Dalam pertemuan itu, Dirjen PEID juga siap untuk menjembatani ke Kementerian Pertanian untuk Program Hilirisasi Kelapa untuk wilayah Kabupaten Malang. “Alhamdulillah, tadi Pak Dirjen menyampaikan siap untuk mengakseskan beberapa program. Salah satunya, hilirisasi kelapa di Kementerian Pertanian RI,” kata Wabup Lathifah.

Baca juga :

Seperti yang diketahui, Kemendes merupakan kementerian yang muaranya bermitra dengan beberapa kementerian teknis lain. Salah satunya, seperti Kementerian Pertanian. Sedangkan untuk Kabupaten Malang sendiri, mempunyai potensi kelapa yang luar biasa, namun selama ini stagnan.

Tidak terkecuali, Program Replanting (peremajaan) sebagai upaya proses penggantian tanaman lama atau tua, yang tidak produktif dengan bibit baru unggul untuk memulihkan produktivitas. Langkah ini krusial, untuk menjaga hasil Tandan Buah Segar (TBS) dan mempermudah pemanenan. Prosesnya, meliputi tumbang chip, land clearing dan penanaman ulang.

“Salah satu wujud program tersebut, diantaranya replanting atau peremajaan kelapa tua dan rusak. Nantinya akan ada kemitraan dimana program tersebut akan ada pendampingan dan berakhir dengan adanya off taker kelapa untuk memastikan kelapa hasil petani diserap dengan harga layak. Bahkan jika perlu, pengadaan pengolahan bahan baku kelapa. Sehingga, kelapa bisa menjadi coconut milk dan nilai jual semakin baik,” ungkap Wabup Malang. (pro/gie)

Pelaksanaan itu, tentunya menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Malang, serta memperkuat posisi daerah sebagai salah satu sentra produksi padi nasional. Gerakan Percepatan Tanam dan LTT sendiri, menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan swasembada pangan.

Kabupaten Malang sendiri, menjadi bagian dari upaya optimalisasi lahan pertanian di Indonesia. Untuk mendukung peningkatan produksi pangan nasional, dibutuhkan dukungan pertambahan luas tanam padi, jagung dan kedelai melalui program percepatan kegiatan LTT.

Wakil Bupati Malang bersama Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Malang, dalam momen itu juga turun langsung ke lapangan di areal persawahan di Desa Langlang, Kecamatan Singosari, guna melakukan monitoring dan crosscheck data dengan kondisi aktual. Kunjungan ini, juga bertujuan untuk membahas percepatan tanam serta mengapresiasi peningkatan produksi padi di daerah tersebut. Hal ini dilakukan, untuk mengetahui perkembangan realisasi tanam yang telah dilakukan oleh petani, sehingga program percepatan LTT ini berjalan dengan baik.

Baca juga :

Wakil Bupati Malang berharap dengan langsung turun ke lapangan, dapat berdisuksi dan berdialog langsung dengan petani. Sehingga, akan dapat memberikan advice berupa saran dan masukan, serta bantuan yang diperlukan oleh petani dalam pelaksanaan program percepatan LTT ini.

“Kita pantau langsung ke lapangan datang ke petani, berdialog dan mendengar apa keluhan dan kebutuhan petani kita, supaya percepatan LTT ini berjalan baik,” kata Wabup Malang.

Dirinya juga menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung program nasional ini. “Pemkab Malang berkomitmen memberikan kontribusi nyata untuk mewujudkan swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Optimalisasi lahan dan perluasan areal tanam menjadi fokus utama kami,” ujarnya.

Sementara itu, Program LTT sendiri bertujuan memotivasi petani agar terus menanam padi, terutama menghadapi tantangan cuaca ekstrem. Melalui gerakan ini, diharapkan pengelolaan pengairan dapat dioptimalkan. Sehingga, lahan kering dan sawah tadah hujan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Langkah strategis ini, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Malang sekaligus mendukung pencapaian target swasembada pangan nasional dalam waktu dekat. (pro/mlg/gie)

Dalam kesempatan itu, Plt Bupati Malang juga berkesempatan untuk melakukan pengisian token listrik secara simbolis di rumah salah satu warga yang mendapatkan Program BPBL.

Sebagai informasi, total data calon Penerima Program BPBL Kabupaten Malang, ada sebanyak 4.516 penerima. Dimana sampai Oktober 2024, sudah terealisasikan tersambung sebanyak 3382 penerima. Sedangkan di wilayah Kecamatan Kromengan, ada sebanyak 354 penerima dan realisasi tersambung sebanyak 238 penerima.

Baca juga :

Plt Bupati Didik menyampaikan terima kasih atas dipilihnya Kabupaten Malang, sebagai salah satu kabupaten yang menjadi tempat program BPBL. Sehingga, masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Malang, bisa menikmati layanan pemasangan listrik secara gratis.

“Kami berterimakasih karena menjadi kabupaten yang memiliki 33 kecamatan dan 390 desa atau kelurahan, sebagai titik lokasi program, yang mana kebutuhan listrik semakin banyak. Oleh karena itu,.tentunya kami selalu berharap adanya program-program besar dari Kementerian ESDM, dari PLN bisa berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah,” kata Plt Bupati Didik.

Anggota Komisi VII DPR RI, Moreno Sueprapto, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa program BPBL tersebut merupakan bentuk kehadiran negara yang mana energi sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia. “Listrik sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat yang berperadaban, maka wajib hukumnya bagi negara untuk menghadirkan listrik di seluruh keluarga Indonesia. Sehingga, saya mendukung program ini untuk dilanjutkan karena program ini betul-betul penting dan tepat sasaran untuk keperluan masyarakat kita,” terang Anggota DPR RI. (kom/sit/adv)

Dikonfirmasi terkait hal itu, Wakil Bupati Trenggalek, Syah Natanegara, saat mendampingi kunjungan kerja Dirjen Perkebunan menyampaikan terima kasih karena sudah meluangkan waktu berkunjung di Kabupaten Trenggalek. “Saya mewakili Pemerintah Daerah mengucapkan terima kasih karena tadi sudah banyak terdistribusi alat pertanian di Kabupaten Trenggalek,” ujarnya, Rabu (24/04/2024) malam.

Dirinya menyampaikan, misi ini selaras dengan cita-cita Kementrian Pertanian yang mendorong peningkatan produksi tanaman pangan, khususnya padi di tengah iklim yang tidak menentu ini. “Pertanian di Trenggalek harus terus bangkit dan tidak berbangga diri atas capaian hari ini. Karena inovasi akan terus berjalan. Semoga ini membawa manfaat untuk Kabupaten Trenggalek kedepannya,” tambah Wabup Syah.

Sementara itu dalam kunjungannya, Nur Alam Syah menuturkan, semua harus memastikan bahwa pompa irigasi berfungsi. Kehadirannya di sini bukan hanya mengecek terkait distribusi pompa hingga digunakan, tapi juga luas tanam harus dimaksimalkan.

Baca juga :

“Saya apresiasi Pak Kadis dan Pak Wakil Bupati yang sudah bergerak cepat. Lahan-lahan kita yang sudah dipanen satu dua minggu yang lalu. Hampir semua sudah di olah tanah dan proses tanam. Persiapan benihnya juga saya lihat tidak masalah, tinggal bagaimana lahan tadah hujan kita bisa kita maksimalkan dan perlu kita perencanaan yang detil supaya tidak salah,” kata Nur Alam Syah.

Pada April ini, ujarnya, secara nasional harus dapat 2 juta hektare lahan yang ditanami. Dirinya pun berharap, mudah-mudahan Jawa Timur memberi kontribusi besar terhadap target yang telah dicanangkan itu.

“Kita juga pastikan bahwa pompa irigasi kita berfungsi. Dan kehadiran saya di sini bukan hanya mengecek terkait distribusi pompa hingga digunakan. Tapi juga tanam kita harus kita maksimalkan. Mana sumber airnya, mana sawahnya sehingga bantuan pipa dan pompa itu bisa maksimal dan benar-benar memberikan kontribusi. Kalau lahan seperti ini tidak masalah, sepanjang ada air kita bisa tanam,” jelasnya.

Apa yang dilakukan oleh Pemkab Trenggalek ini sangat luar biasa. Bahkan, pihaknya sempat mendapat kabar kalau siang hari cuaca cukup panas. Maka para petani ini mengakali nya dengan mengolah tanah itu pada malam hari.

“Ini sinergitas luar biasa antara Kementrian, TNI dan Pemkab Trenggalek dan saya akan senantiasa ada untuk Jawa Timur. Memastikan bahwa pertanaman padi kita dan irigasi teknis, utamanya pada daerah-daerah yang tadah hujan. Kita juga mendorong Padi Gogo di lahan lahan perkebunan, Perhutani segera kita perbaiki regulasinya, sehingga bisa mendapatkan bantuan,” papar Nur Alam Syah. (mil/sit)

Penghargaan tersebut, diserahkan langsung Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam penyampaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Gedung Grahadi Surabaya, Rabu (13/12/2023) tadi.

“Alhamdulillah, Pemkab Madiun dan Desa Pule, Kecamatan Sawahan menerima penghargaan atas kinerja terbaik di tahun 2023. Ini merupakan dari DIPA itu sudah kita jabarkan dan tentunya juga bagian dari saat ini adalah dana DD yang akan kita jabarkan di 158 Desa,” kata Pj Bupati Madiun, Tontro Pahlawanto.

Baca juga :

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya pengeluaran anggaran untuk memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat. “Setiap tetes rupiah yang kita belanjakan harus memberi manfaat dan berdampak pada penguatan kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur Khofifah.

Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada semua perangkat daerah, bupati dan wali kota dan elemen strategis di Jawa Timur atas komitmen, dukungan dan sinergi yang telah diberikan untuk kemajuan daerah. “Hari ini kita kembali bersama-sama membangun komitmen untuk melanjutkan seluruh proses pembangunan sesuai dengan kewenangan masing-masing,” paparnya.

Gubernur Khofifah juga menekankan pentingnya sinkronisasi data dan penggunaan anggaran yang lebih cepat, cermat dan tepat. “Perlu ikhtiar bersama untuk menyinkronkan data. Jangan ada dispute, karena data itu pengaruhnya signifikan penggunaan anggaran terhadap sektor-sektor yang membutuhkan intervensi lebih besar,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Taukhid, berharap agar DIPA Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi TKD 2024 dapat ditindaklanjuti dengan baik. “Ini penting agar APBN 2024 dapat dilaksanakan segera di awal tahun sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung dan maksimal,” ujarnya. (kom/gie)

Kegiatan ini merupakan rangkaian acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan tujuan memperkenalkan dan mengembangkan secara luas ragam seni, ritual, pengetahuan dan teknologi tradisional serta ekspresi kultural di wilayah Tapal Kuda.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbudristek, Hilmar Farid, dalam kesempatan itu hadir secara langsung didampingi Bupati Jember, Hendy Siswanto dan Ketua TP-PKK Kabupaten Jember, Kasih Fajarini beserta jajaran tamu undangan lainnya.

Dengan adanya kegiatan ini, tentunya membawa berkah untuk Kabupaten Jember.

“Kegiatan ini menginspirasi kami dan juga wilayah Tapal Kuda, untuk melestarikan budaya,” kata Bupati Hendy.

Baca juga :

Bupati juga memaparkan, bahwasannya Kabupaten Jember telah mengadakan kurang lebih 600 event sebagai wujud konkret strategi untuk terus melestarikan budaya, industri kreatif dan ekonomi kerakyatan. “Sudah jadi kewajiban masyarakat seluruh wilayah Tapal Kuda dan Indonesia, untuk mengawal kegiatan seperti ini guna kesejahteraan bagi semuanya. Selamat menyaksikan dan salam sukses selalu,” ujarnya.

Apa yang disampaikan Bupati Hendy, selaras dengan sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid. Dirinya menuturkan bahwa kegiatan yang digelar malam itu adalah bagian dalam upaya perlindungan kebudayaan daerah.

“Malam Puncak Galang Gerak Budaya Tapal Kuda ini sebagai salah satu bentuk kepedulian Kemendikbud dan Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian, pengembangan, pemeliharaan dan perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di wilayah Tapal Kuda dan Kabupaten Jember, khususnya,” kata Hilmar Farid.

Dalam kesempatan ini, Dirjen Kebudayaan juga menyerahkan piagam penghargaan kepada tujuh kontingen kabupaten atau kota Tapal Kuda yang terdiri dari Kabupaten Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Jember, Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi. Tidak hanya itu, Kepala Desa Lojejer mendapat penghargaan apresiasi dari Kemendikbudristek sebagai Tokoh Pelestari Seni Budaya. (kom/rio/gie)

Sebagai penggerak roda pembangunan, Pemerintah Kabupaten Malang menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak aspek yang perlu untuk dimaksimalkan. “Untuk itu, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Malang menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah yang telah memberikan atensi lebih terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Malang,” kata Bupati Sanusi.

Ditambahkannya, bahwa evaluasi sangatlah penting dan sangat membantu Pemerintah Kabupaten Malang, dalam mengimplementasikan prinsip otonomi daerah yang baik. Sekaligus, menjadi nahkoda pembangunan daerah untuk memajukan Kabupaten Malang.

“Lebih dari itu, momentum seperti ini juga menjadi wadah komunikasi yang strategis untuk bertukar informasi dan berbagi pengalaman terkait strategi yang dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik secara keseluruhan,” kata Bupati Malang.

Baca juga :

Sementara itu, Dirjen Otoda Kemendagri RI, Akmal Malik, menyampaikan hasil evaluasi terhadap Pemerintah Kabupaten Malang. Secara keseluruhan, dirinya menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Malang sudah bagus dan bahkan ada peningkatan.

“Secara umum, kinerja Kabupaten Malang itu bagus, meningkat dengan baik,” kata Dirjen Otda Akmal.

Evaluasi ini, tambahnya, merupakan Program Kemendagri RI untuk menilai kinerja pemerintah kabupaten, kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Di Jawa Timur, hanya ada lima kabupaten atau kota, yang didatangi secara langsung oleh Akmal, untuk penyampaian hasil evaluasinya yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang.

“Yang kami evaluasi, untuk pemerintah provinsi ada kurang lebih 114 parameter yang kami ukur. Sedangkan untuk pemerintah kabupaten, ada kurang lebih 126 parameter,” kata Akmal.

Secara khusus, terang Akmal, memberi apresiasi pada Kabupaten Malang dalam hal peningkatan jumlah UMKM. Di tahun 2023, jumlah UMKM di Kabupaten Malang meningkat sebanyak 81,57 persen. “UMKM di Kabupaten Malang khususnya, naik luar biasa,” terang Dirjen Otda Kemendagri.

Meski secara keseluruhan kinerja Pemerintah Kabupaten Malang dinilai baik, Dirjen Akmal memberikan beberapa catatan terkait beberapa bidang yang masih perlu peningkatan. Diantaranya, adalah masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup. (pro/gie)

Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam membangun negara. Karena itu, reformasi birokrasi menjadi salah satu kunci untuk melahirkan pemerintahan yang mampu membawa perubahan nyata.

“Untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang semakin profesional, maka perbaikan akuntabilitas kinerja, peningkatan SDM, penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi fokus yang terus dibenahi,” ujar Sekda Erik.

Tidak hanya itu, Sekda Pemkot juga berpesan kepada jajaran ASN Pemkot Malang, untuk terus menjaga netralitasnya di tengah situasi politik yang semakin hangat jelang Pemilu 2024 mendatang. Pihaknya meminta, agar ASN Pemkot Malang harus bebas segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun.

Baca juga :

“Karena dengan sikap ASN yang netral akan mendorong profesionalitas birokrasi Pemkot Malang semakin kuat. ASN harus menjadi penyelenggara negara dan penyelenggara pelayanan publik yang netral. Sehingga suara ASN tetap terwadahi namun tidak boleh ASN terkooptasi atau terafiliasi pada suatu pilihan tertentu apalagi dengan menggunakan fasilitas negara,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Otoda Kemendagri, Akmal Malik, menyampaikan mengenai keharusan ASN dalam menjaga netralitasnya jelang tahun politik pada 2024 mendatang. Terlebih, para ASN juga tidak diperbolehkan untuk menyalahgunakan kewewenangannya, serta tidak menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan kontestasi.

“Saat ini tahun politik telah dimulai, menyampaikan arahan Pak Menteri untuk diminta betul-betul menjadi ASN yang netral. Kita sebagai ASN diamanahkan kewenangan, maka dari itu jangan disalahgunakan kewenangan yang telah diberikan oleh negara untuk kepentingan-kepentingan kontestasi. Bapak Ibu sebagai ASN dititipkan fasilitas negara, ada mobil, bangunan, dan sebagainya. Sama, jangan salahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan-kepentingan kontensasi,” papar Akmal Malik.

Lebih lanjut pihaknya juga memberikan apresiasi kepada kineja ASN Pemkot Malang, serta mengajak untuk terus memberikan berbagai perubahan positif demi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. “Kota Malang ini adalah Kota yang hebat, tentunya perlu didukung oleh ASN yang hebat. Maka saya minta, kalau ingin Kota Malang ini menjadi luar biasa maka ASN nya jangan bekerja biasa-biasa saja. Siapa lagi yang akan membuat perubahan di republik ini kalau bukan kita. Bapak Ibu ASN diamanati oleh negara untuk memberikan perubahan ini, mari kita lakukan mulai dari diri sendiri,” imbuhnya. (hms/rsy/sit)

Diantaranya, untuk tidak markup soal data yang mengakibatkan terjeratnya dengan persoalan hukum. Markup atau merubah data dari tidak adanya kepastian data, akan berimbas pada tata kelola keuangan. Sehingga, OPD akan terlibat dengan persoalan hukum.

“Hasil evaluasi 2021, Pemerintah Kota Batu kinerjanya bagus. Dan, saat ini sedang proses evaluasi 2022 dan 2023. Meski sudah bagus, memang ada catatan penting yaitu jangan ada markup data. Misalnya, kalau memang yang miskin itu 200, ya buatlah perencanaan 200. Kalau anggaran tidak cukup, kita mulai tahun ini berapa,” terang Akmal Malik.

Baca juga:

Mengapa hal itu penting ditekankan, ujarnya, karena soal data harus terbuka di hadapan publik. Sehingga, publik juga mengetahui sumber daya pemerintahan bisa bekerja dengan baik. Karena, langkah tersebut merupakan bagian reformasi birokrasi yang dilakukan kepada birokrat.

“Persoalan data ini tidak bisa dianggap remeh. Ketika terjadi mark up, dipastikan berpengaruh pada penggunaan anggaran. Jadi, saya ingatkan kepada OPD agar terhindar dari persoalan hukum. Kita harapkan penggunaan fasilitas negara dan penggunaan kewenangan, sesuai dengan protap yang jelas,” urainya.

Untuk itu, tegas Akmal, disini Pj Wali Kota Batu bersama OPD diminta membuat data yang akurat dan presisi agar publik dan aparat penegak hukum sebagai pengawas mengetahui sudah berjalan dengan baik. “Jadi, pastikan data akurat dan presisi yang menjadi bagian dari perencanaan-perencanaan itu. Jangan markup,” ujarnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, mengatakan dengan adanya evaluasi dari Kemendagri tersebut sangat berarti menjadi motivasi agar yang kurang baik dari kinerja pemerintahan untuk dibenahi dan diperbaiki. “Tentunya, di sini seluruh OPD segera evaluasi bersama-sama,” terangnya.

Diakui Aries, bahwa tugas kepala daerah yang menjabat sebagai Penjabat (Pj), itu tidaklah gampang. Ini dikarenakan, Pj selama menjalankan roda pemerintahan melanjutkan anggaran yang sudah tersusun sebelumnya.

“Yang perlu diketahui, Pj itu menjalankan roda pemerintahan dari anggaran yang sudah tersusun sebelumnya. Artinya, bukan anggaran yang disusun oleh Pj. Disinilah, perlu perjuangan tersendiri agar menjalankan APBD dengan baik,” terangnya. (put/sit)