Kedatangan Mas Yudha ke wilayah yang terdampak banjir itu, pun sontak mendapat perhatian masyarakat. Salah satunya, mengenai kepeduliannya yang dianggap tanggap dan peduli terhadap masyarakat.

Dalam momen itu, Mas Yudha sesekali menyapa dan memberikan pesan kepada warga masyarakat yang terdampak bencana. Selain tetap sabar dan tabah, juga tetap meminta warga untuk ekstra waspada dengan kondisi cuaca yang acapkali sering terjadi hujan deras. Termasuk, juga menanyakan tentang bagaimana bencana itu terjadi.

“Airnya tetiba masuk ke rumah, pak,” kata perempuan setengah baya, yang kala itu diajak ngobrol Mas Yudha.

Baca juga :

Dalam kunjungannya itu, Mas Yudha juga turut memberikan bantuan untuk penanganan awal kepada warga. Melalui bantuannya itu, dirinya berharap bisa sedikit meringankan musibah yang menimpa warga.

“Kami memahami betul kesulitan yang dihadapi warga Desa Rowokangkung, saat ini. Oleh karena itu, kami hadir untuk memberikan perhatian dan turut memberikan bantuan. Semuanya tentu berharap, bencana tidak kembali terjadi dan langkah-langkah antisipasi dan penanganan harus dilakukan,” ujar Mas Yudha.

Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Lumajang, Yudhi Cahyono, mengatakan bahwa ada sekitar 200 KK terdampak banjir tersebut. Banjir sendiri, merupakan luapan Sungai Banter, yang diduga mengalami pendangkalan. Dampaknya, tiga dusun yaitu Dusun Banter, Dusun Blimbing dan Dusun Krajan Barat, menjadi terdampak banjir.

“Warga yang terdampak sekitar 1000 jiwa lebih. Ketinggian air berada di kisaran 70 sentimeter,” kata Yudi. (adi/sit)

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Kota Malang, Imron, membenarkan hal tersebut. Menurutnya, nama Sutiaji kabarnya akan diusung oleh partai lain. Sebab, Partai Demokrat sendiri telah mengunci dan memberikan rekom kepada pasangan incumbent. Yakni Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak.

“Memang sempat ada wacana nama beliau akan maju dalam Pilgub Jawa Timur. Tetapi itu lewat partai apa, kan tidak tahu. Kalau dari Demokrat, itu kan sudah merekom Bu Khofifah dan Mas Emil. Kalau Sutiaji mau maju di provinsi, mungkin lewat partai lain,” kata Imron, saat dikonfirmasi, Rabu (05/06/2024) tadi.

Ditambahkan Imron, bahwa nama Sutiaji tersebut sebenarnya masih ada peluang untuk kembali berebut kursi N1 di Kota Malang. Meskipun saat ini, namanya terbilang meredup.

Baca juga :

“Enggak ada bahasan sama sekali (Sutiaji) untuk Pilgub Jatim. Kalau untuk Pilkada Kota Malang, mungkin masih ada peluang dari Partai Demokrat,” ucapnya.

Namun, langkah Sutiaji untuk dapat maju Pilkada Kota Malang juga cukup berat. Pasalnya, Partai Demokrat hanya memiliki bekal sebanyak tiga kursi. Sedangkan untuk dapat mengusung pasangan calon wali kota dan wakilnya, Partai Politik (Parpol) atau gabungan Parpol setidaknya harus memiliki sembilan kursi sebagai bekal.

Sebagai informasi, sampai dengan saat ini, DPC Demokrat Kota Malang juga tengah melakukan penjaringan. Imron mengaku bahwa sampai saat ini sudah ada enam orang yang telah mendaftar di Demokrat untuk Pilkada Kota Malang.

“Demokrat sudah ada lima sampai enam orang yang mendaftar ke Demokrat. Siapa saja saya lupa, yang jelas nama Sutiaji juga belum mendaftar dan mungkin nanti kalau daftar langsung ke DPD,” imbuh Imron. (rsy/sit)

Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, Kompol Danang Yudanto, mengatakan bahwa sebelum kejadian, korban sempat melihat iklan di media sosial mengenai jasa guna-guna pelet dari pelaku. “Jasa pelet awalnya diiklankan (pasang, red) di media sosial pelaku. Sehingga pada Juni 2023, korban tertarik dan menghubungi pelaku untuk meminta bantuan jasa tersebut,” ujarnya, Senin (08/01/2024) tadi.

Dari situlah, tambahnya, korban merasa kecewa dikarenakan jasa pelet pelaku tidak berfungsi. Padahal saat itu, korban sudah keluar uang. Pelet tersebut tidak mempan kepada seseorang yang disukai korban. Sehingga pada Minggu 15 Oktober 2023 lalu, korban kembali mendatangi pelaku.

Baca juga :

“Korban mendatangi pelaku, untuk menyampaikan bahwa peletnya tidak berhasil. Kemudian dari situ, terjadi cekcok hingga adu fisik. Pelaku mengambil celurit yang ada di bawah meja. Kemudian, dibacokkan ke korban sebanyak dua kali hingga korban roboh dan meninggal,” jelasnya.

Pada 16 Oktober 2023, pelaku membeli pisau potong untuk memutilasi jenazah korban menjadi 9 bagian. “Baik pembunuhan maupun mutilasi tersebut, dilakukan semuanya di rumah kos pelaku,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Abdul Rahman seorang terapis pijat diduga membunuh dan memutilasi pasiennya sendiri. Kasus pembunuhan ini terjadi di rumah kosnya di Jalan Sawojajar Gang XIII A,  Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang pada pertengahan Oktober 2023. Namun kasus ini baru terungkap pada awal Januari 2024. (gie)

Menanggapi kondisi itu, Koordinator Badan Pekerja LSM ProDesa, Ahmad Kusaeri, mengatakan bahwa harusnya sebagai bagian dari transparansi publik, maka papan nama proyek harusnya ada dan dipasang di lokasi proyek. Karena dengan begitu, maka publik akan mengetahui. Sebaliknya, jika tidak dipasang, maka transparansi atau publik tidak mengetahui

“Harusnya, setiap pekerjaan proyek pemerintah itu ada papan nama proyeknya. Dengan begitu, publik tahu dan transparan. Siapa yang kerja dan apa yang dikerjakan. Jika tidak papan nama proyeknya, maka hak publik dihilangkan,” kata Kusaeri, Senin 23/10/2023) tadi.

Terkait papan nama proyek, Kusaeri menambahkan, bahwa menurut informasi yang diterimanya, itu rekanan harus membayar kepada dinas. Baru kemudian, papan nama proyek itu akan dicetak. Padahal, harusnya ini sudah menjadi tanggung jawab dinas atau pengguna anggaran (PA).

“Perlu diingat, bahwa papan nama proyek ini adalah bentuk tanggung jawab dinas. Jadi, harusnya itu tidak ada praktek sperti itu,” paparnya.

Baca juga :

Sementara itu, Memontum.com yang mencoba mengecek Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Malang, didapati bahwa nama lelang proyek adalah ‘Rehabilitasi sarana prasarana Pendopo, Rumah Dinas dan Pringgitan di Malang’. Adapun sebagai pengguna anggaran untuk satuan kerjanya, yakni Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang dengan nilai Pagu paket Rp 890 juta.

Masih di LPSE tersebut, didapati bahwa ada sebanyak 22 peserta yang mengikuti lelang. Hanya saja dari total peserta tersebut, hanya PT Ahde Cakra Sejahtera yang memberikan penawaran dan kemudian diputuskan sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran dan harga terkoreksi Rp 824 juta.

“Ini lelangnya juga aneh. Ada 22 peserta tetapi hanya satu peserta yang mengajukan penawaran. Dan itu, diloloskan sebagai pemenang. Padahal, ini artinya bahwa pesertanya tunggal,” papar Kusaeri.

Ketika ini peserta tunggal, tambahnya, maka lelang harus diulang. Karena sudah jelas, tidak ada pembanding dari penawar tunggal tersebut. “Karena peserta lainnya atau 21 peserta tidak mengajukan penawaran, maka mereka bukan dianggap peserta. Sehingga, satu peserta yang mengajukan penawaran itu, dianggap peserta tunggal dan tidak ada pembandingnya. Karenanya, harusnya tidak bisa lolos sebagai pemenang,” lanjutnya.  

Sementara itu, Plh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, Johan Dwijo S, saat dikonfirmasi via WhatsApp mengatakan masih sedang rapat, Senin (23/10/2023) tadi. Sementara saat dikonfirmasi ulang via pesan WA beberapa jam kemudian, masih belum ada jawaban dan hanya centang dua biru. (sit)

Pembina Lingkungan Tingkat Nasional, Bambang Irianto, yang hadir pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa dalam perjalanannya sebagai pembina lingkungan dan telah melanglang buana ke berbagai provinsi di Indonesia, baru kali ini dirinya mendengar dan melihat adanya Lapas Proklim. “Baru kali ini saya mendengar dan melihat ada sebuah Lapas yang mempunyai Program Lapas Proklim. Setahu saya, ini satu-satunya di Indonesia ada program seperti ini dan tentu di Lapas Lamongan. Saya sangat tertarik dan perkembangannya ditunggu oleh kalangan aktivis lingkungan di seluruh Indonesia,” ujarnya, Senin (21/08/2023) tadi.

Pihaknya mengapresiasi Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, sebagai penggerak kampung iklim di Lamongan. “Mudah-mudahan inspirasi ini akan berhasil dengan kolaborasi semua pihak. Saya apresiasi pada Bupati Lamongan, yang telah menggerakkan kampung-kampung iklim di Kabupaten Lamongan. Tentu, ini akan bisa berhasil kalau juga didukung berbagai stakeholder di Lamongan,” kata Bambang Irianto.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim, Imam Jauhari, menambahkan bahwa seluruh kegiatan ini adalah dalam rangka memberikan pembinaan kepada masyarakat yang mengalami permasalahan hukum, juga masyarakat di sekitar Lapas. Adanya lomba kicau burung, juga pencanangan Lapas Proklim inisiasi Kalapas Lamongan, Mahrus, dengan Pembina Lingkungan, Bambang Irianto.

Baca juga:

Diharapkan, ujarnya, ini akan mampu memberikan bekal pada warga binaan, agar ketika keluar dari Lapas tidak kembali melakukan pelanggaran pidana. “Memang ada beberapa warga binaan yang sudah melestarikan dan memelihara burung berkicau. Misalnya nanti kalau sudah keluar, mereka punya keahlian dan bisa memanfaatkan keahliannya dengan baik, sebagai bekal. Di samping itu, tadi juga sudah diresmikan Pro Clean yang ini semua adalah dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan kita,” ujar Kakanwil, Imam Jauhari.

Bupati Yuhronur Efendi dalam kesempatan itu sangat mengapresiasi inisiasi Kalapas Lamongan. Dimana program ini, adalah program yang berseiring dengan program-program yang dilakukan Lamongan dalam rangka menjaga pelestarian lingkungan.

“Ini sebuah inovasi yang sangat luar biasa, tentu berseiring dengan apa yang terus kita kembangkan dalam rangka perbaikan lingkungan dan juga menjaga lingkungan. Kolaborasi sangat diperlukan, sebagai bentuk dukungan kami akan membantu dari sisi pemasaran. Sehingga, produk warga binaan yang memiliki kualitas sama dengan produk lain di luaran tapi memiliki harga yang lebih murah ini, dapat semakin diterima di pasaran,” katanya.

Dijelaskan Kalapas Lamongan, Mahrus, kegiatan ini merupakan kolaborasi dengan Sahabat Kicau Indonesia. Di mana, diikuti lebih dari 600 peserta dengan berbagai kategori lomba. Selain dalam rangka memperingati Hari Lahir Kemenkumham, kegiatan ini juga diharapkan membantu menjaga kelestarian lingkungan hidup, pariwisata dan perekonomian masyarakat atau UMKM serta menjadikan Lapas Lamongan sebagai bagian dari Kampung Proklim guna menyikapi perubahan iklim. (zen/gie).