Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya atas gelaran sosialisasi ‘Adminduk dalam genggaman’. “Semoga dengan adanya sosialisasi ini bisa memberikan kemudahan dalam pelayan kepada masyarakat, terkait identitas kependudukan. Sehingga, tidak ada lagi masalah identitas hilang dan lain sebagainya,” ujarnya.

Di tempat sama, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, Masduki Zakaria, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi terkait sistem inovasi administrasi kependudukan, ini merupakan era perubahan terhadap administrasi kependudukan yang dahulu berupa kartu dan sekarang ke HP. Sehingga, sekarang lebih praktis atau dalam genggaman.

Tujuan kegiatan ini, ujarnya, untuk menyamakan persepsi kepada lembaga pemanfaatan data Adminduk. Makanya, kita turut mengundang notaris, perbankan, Kepala OPD dan Kepala Desa dengan harapan jika program diterapkan, mereka sudah memahami.

Baca juga :

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

“Minimal, Kepala Desa bisa mensosialisasikan. Sebab, mereka sudah lebih dahulu mempunyai administrasi atau adminduk digital. Ssehingga, ketika aplikasi diterapkan, sudah tidak canggung,” ungkapnya.

Langkah-langkah untuk menggunakan aplikasi digital Disdukcapil, tambahnya, cukup mendonwload di playstore dan kemudian melakukan aktifasi di Dukcapil. Harapannya, dengan adanya aplikasi ini, masyarakat tidak bingung ketika kehilangan KTP, KK maupun pemalsuan data. Disamping itu, bila memerlukan dokumen tidak perlu susah-susah membawa banyak dokumen, cukup menggunakan aplikasi.

“Dengan menggunakan aplikasi ini, maka dapat meminimalisir kebocoran data kependudukan. Karena, aplikasi ini tidak bisa di screenshot dan hanya bisa dibagikan dalam bentuk barcode. Jadi, setelah discan data, maka secara otomatis setelah 20 menit data tersebut akan hilang dengan sendirinya,” paparnya (azl/sit)

Dalam kegiatan sosialisasi itu, pelaksanaan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang (Sekdakab) Jombang, Dr Akhmad. Jazuli, SH, M.Si, mewakili Bupati Jombang. Sementara hadir dalam sosialisasi itu, Asisten 1, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Drs Masduki Zakaria, M.Si dan Kepala OPD terkait.

Baca Juga:

• Perwakilan OSIS SMP Kabupaten Jombang Dibekali Ilmu Komunikasi di Era Digital
• Tingkatkan Literasi Informasi di Era Digital, Pemkab Jombang Beri Bimtek Literasi Informasi
• Tingkatkan Kinerja Organisasi, Pemkab Jombang Gelar Uji Kompetensi dan Evaluasi Pejabat Tinggi Pratama

Sekdakab Jombang, Akhmad Jazuli, dalam sambutannya menyampaikan bahwa meski saat ini kasus Covid-19 di kabupaten sudah makin menurun, namun masyarakat agar tidak lengah. “Disiplin protokol kesehatan (Prokes), tetap harus dilaksanakan. Terlebih lagi, di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pelayanan administrasi kependudukan yang menjadi dasar dari semua pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dengan menggunakan NIK sebagai basis datanya,” tutur Sekdakab Jombang.

Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, tambahnya, akan terus mendorong upaya pendekatan dan percepatan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa. Sehingga, masyarakat kita mampu mendapatkan dokumen kependudukan dengan mudah dan cepat.

“Kepada perangkat desa sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat, harus lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Terutama, masalah administrasi kependudukan,” tambah Sekdakab Jombang.

Sekdakab Jombang juga mengapresiasi, adanya inovasi yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Seperti, ‘Ning Yaonah’ (Nikmatnya Ngantri dan Pelayanan Online Mudah) serta ‘Cak Ngateso’ (Cetak Pengajuan Teko Deso). Awalnya Pelaksanaan Pelayanan Publik hanya dilakukan di tingkat kecamatan dan saat ini bisa dilakukan di tingkat desa.

“Saya harapkan perangkat desa harus mampu mentransformasikannya di desa masing-masing. Karena pendekatan dan percepatan pelayanan hanya bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi,” ujar Sekdakab Jombang.

Sehingga, ujarnya, masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jombang. Cukup hanya datang di Kantor Desa, untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Untuk mendorong percepatan pendekatan pelayanan tersebut. “Jadikan sosialisasi ini untuk meningkatkan kemampuan terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi. Terapkan ilmu yang telah didapatkan dari kegiatan ini dalam pelayanan di desa masing-masing. Sehingga, akan tercipta pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat kita,” terang Sekdakab Jombang. (azl/sit)