerima Kunjungan Kerja (Kunker) dari Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin. Selain itu, calon Dirtek juga masih nihil karena terkendala persyaratan.

Untuk nama-nama calon Direktur Utama Perumda Tugu Tirta, diantaranya Achmad Syarifuddin, Priyo Sudibyo, Tias Alvin Papatria. Kemudian, untuk nama calon Direktur Administrasi dan Keuangan, Ida Ayu Eka Dewi Wijaya, Muhammad Galih Awantoro dan Wahjoe Darmawan. (rsy/sit)

Pria yang menduduki kursi N1 di Kota Malang itu menegaskan, bahwa dalam proses seleksi tersebut tentunya harus berjalan dengan profesional. Walaupun banyak yang berasal dari Kabupaten Malang, namun dirinya yakin tidak ada konflik kepentingan didalamnya.

“Tidak ada privilege (hak istimewa, red). Saya saja ya kaget, kok banyak dari Kabupaten Malang. Tentu, ini saya serahkan semuanya kepada Panitia Seleksi (Pansel) dan itu nanti yang akan kami jadikan dasar. Bukan dilihat dari background mana-mananya,” tegas Wahyu, Rabu (12/06/2024) tadi.

Kemudian, Wahyu juga tidak merasa bahwa dirinya menjadi inspirasi bagi belasan pegawai dari Kabupaten Malang, untuk ikut serta dalam seleksi pendaftaran calon Direksi Perumda Tugu Tirta Kota Malang. Apalagi, sebelum menjabat sebagai Pj Wali Kota Malang, dirinya sendiri telah berkarir menjadi ASN di Kabupaten Malang dan menjabat sebagai Sekda Kabupaten Malang.

Baca juga :

“Siapa saja berhak untuk bisa mengikuti. Nanti kami serahkan pada Pansel dan bukan berarti dari Kabupaten Malang saja yang dipertimbangkan. Semua fair, karena Pansel juga saya pilih yang paling profesional dan ada tahapan-tahapan. Jadi kewenangan mutlak ada di pansel,” tegasnya.

Namun, Pj Wali Kota Wahyu juga menyampaikan bahwa dalam pendaftaran tersebut tidak hanya diikuti dari Kabupaten Malang. Namun, juga ada dari Medan, Bekasi dan beberapa daerah lain.

Sementara itu, Ketua Pansel, Prof Muhammad Bisri, menyampaikan bahwa para peserta yang mendaftar tentunya akan berkompetisi secara ketat. Bahkan, lebih ketat dibandingkan seleksi sebelumnya. Pasalnya, seleksi kali ini bersifat kuantitatif dan semua penilaian ditunjukkan secara angka.

“Seleksi ini ada administrasi, ada uji kompetensi, psikotes dan macam-macam. Yang menguji pun ada dari lembaga. Jadi fairness (kesetaraan dan Kewajaran, red) dapat. Tidak hanya penilaian Pansel, tapi ada penilaian dari lembaga di luar Pansel. Ini pola baru tes direksi dan semua punya kesempatan yang sama,” imbuhnya. (rsy/sit)

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Direksi Perumda Tugu Tirta, Prof Muhammad Bisri, menyampaikan bahwa dalam pendaftaran tersebut ada sekitar 30 orang yang mengikuti. Termasuk, dari jajaran Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang.

“Ada sekitar 30 orang yang mendaftar dan hari ini adalah terakhir. Untuk nama-namanya, ada yang keberatan kalau di ekspos. Baru nanti setelah seleksi tahapan satu, kita umumkan,” kata Prof Bisri-sapaannya.

Untuk proses seleksi penjaringan, lanjutnya, akan dimulai Kamis (13/06/2024) sampai Jumat (14/06/2024). Kemudian, dilanjutkan dengan seleksi administrasi. Apabila lolos seleksi administrasi, maka nama-nama tersebut akan diumumkan pada Rabu (19/06/2024).

“Kalau semua pendaftar itu memenuhi syarat administrasi, ya mereka akan lanjut ke tahap berikutnya yakni uji kompetensi dan wawancara,” ucapnya.

Baca juga :

Kemudian, untuk uji kompetensi dan tes psikotes, akan dilaksanakan oleh salah satu lembaga. Setelah itu, pendaftar harus mempresentasikan makalah di hadapan para Pansel dan mengikuti tes wawancara.

“Untuk sertifikat kompetensi yang dimiliki pendaftar menjadi salah satu syarat, namun mereka tetap harus mengikuti uji kompetensi, presentasi makalah, dan wawancara,” tambahnya.

Sampai dengan saat ini, untuk pendaftar tersebut berasal dari berbagai daerah. Termasuk dari luar Kota Malang, seperti Medan, Ciamis, Tangerang, Bekasi, Sidoarjo, Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang.

“Tetapi untuk pendaftar dengan jumlah terbanyak berasal dari Kabupaten Malang dan Kota Malang,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Tirta Kanjuruhan, Syamsul Hadi, menyampaikan dukungannya kepada 14 orang dari Perumda Tirta Kanjuruhan tersebut. Apalagi, dari seluruh pejabat struktural yang ada telah memiliki sertifikat manajemen air minum baik untuk Tingkat Muda maupun Tingkat Madya, yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi Air Minum Indonesia (LSP AMI).

“Secara spesifik, kami tidak menentukan target. Namun, Perumda Tirta Kanjuruhan telah mempersiapkan 14 pejabat tersebut dengan baik. Jadi, siapapun pejabat Perumda Tirta Kanjuruhan yang berhasil lolos dalam seleksi ini akan kami dukung sepenuhnya,” kata Syamsul Hadi. (rsy/sit)

“Insyaallah bulan ini. Jadi orangnya sudah ada dan nanti mereka (Pansel) biar merapatkan diri. Kemudian setelah selesai, baru akan kita buka (pendaftaran, red). Karena memang ada syarat dan lain-lainnya, seperti apa harus mereka rembuk sendiri,” kata Pj Wali Kota Wahyu, Jumat (03/05/2024) tadi.

Saat disinggung mengenai pandangan DPRD Kota Malang mengenai penunjukan jajaran direksi agar dilakukan oleh Wali Kota definitif, Pj Wali Kota Wahyu menyampaikan bahwa dalam hal tersebut pihaknya sudah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Terlebih dalam aturan mengenai Pelaksana tugas (Plt), menurutnya tidak boleh paruh waktu.

Baca juga :

“Karena jabatan Plt ini adalah Kepala Bapenda Kota Malang dan yang bisa menjadi Plt ini hanya Dewan Pengawas (Dewas) dari Perumda Tugu Tirta Kota Malang. Kalau itu kita paksakan terus, kita yang salah dan ini sudah dikoordinasikan dengan Kemendagri,” tambahnya.

Ditegaskan Wahyu, jika jabatan tersebut memang harus diisi oleh jajaran definitif. Itu memang mutlak menjadi kewenangan dari Pj Wali Kota Malang saat ini. “Jadi nanti perkara tidak cocok ya sudah. Lha ini ketentuannya sekarang harus diisi. Makanya kemarin agak sedikit lama, karena kita koordinasi dahulu,” ujarnya.

Senada dengan itu, Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso, yang juga selaku Pembina dari BUMD Kota Malang, juga menyampaikan bahwa pemilihan jajaran direksi menjadi kewenangan mutlak dari Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Apalagi pihaknya sudah koordinasi bersama dengan Kemendagri.

“Jadi memang untuk kekosongan itu ada batas waktunya, kalau tidak segera dilakukan pengisian jabatan definitif, malah nanti pak wali yang dapat teguran dari pusat,” tambah Sekda Erik. (rsy/sit)

“Sudah ada lima nama. Kalau dua orang tidak bisa, maka akan saya bentuk tiga. Tapi kalau lima orang itu bisa semua, ya akan kita gunakan lima-limanya agar bisa lebih baik. Saya berharap, nantinya bisa ketemu sendiri dengan mereka untuk berdiskusi,” kata Pj Wali Kota Wahyu, Senin (22/04/2024) tadi.

Kelima orang calon Pansel tersebut, ujarnya, memiliki latar belakang berbeda. Diantaranya, mulai dari akademisi dan juga berlatarbelakang profesional.

“Profesional itu, artinya yang pernah menjabat sebagai direktur perusahaan air minum di daerah lain. Lalu, saya akan cari di Indonesia yang berhasil membawa PDAM nya berkinerja terbaik. Saya akan cari (kandidat Pansel) dari luar (Malang), supaya seleksi berkualitas dan menghasilkan orang yang benar layak menjadi direktur,” jelasnya.

Baca juga :

Lebih lanjut Wahyu mengaku, bahwa ada beberapa penekanan yang diberikan kepada lima orang Pansel tersebut. Selain itu, pihaknya juga meyakini bahwa pansel tersebut memiliki kompetensi dan bisa melihat siapa sosok yang bisa memimpin Perumda Tugu Tirta Kotq Malang.

“Merekakan latar belakangnya perguruan tinggi, latar belakang yang sudah pernah melaksanakan sebagai dirut dan berkinerja terbaik,” lanjutnya.

Tentu dalam pemilihan nanti juga dijamin dilakukan dengan transparan dan ditekankan tidak ada titipan sama sekali. Sebab, kapabilitasnya bisa dipertaruhkan.

“Sebelumnya kan saya bilang kalau paling tidak dua bulan nanti sudah ada jajaran Direksinya, nah bulan ini kita bentuk Pansel,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)