Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan bahwa posko tersebut dibentuk sesuai arahan Wali Kota Malang. Posko tersebut sudah dibuka sejak sepekan lalu dan bantuan terus berdatangan dari berbagai pihak.

“Sesuai petunjuk Bapak Wali Kota, kita mendirikan posko bantuan untuk Aceh dan Sumatera. Poskonya berada di Gedung Kartini. Sampai hari ini sudah banyak bantuan dari instansi pemerintah, masyarakat dan berbagai organisasi,” ujar Donny, Sabtu (06/12/2025) tadi.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya bahwa untuk bantuan yang paling banyak diterima berupa pakaian layak pakai, selimut, pakaian anak, pampers, makanan kering, beras, serta kebutuhan dasar lainnya. Item tersebut disesuaikan dengan permintaan dari Aceh dan Sumatera yang disampaikan melalui BPBD.

“Sementara ini yang paling dibutuhkan pakaian, selimut, kebutuhan anak dan bahan pokok,” tambah Donny.

Untuk bantuan berupa uang, Donny menjelaskan bahwa Pemkot Malang mengarahkan masyarakat menyalurkannya melalui Baznas Kota Malang. “Kalau bantuan uang, kami sarankan lewat Baznas. Kalau dititipkan ke kami, kami tidak bisa menentukan harus dibawa ke mana. Jadi barang ke Dinsos, uang ke Baznas,” tuturnya.

Lebih lanjut, untuk pengiriman bantuan, menurutnya Pemkot Malang masih menunggu arahan final dari Wali Kota melalui koordinasi dengan Lanud Abdulrachman Saleh. “Nanti Pak Wali yang akan memberangkatkan. Rencananya Senin pagi diberangkatkan ke Abdulrachman Saleh,” imbuh Donny. (rsy/sit)

“Saya berharap BPR Lumajang ini bisa berkembang lebih besar, diminati masyarakat untuk menabung dan memberikan rasa aman bagi yang ingin meminjam modal usaha,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Baca juga :

Lebih dari sekadar bank daerah, BPR Lumajang didorong menjadi lembaga keuangan yang fokus pada pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal. Bupati juga menekankan, pentingnya kehadiran BUMD ini dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses layanan keuangan formal.

“Kita ingin BPR menjadi solusi nyata. Masyarakat mudah mengakses pinjaman dan merasa aman untuk menabung,” tegasnya.

Bupati juga mengimbau pengelola BPR, untuk segera menyediakan fasilitas ATM Bank Pasar, agar pelayanan kepada masyarakat makin cepat dan mudah. Pendirian PT BPR Bank Lumajang ini, menandai langkah maju Pemkab Lumajang dalam membangun sistem keuangan daerah yang inklusif, profesional dan berpihak pada rakyat kecil. (kom/adi/gie)

Dalam momen itu, Wali Kota Wahyu menyampaikan apresiasinya terhadap YHMCHI yang telah berdakwah dengan mendirikan 20 Masjid Cheng Hoo di seluruh Indonesia. Karenanya, wali kota tertarik dan berencana agar di Kota Malang, juga didirikan masjid serupa.

“Saya kemarin berbincang dengan Pak Sugiharta Tandya, selaku Ketua DPD PITI Malang Raya. Kalau bisa, Masjid Cheng Hoo ini juga ada di Kota Malang,” kata Wali Kota Wahyu, Sabtu (15/03/2025) tadi.

Dirinya mengungkapkan, akan menyiapkan lahan untuk pendirian Masjid Cheng Hoo di Kota Malang. Sekaligus, rencananya juga terdapat Kantor PITI Kota Malang di masjid tersebut.

“Karena di Kabupaten Malang sudah ada ya, Masjid Cheng Hoo. Jadi, nanti harapannya dengan lahan yang sudah disiapkan, perlahan bisa terealisasi untuk pembangunannya. Sekaligus, di situ harapannya juga ada Kantor PITI Kota Malang, yang menjadi satu kesatuan dengan Masjid,” ungkapnya.

Baca juga :

Ketua YHMCHI, Abdullah Nurawi, merespon hal itu sangat mengapresiasi dan ucapkan banyak terima kasih terhadap Wali Kota Wahyu, atas rencananya tersebut. Karena mendirikan masjid, yakni menjadi salah satu wujud dakwah dalam rangka mempermudah Umat Islam untuk beribadah.

“Ini luar biasa. Jika rencana tersebut terealisasi, ini salah satu berkah Ramadan. Dan Kota Malang akan menjadi titik Masjid Cheng Hoo yang ke 21 di Indonesia,” ujarnya.

Pria yang kerap disapa Nurawi, itu menambahkan bahwa akan meminta DPD PITI Malang Raya untuk menindak lanjuti rencana tersebut.

Sementara itu, Ketua DPD PITI Malang Raya, Sugiharta Tandya, menjelaskan bahwa rencana pendirian Masjid Cheng Hoo di Kota Malang, sudah sejak awal pihaknya menjabat menjadi Ketua DPD PITI Malang Raya. Namun, karena satu dua hal, sehingga itu masih belum terealisasi.

“Kami sudah ada gambarnya sejak awal saya menjabat, yaitu berarti sudah delapan tahun lalu. Namun saat itu, lahan yang tersedia hanya di Jalan Raya Sulfat No.10, seluas 700 meter persegi dan dinilai kurang luas. Kemudian, kita mencoba mengajukan lagi ke Pak Wali Kota Wahyu dan ternyata beliau menyetujui dan menyiapkan lahan,” jelasnya.

Sugiharta menginformasikan, bahwasannya lahan yang disediakan itu nantinya di daerah Kecamatan Kedungkandang. “Di sana akan disisihkan lahan yang cukup luas, untuk membangun Masjid Cheng Hoo. Dan terkait pelaksanaanya, tentunya akan diteruskan oleh ketua berikutnya” imbuhnya. (cw1/sit)

Pria yang kerap disapa Zainul, itu menyampaikan bahwa ide mendirikan pos pantau ini bermula saat dirinya mencium bau menyengat di rumahnya. Awalnya, dirinya mengira bau itu berasal dari septic tank yang bocor, namun setelah ditelusuri, ternyata sumbernya adalah tumpukan sampah di Jembatan Pasar Gadang.

“Saya cek ke lokasi setelah Salat Isya, ternyata sampahnya menumpuk di jembatan. Saya lihat, yang buang sampah di sini bukan warga sekitar, tetapi dari orang luar,” ujar Zainul, Sabtu (01/02/2025) tadi.

Zainul menambahkan, warga Kelurahan Bumiayu sebenarnya telah sepakat menggunakan jasa petugas kebersihan keliling untuk mengangkut sampah rumah tangga. Namun, justru banyak orang dari luar daerah yang membuang sampah sembarangan di Jembatan Pasar Gadang.

“Jadi ada beberapa yang buang sampah itu dari Turen, Bululawang, Tajinan, Tlogowaru, Mburing. Ada satu warga Jalan Terong sisi utara sana. Kalau orang sini tidak ada, pedagang pasar sini pun juga tidak ada,” ujarnya.

Baca juga :

Menyadari situasi ini, Zainul sempat mengajukan permohonan bantuan tenda ke kelurahan, namun terkendala birokrasi. Akhirnya, dia mendapatkan bantuan tenda dari seseorang dan mendirikan posko pantau tersebut. Sejak saat itu, dirinya dan salah satu rekannya, Ambon rutin berjaga mulai pukul 19.00 WIB hingga pukul 03.00 WIB dini hari. Namun, ketika pulang untuk salat Subuh, masih ada oknum yang memanfaatkan momen tersebut untuk kembali membuang sampah di jembatan.

“Begitu saya kembali ke posko setelah salat Subuh, sudah ada tumpukan sampah lagi. Itu yang bikin saya geregetan,” ucapnya.

Kejadian seperti itu, menurutnya bukan hanya kali pertama saja. Bahkan, Zainul mengaku beberapa kali bersitegang dengan orang-orang yang tetap nekat membuang sampah di lokasi tersebut.

“Kalau tidak ada yang jaga di sini, pasti langsung ditaruh di situ,” katanya.

Sejak posko pantau didirikan, volume sampah di Jembatan Pasar Gadang berkurang signifikan. Jika sebelumnya diperlukan dua truk untuk mengangkut sampah setiap hari, kini cukup dengan satu truk, bahkan pernah hanya menggunakan kendaraan roda tiga jenis Tossa.

“Yang biasanya butuh dua truk, sekarang cukup satu truk. Kemarin malah cuma pakai Tossa,” imbuhnya.

Zainul berharap, upayanya ini dapat menyadarkan masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan. Dirinya menegaskan akan terus menjaga kebersihan lingkungan dan tidak akan mundur menghadapi para pembuang sampah liar. (rsy/sit)

Wali Kota Eri mengatakan, menjadikan Serambi Ampel sebagai Pasar Syariah adalah upaya penataan kawasan religi Ampel, serta saran dari para pedagang yang ada di sana. “Di sini (Serambi Ampel), insyaallah setelah ada masukan dari warga akan dijadikan Pasar Syariah. Jadi kita akan tata kembali,” kata Wali Kota Eri.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Kota (Bappeko) Surabaya itu menjelaskan, saat ini Pemkot Surabaya sedang merumuskan penataan lanjutan untuk Serambi Ampel, sembari menunggu pemindahan Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian. Setelah RPH dipindahkan seluruhnya, Pemkot Surabaya akan memperluas kawasan Serambi Ampel dan menjadikannya Pasar Syariah.

“Kalau ini (RPH Pegirian) sudah dipindahkan, maka akan dibuat full untuk para pedagang. Sehingga, pedagang akan kita tata kembali agar lebih rapi dan menjadi terpusat,” ungkapnya.

Baca juga :

Masih menurut Wali Kota Eri, RPH Pegirian akan dipindahkan seluruhnya pada September 2024. Oleh karena itu, pada Oktober 2024 akan dilakukan perluasan kawasan Serambi Ampel dan penataan lanjutan.

“Sambil menunggu RPH pindah, kita akan penataan. September RPH pindah lalu di Bulan Oktobernya kita perluas kawasan Serambi Ampel dan tata kembali,” ujarnya.

Selain Serambi Ampel, Wali Kota Eri juga akan melakukan penataan lanjutan di kawasan Kalimas Timur. Sebelumnya, pedagang-pedagang di kawasan wisata religi Ampel direlokasi di dua tempat, yakni Serambi Ampel dan Kalimas Timur.

“Kita sudah diskusi dengan teman-teman yang ada di Kalimas Timur. Di sana akan kita buatkan tenda pinggir sungai dan akan dilengkapi dengan tempat mainan anak,” imbuhnya.

Selain itu, tambah Wali Kota Eri, Pemkot Surabaya juga meminta agar kendaraan besar seperti truk memiliki jam operasional untuk melintas di kawasan Kalimas Timur. “Kedepannya truk-truk yang boleh masuk hanya di atas jam 10, sehingga di Kalimas Timur bisa nyaman untuk tempat makan pengunjung,” paparnya. (pro/sby/sit)

Bahkan, gerak cepat dengan memberikan bantuan berupa membangunkan rumah baru di disamping bangunan rumah sebelumnya, langsung diberikan. Tujuannya, agar kakek bersama anaknya di Hari Fitri, juga bisa turut merasakan Lebaran di rumah barunya.

Politisi Partai Gerindra Kabupaten Lumajang, Oktaviani, kepada memontum.com mengatakan jika pihaknya setelah turun langsung bersama Bunda Indah untuk melihat kondisi rumah sang kakek, langsung diberi instruksi untuk sesegera mungkin untuk melakukan perbaikan. Sehingga, seketika itu gerak cepat langsung dilakukan.

Baca juga :

“Ke sana (ke rumah kakek, red) hari Jumat (05/04/2024) lalu, untuk bertemu. Sabtu (06/04/2024) nya langsung cari tukang dan langsung dikerjakan di Minggu (07/04/2024) nya. Harapannya sederhana, setidaknya mendapatkan sedikit kebahagian dengan tidur tidak lagi kedinginan,” kata Oktaviani, Senin (08/04/2024) tadi.

Politisi Partai Gerindra yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang itu mengungkapkan, jika percepatan pembangunan rumah Kakek Jumadi alias Pak Bagong, sebelum Lebaran harus sudah terselesaikan. Ini sesuai instruksi dari Ketua DPC Partai Gerindra, Bunda Indah.

“Kita buatkan baru di sebelahnya, agar cepat. Karena kalau masih (harus, red) bongkar dan bangun pakai batako, tidak nutut. Karena instruksi Bunda Indah, Lebaran harus sudah bisa ditempati,” ujarnya.

Lebih lanjut Oktaviani mengatakan, meski ada beberapa kendala, pihaknya akan menyelesaikan pembangunan semaksimal mungkin. “Sesuai instruksi Bunda, Lebaran harus sudah ditempati. Insyaallah hari ini harus 80 persen, walau pun lembur harus dilakukan,” paparnya. (adi/sit)

Kadispertahortbun Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan ada perubahan mindshet atau cara pandang masyarakat dari sistem konvensional menuju pola pikir dan prilaku modern. Dimana dalam mengelola lahan pertanian, cara bercocok tanam sudah onfirm dengan alih teknologi.

“Petani sudah bisa mengolah pertanian dengan sentuhan tehnologi. Berbeda dengan sebelumnya yang masih mengandalkan cara-cara konvensional. Dari menggunakan sapi berubah ke tehnologi mesin hand traktor misalnya,” kata Kadispertahortbun.

Ditambahkannya, baik budidaya tanaman dari konvensional hingga tehnologi hidroponik bisa dipelajari melalui penyuluhan. Untuk pasca panen yakni dari bahan mentah diproses melalui tehnologi hingga menjadi bahan olahan (produk). Hal itu akan berimbas pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Sumenep, menghimbau pada masyarakat untuk rajin berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan mencari akses informasi. Karena banyak perubahan pada peraturan perundang-undangan.

Seperti terkait masyarakat yang ingin mengembangkan bisnis atau usahanya dengan mencari atau membeli lahan baru untuk didirikan usaha itu harus sesuai dengan Perda Rencana Detai Tata Ruang Kota (RDTRK).

Sebab jika tak sesuai, akan terganjal pada proses pengajuan izin atau rekomendasinya nanti. Jadi masyarakat bebas mengecek terlebih dahulu lahan itu bisa dibuka bisnis usaha atau justru tidak boleh. Termasuk lahan tersebut bisa didirikan bangunan perumahan atau tidak. Itu semua harus dicek dulu.

“Ada dua cara ngecek lahan itu. Yakni PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Layak Fungsi). Kalau PBG yakni di lahan itu belum ada bangunan. Itu kalau dulu disebut IMB. Tapi jika sudah ada bangunan maka bisa cek SLF nya,” beber mantan Kadis Pengairan ini.

Jadi, lanjut Eri, masyarakat sebelum beli lahan atau tanah harus dicek dulu. Masuk area terlarang atau zona aman bebas usaha. Itu untuk mengantisipasi keluar tidaknya Rekom atau izin pemerintah di lahan tersebut. (edo/gie)