Pj Bupati Sugiat dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa operasi pasar murah yang dilakukan, salah satu bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Jombang, untuk pengendalian laju inflasi. “Operasi pasar dilakukan dengan menambah suplai bahan pokok kepada pedagang di pasar. Sedangkan pasar murah, dilakukan dengan menjual bahan pokok secara langsung kepada masyarakat dengan harga yang relatif lebih murah,” katanya.

Baca juga :

Lebih lanjut dikatakan, tujuan operasi pasar murah ini adalah untuk pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan daya beli kebutuhan bahan pokok pada masyarakat. “Tahun ini kami mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk mendukung kegiatan operasi pasar murah. Dana ini, digunakan untuk memberikan subsidi ongkos angkut serta mendukung berbagai kegiatan operasional lain, guna menjamin kelancaran dan keberlanjutan program ini,” tambahnya.

Operasi pasar murah ini, ujarnya, akan dilaksanakan dari Maret hingga November 2024 di 13 pasar, sebanyak 26 kali serta pasar murah di 21 kecamatan dengan total 84 kali kegiatan. Komoditi yang disediakan untuk operasi pasar murah, diantaranya beras SPHP untuk pasar murah dijual dengan harga Rp 10.100 perkg, minyak kita Rp 14.000 perliter botol plastik, gula Rp 16.200 perkg serta telur Rp 27.000 perkg

“Operasi pasar murah ini tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat Jombang. untuk itu, tiap operasi pasar murah di kecamatan, kami menyediakan 300 kupon sebagai bentuk pemberdayaan dan pemerataan manfaat kepada masyarakat,” ungkapnya. (azl/sit)

Pelaksanaan pasar murah ini, pun disambut antusias oleh warga. Bahkan, mereka rela antri dengan tertib untuk membeli komoditi pangan yang disediakan.

“Hari ini kami bersama sama Tim TPID, Satgas Pangan dan Bulog Divre Surabaya Selatan, memfasilitasi pasar murah dalam rangka berupaya untuk menstabilkan harga dan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sembako dengan harga khusus dan lebih murah,” kata Bupati Mundjidah Wahab.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Melalui pasar murah ini, bupati berharap masyarakat bisa terbantu dalam memenuhi kebutuhan. “Harapan kami, operasi pasar ini dapat membantu masyarakat untuk membeli sembako dengan harga khusus, yang lebih murah guna membantu meringankan beban ekonomi mereka. Semoga, apa yang kita lakukan ini membawa manfaat dan barokah. Serta mampu menstabilkan harga pangan,” terang Bupati Hj Mundjidah.

Rencananya, kegiatan stabilisasi harga pangan juga akan digelar di Pasar Pon, Jumat (10/02/2023) besok, lalu Pasar Ploso, Senin (13/02/2023) yang dimulai pukul 08.00 WIB sampai selesai. Adapun komoditi yang dijual, diantaranya Beras medium @5kg dengan harga Rp 43.500. Beras Setra Ramos @5 kg dengan harga Rp 60 ribu, Gula Maniskita @1 kg dengan harga Rp 13 ribu, Minyak goreng Sovia@2 liter dengan harga Rp 33 ribu hingga Tepung terigu Kita@1kg dengan harga Rp 12 ribu.

Turut hadir dalam pelaksanaan itu, Kepala Disdagrin Kabupaten Jombang, Suwignyo, Kepala Bagian Perekonomian, Aminatur Rokhiyah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Nur Kamalia, Kepala OPD terkait dan Forkopimcam Diwek. (kom/sit)

Disampaikannya, pelayanan dan konsultasi penerbitan keamanan pangan dan proses sertifikat halal, dilakukan di Bidang Perindustrian Disdagrin. Syarat dan ketentuan, diantaranya memiliki NIS dan NPWP, usaha yang dijalankan minimal dua tahun hingga modal perusahaan tidak berasal dari PMA. Lalu, lokasi usaha di wilayah Kabupaten Jombang dan pelaku usaha adalah warga Jombang.

“Alur penerbitan aplikasi SPP-IRT, yaitu dimulai dari NIB terbit, pengajuan SPP-IRT, input data produk, input label produk serta analisa sistem (pengajuan ditolak atau pengajuan diterima),” ujarnya, Sabtu (01/10/2022) tadi.

Lebih lanjut Hari Oetomo menambahkan, dari pengajuan SPP-IRT dengan cara pengisian data pelaku usaha, nama pelaku usaha, nama usaha, Provinsi, Kabupaten/Kota, Alamat lengkap, NIB dan nomor KTP. Sedangkan untuk input data produk dengan cara pilih jenis produk pangan, pilih nama produk pangan, pilih jenis kemasan, proses produksi, cara penyimpanan, masa simpan, yang selanjutnya analisa sistim.

Dari situ, paparnya, sistim akan menganalisa apakah SPP-IRT bisa diterbitkan. Sedangkan untuk alur proses sertifikat halal, yaitu permohonan sertifikat halal bagi pelaku usaha, pemeriksaan kelengkapan dokumen, menetapkan lembaga pemeriksaan halal, memeriksa atau menguji kehalalan produk, menetapkan kehalalaan produk dan menerbitkan sertifikat halal.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Data pelaku usaha diantaranya NIB. Lalu, penyella halal melampirkan salinan KTP, daftar riwayat hidup, salinan sertifikat penyella halal atau keputusan penetapan penyella halal,” paparnya.

Nama dan jenis produk, tambahnya, harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan di sertifikat halal. Sedangkan daftar produk dan bahan yang digunakan, diantaranya bahan baku, bahan tambahan dan bahan pemotong. Proses pengolahan produk yaitu pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan, pengemasan dan penyimpanan produk jadi.

“Dokumen sistem jaminan halal suatu sistem manajemen yang disusun, ditetapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal dan untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal,” lanjutnya.

HAKI Cipta dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia yaitu data pencipta, data pemegang Hak Cipta dan Dokumen, dilampirkan salinan resmi akta pendirian badan hukum (bila ada). Lalu, scan NPWP perorangan atau perusahaan, contoh ciptaan, scan KTP pemohon dan pencipta. Surat pernyataan (menyatakan ciptaan tersebut asli) dan Bukti pengalihan Hak Cipta.

“Merk dagang atau jasa, data yang harus disiapkan yaitu Dokumen (scan KTP, NIB, NPWP), logo merek (disimpan dalam bentuk digital dengan format jpg), tanda tangan (disimpan dalam bentuk digital dengan format jpg), warna (jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna ), kelas (kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jas,” ungkapnya. (azl/sit)

Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Jombang, Hari Oetomo, menjelaskan bahwa untuk menjadi eksportir potensi daerah, diperlukan legalitas usaha produk kemasan dan sertifikasi. Dimana, itu mengacu pada peraturan pemerintah tentang nomor induk berusaha.

“Peraturan ini memudahkan dalam mendaftarkan usahanya (legalitas) yang sebelumnya memakai sistem bottom dan sekarang menggunakan sistem top down,” ujarnya, Sabtu (01/10/2022) tadi.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Lebih lanjut disampaikan Hari Oetomo, banyak yang belum tahu mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan setelah memiliki Nomer Induk Berusaha (NIB). Karenanya, pemerintah berusaha agar usaha yang sudah terdaftar harus dilengkapi dokumen, sesuai sektor industrinya.

Sememtara untuk persyaratan izin edar pangan olahan hasil impor, yaitu harus melalui dokumen administratif dan dokumen teknis. “Dokumen administrasi diantaranya, seperti hasil sarana audit distribusi sertifikat. Bukti produk memiliki kualitas berstandar international. Sedangkan dokumen teknis meliputi daftar bahan yang dipergunakan proses produksi hasil uji laboratorium terbaru dan informasi tentang masa simpan,” ujarnya. (azl/gie)

Sekretaris Disdagrin Jombang, Firdaus Himawan, mengatakan bahwa pelatihan ini untuk meningkatkan mutu dari pengelolaan sentra IKM di Kabupaten Jombang. Para pengelola sentra IKM, ini akan mengikuti pelatihan selama lima hari.

Berbagai nara sumber, tambahnya, dihadirkan untuk peserta, baik dari Malang maupun Jakarta. Yakni dengan materi digital marketing, negotiation skill, coaching and counseling technique dan self motivation serta pemahaman pekerja yang tangguh.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Para pengelola sentra IKM harus bisa memaksimalkan sisa bahan baku produk yang selama ini, banyak terbuang. Yakni dengan prinsip re-use atau sisa bahan produk agar bisa digunakan menjadi produk baru yang mempunyai nilai ekonomi. Latar belakang dari kegiatan ini adalah sebuah limbah yang dikeluarkan bisa diproduksi lagi menjadi barang yang bermanfaat yang mempunyai nilai ekonomi,” ujarnya.

Kegiatan pelatihan ini, tambahnya, dibiaya oleh DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2022. “Pelatihan ini juga memberikan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan bagi para pengelola sentra terkait dengan tugas-tugas pengembangan di sentra IKM. Mulai cara mengelolanya hingga pemahaman tentang kebutuhan IKM,” tuturnya.

Nara sumber Digital Marketing, Fahmi Arifiantoro, menerangkan bahwa digital marketing merupakan salah satu bentuk pemasaran yang dilakukan melalui saluran digital atau internet seperti media sosial, SEO, PPC/SEM, Email Marketing, Push Notification, Sponsored Post, Display Ads dan lainnya. “Marketing merupakan serangkaian cara dan alat untuk memasarkan produk atau brand kita. Agar bisnis kita dapat dilihat orang lain, sedangkan branding merupakan proses membangun karakter dan personality dari sebuah bisnis. Misalnya dengan menetapkan cara komunikasi, desain visual yang kosisten. Sehingga, dengan strategi digital marketing, informasi mengenai produk maupun jasa yang dipasarkan, dapat diakses kapanpun,” ujarnya.

Sedangkan Negotiation Skill, disampaikan Hari Wijaya. Negosiasi merupakan suatu proses pengambilan keputusan interpersonal yang dilakukan ketika suatu objektif tidak dapat dicapai sendiri. Negosiasi itu bukan kalah-menang, keras (memaksa) atau halus, bakat juga intuisi.

“Negosiasi sendiri terjadi karena sumber daya yang terbatas, perlu kerjasama untuk menghasilkan sesuatu yang baru, pemecahan masalah atau solusi konflik,” ujarnya. (azl/gie)

Uji coba e-Retribusi nantinya, akan dilaksanakan di empat pasar tradisional. Yakni, Pasar Mangaran, Panji, Kapingan dan Curahkalak. Sementara Pasar Mangaran, Kabupaten Situbondo telah melakukan uji coba aplikasi e-Retribusi.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

Dalam hal ini Bank Jatim bersama Kepala BPPKAD dan Kepala Disdagrin, mengadakan kegiatan sosialisasi e-Retribusi kepada operator e-retribusi pasar bersama kepala pasar se Kabupaten Situbondo. Pelaksanaan itu, digelar di aula pertemuan BPPKAD, Jumat (02/07) tadi.

Pimpinan Cabang (Pimca) Bank Jatim Cabang Situbondo, Irwan Eka Wijaya, mengatakan bahwa sistem ini merupakan yang pertama di Kabupaten Situbondo. Untuk penerapan e-Retribusi, Bank Jatim bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo, keterlibatan Bank Jatim untuk memfasilitasi supaya bisa terlaksana e-retribusi pasar-pasar yang ada di Kabupaten Situbondo,” beber Irwan Eka Wijaya.

Lebih lanjut Irwan menambahkan, Karena sistem ini untuk mensukseskan program Pemerintah Pusat yang menggalakkan gerakan non tunai, jadi sudah saatnya perlahan kita bergeser ke pembayaran elektronik, jadi kami membuatkan aplikasinya, kami latih Kepala pasar dan petugas pungutnya, supaya pada saat implementasi setiap harinya di pasar tidak canggung , tidak bingung, dengan harapan kalau ini berjalan baik e-retribusi berjalan dengan baik, tentunya, Pendapan Asli Daerah (PAD) akan meningkat, dari pembayaran e-retribusi pasar ini.

“Semula pemungutan retribusi secara tradisional (manual) melalui karcis, dipungut harian, sekarang bisa online,” ungkap Pimpinan Cabang Bank Jatim, Irwan Eka Wijaya disela acara sosialisasi e retribusi pasar.

Penerapan sistem e-Retribusi nantinya menjadi terobosan untuk mengurangi timbulnya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena lebih transparan. Sebagai proses awal, Pasar Mangaran dijadikan percontohan dan selanjutnya akan diterapkan di 15 pasar tradisional yang ada di Kabupaten Situbondo.

Selain itu, dirinya menyebutkan, pertama dengan adanya e retribusi online, akan jadi transparansi, pembayaran pajak ini bisa dikontrol oleh siapa saja. Dan yang kedua adalah memudahkan teman-teman Pemda, teman-teman BPPKAD dalam dalam merekonsoliasi pembayaran pajak daerah.

Melalui aplikasi komputer Ris (Q-RIS) atau Quick Respon Code Indonesian Standart yang disusun oleh Bank Indonesia (BI) yang mewajibkan seluruh penyedia layanan pembayaran non tunai untuk menggunakan Q-RIS, guna memudahkan pembayaran digital juga pengawasannya oleh regulator lewat satu pintu saja.

Irwan Eka Wijaya menjelaskan sekarang transaksi makin praktis karena kehadiran dompet digital. “Metode pembayaran scan kode yang serba super mudah, e -retribusi pasar ini memudahkan petugas pungut dalam melakukan pembukuan yang pencatatannya secara online, memudahkan mereka untuk mencatat pembukuannya secara realtime (waktu sebenarnya) sehingga pelaporan ke Kas Daerah juga secara realtime, sehingga tidak ada delay, tidak ada keterlambatan dan tingkat kebocoran minim sekali mendekati zero,” ujarnya

Lebih lanjut dirinya menyampaikan secara detail, berkat sitem Q-RIS, bayar non tunai di berbagai merchant dengan aplikasi apa saja cukup scan di satu QR Code, setiap pedagang akan mempunyai barcode sendiri-sendiri. “Apabila pedagang akan membayar cukup menempelkan kartu untuk membayar retribusi pasar dan uangnya langsung masuk ke rekening PAD,” ujar Irwan Eka Wijaya.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin), Abd Kadir Jaelani, yang juga menghadiri acara tersebut menegaskan, dengan diterapkannya e-Retribusi, para pedagang diminta segera menyesuaikan diri untuk membiasakan membayar retribusi secara elektronik.

“Diterapkannya e-Retribusi ini juga sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di masa pandemi, karena pemungutan retribusi sudah tidak menggunakan uang tunai yang sangat rentan menyebarkan virus,” tegas Abd Kadir Jaelani.

Sistem pembayaran e-Retribusi merupakan salah satu inovasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo untuk mempermudah pedagang dalam membayar retribusi. Selama ini pembayaran retribusi dilakukan secara tunai, sekarang cukup menggunakan kartu, dan penerapannya akan diperluas di seluruh pasar yang ada di Kabupaten Situbondo.

“Pedagang cukup menempelkan kartu untuk membayar retribusi pasar dan uangnya langsung masuk ke rekening PAD. Apabila uji coba penerapan sistem e-Retribusi di Pasar Mangaran, pasar Panji, pasar Kapingan dan pasar Curahkalak berhasil, akan diterapkan di seluruh pasar se-Kabupaten Situbondo,” kata Kepala Disdagrin. (her/ed2)