Kepala Dinas Pendidikan, Bambang Budi Mustika melalui Kasi kelembagaan Sarana dan Prasarana (sarpras) SD Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan, Moh Toha mengatakan, beberapa tahapan telah dilakukan. Saat ini, proses tahapan sudah masuk dalam pengajuan anggaran.

“Proses pemberkasan dan lainnya sudah. sekarang kita menunggu acc anggaran. Jika disetujui maka kita bisa cairkan dan pengerjaan bisa mulai dilakukan,” tuturnya, Minggu (12/7/2020).

Meski begitu, Toha belum bisa memastikan waktu pengerjaan bisa dimulai kapan. Sebab, pencairan tersebut merupakan kewenangan pusat. Namun, pihaknya telah menyelesaikan proses pengajuan.

“Minggu ini selesai dan proses pengajuan sudah tinggal menunggu juknis lebih lanjut,” tambahnya.

Sementara itu, untuk perbaikan yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) saat ini sudah dalam tahap pengerjaan. Diketahui, sebanyak 22 sekolah mendapat bantuan renovasi dari dana DAU.

“Total ada 70 sekolah dengan anggaran Rp 12,8 miliar. Rinciannya, DAK sebanyak Rp 8,7 miliar untuk 48 sekolah serta DAU sebanyak Rp 4,1 Miliar untuk 22 sekolah,” pungkasnya. (isn/nhs/yan)

Komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan mengatakan pemantauan kali ini bertujuan untuk memastikan tidak ada permasalahan dibawah. Sebab, sejak diberlakukannya pembatasan umur oleh Kemendikbud sesuai dengan pasal 6 Permendikbud nomor 44 tahun 2019 yang mengatur pembatasan usia didik bagi siswa.

“Kalau di aturan itu, siswa didik yang masuk SMP tidak boleh lebih dari 15 tahun dan masuk SMA tidak boleh lebih dari 21 tahun, dan alhamdulillah di Bangkalan tidak ada,” ucapnya, Senin (29/6/2020).

Tak hanya itu, pihaknya juga akan memperjuangkan siswa agar tetap bisa sekolah ketika nanti muncul sebuah permasalahan tersebut. Ia memastikan, seluruh siswa akan mendapatkan hal belajarnya.

“Sesuai undang-undang kita, semua orang berhak mendapat pendidikan. Jika nanti ada yang ditolak karena masalah umur atau apapun, kami akan komunikasikan agar siswa tetap bisa mengenyam pendidikan,” ungkapnya.

Ia berharap, pelaksanaan PPDB di Bangkalan berjalan lancar dan tidak terjadi permasalahan apapun. Ia menyebut, hingga saat ini 90 persen siswa mendaftar secara online.

Terpisah, Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdik Bangkalan, Jufri Kora mengatakan, hingga saat ini belum ada permasalahan terkait pelaksanaan PPDB, baik secara teknis maupun lainnya.

“Alhamdulillah berjalan lancar. Pelaksanaan PPDB ini dilaksanakan seluruh SMP negeri dan swasta dan memang mayoritas secara online, kecuali daerah yang kesulitan dengan jaringan internet,” ungkapnya.

Dia mengaku, akan melakukan pemerataan peserta didik jika nantinya terdapat siswa didik yang tidak diterima di salah satu sekolah. Ia memastikan, seluruh siswa bisa mendapatkan hak belajarnya. (isn/nhs/yan)

Pemanggilan ini dimaksudkan untuk mengklarifikasi hal tersebut. Tak hanya itu, Komisi D DPRD Bangkalan juga ingin memastikan nasib ketiga siswa paska dikembalikan ke orangtua masing-masing. A

“Kami sengaja panggil sebagai upaya klarifikasi. Setelah dijelaskan memang sekolah sudah angkat tangan karena segala upaya pembinaan sudah dilakukan. Paska itu kami ingin memastikan apakah mereka kembali belajar meski di lembaga lain,” terang Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan.

Dikatakan, ketiga siswa tersebut kini mendapat pembinaan di salah satu pondok pesantren di Madura. Meski satu siswa berasal dari keluarga kurang mampu, Nur Hasan memastikan siswa tersebut tetap mendapat pendidikan.

“Sistem di pondok, jika memang dari keluarga kurang mampu biasanya oleh para kiai tetap diperbolehkan,” lanjutnya.

Dalam rencana kedepan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan internal komisi untuk melakukan sidak pada setiap tas para siswa. Hal itu dilakukan agar sebagai bentuk kepedulian komisi D terhadap pengawasan siswa.

“Selain sidak, kami juga menyarankan pada Disdik untuk memfasilitasi adanya psikolog anak, agar hal serupa tidak terjadi lagi,” imbuhnya.

Di lokasi yang sama, Kepala Sekolah SMPN 1 Bangkalan Chairul Anwar mengatakan, pihak orangtua sendiri yang meminta anak tersebut dikembalikan. Pasalnya, meski siswa tidak dikeluarkan tetap tidak bisa lulus.

“Karena sekolah kan punya kriteria kelulusan baik dari nilai akademik maupun dari tingkat kedisiplinan dan tata tertib. Nah jika tidak dikeluarkan, maka mereka tetap tidak lulus karena pelanggarannya sudah sangat berat. Maka orangrua meminta dikembalikan,” ucapnya.

BACA : Lakukan Pelanggaran Berat, Murid SMP Kelas 3 Dikeluarkan H-2 Bulan Pelaksanaan UNBK, Nur Hasan Ketua Komisi D DPRD Bangkalan: Perlu Ada Psikolog Anak

Sekedar diketahui, tiga siswa yakni WH, N dan A beberapa hari yang lalu membawa satu botol minuman keras. Merasa situasi kelas aman, karena guru sedang rapat dan siswa diberikan tugas, ketiganya kemudian mengeluarkan botol miras dan meminumnya di dalam kelas.

Tak sampai disitu, para siswa itu kemudian menyebarkan aksinya kedalam media sosial facebook. Dan di waktu yang sama guru pun memergoki ketiganya saat meminum miras tersebut. (Isn/nhs/yan)

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Bambang Budi Mustika mendukung adanya penghapusan tersebut. Pasalnya, dengan dihapusnya tenaga honorer maka pembiayaan gaji ditanggung oleh negara yang sebelumnya masih ditanggung oleh daerah.

“Ya nanti kan tenaga honorer yang ada sekarang dialihkan ke PPPK atau PNS, jadi untuk pembiayaan dari negara,” ucapnya.

Diketahui, saat ini jumlah guru honorer di Bangkalan sebanyak 985 tenaga yang tersebar di seluruh sekolah baik tingkat sekolah dasar maupun menengah pertama. Sementara angka kebutuhan tenaga pendidik di Bangkalan sebanyak 3.477 tenaga yang terbagi atas 326 untuk SMP dan sisanya untuk sekolah dasar.

“Kalau bicara kurangnya tenaga pendidik ya sangat kurang. Karena kebutuhan kami masih kurang 3.400 an lebih,” lanjutnya.

Dijelaskan, saat ini guru PNS tingkat SD di Bangkalan sebanyak 2.285 guru kelas, 238 guru agama dan 169 tenaga guru olahraga. Sementara untuk guru PNS di SMP sebanyak 1.012 tenaga.

“Kalau sukwan kita sekarang ada 2.996 tenaga di SD dan 840 untuk SMP,” tuturnya.

Ia berharap, pemerintah membuka peluang pengangkatan lebih banyak agar kebutuhan guru di Bangkalan dapat terpenuhi. Tak hanya itu, guru tidak tetap /sukwan juga dapat diangkat agar mendapat gaji yang lebih layak. (isn/nhs/yan)

Massa juga menilai, disaat zaman sudah melakukan berbagai kemajuan namun potret pendidikan di Bangkalan masih minim dalam berbagai aspek. Saat ini, jumlah kekurangan guru di Bangkalan sebanyak 3400 guru PNS. Hal tersebut diperkuat dengan fakta di lapangan, sebanyak 2053 Guru Tidak Tetap (GTT) mengajar di tingkat SD serta 508 tenaga GTT untuk tingkat SMP.

Tak hanya mengkritisi minimnya jumlah guru PNS, massa juga menuntut perbaikan di berbagai sekolah yang bangunannya sudah tak layak pakai dan dapat membahayakan para siswa. Selain itu, massa meminta Disdik untuk segera menerapkan e-sistem untuk transparansi berbagai kegiatan maupun bantuan untuk sekolah.

“Potret pendidikan kita sangat memilukan, jumlah guru PNS minim, fisik bangunan sekolah banyak yang rusak, fungsi koordinator wilayah di tiap kecamatan tak maksimal termasuk transparansi sistem juga tidak ada dari tingkat dinas maupun Sekolah, ” ucap korlap aksi Suhaibin Sofa.

Kepala Dinas Pendidikan, Bambang Budi Mustika mengakui berbagai aspek di bidang pendidikan memanglah masih minim, terutama di bidang Sumber Daya Manusia (SDM). Bambang mengaku, pihaknya terus melakukan berbagai terobosan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Bangkalan.

“Atas berbagai kekurangan itu kami terus lakukan berbagai upaya peningkatan kualitas, kami selalu berikan pembinaan baik GTT maupun PNS. Kami juga terus upayakan permintaan pengangkatan guru, ” Jelasnya.

Hingga saat ini jumlah guru PNS di tingkat SD sebanyak 2102 tenaga, sedangkan untuk guru PNS di tingkat SMP sebanyak 876 tenaga. Angka ini dirasa minim, sebab jumlah kebutuhan guru lebih besar dari pada guru PNS yang ada.

Bambang menambahkan, di tahun 2020 mendatang pihaknya akan menerapkan E-Sistem di sekolah maupun di Disdik sendiri. Hal itu segera ia luncurkan agar berbagai pengelolaan dapat diawasi bersama dan juga transparan.

“Tahun 2020 akan ada E-BOS dan juga E-Absen. Kita bisa pantau bersama apakah dana sudah tepat sasaran ataukah belum. Dan juga absen kita lakukan secara online agar lebih disiplin, “tegasnya.

Selain itu, Bambang juga menjelaskan cara kerja Program Indonesia Pintar (PIP) yang masih banyak wali murid belum memahami. Ia menjelaskan, setiap pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus didaftarkan kepada operator agar pemegang kartu dapat menerima bantuan dari program tersebut.

” Ya kalau PIP itu datanya dari dinsos. Untuk PIP itu harus berupa uang tidak boleh dirupakan seragam atau lainnya. Itu melanggar aturan yang ada,” pungkasnya. (Isn/nhs)

Hal ini menggugah hati Herman Finanda salah satu anggota komisi A DPRD Bangkalan yang berasal dari partai Gerindra. Ia langsung mengunjungi lokasi dan menyumbangkan terop untuk digunakan para siswa agar tak kepanasan dan kehujanan.

“Saya bersama perangkat desa sekitar ke lokasi dan melihat bangunan ambruk itu kemudian kami berikan bantuan terop. Kepada pihak sekolah saya juga telah berpesan, silahkan didiskusikan apa lagi yang dibutuhkan secara darurat nanti sampaikan, maka akan kami upayakan semaksimal mungkin. Silahkan jangan sungkan-sungkan,” ucapnya.

Herman pun menindaklanjuti hal tersebut ke Komisi D DPRD Bangkalan dan juga Ketua DPRD Bangkalan agar sekolah lekas mendapat penanganan dari pihak terkait.

“Sudah saya sampaikan pada Ketua dewan dan ketua komisi D. Insyaallah segera dilakukan koordinasi dengan pihak terkait. Saya berharap juga kepada semua pihak, mari bersama-sama untuk peduli, karena melihat kondisinya sungguh memprihatinkan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan Bambang Budi Mustika menjelaskan, sekolah tersebut telah di survey oleh pihak kementrian PUPR beberapa waktu yang lalu. Direncanakan, sekolah akan mendapat bantuan di tahun 2020 dari program Kementrian PUPR.

“Ya sekolah itu memang sudah lama ambruk. InsyaAllah 2020 dapat bantuan dari program kementrian PUPR. Kalau dari dinas di Kabupaten, kita perlu rembuk dengan internal senin esok,” jelasnya.

Diketahui, di sekolah ini terdapat 122 siswa yang setiap harinya belajar dengan bergantian ruang kelas. Sebab hanya tersedia 3 ruang kelas. Sedangkan kondisi 3 ruang kelas tersebut juga mulai rusak dan berpotensi ambruk. (isn/nhs/yan)

Gerakan ini akan menjadi salah satu program untuk meningkatan kualitas siswa dari sisi agama. Penerapan ini akan segera diterapkan untuk siswa sekolah tingkat dasar dan juga menengah.

Rencana tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan, Bambang Budi Mustika. Ia mewajibkan gerakan ini agar bisa diterapkan sejak siswa duduk di kelas 1 sekolah dasar hingga kelas 3 SMP.

“Insyaallah tanggal 18 desember ini,Gerakan Bangkalan Menghafal Juz 30 akan resmi kita lakukan. Kami nanti akan undang semua media,” ucapnya.

Diharapkan, peluncuran program peningkatan kualitas siswa ini, nantinya dapat memacu para siswa untuk semakin semangat menghafal alquran yang dimulai dari surat-surat pendek di juz 30. Tak hanya itu, guru yang mengajar juga akan lebih membaca Al-Quran.

“Ya surat-surat di juz 30 itu dan juga surat Yasin. Secara tidak langsung juga untuk memacu semangat kita bersama untuk menghafal alqur’an. Targetnya menghafal namun minimal rajin membaca,” pungkasnya. (isn/nhs/yan)

Wiwik Hidayati Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Bangkalan mengatakan, Bangkalan memang kekurangan guru PNS. Ia mengaku, dinas pendidikan pusat saat ini juga akan melakukan pendataan ulang untuk meratakan penempatan guru PNS.

“Saat ini pusat akan mendata, setelah itu kita bisa petakan mana saja yang sangat kekurangan guru PNS. Sebab, kondisi saat ini di kota pun juga kekurangan. Jadi kita memang berharap akan banyak GTT yang bisa menjadi PNS,” ucapnya.

Saat ini jumlah guru PNS tingkat SD sebanyak 2102 tenaga pengajar. Namun jumlah ini terus naik turun seiring adanya PNS baru dan masa pensiun tenaga pengajar.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya juga belum bisa melakukan banyak tindakan. Sebab, anggaran untuk memperbaiki kesejahteraan GTT saat ini juga belum ada. Kini pihak Disdik Bangkalan hanya bisa memberikan juknis untuk memberikan kesejahteraan GTT sesuai kemampuan sekolah.

“Kita mau tentukan gajinya juga gak bisa karena kita gak ada anggaran. Maka kami hanya bisa fasilitasi dengan adanya juknis untuk memberi kesejahteraan pada GTT melalui dana BOS. Itupun kami tidak tentukan besarannya dan sesuai kemampuan. Sebab, jumlah siswa tiap sekolah berbeda dan besaran BOS juga berbeda,” terangnya.

Diketahui, saat ini dibuka pendaftaran CPNS untuk tenaga sebanyak 198. Artinya, dari dua ribu GTT yang ada, hanya akan terentas sebanyak 198, sedangkan sisanya harus menunggu waktu CPNS dimasa mendatang.

Sementara itu, salah satu kepala sekolah di salah satu SD Negeri di kecamatan Klampis mengaku saat ini jumlah guru PNS dan GTT lebih banyak GTT. Ia berharap, Disdik Bangkalan dapat memberikan solusi terhadap kekurangan guru PNS ini.

“Ya semoga lekas ada pemerataaan. Beban kami berat di pembayaran guru sukwan. Sedangkan jumlah siswa juga tidak amat banyak,” singkatnya. (isn/nhs/yan)

Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron menyampaikan, langkah Disdik Bangkalan sesuai dengan visi misi bupati saat berkampanye saat itu. Dikatakan, gagasan tersebut juga pernah disampaikan oleh beberapa tokoh masyarakat dan ulama di Bangkalan.

“Itu juga menjadi salah satu usulan beberapa ulama dan tokoh masyarakat di sebuah desa kala itu (Kampanye,red). Alhamdulillah kalau dari Disdik mengajukan hal tersebut,” ucapnya (24/10/2019).

Dikatakan, penerapan belajar Al-Qur’an di dunia pendidikan memanglah dirasa perlu. Selain untuk menanamkan agama, hal tersebut sesuai dengan slogan kabupaten Bangkalan yakni kota dzikir dan shalawat.

Selain bupati, Ketua komisi D DPRD Bangkalan sekaligus mitra Disdik mengaku sangat mendukung adanya usulan tersebut. Bahkan, pihaknya tak sabar perbup tersebut untuk segera direalisasikan.

“Kami sangat mendukung sekali, luar biasa itu. Semoga lekas direalisasikan agar generasi penerus kita memegang teguh pendidikan agama melalui belajar Al-Qur’an ini,” terangnya. (isn/nhs/yan)