Bantuan Atensi sendiri, merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Terutama, bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia (Lansia) yang membutuhkan dukungan guna meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian.

Dalam sambutannya, Wabup Lathifah menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial tersebut bukan sekadar penyerahan bantuan, melainkan wujud nyata hadirnya negara di tengah masyarakat. Program Atensi sendiri, menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana memuliakan harkat dan martabat sesama manusia.

“Bantuan yang disalurkan hari ini, baik berupa alat bantu disabilitas, dukungan nutrisi, maupun bantuan modal usaha, tentunya memiliki makna yang sangat besar. Bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas, alat bantu bukan hanya sarana penunjang aktivitas, tetapi juga jembatan untuk meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri,” kata Wabup Malang.

Baca juga :

Wabup Lathifah juga menambahkan, bahwa bantuan nutrisi merupakan bentuk perhatian terhadap kualitas hidup masyarakat. Sedangkan bantuan modal usaha, diharapkan mampu menjadi penguat semangat bagi penerima manfaat untuk bangkit, berdaya dan mandiri secara ekonomi.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Malang meyakini kesejahteraan sosial harus dibangun melalui kolaborasi dan semangat gotong royong. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas sosial dan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam menghadirkan pelayanan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

“Saya berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dijaga dan digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat beserta keluarganya. Kepada para pendamping sosial dan seluruh pihak terkait, saya berpesan agar terus memberikan pendampingan dan motivasi sehingga program ini benar-benar memberikan dampak nyata dan berkelanjutan,” imbuh Wabup.

Dalam kesempatan itu, Wabup Lathifah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menumbuhkan kepedulian sosial dan memastikan tidak ada warga yang merasa sendiri dalam menghadapi keterbatasan hidupnya. “Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk saling menguatkan dan memanusiakan sesama. Karena sejatinya, masyarakat yang kuat bukan hanya masyarakat yang maju secara ekonomi, tetapi juga masyarakat yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi,” tambahnya.

Turut hadir dalam kegiatan itu, perwakilan Kementerian Sosial RI, Kepala Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso Surakarta,pendamping sosial, relawan hinhga PPKS Kabupaten Malang. (pro/gie)

Dalam kesempatan itu, Wabup Lathifah berpesan agar seluruh pihak dalam kegiatan ini penuh semangat untuk terus memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat. Dirinya menjelaskan,  bahwa periode usia 0 sampai dengan 6 tahun adalah masa yang sangat krusial dalam proses tumbuh kembang anak.

“Pada fase 0 sampai 6 tahun, perkembangan otak anak mencapai sekitar 80 hingga 90 persen kapasitas otak dewasa. Oleh karena itu, pemberian stimulasi yang tepat serta deteksi dini terhadap gangguan pertumbuhan dan perkembangan menjadi faktor yang sangat menentukan kualitas kesehatan, kemampuan belajar, serta produktivitas anak di masa yang akan datang,” kata Wabup Lathifah.

Dirinya juga menegaskan, apabila keterlambatan perkembangan tidak terdeteksi sejak dini, maka kondisi tersebut dapat berdampak pada gangguan perkembangan yang menetap, menurunnya kualitas hidup anak, hingga meningkatnya risiko disabilitas. Karena itu, perhatian terhadap tumbuh kembang anak harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya keluarga, tetapi juga pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

“Program Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) merupakan salah satu upaya komprehensif yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, mendeteksi secara dini adanya penyimpangan, serta memberikan intervensi yang tepat agar dampak gangguan dapat dicegah maupun diminimalkan,” tambah Wabup Malang.

Baca juga :

Program ini, dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan dasar, seperti Puskesmas, Posyandu, serta jejaring pelayanan kesehatan lainnya. Namun demikian, implementasi Program SDIDTK tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata, namun diperlukan keterlibatan lintas sektor seperti pendidikan, sosial, lembaga perlindungan anak, hingga lembaga yang bergerak di bidang disabilitas, agar layanan yang diberikan benar-benar terintegrasi dan menyeluruh.

“Saya juga mengapresiasi peran CHAI, yang telah memfasilitasi pelatihan terkait Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang, juga tatalaksana gangguan indera kepada tenaga terkait, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi. Namun sebagai catatan, hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa implementasi di lapangan masih perlu terus diperkuat, khususnya dalam aspek koordinasi lintas sektor dan kejelasan peran masing-masing kelembagaan,” papar Wabup Lathifah.

Beberapa tantangan tersebut, antara lain belum adanya pembagian peran yang jelas dan tertulis, antar perangkat daerah dalam layanan inklusi anak. Termasuk, masih terjadinya tumpang tindih program maupun kekosongan layanan, belum terintegrasinya koordinasi dan sistem rujukan antar layanan pendidikan, kesehatan dan sosial, data anak berkebutuhan khusus yang masih terpisah antar dinas, serta masih terbatasnya pemahaman bersama terkait konsep dan implementasi layanan inklusi anak.

”Oleh karena itu, pertemuan ini menjadi forum yang sangat strategis untuk memperkuat koordinasi, komunikasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten Malang. Selain menjadi ruang berbagi praktik, baik dalam penyelenggaraan layanan deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak, kegiatan ini juga diharapkan mampu menghasilkan penguatan sinergi serta alur penanganan disabilitas anak yang lebih terstruktur, berkelanjutan, terukur dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak di Kabupaten Malang,” imbuh Wabup Lathifah.

Dalam kegiatan ini, Dinas Kesehatan selaku penyelenggara juga menghadirkan perwakilan dari Kementerian Kesehatan RI, Tim Kerja Gigi Mulut, Indra dan Penyakit Tidak Menular, Tim Kerja Kesehatan Balita Anak Prasekolah dan Yankesga Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Termasuk, juga hadirkan TP PKK Kabupaten Malang, DWP Kabupaten Malang, BPJS Kesehatan Kabupaten Malang, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Fisioterapi Indonesia, Himpaudi, Yayasan Lingkar Sosial, Gerkatin, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Pengurus Daerah Muhammadiyah, Fatayat NU dan Muslimat NU Kabupaten Malang. (pro/gie)

Mengusung tema ‘Setara Berkarya, Berdaya Tanpa Batas’, kegiatan ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas bukan sekadar penerima bantuan, melainkan bagian aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi daerah. Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menekankan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan bagian dari kewajiban pemerintah untuk menjamin Standar Pelayanan Minimum (SPM).

“Mereka memiliki hak yang sama untuk pelayanan, kesempatan dan akses kehidupan yang layak. Tidak ada ruang untuk diskriminasi atau marginalisasi,” kata Bunda Indah.

Sepanjang tahun 2025, Pemkab Lumajang melalui Dinas Sosial P3A, telah menyalurkan berbagai bantuan tepat sasaran berupa 66 kursi roda standar, 37 kursi roda cerebral palsy, 70 kaki palsu, dan dua tangan palsu. Bantuan asistensi bagi penyandang disabilitas berat itu, telah direalisasikan untuk 73 jiwa dari 113 yang diajukan. Selain itu, Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada 468 jiwa, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk 1.652 jiwa, serta Bantuan Iuran Kesehatan kepada 1.645 jiwa.

Dari total 4.427 penyandang disabilitas di Kabupaten Lumajang, sebanyak 1.983 jiwa atau 52,74 persen telah menerima bantuan sosial. “Target kami adalah pemenuhan aksesibilitas dan hak penyandang disabilitas secara menyeluruh, melalui sinergi APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN,” ujar Bunda Indah.

Baca juga :

Lebih dari sekadar pemberian bantuan, Pemkab Lumajang juga mendorong pemberdayaan berkelanjutan. Pelatihan keterampilan seperti menjahit, berwirausaha, pijat terapi dan keterampilan mandiri lainnya menjadi fokus agar penyandang disabilitas dapat mandiri secara ekonomi dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

“Penyandang disabilitas harus diberdayakan, bukan hanya dibantu. Semua program harus membangun kapasitas mereka agar dapat berkarya dan berinteraksi sosial secara maksimal,” jelas Bunda Indah.

Dirinya juga menegaskan, akan perlunya kerja sama antara pemerintah, lembaga sosial, keluarga dan komunitas untuk menjamin setiap penyandang disabilitas mendapatkan haknya. Verifikasi dan validasi data menjadi fondasi penting agar program berjalan efektif. Tanpa data akurat, bantuan tidak akan tepat sasaran.

Selain itu, Bunda Indah memberikan pesan motivasi bagi penyandang disabilitas. “Jangan pernah merasa minder atau berkecil hati. Jalani kehidupan dengan semangat dan percaya diri. Keluarga dan masyarakat harus menjadi pendamping penuh kasih,” tegasnya

Apresiasi juga diberikan kepada para atlet Paralimpik Kabupaten Lumajang, yang berhasil meraih prestasi di Kejuaraan Paralimpik Provinsi Jawa Timur 2025. Abdul Rojak meraih medali perak lompat jauh, Mudiyono medali emas lempar lembing dan Ahmad Farid menorehkan emas pada lari 800 meter dan 1.500 meter.

“Prestasi mereka membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk berprestasi. Mereka menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat,” ujar Bunda Indah. (kom/adi/gie)

Selama periode tersebut, tercatat sebanyak 10 warga penyandang disabilitas yang tersebar di sejumlah kecamatan, telah memperoleh pelayanan prioritas berupa perekaman biometrik dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) langsung di rumah masing-masing. Pelayanan jemput bola ini, menjadi bagian dari upaya percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui inovasi ini, kehadiran petugas yang mendatangi langsung tempat tinggal warga, akan sebagai solusi konkret agar hak-hak sipil mereka tetap terpenuhi.

Kepala Dispendukcapil Kabupaten Kediri, Wirawan, menegaskan bahwa pelayanan bagi penduduk rentan merupakan bagian dari skala prioritas utama untuk diberikan layanan. “Pelayanan bagi penduduk rentan, termasuk saudara-saudara kita yang disabilitas, adalah prioritas. Kami tidak ingin ada warga yang terhambat mendapatkan akses layanan kesehatan atau bantuan sosial, hanya karena belum memiliki KTP-el. Karena itu, sepanjang November kemarin kami intensifkan tim untuk turun langsung ke lapangan,” katanya, Senin (15/12/2025) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa program ini tidak semata mengejar target perekaman, tetapi juga memastikan kehadiran negara bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Dengan kepemilikan KTP-el dan tercatat dalam database kependudukan, warga penyandang disabilitas kini memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan publik, jaminan kesehatan, serta bantuan sosial pemerintah.

Dalam pelaksanaan itu, tambahnya, petugas membawa perangkat perekaman portabel (mobile enrollment). Sehingga, proses pengambilan foto, sidik jari dan iris mata dapat dilakukan di kursi roda maupun di tempat tidur warga yang sedang sakit. Setelah data terekam, KTP-el langsung dicetak dan diserahkan kepada keluarga yang bersangkutan.

Dispendukcapil Kabupaten Kediri juga mengajak seluruh masyarakat, perangkat desa, serta ketua RT dan RW, untuk terus proaktif melaporkan keberadaan warga berkebutuhan khusus, Lansia sakit, maupun ODGJ yang belum memiliki dokumen kependudukan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mempercepat penuntasan administrasi kependudukan bagi kelompok rentan. (pan/sit/adv)

Bantuan senilai ratusan juta rupiah ini, diserahkan oleh BRI Regional 13 Malang, Jumat (07/11/2025) tadi. Bantuan itu, diwujudkan dalam bentuk 74 unit peralatan canggih yang menunjang lima bidang usaha utama. Seperti, percetakan, jasa (elektronik, kecantikan, pijat), makanan dan minuman, mebel dan pertukangan, serta jahit dan bordir. Seluruh fasilitas tersebut, akan dimanfaatkan untuk kegiatan pelatihan, produksi dan pengembangan usaha bagi peserta program.

“BRI senantiasa berkomitmen untuk berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Melalui program CSR BRI Peduli ini, kami ingin menciptakan peluang ekonomi yang inklusif agar setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berdaya,” ujar Regional CEO BRI Malang, Arie Wibowo, Jumat (07/11/2025) tadi.

Pusat kewirausahaan ini, menjadi yang pertama di lingkungan kampus, yang ramah disabilitas dan akan melibatkan lebih dari 320 peserta, terdiri dari 290 mahasiswa disabilitas aktif UNIPAR serta 30 penyandang disabilitas dari masyarakat sekitar Jember. Program ini, diharapkan menjadi jembatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh keterampilan sekaligus akses ekonomi yang lebih luas.

Baca juga :

Sebagai informasi, Universitas PGRI (Unipar) Jember merupakan PTS (Perguruan Tinggi Swasta) pertama di Indonesia yang memiliki program studi Pendidikan Luar Biasa (PLB) bagi penyandang disabilitas.

Wakil Rektor Bidang Keuangan Unipar Jember, David K Susilo, menyampaikan apresiasi kepada BRI atas dukungan yang diberikan. “Bantuan ini bukan sekadar fasilitas, tetapi investasi masa depan. Dengan dukungan BRI, kami yakin para mahasiswa disabilitas dapat membuktikan bahwa mereka adalah aset berharga yang mampu mandiri dan berkontribusi bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Pembina Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Unipar Jember, Asrorul Mais, yang juga penyandang disabilitas, menegaskan pentingnya fasilitas ini bagi peningkatan kapasitas dan kepercayaan diri penyandang disabilitas. “Kini, dengan dukungan BRI, kami siap menunjukkan kemampuan dan kreativitas kami. Ini bukan tentang belas kasihan, tapi tentang kesempatan yang setara,” ungkapnya.

Pusat kewirausahaan ini, akan beroperasi di dua lokasi kampus Unipar, yakni di Jalan Jawa dan Jalan Kaliurang, Jember. Dengan peralatan modern seperti mesin bordir komputer, digital printing, oven kapasitas besar, hingga peralatan pertukangan, diharapkan peserta mampu menghasilkan produk berkualitas dan memiliki nilai jual tinggi. Targetnya, omzet usaha peserta meningkat hingga 200 persen sampai 400 persen pada tahun pertama operasional.

Unipar juga berkomitmen memberikan pendampingan berkelanjutan melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), pelatihan kewirausahaan, serta kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial dan pelaku usaha lokal untuk memperluas jaringan pasar. Melalui BRI Peduli, BRI terus memperkuat kontribusinya dalam pembangunan berkelanjutan (sustainable development), khususnya di bidang pendidikan, kewirausahaan, dan inklusi sosial, serta menunjukkan peran nyata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. (hms/sit)

Acara yang diinisiasi Malang Autism Center, ini menjadi wadah untuk berkolaborasi dan menampilkan potensi terbaiknya. Wali Kota Wahyu yang turut hadir bersama jajaran kepala perangkat daerah terkait, mendukung penuh terhadap kegiatan yang bernilai kemanusiaan itu.

“Saya mengapresiasi kegiatan ini, karena kita harus tahu bahwa ada anak-anak yang betul-betul harus kita fasilitasi dengan baik,” ujar Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, kegiatan Malang Autism Colors 2025 tidak hanya menjadi ajang apresiasi, tetapi juga langkah penting dalam membangun ekosistem inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus agar mereka dapat tumbuh secara optimal. Lebih lanjut Wahyu juga mengapresiasi, peluncuran pakaian identitas khusus bagi anak-anak istimewa, yang menjadi bagian dari gerakan edukatif acara tersebut. Pakaian dengan warna-warna khas itu, berfungsi sebagai penanda visual, agar masyarakat lebih memahami dan bijak ketika berinteraksi di ruang publik.

Baca juga :

“Inisiatif ini sangat positif, karena sering kali anak-anak istimewa mengalami tantrum di tempat umum dan masyarakat salah menafsirkan. Dengan adanya identitas ini, masyarakat bisa lebih memahami tanpa keluarga harus terus-menerus menjelaskan kondisi anak,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Wahyu juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Malang untuk terus mewujudkan kota inklusif dan ramah disabilitas. Komitmen tersebut, telah dibuktikan dengan berbagai langkah dan capaian, termasuk penghargaan kategori Nindya sebagai Kota Ramah Anak dan Disabilitas.

“Di bidang pendidikan, kami juga memberi pendampingan bagi siswa berkebutuhan khusus di tingkat SD dan SMP, bekerja sama dengan tenaga ahli dan perguruan tinggi. Beberapa sekolah bahkan sudah mendapat penghargaan, seperti Jarik Mak Siti,” terangnya.

Tidak hanya itu, menurutnya saat ini Gedung MCC juga telah dimanfaatkan secara maksimal sebagai ruang kreatif dan pembinaan, termasuk bagi komunitas Malang Autism Center. “Alhamdulillah, MCC menjadi salah satu tempat untuk mereka belajar, berkarya, dan dibimbing dengan baik,” imbuhnya.

Sebagai informasi, Malang Autism Colors 2025 turut menghadirkan nara sumber nasional. Seperti Mia Amiati, Komisaris Independen Bank Mandiri, serta para tenaga medis, akademisi dan praktisi pendidikan. Sejumlah tamu VIP juga hadir, termasuk pejabat Kejaksaan Tinggi, kepala kejaksaan negeri se-Jawa Timur, pimpinan instansi vertikal, perbankan dan swasta. (pro/rsy/sit)

Simulasi tersebut diperagakan oleh para penyandang disabilitas dari tiga ragam, yakni tuna rungu, tuna netra dan tuna daksa. Istimewanya, simulasi ini dihadiri langsung Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan, drg Merita Ariesta Yudi, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Diano Vela Fery, Kepala Pelaksana BPBD, Sugeng Hariyadi dan undangan lain.

Selama pelaksanaan, nampak beberapa kali Ketua TP PKK menyeka air matanya. Dirinya mengaku, tidak kuat menahan sedih dan tangis, saat melihat para ibu penyandang difabel yang menggendong anaknya seakan tak terjadi apa-apa. Termasuk, ketika Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kabupaten Pasuruan, Deni Kurniawan, membacakan puisi berjudul ‘Sama Tanpa Berbeda’. “Dari sini, saya memahami bahwa bersyukur adalah cara paling sederhana yang bisa kita lakukan. Itu karena, masih ada yang di bawah kita tapi mereka serasa jauh di atas kita,” ungkapnya.

Baca juga :

Di hadapan para difabel, Mela Rusdi mendoakan agar selalu sehat, kuat dan ceria dalam menjalani aktivitas sehari-hari. “Saya doakan selalu sehat dan semangat beraktifitas. Salam cinta saya untuk anda semua,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Hariyadi, menjelaskan bahwa Unit Layanan Disabilitas Penanganan Bencana bukanlah sebuah UPT. Namun, lebih pada sebuah struktur di dalam pemerintahan yang berfungsi sebagai penyambung lidah para penyandang disabilitas.

Praktiknya, ada satu ruangan di BPBD Kabupaten Pasuruan yang bisa digunakan para difabel untuk melakukan aktivitas dalam rangka koordinasi perihal kebencanaan. “Sampai sekarang ada 85 difabel yang aktif dan siap membantu pemerintah dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh teman teman komunitas mereka sendiri,” jelasnya.

Dengan dibentuknya Unit Layanan Kebencanaan, Sugeng optimis semua kegiatan dalam rangka penanganan kebencanaan di Kabupaten Pasuruan bersifat inklusi. “Sehingga mereka akan merasakan keterlibatan dalam kehidupan bermasyarakat. Saat terjadi bencana, semuanya selamat,” harapnya. (kom/pas/gie)

Di tengah dominasi tenaga kerja non-disabilitas dalam sektor konstruksi, pelatihan pertukangan bagi penyandang disabilitas yang diadakan di Banyuwangi menjadi langkah nyata menuju inklusi. “Kami berharap, program ini bukan sekadar perkara pelatihannya. Namun, juga menjadi tonggak bagi kita semua untuk berkomitmen terus membuka diri sebagai ruang yang setara bagi semua, tanpa terkecuali,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Kamis (08/05/2025) tadi.

Sebelumnya, ada sebanyak 20 disabilitas daksa dan rungu telah mengikuti pelatihan keterampilan pertukangan selama empat hari, yaitu 21 hingga 24 April 2025. Pelatihan yang digelar di SMKN Glagah, ini ditutup dengan uji sertifikasi kompetensi.

Pelatihan ini, merupakan bagian dari program Gender Equality and Social Inclusion in Infrastructure (GESIT) didukung oleh Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) dan diinisiasi oleh Persatuan Penyandang Disabilitas (PPDI) Banyuwangi. “Kami mengapresiasi dan mendukung penuh program seperti ini, karena membuka peluang nyata bagi penyandang disabilitas untuk bekerja. Sertifikasi kompetensi yang mereka peroleh, akan menjadi modal penting untuk bersaing secara profesional,” ujar Bupati Ipuk.

Baca juga :

Ditambahkannya, pelatihan ini bukan hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga membentuk paradigma baru bahwa pekerjaan konstruksi tidak lagi menjadi ranah eksklusif bagi kelompok non-disabilitas. “Ini merupakan wujud nyata inklusifitas, bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pekerjaan. Di Banyuwangi, kami juga sudah memulainya sejak di level pendidikan,” ujar Bupati Ipuk.

Lewat Program Agage Pintar (Ayo Cepat Pintar), semua jenjang pendidikan di Banyuwangi bisa menerima penyandang disabilitas di lingkungan sekitarnya. “Kami juga terus mendorong dunia usaha di Banyuwangi, untuk menerima karyawan penyandang disabilitas. Bahkan, kami juga membuka jalur khusus penyandang disabilitas dalam formasi CPNS. Ini semata-mata untuk memberikan hak kesetaraan, agar para disabilitas bisa mendapatkan hak-hak nya dengan baik,” papar Bupati Ipuk.

Sementara itu, Ketua pelaksana kegiatan dari PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) Banyuwangi, Umar Asmoro, mengatakan bahwa program pelatihan ini memberikan pelatihan pertukangan, perpipaan dan sanitasi. “Materi yang disampaikan dalam pelatihan tukang bangunan ini meliputi pelaksanaan pemasangan bata dan kusen, pekerjaan plester dan acian, pekerjaan plumbing serta pengecatan, yang disesuaikan tingkat disabilitas para peserta,” kata Umar.

Usai pelatihan, para peserta menjalani uji kompetensi untuk menguji hasil teori dan praktek yang sebelumnya telah dijalani. Para peserta, nantinya juga memperoleh Sertifikat BNSP dengan Jabatan Kerja (Jabker) tertentu.

“Dengan sertifikat ini akan meningkatkan daya saing dan kredibilitas pekerja,” papar Umar. (kom/bwi/sit)

Hal ini, disampaikan Bupati Lumajang, Indah Amperawati, saat menghadiri penyaluran bantuan bagi anak-anak disabilitas di empat titik berbeda di wilayah Lumajang, Jumat (14/03/2025) tadi. Empat lokasi yang jadi sasaran itu, masing-masing di Kelurahan Tompokersan, Kelurahan Rogotrunan, Desa Boreng dan Kelurahan Jogotrunan.

Dalam momen itu, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, kembali mengingatkan bahwa anak-anak disabilitas adalah amanah dari Tuhan yang harus dirawat dengan penuh kasih sayang. “Anak-anak disabilitas adalah titipan Allah. Para orang tua harus bersabar dan memberikan perhatian penuh kepada mereka dengan kasih sayang,” kata Bunda Indah.

Baca juga :

Lebih dari sekadar bantuan, ujar Bunda Indah, Pemkab Lumajang juga memastikan bahwa anak-anak disabilitas mendapatkan pengobatan dan terapi secara rutin. Melalui Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, mereka akan difasilitasi dalam mendapatkan akses layanan kesehatan yang berkelanjutan.

“Dinas Sosial akan mengawal pengobatan rutin bagi anak-anak disabilitas. Nanti kita antar langsung ke tempat pengobatannya,” tambah Bunda Indah.

Komitmen Pemkab Lumajang ini, ujarnya, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi tumbuh kembang anak-anak disabilitas, sekaligus membangun kesadaran masyarakat untuk semakin peduli terhadap mereka. Dengan dukungan yang berkelanjutan, anak-anak disabilitas di Lumajang diharapkan dapat memiliki masa depan yang lebih cerah dan kesempatan yang setara dalam pendidikan maupun kehidupan sosial. (kom/adi/sit)