“Kami berharap, pasca dilaunchingnya PTSP ini pelayanan kami masyarakat pencari keadilan semakin prima, mudah dan transparan,” ujar Saut Marulitua Pasaribu SH MH l, Ketua PN Kepanjen ditemui seusai acara. Dikatakan,dalam hitungan maksimal satu jam, pelayanan tersebut semakin dinikmati oleh masyarakat.

“Tentunya kalau urus surat keterangan pukul 10.00 misalnya,paling lambat pukul 11.00 Wib,hasilnya sudah siap diterima,” ujarnya mencontohkan. Dengan  layanan PTSP ini masyarakat betul-betul mendapat pelayanan prima, cepat dan jauh lebih mudah dibanding sebelumnya.

“Misalnya  surat ijin menjenguk, pendaftaran perkara baik pidana maupun perdata, dan lain sebagainya,” pungkasnya. Sementara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) Mahkamah Agung RI, DR Herri Swantoro SH MH mengatakan, PTSP merupakan suatu keharusan. Sebab dengan adanya PTSP, PN bisa memberikan jaminan dan kepastian bagi masyarakat yang mencari keadilan. Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) No.97 Tahun 2014.

“Dengan PTSP ini dapat mempersingkat masa pelayanan proses peradilan, dan mendekatkan diri kepada masyarakat dengan pelayanan yang responsif,” ujarnya. Tambah dia,bagi lembaga PN, PTSP ini  juga memberikan hal yang positif, seperti mengurangi beban administrasi dan memperbaiki citra bagi lembaga peradilan.

“Melalui program PTSP hal -hal yang merugikan dan selama ini seringkali terjadi seperti pungli bisa diminimalisir sejak dini,”ujarnya. Lanjutnya, dalam PTSP nantinya pelayanan proses peradilan akan dilayani disatu pintu, mulai dari pendaftaran perkara, hinga proses perkara selesai.

Dengan demikian akan memudahkan proses pengontrolan pengajuan dan proses peradilan. Bahkan dalam pelayanan terpadu satu pintu, didalam ruangan tersebut akan dilengkapi dengan CCTV (Closed Circuit Television), dan akan dilakuan evaluasi harian, bahkan nantinya akan diberikan poling kepuasan terkait pelayanan lembaga peradilan.

“Selama ini yang ada kan pelayanan banyak dilakukan di loket-loket yang terpisah, dengan kondisi seperti ini kan memudahkan proses terjadinya pelanggaran seperi nepotisme, dan pungli,” terangnya.

Akhirnya dia berharap, dengan PTSP ini lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri bisa menjadi lembaga peradilan yang lebih modern. “Sebagai tumpuan untuk menjadi pengadilan modern adalah IT, maka upgrade alat maupun sumber daya manusia harus dilakukan dengan target selesai dalam tahun ini untuk 34 PT Provinsi yang ada di Indonesia,” pungkasnya. (sur/yud)