Bahkan masyarakat Kecamatan Glenmore menduga jika Dinas Pendidikan Banyuwangi terkesan tutup mata dan melakukan pembiaran tidak dipasangnya papan nama proyek tersebut.

Proyek rehabilitasi atap SDN 7 Karangharjo, Kecamatan Glenmore yang tidak dipasang papan nama. (git)

Dari pantauan Memontum.com di lapangan, proyek sudah berjalan satu minggu terkesan asal-asalan, dan pihak pelaksana seolah-olah tidak memperhatikan aturan yang ada. Pasalnya proyek yang pendanaanya bersumber dari APBD atau APBN pelaksana proyek wajib memasang papan nama sejak proyek tersebut dikerjakan.

“Biasanya, proyek yang pendanaanya dari APBD akan dipasang papan nama pelaksana proyek, proyek tersebut dikerjakan berapa hari kalender, dan termasuk biayanya,” ujar salah satu warga setempat.

Menurutnya, papan nama itu wajib dipasang sebelum proyek tersebut dikerjakan. Karena papan nama tersebut sudah masuk dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) proyek tersebut, sekaligus sebagai informasi publik.

“Setahu saya. Papan nama itu ada anggarannya lho, kalau proyek ini tidak dipasang papan nama, patut dipertanyakan, dan pihak sekolah bisa melaporkan ke Dinas Pendidikan selaku penanggung jawab pembangunan ini. Saya saja mengerjakan proyek di RT saya yang nilainya cuma belasan juta rupiah saja harus pakai papan nama, lha proyek yang ini yang nilainya puluhan juta bahkan ratusan juta kok nggak pakai papan nama?,” ungkapnya.

Apapun alasannya lanjutnya semua proyek yang anggarannya bersumber dari APBD atau APBN wajib memasang papan nama. Sehingga masyarakat paham proyek tersebut.

“Pemasangan papan nama itu ada aturannya, dan sudah diatur dalam undang-undang No 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi pasal 15 huruf (d),” tegasnya.

Salah satu pekerja proyek (tukang) saat dikonfirmasi mengaku jika proyek yang dikerjakan, sejak awal tidak ada papan namanya.

“Saya ini hanya tukang mas, saat saya mengerjakan proyek ini ya seperti ini, tidak ada papan namanya, kalau tidak salah yang mengerjakan proyek ini namanya Roni,” kata salah satu tukang yang mengerjakan SEN 7 Karangharjo.

Sementara Kepala Satuan Koordinator Wilayah Pendidikan (Satkorwildik) Kecamatan Glenmore Yesaya Sugeng mengatakan sepatutnya pihak kontraktor atau pelaksana proyek wajib memasang papan nama. Jika proyek rehabilitasi SDN 7 Karangharjo dan SDN 3 Karangharjo tidak dipasang papan nama patut dipertanyakan.

“Papan nama itu sebagai informasi publik. Dengan dipasangnya papan nama itu, masyarakat akan tahu, siapa yang mengerjakan dan biayanya berapa, dan semua itu tercantum di papan nama itu,” ujar Kepala Satkorwildik Kecamatan Glenmore.

“Dan kami tidak tahu kalau ada proyek di SDN 3 Karangharjo dan SDN 7 Karangharjo karena kami tidak pernah diberitahu. Kalau proyek itu sudah selesai ya tahu-tahu menghilangkan begitu saja, tidak pamit ke kami,” imbuhnya. (git/tim)

Kepala Satuan Koordinator Pendidikan (Kasatkordik) Kecamatan Glagah, Drs Janoto mengatakan penyerahan ijazah ini sebegai bentuk WB telah menuntaskan masa pendidikan.

“Setelah belajar di PKBM, para WB ini mengikuti ujian, dan dinyatakan lulus,” ujar Janato.

Yang harus dipahami, lanjut Janoto, PKBM ini bukan tempat produksi ijazah. Namun tempat warga masyarakat memperoleh akses pendidikan diluar usia sekolah .

“Dengan lulusnya para WB ini, nantinya ijasah tersebut bisa dipergunakan untuk melamar pekerjaan atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Banyuwangi, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Nuriyatus Sholeha mengatakan, pihaknya sangat senang atas kelulusan WB yang ada di Banyuwangi.

“Pertama saya ucapkan selamat kepada seluruh WB yang dinyatakan lulus, semoga ijasah yang sudah diterimakan ini berguna bagi WB,” kata Nuri, sapaan akrab Kabid Pendidikan Masyarakat.

Nuri menegaskan, kejar Paket itu Pendidikan kesetaraan, tapi ijasah yang diterima WB tersebut diakui kelulusannya, untuk Paket A setara dengan SD, Paket B setara dengan SMP dan Paket C setara dengan SMA.

“Meski non formal, ijasah itu diakui,” tegasnya.

Menurutnya, tujuan diadakannya kejar paket ini, untuk masyarakat yang putus sekolah yang sudah lepas dari usia sekolah.

“PKBM itu bukan pabrik ijazah, tapi tempat belajar bagi warga masyarakat yang putus sekolah, belum pernah sekolah dan lepas dari usia sekolah,” terangnya.

Kabid Pendidikan Masyarakat ini mengaku bangga dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PKBM. Menurutnya, mereka ini mampu menggerakkan masyarakat untuk mengikuti pendidikan kesetaraan.

“Saya sangat apresiatif dengan program kerja PKBM , mereka tidak ada capek-capeknya menggerakkan masyarakat untuk menempuh pendidikan, sehingga masyarakat mau belajar,” tandasnya.

Kepada WB yang sudah dinyatakan lulus, Nuriyatus Sholeha menghimbau pergunakan ijasah sebaik baiknya untuk meningkatkan kualitas dan memperoleh pendidikan jenjang selanjutnya.

“Lulusan kejar paket C berhak dan bisa mengikuti pendidikan jenjang S1” himbaunya.

salah satu WB PKBM Mitra Taman suruh, Ahmad Syahroni mengungkapkan dirinya sangat gembira atas penerimaan ijazah ini. menurutnya, dengan ijasah paket C yang sudah di tangan ini, dirinya akan melanjutkan pendidikan, yang sudah lama diidam-idamkan.

“Setelah menerima ijazah ini, saya langsung mendaftar ke salah satu universitas yang ada di Banyuwangi, saya ingin kuliah di fakultas hukum,”kata pria beranak satu dengan bangga. (tut/oso)