“Kami bekerja sama dengan banyak pihak untuk bisa menyambut momen mudik Lebaran sambil liburan di Jatim. Semoga kesempatan ini dioptimalkan,” kata Hudiyono, Minggu (23/04/2023) tadi.

Ditambahkannya, Lebaran sambil liburan di Jawa Timur, sangat tepat untuk sejumlah pemudik. Karena, ada setidaknya 1.368 daya tarik wisata. Yaitu, mulai 475 wisata alam, 550 wisata buatan dan 343 wisata budaya.

Bahkan, ujarnya, Jawa Timur juga memiliki potensi destinasi 596 desa wisata, yang siap menyambut pemudik untuk liburan. Berikut, fasilitas sarana sebanyak 1.576 hotel, 7.889 rumah makan hingga resto, 1.743 homestay serta 1.792 biro perjalanan untuk berwisata.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sementara itu, untuk pemudik Lebaran yang liburan di Jatim, agar merasa aman dan nyaman, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan lintas instansi. “Semua sdah dilakukan pemetaan jalur rawan kemacetan oleh Ditlantas Polda Jatim. Titik rawan bencana sudah dirilis BPBD Jatim. Sehingga, semua sudah dilakukan langkah awal upaya preventif hingga mitigasi,” terangnya.

Selain itu, pengelola wisata di Jawa Timur, pun juga telah diberikan imbauan oleh Sekdaprov Jawa Timur melalui surat No 556.2/14109/118.9/2023. Dalam surat imbauan itu, pihak penanggungjawab usaha pariwisata diminta untuk mengawasi, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kepariwisataan.

“Bismillah, semoga proses perjalanan mudik Lebaran tahun ini berjalan lancar dan aman. Sambil silaturahmi, Lebaran bersama keluarga di kampung halaman bisa sambil liburan. Tentunya, wisata di Jatim bisa menjadi salah satu pilihan,” ujarnya. (kom/jp/sit)

Sebelumnya, Wisata Kolam Renang Penataran yang terletak di Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, ditutup sementara sejak April 2022 lalu. Hingga saat ini, kolam renang aset Pemkab Blitar tersebut belum beroperasi kembali, karena masih mencari pihak ketiga untuk mengelola wisata kolam renang.

Sekretaris Disbudpar Kabupaten Blitar, Arinal Huda, mengatakan bahwa saat ini sudah ada calon penyewa yang akan mengelola Kolam Renang Penataran. Sehingga, tinggal menunggu penetapan, sebelum kolam renang dibuka kembali.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Pemenang calon penyewa yang nanti akan mengelola sudah ada. Kami juga sudah melaporkan dan kini tinggal menunggu penetapan pemenang dari Sekda,” kata Arinal Huda, Rabu (08/03/2023) tadi.

Arinal Huda menambahkan, hasil apprasial Wisata Kolam Renang Penataran, adalah sebesar Rp 485.650. Dari nilai tersebut, hanya ada tiga PT yang menawar dengan harga di atas hasil apprasial. “Logikanya nilai sewa tertinggi yang disetujui. Saat ini, tinggal menunggu penetapan pemenang dari  Sekda Kabupaten Blitar,” ujarnya. (jar/gie)

Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, Aris Wahyudiono, mengungkapkan terkait Pantai Midodaren, dari awal progres sampai hari ini, sudah terpenuhi semua. Mulai dari perlengkapan, syarat-syaratnya dan akhirnya terbitlah sebuah Perjanjian Kerjasama (PKS).

“Antara Pemkab Tulungagung dengan investor, sudah ada PKS. Jadi, tinggal progres pembangunan. Yang jelas, tahun kemarin sudah jadi,” ungkap Aris Wahyudiono saat dikonfirmasi, Rabu (08/06/2022).

Pihaknya juga membenarkan, bahwa mulai pembangunan dan pengelolaan, adalah dari investor. Ketika adanya tuntutan dari masyarakat penghentian sementara, itu masih akan melihat siapa yang menghentikan. Karena, hanya ada dua pihak yang bisa memutuskan pembangunan tersebut.

Pria yang pernah menjadi protokoler Bupati Tulungagung ini mengaku, ketika antara Pemkab dan investor tidak ada yang keberatan, maka pembangunan akan terus berjalan. Kalau di tengah-tengah menghentikan progres pembangunan berarti menyalahi PKS.

“Kita akan menyalahi aturan, kalau kita menghentikan,” bebernya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Aris menambahkan, bagi hasil dalam PKS tidak menyebutkan antara warga dengan investor. PKS tetap hanya ada pihak 1 dan pihak 2, antara Pemkab dengan investor. Ketika nanti sudah beroperasi, dari investor pasti bagi hasil sekian persen.

Seperti dalam perjanjian, paparnya, pengelola lebih banyak serta Pemkab selaku yang mempunyai lahan, mendapat bagi hasil. Ketika sudah beroperasi, untuk setor bagi hasil langsung ke Badan Pendapata Daerah (Bapenda).

“Jadi, bagi hasil tidak ke Dinas Pariwisata. Kita hanya mengurus prosesnya saja,” imbuhnya.

Disinggung keuntungan untuk Desa Besuki, pihaknya tidak menampik juga tetap akan mendapat perhatian. Karena, desa adalah panjang tangannya pemerintah daerah, yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung. Sehingga, Desa Besuki akan mendapat bagi hasil. Bisa berupa infrastruktur yang diarahkan ke sana, karena penyumbang PAD dari sana.

Dirinya menambahkan, investor juga sudah musyawarah dengan desa atau diwakili oleh Kepala Desa, di luar PKS dengan Pemkab Tulungagung. Ada kesepakatan dari investor, untuk menyisihkan penghasilan untuk disumbangkan ke kas Desa Besuki.

“Itu kayaknya ada, tapi saya tidak tahu nominalnya berapa,” terangnya.

Sebagaimana diberitakan, pembangunan Pantai Midodaren, menuai polemik warga. Alasannya, karena ada indikasi pantai yang akan menjadi ikon Tulungagung, tidak hanya dibangun pihak tiga, namun juga dikelola oleh pihak tiga. Buntut dari kekesalan warga, pun dilakukan dengan memasang banner penolakan di depan Kantor Kepala Desa, hingga akhirnya pihak Pemdes memfasilitasi aspirasi masyarakat melalui audiensi. (jaz/sit)

Hal tersebut, ditanggapi oleh Pamong Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, Winarto, bahwa saat ini penemuan masih disimpan di sini dan menunggu rekomendasi. Ketika harus dieskavasi, maka pihaknya akan merealisasikan dengan melihat situasi anggaran.

“Nilainya kayak semacam ini, berapa yang menentukan ya BPCB. Kita mengusulkan ke Pemkab, kalau bisa ke PAK. Kalau tidak bisa, ya tahun depan untuk menganggarkan harga tadi,” ujar Winarto, Jumat (20/05/2022) tadi.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Perihal penemu menyetujui atau tidak untuk dibawa ke museum, dirinya mengaku, belum berkoordinasi kepada penemu dan pemerintah desa. Harapan Winarto, semoga hasil rekomendasi akan dievakuasi, serta BPCB menganggarkan untuk Kabupaten Tulungagung ada budget sendiri.

“Menindaklanjuti penemuan, tentu masih banyak penemuan yang lain,” terangnya.

Winarto tidak lupa memberikan ucapan terima kasih kepada BPCB, karena Pemkab Tulungagung telah menunggu selama tiga bulan atas kedatangan dari tim ahli BPCB. Selanjutnya, Disbudpar Tulungagung menunggu hasil kajian dan rekomendasinya seperti apa.

“Kita ikut saja. Kalau harus dievakuasi, maka kita akan turuti hasilnya. Seperti dibawa ke museum, untuk di pamerkan di museum. Dan kita langsung memberi semacam imbalan jasa ke pihak penemu,” imbuhnya.

Lain halnya, Arkeolog BPCB Pemprov Jatim, Muhammad Ichwan, menjelaskan kemungkinan berupa candi, karena ada komponen pendukungnya. yaitu, keberadaan Arca Dwarapala. Dari hasil pengamatan dari bata-bata tidak hanya bata polos, tetapi bata-bata ada reliefnya dan berprofil.

“Dengan demikian, zaman dulu atau yang nantinya kita buktikan tentunya ada profil maupun relief,” ujar Ichwan.

Selain itu, BPCB menenukan struktur dan arca yang telah didapatkan beberapa pecahan berupa keramik. Ada pecahan keramik dari wadah, kemungkinan mangkuk yang diduga merupakan keramik dari Cina masa Dinasti Yuan.

Kendati demikian, dirinya belum bisa memberikan statmen atau menginterpretasikan awal, ini periodesasi kapan. Sebab butuh data pendukung, penguat, asli, dan dari sisi arsitektur langgam periodesasi belum mengetahui.

“Kalau untuk mengetahui struktur ini ya kami butuhkan eskavasi dan juga pengamanan objek nanti bisa dipindahkan ke museum,” terangnya. (jaz/sit)

Gelaran yang berlangsung di Taman Krida Budaya Kota Malang, mulai Kamis (25/03) hingga Sabtu (27/03) besok.

Acara sendiri juga berlangsung dalam bentuk seminar dan pementasan dengan pembatasan jumlah peserta dan pengujung.

Baca juga: Proses 14 Tahun, Lahirkan Buku Tentang Budaya Topeng Malang

Kepala Disbudpar Propinsi Jawa Timur, Sinarto, mengatakan bahwa Festival Topeng yang berlangsung di Kota Malang ini merupakan rintisan untuk merancang event Festival Topeng yang lebih besar di Jawa Timur.

Menurut Sinarto, topeng selain sebagai kesenian tradisional, juga masuk dalam ranah seni pertunjukan yang bisa merangsang perkembangan ekonomi kreatif.

“Topeng harus menginspirasi terciptanya ekonomi kreatif dan kegiatan wisata berbasis budaya. Apalagi di Malang Raya budaya topeng sangat terkenal,” ujarnya.

Sehingga pihaknya berharap budaya topeng bisa menjadi maskot dan ikon wisata di Malang Raya, utamanya Kota Malang. Bahkan Sinarto berpesan, semua sajian wisata dari sisi kesenian harus menampilkan Topeng Malang.

“Kemarin ada 50 peserta pelaku kesenian topeng yang datang ke festival ini. Mereka berasal dari berbagai daerah yang menjadi basis topeng. Seperti Malang Raya, Sampang, Sumenep, Jobang, Kediri, Situbondo, Bondowoso,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata (Forkom Pokdarwis) Kota Malang, Isa Wahyudi, menggarisbawahi melalui topeng sesungguhnya dapat di kembangkan ekonomi kreatif berbasis wisata budaya.

“Wisata budaya Tari Topeng Malangan termasuk dalam revitalisasi dan konservasi sejarah serta budaya yang dapat menjadi salah satu objek andalan. Sehingga budaya topeng bisa untuk mengembangkan pariwisata di Malang,” jelasnya.

Setidaknya disampaikan pria penggagas Kampung Budaya Polowijen itu, kesenian topeng mampu menggerakkan 10 sub sektor ekonomi kreatif.

Mulai dari desain interior berkaitan soal tata letak panggung dan background, desain komunikasi visual untuk kepentingan promosi. Film, videografi, fotografi semua yang menyangkut topeng bisa disupport melalui sub sektor ini.

“Adapun topeng juga bisa menyasar ke dalam sub sektor kriya, fashion, dan seni rupa dengan diversifikasi bersama produk lainnya. Dan tak kalah menariknya jika terjadi pementasan, otomatis kegiatan kuliner menyertai,” jabarnya.

Namun diakui pria yang akrab disapa Ki Demang itu, memang dibutuhkan unsur penunjang lainnya demi mengundang minat wisatawan. Selain itu sebagai salah satu wisata budaya, semestinya Tari Topeng Malangan dapat disajikan sebagai hiburan wisatawan di pentas rutin.

“Topeng sebagai wisata budaya dapat pula di tampilkan dalam ragam macam event yang di gelar oleh komunitas, kampung wisata, kegiatan pemerintahan, event perusahaan, di caffe restoran, hotel, serta kegiatan rutin lainnya,” jelas Ki Demang. (mus/ed2)

Tak hanya itu, Anggota Komisi B DPRD Jatim, Daniel Rohi, juga menghimbau Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) memiliki perencanaan lebih terukur dalam melegalitaskan ODCB.

“ODCB di Kota Malang ada 755, yang baru ditetapkan sebagai cagar budaya sebanyak 32. Tim hanya satu dan beranggotakan 7 orang. Jadi diharapkan TACB punya rencana lebih terukur. Setahun mau tambah berapa, kapasitas tim bisa melaksanakan berapa,” ungkapnya, Sabtu (13/03).

Pihaknya juga mendorong agar budaya menjadi salah satu perhatian penting Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

“Di tengah globalisasi ini, budaya akan menjadi penting untuk menunjukkan keunikan dan diferensiasi kita di tengah persaingan. Maka dari itu Pemkot harus getol perhatikan budaya,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Cagar Budaya dan Sejarah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jatim, Dwi Supranto, menyampaikan bahwa situs Ken Dedes tidak hanya di Polowijen ini saja.

“Kalau situs Ken Dedes kan sebenarnya ada banyak versi, disini ada, di seberang sana juga ada. Hanya bagaimana kita bisa menggali nilai kesejarahan itu dari sisi artefaktualnya,” jelasnya.

Sehingga hal tersebut bisa menjadi kunci dimana letak persis petilasan Ken Dedes. Oleh karena itu, disampaikan, Dwi memang perlu banyak kajian.

“Kajian itu bagian dari proses untuk menetapkan situs yang sebenarnya,” singkatnya.

Baca Juga : Sanggar Seni Kampung Adakan Pelatihan Seni Terapan Bertema Payung

Untuk ODCB seluruh Provinsi Jatim disampaikan Dwi ada sebanyak 1.1483. Dimana 755 diantaranya terletak di Kota Malang.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa dari sekian banyak ODCB, diklasifikasikan menjadi 5 jenis. “Pertama benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan,” imbuhnya.

Berdasarkan keterangan Dwi, Disbudpar Provinsi Jatim memiliki keterlibatan berupa stimulus pada tiap kota maupun kabupaten untuk menggerakkan potensi yang dimiliki tiap wilayah. “Contohnya kami memberdayakan masyarakat sekitar cagar budaya yang ada di kabupaten atau kota. Bagaimana masyarakat cagar budaya bisa terlibat dalam pelestarian sehingga bisa berdampak bagi ekonomi masyarakat sekitar. Kalau masyarakat sudah merasa mendapat manfaat dari keberadaan cagar budaya saya pikir unsur perlindungan dan pelestarian akan mengikuti,” urai Dwi Supranto. (mus/ed2)

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Daniel Rohi, mengatakan bahwa pihaknya ingin mengetahui sejauh mana dampak Covid-19 terhadap pariwisata.

“Selain itu kita juga berdiskusi mendengar apa saja aspirasi dari para pengelola.

Sehingga Pemerintah Provinsi bisa memberikan solusi agar pariwisata di Jatim, Malang Raya khususnya, bisa terus berkembang. Mengingat jumlah wisawatan yang datang per tahun di Kota Malang sendiri sekitar 6 juta orang,” ungkapnya.

Sehingga menurut Daniel, pariwisata bisa menjadi sumber potensi ekonomi. Meski usaha untuk melestarikan budaya patut diapresiasi, masyarakat masih perlu menyiapkan satu pariwisata budaya yang sifatnya berkelanjutan.

Baca Juga : Dapoer Bibuu, Sajikan Sate Ayam Sambal Matah dengan Potongan Daging Besar

“Tapi yang paling penting adalah memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sini. Saran kita, cagar budaya sebagai obyek wisata, itu perlu legalitas,” tandasnya.

Sehingga melalui kunjungannya itu, Komisi B DPRD Provinsi Jatim itu memberikan dorongan kepada pengelola di Kampung Budaya Polowijen untuk melakukan pendaftaran asesmen terhadap situs budaya yang ada.

“Kalau jadi cagar budaya, nanti akan memberikan peluang untuk mendapatkan akses bantuan dan pendanaan bagi berbagai pihak,” imbuh Daniel.

Lebih lanjut, dirinya juga mengusulkan adanya promosi pariwisata dengan memanfaatkan sosial media

Disinggung mengapa tertarik mengunjungi Kampung Budaya Polowijen, politisi PDIP itu mengatakan bahwa pihaknya ingin mengetahui apa saja yang perlu dikembangkan dan disupport sebagai ikon pariwisata di Kota Malang. “Dan fokus kami pada Kampung Budaya Polowijen karena unik. Di kota pelajar, muncul karena swadaya masyarakat. Perlu kita dorong hingga menjadi besar,” tegasnya.

Diakui Daniel, untuk pengembangan pariwisata bisa saja mengusulkan anggaran pada Pemerintah Provinsi melalui anggota DPRD Daerah Pemilihan (dapil) Malang.

“Kalau ada atau tidaknya dana yang nantinya dianggarkan, itu bisa usulkan lewat anggota DPRD yang punya dapil di sini. Bisa juga dari dana hibah Disbudpar. Sebab itu, pihak pengelola harus sigap siapkan proposal sesuai dengan prioritas yang ingin dikembangkan,” jelas Daniel. (mus/ed2)

Selain barang-barang dari berbagai dinasti China, juga terdapat benda-benda pusaka Banyuwangi lainnya di pameran yang digelar dari 3-5 September 2020 tersebut. Seperti satu set timbangan emas zaman Kerajaan Blambangan abad 14-18 Masehi. Timbangan yang terbuat dari perak itu ditemukan di Pertanen, Jambewangi, Kecamatan Sempu.

Ada juga botol soda buatan perusahaan keluarga Belanda, Erven Lucas Bols, tahun 1575. Botol tersebut terbut dari keramik dan berkapasitas satu liter.

Berbagai benda purbakala dan benda kuno berbahan batu, tanah liat, keramik, hingga kayu juga ditampilkan pada pameran tersebut. Bentuknya bermacam-macam, ada keris, tombak, arca, lingga yoni, hingga lemari rias kuno.

Kepala Disbupar Banyuwangi, Muhammad Yanuarto Bramuda, mengatakan, Banyuwangi memiliki kisah masa lalu yang menarik. “Bagaimana kisah Kerajaan Blambangan dan Macan Putih yang turut andil dalam sejarah Banyuwangi,” kata Bramuda.

Bramuda mengatakan, kisah sejarah itulah yang harus diteruskan pada generasi muda Banyuwangi. “Anak cucu kita harus diceritakan sejarah yang mengandung kisah-kisah heroik zaman dahulu. Kegiatan ini untuk menumbuhkan cinta kebudayaan Banyuwangi pada generasi milenial,” tambah Bramuda.

Bramuda menambahkan saat ini Disbupar telah memiliki museum benda-benda purbakala. Disbudpar juga akan membangun museum Banyuwangi Tempo Doeloe. Museum yang mengisahkan cerita-cerita Banyuwangi. Seperti cerita Pantai Boom yang mempunyai koneksi dengan Australia, kisah penambang belerang zaman Belanda, dan berbagai kisah lainnya. “Kami juga mengumpulkan para budayawan, kolektor, pencinta barang purbakala lewat sarasehan,” jelas Bramuda.

Pameran ini akan ditutup dengan pementasan wayang kulit, bersama dalang Ki Mudo Juwito Gendeng. Wayangan yang digeber pada Sabtu malam dengan menampilkan lakon Wahyu Husodo Jati. (tut/mzm)