Dugaan itu berkembang, karena ada seorang guru yang mengadukan ke salah satu aktivis Pamekasan.

“Istilah pemotongan itu merupakan statemen dari mantan Kasubag Disdikbud, Kusnadi, yang disampaikan kepada salah satu guru yang mengadu ke saya,” kata aktivis yang menerima pengaduan guru saat berada diruang Komisi IV, Abdus Salam.

Menanggapi dugaan itu, Kadisdik Pamekasan, Akhmad Zaini, mengatakan bahwa ada keterlambatan penyaluran anggaran dari pusat ke pemerintah daerah.

Pihaknya, sudah mengirimkan surat kepada kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) RI, untuk segera melakukan pencarian anggaran sebesar Rp 35 milliar lebih.

“Sebenarnya, ini terjadi salah persepsi saja. Bukan terjadi pemotongan anggaran, karena yang terjadi adalah penundaan pembayaran saja yang akan dibayarkan pusat pada tahun ini. Kami sudah kirim surat,” imbuhnya.

Mantan Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu, mengaku balasan surat kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia dengan Nomor 6795/B1/DR/2020 terdapat dua poin.

Pertama, belum dapat diakomodir dikarenakan tidak tersedianya cadangan dana anggaran yang berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020.

“Kedua, kurangnya bayar guru tahun 2020 sebesar Rp 35 milliar akan dapat dibayar pada tahun 2021,” paparnya.

Mantan Guru SDN Cenlecen 1 Pakong itu menyatakan, sebenarnya Disdikbud Pamekasan, sudah menyalurkan surat edaran ke masyarakat terutama ke guru PNS. Bahkan, lewat digital dan sosial media agar masyarakat lebih cepat mendapat info resmi dari Disdik Pamekasan.

Mantan Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Pamekasan itu, menyampaikan hari Senin pihaknya akan mengumpulkan seluruh Korwil Pamekasan untuk mengklarifikasi dan memvalidasi.

Komisi IV DPRD Pamekasan, Khairul Umam, mengatakan bahwa tidak ada pemotongan terkait TPG dan TPP. Berarti yang ada, adalah penyesuaian terkait penyaluran anggaran yang terlambat dari pusat.

“Selain itu, memang ada penundaan pembayaran karena memang tidak ada dana cover dari Kemdikbud pusat, dan akan dibayarkan tahun 2021 ini,” ujarnya. (fid/adi/ed2)

Kadisdik Pamekasan, Akhmad Zaini meminta tenaga pendidik (guru) di lingkungan Disdik Pamekasan untuk menggunakan cara kedua, yakni sistem luar jaringan (Luring). Sistem luring atau guru kunjung ini bisa dijadikan langkah kedua, apabila kondisi siswa tidak memungkinkan untuk mengikuti KBM sistem daring.

“Kendala ini tidak hanya dialami siswa di Pamekasan, tapi hampir se-Indonesia. Sedangkan di Pamekasan hampir ribuan siswa yang mengalaminya. Jadi, jangan memaksakan, jika memaksakan, maka akan sangat susah, silahkan gunakan cara kedua, yaitu luring,” kata Zaini.

Mantan Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu mengatakan, menggunakan sistem luring ini tentunya tidak sewenang-wenang dilakukan oleh guru. Akan tetapi, harus dibicarakan dengan wali murid, supaya menemukan kesepakatan bersama.

“Perlu ada kebijakan dari guru-guru untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan pilihan-pilihan dan situasinya. Jangan daring semua,” paparnya

Mantan Kabag Kesra Setkab Pamekasan itu menyampaikan berdasarkan keluhan yang dilaporkan oleh tim pengawas diberbagai sekolah, banyak orang tua kesusahan untuk membelikan smartphone.

“Rata-rata keluhannya tidak memiliki fasilitas daring. Kadang wali murid itu mempunyai anak tiga, ada yang di TK, SD SMP. Kalau membeli tiga jadi susah, terkadang mereka gantian menggunakannya,” pungkasnya. (adi/yan)

Lagipula, sekolah direncanakan kembali aktif tanggal 13 Juli 2020. Disdik masih akan melakukan rapat sembari menunggu perkembangan dan edaran pusat. Namun, jika Coronavirus desease 2019 (Covid-19) selesai maka berjalan seperti biasa.

“Sambil lalu menunggu perkembangan dari pusat, anak-anak belajar dari rumah. Ini juga masih belum masuk. Tahun ajaran baru masuk tanggal 13 Juli,” kata Akhmad Zaini dihubungi wartawan memontum.com, Rabu (3/6/2020).
Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan dr Ahmad Marzuki mengatakan, pihaknya tetap akan melakukan screening Yang ketat kepada sekolah. Tracing, kata Marzuki juga akan dilakukan secara terus menerus.

“Kita tetap melakukan screening Yang ketat. Juga, tracing,” kata Mantan Kepala Puskesmas Waru itu melalui pesan Aplikasi WhatsApp.

Disinggung mengenai rencana pemberlakuan surat keterangan sehat dan penerapan Rapid Test di Sekolah, pihaknya langsung akan melakukan pencekan di sekolah-sekolah.

“Kita langsung screening di lokasi (Sekolah, Red),” katanya menambahkan. Marzuki menjamin screening Yang akan dilakukan Gugus Covid-19 tidak akan menarik biaya kepada sekolah. “Tidak ada (biayanya.red),” pungkasnya. (adi/yan)

Kapala Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan, Akhmad Zaini mengatakan, rencana pemberian bantuan tersebut akan berupa uang tunai sebesar Rp 600 ribu perguru non kategori. Hal itu akan dilakukakm setelah akhir penyetoran berkas dan verifikasi data di Diknas selesai.

“Penyetoran berkas oleh guru ke Diknas berakhir tanggal 5 Juni 2020. Setelah itu baru dilakukan verifikasi hingga tanggal 10 Juni 2020. Baru setelah itu proses pemberian,” katanya, Selasa, 2 Juni 2020.

Mantan Kabag Kesra Pamekasan ini menyebutkan, total ada 16 ribu guru baik non kategori dan guru ngaji yang diverikasi datanya untuk mendapatkan bantuan. Verifikasi data itu bertujuan menghindari data ganda dan memastikan bahwa guru yang terdata tidak menerima bantuan.

“Nanti yang melakukan verifikasi yang bersangkutan di bawah. Untuk jumlah kita ketemu nantiya,” kata Mantan Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu.

Nantinya, setelah dilakukan penyetoran berkas dan verifikasi, pihaknya akan melakukan pencairan melalui bank bagi yang punya rekening dan diserahkan langsung bagi yang tidak memiliki rekening.

“Kami ini untuk membantu meringankan lah. Jadi ada kehadiran pemerintah dalam situasi ini. Tapi saya mohon maaf tidak seluruhnya kita terjangkau karena kami menggunakan data yang dari sistem,” pungkasnya. (adi/yan)