Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo, Nauli Rahim Siregar, mengatakan bahwa kegiatan ini diprakasai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo. Pembinaan pengutan proses belajar mengajar, administrasi menggunaan dana BOS dilaksanakan agar sesuai aturan.

“Kepala sekolah, bendahara sekolah dan komite sekolah agar bekerja sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 dan Permendikbud Nomor 44 tahun 2012,” tegasnya.

Apabila komite sokolah SMP akan meminta bantuan atau tarikan uang sumbangan kepada orang tua murid, ujarnya, maka harus mengacu pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12. Dan bagi sekolah dasar harus mengacu pada Permendikbud Nomor 44 tahun 2012.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

“Kami minta kepala sekolah, bendahara dan komite sekolah SMP untuk membaca kembali Permendikbud Nomor 75 tahun 2016. Dan kepala sekolah dasar, bendahara serta ketua komite sekolah SD mau membaca ketentuan yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 44 tahun 2012. Jika, semua ketentuan ini terpenuhi maka tidak akan timbul persoalan-persoalan tentang sumbangan,” ujar Kajari Situbondo.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, Andi Yulian Haryanto, mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan agar tata sekolah tingkat SD dan SMP semakin baik. Yakni, mulai dari segi kualitas maupun kuantitas.

“Harapan kami, kepala sekolah dan bendahara mampu menyusun perencanaan, eksekusi program dan membuat laporan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga, mutu pendidikan bisa tercapai dengan baik,” jelasnya.

Dirinua mengatakan, bahwa kegiatan ini dilaksanakan karena adanya temuan Kejaksaan Negeri Situbondo, terkait dugaan penahanan ijazah yang dilakukan jenjang SMA dan SMK. “Kami mengaca dari temuan tersebut. Maka kami melakukan pembinaan yang bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Situbondo agar tata kelola di pendidikan SD dan SMP bisa lebih baik serta terhindar dari permasalahan hukum,” tegas Andi. (her/gie)

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Situbondo, Siti Aisyah, menyampaikan bahwa pelaksanaan vaksinasi bagi anak-anak di masing-masing sekolah menjadi atensi Disdikbud. Dengan support dan kolaborasi yang positif antara Disdikbud dan Dinas Kesehatan, maka betul-betul memberikan komitmen bersama untuk kesehatan anak didik agar terhindar dari virus mematikan yang masih menjadi ancaman.

“Kita memang semaksimal mungkin menjadwal kegiatan vaksinasi di setiap kecamatan bersama Dinkes melalui Puskesmas, Satgas Kecamatan untuk mempercepat vaksinasi,” ujarnya, seusai melaksanakan rapat kordinasi bersama Komisi IV DPRD Situbondo, Rabu (16/02/2022).

Pejabat yang akrab disapa Bu Is tersebut menyatakan, kegiatan vaksinasi yang sudah dilakukan, khususnya bagi anak-anak menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Situbondo, dalam persiapan PTM menyeluruh dengan sebaik mungkin. Dengan demikian, diharapkan kepada para orang tua juga ikut mendukung anaknya untuk mengikuti vaksinasi.

Menurutnya, capaian vaksinasi anak saat ini sudah mencapai 46 persen. Pernyataan ini disampaikan Kadisdikbud saat rapat koordinasi bersama anggota Komisi IV DPRD. Dia menyampaikan, pihaknya sudah menugaskan satuan pendidikan untuk memantau pelaksanaan vaksinasi ke masing-masing kecamatan atau sekolah-sekolah.

“Sebenarnya angka antara Dinkes dan Disdikbud memang ada selisih. Secara manual memang kita sudah mencapai 46 persen, tetapi data Dinkes masih 37 persen. Mengapa, menurut informasimasi dari Dinkes, data baru terinput dua hari hingga tiga hari. Sedangkan, Disdikbud membuat format sendiri melalui link Korwil,” bebernya.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Kata Bu Is, pihaknya secara inten melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa tentang pentingnya vaksinasi anak. Selain untuk anak sendiri, juga keluarga terdekat dan lingkungan sekitar. “Sebenarnya banyak orang tua setuju tanpa harus melalui pernyataan. Kami menghimbau kepada satuan pendidikan untuk terus melakukan disiplin Prokes kepada siswa-siswi. Agar terhindar dari virus yang saat ini masih mengancam kita semua,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, Arifin mengapresiasi capaian vaksinasi siswa yang saat ini sudah mencapai 46 persen. Ke depan, vaksinasi anak terus meningkat sesuai target yang diharapkan.

“Kami akan terus memantau perkembangan vaksinasi anak yang dilakukan Disdikbud dan Dinkes. Harapannya, sinergitas yang telah dibangun bersama ini menjadi tolak ukur keberhasilan vaksinasi anak di Kabupaten Situbondo,” tandasnya.

Komisi yang membidangi pendidikan dan kesejahteran rakyat tersebut menghimbau pada Disdikbud dan Dinkes terus menggenjot vaksinasi anak. Selain itu, pihaknya juga meminta kepada satuan pendidikan di masing-masing kecamatan terus memantau sekolah-sekolah terkait disiplin Prokes.

Sebab, disiplin Prokes adalah salah satu upacaya mencegah terjadinya penyebaran Covid-19. “Kami menghimbau tidak mengabaikan Prokes. Karena disiplin Prokes adalah kunci untuk terhindar dari paparan Covid 19 atau virus mematikan. Prokes harus tetap ditegakkan, program vaksinasi anak harus di genjot. Agar tidak terjadi klaster-klaster sekolah,” ujarnya. (her/gie)

Dalam kesempatan itu, sebanyak 22 orang di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bondowoso, turut ambil bagian. Kunjungan ini, tidak lain untuk melakukan studi tiru inovasi tentang pengelolaan BOS (bantuan operasional sekolah) yang ada di Dinas Pendidikan (Dispendik) dan inovasi sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Situbondo, terutama penerapan sistem Aplikasi RKAS BOS.

Baca juga:

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso, Haeriyah Yuliati, dalam kunjungannya diterima langsung Kepala Dispendik Kabupaten Situbondo, yang diwakili oleh Sekretaris Dispendik, Drs H Moh Nur Hidayat M.Pd serta Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas), Hari Subagyo M.Pd.

Haeriyah Yuliati menerangkan, bahwa ke 22 orang yang studi tiru ini, karena banyaknya temuan BPK terkait pengelolaan dana BOS di lingkungan Diknasbud Bondowoso. Oleh karenanya, Plt Kepala Diknasbud Bondowoso Haeriyah Yuliati, mengajak ke 22 orang tersebut agar belajar pengelolaan dana.

“Agar bagaimana upaya dari teman-teman ini, bisa mengalami perubahan. Termasuk, tidak selalu berurusan dengan BPK, akibat adanya temuan atau kesalahan pengelolaan,” katanya.

Lebih lanjut Haeriyah Yuliati menambahkan, bahwa pihaknya sekali lagi melakukan studi tiru dan bukan studi banding. “Hasil dari sini akan dievaluasi. Mana yang bisa ditiru dan mana yang belum bisa. Silakan ambil yang baik-baik,” paparnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Drs H Moh Nur Hidayat M.Pd, dalam kesempatan itu menjelaskan bahkan berbagai inovasi pendidikan yang ada di Dispendik. Inovasi tersebut, untuk peningkatan kompetensi guru, peningkatan kompetensi siswa, peningkatan kualitas sekolah serta ketersediaan layanan pendidikan bermutu kepada masyarakat.

“Kepala sekolah dan guru kami juga sering mengikuti program pertukaran. Mereka menularkan praktik-praktik baik ke sekolah-sekolah binaan yang menjadi mitra. Jadi, kami siap berdiskusi dan berbagi tentang inovasi pendidikan,” terangnya.

Tidak hanya itu, Sekdis Diknasbud Nur Hidayat, juga menjelaskan adanya pendamping-pendamping Bos yang ada serta juga menyiapkan operator sekolah dari jenjang SD hingga operator sekolah jenjang SMP. Kita akan saling berbagi ilmu, tentang pengelolaan dana Bos dengan menerapkan sistem aplikasi RKAS BOS. (her/sit)

Bupati Situbondo, H.Dadang Wigiarto,SH mengatakan, dari laporan yang diterimanya, dari hari pertama sampai terakhir, siswa mengalami gangguan internet ketika mengerjakan soal. Tetapi, ini hanya terjadi di sekolah pinggiran.

“Makanya, ini menjadi bahan evaluasi ke depan,” ujarnya.

Bupati H.Dadang mengatakan, dirinya sudah meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk terus memperbaiki kualitas UNBK. Terutama dalam penyediaan sarana pendukungnya.

“Tetapi, saya lihat, kesiapan sekolah yang diback up dinas pendidikan (Disdikbud) cukup memadai. Terutama menyangkut kesiapan infrastruktur,” katanya.

Bupati yang sudah menjabat dua periode itu menambahkan, pemerintah melalui Disdikbud terus berupaya memenuhi sarana pendukung UNBK. Dari tahun ke tahun, perangkatnya semakin memadai.

“Anggarannya tidak hanya dari DAU. Tetapi dinas minta dari pusat atau keuangan khusus provinsi. Ini perlu terus dilakukan karena keuangan daerah kurang,” katanya.