Kegiatan yang diinisiasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Malang untuk memastikan bahwa pelaksanaan kurban dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan aspek kehalalan dan kesejahteraan hewan.

Disampaikan Alie, bahwa hal ini penting, karena tidak hanya untuk menjaga kualitas hewan kurban, tetapi juga demi menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadahnya. Sebagaimana diketahui bersama, kurban merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijah hingga hari-hari tasyrik.

Baca juga :

“Ibadah ini tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga nilai sosial yang tinggi. Itu karena, daging kurban akan dibagikan kelompok yang berhak menerima daging kurban, terutama kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan,” katanya.

Akan tetapi, tambah pria yang menjabat Plt Kepala Bakesbangpol, itu mengungkapkan bahwa pada prinsipnya terdapat berbagai ketentuan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan kurban. Mulai dari pemilihan hewan, transportasi, penjualan, penyembelihan, hingga distribusi daging.

“Kepatuhan terhadap aturan ini sangat penting agar kurban dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab, memenuhi standar kesehatan hewan, dan menjamin keamanan pangan. Ini juga menjadi langkah preventif dalam mencegah potensi penyebaran penyakit hewan yang dapat menular ke manusia atau membahayakan ketahanan pangan daerah kita,” tambah Alie.

Dalam memilih hewan kurban, lanjutnya, masyarakat pun diimbau untuk memastikan bahwa hewan kurban memenuhi syarat syari, yaitu cukup umur dan bebas dari cacat. Selain itu, penting adanya kerja sama antara penjual, pembeli dan petugas Dispangtan Kota Malang, guna memastikan seluruh hewan yang diperjualbelikan memiliki dokumen kesehatan yang sah. (kom/mlg/sit)

Hal itu disampaikan Pj Bupati Yuyun-sapaan bupati, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, di Ruang Nararya Kirana Kantor Bupati Lumajang, Jumat (31/05/2024) tadi. Ditegaskannya, bahwa sistematis dan kolaboratif adalah kunci keberhasilan dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan melakukan diseminasi informasi secara intensif, diharapkan persepsi positif di kalangan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dapat terbangun. Sekaligus, memperkuat komitmen seluruh jajaran pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya secara transparan dan akuntabel.

Baca juga :

“Kami berharap mendapatkan masukan dari Tim Korsup KPK RI atas rencana aksi program pemberantasan korupsi, serta arahan komprehensif atas seluruh area dalam MCP (Monitoring Center for Prevention), khususnya layanan publik, pengadaan barang dan jasa,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati Yuyun juga menggarisbawahi pentingnya peran perangkat daerah dalam melakukan evaluasi dan perbaikan manajemen internal secara terus-menerus. “Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Tetapi juga untuk memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik,” tambahnya. (kom/adi/gie)

Diterangkan Sekda Agus Triyono, kegiatan audit kasus stunting tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran para petugas kesehatan serta kader terhadap masalah stunting. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat lebih aktif dan efektif dalam memberikan layanan dan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan stunting.

“Dengan meningkatnya kemampuan dan kualitas para petugas kesehatan dan kader, diharapkan penanganan stunting di Kabupaten Lumajang dapat lebih optimal,” kata Sekda Agus.

Baca juga :

Lebih lanjut Sekda Agus juga berharap, bahwa melalui pertemuan tersebut dapat dirumuskan rencana dan tindakan konkret untuk mengurangi angka stunting di wilayah Lumajang. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal kesehatan dan perkembangan anak-anak.

“Saya berharap partisipasi semua peserta dalam merumuskan rencana ini dapat menghasilkan langkah-langkah yang efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah stunting di Lumajang,” paparnya.

Dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, diharapkan Kabupaten Lumajang dapat menjadi contoh yang baik dalam upaya penanggulangan stunting, serta memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (kom/adi/sit)

Kegiatan sendiri, dihadiri Wali Kota Malang, Sutiaji, Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang atau Jasa (Kabag ULP) Kota Malang, R Widjaja Saleh Putra dan nara sumber kegiatan, Dr H M Fahrurrazi, MSi.

Disampaikan Wali Kota Malang, bahwa kegiatan ini diperlukan untuk PA/KPA dalam menerapkan strategi guna melakukan kontrol dan penilaian kinerja penyedia. “Terapkan strategi, paling tidak prosesnya harus ada evaluasi. Evaluasi tentu kita lakukan sebaik mungkin, dan terus-menerus harus diawasi. Maka, PA atau KPA harus selalu mengontrol,” terangnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Selain itu, dirinya yakin dan percaya bahwa mereka tidak akan main-main dalam melakukan pelaporan. Penilaian kinerja atau evaluasi terhadap performa penyedia barang atau jasa, akan berguna sebagai suatu pertimbangan dalam proses pemilihan penyedia.

Selain itu, Kabag ULP, Widjaja Saleh Putra, juga menjelaskan hal tersebut dilakukan guna untuk meminimalisir resiko dan mampu memenuhi sebagaimana mutu, kuantitas, waktu, tempat dan bentuk pelayanan sebagaimana yang ada dalam isi kontrak.

“Kalau di kontruksi, kan sudah ada jadwalnya masing-masing. Kontroling bersama tim harus kuat, hal tersebut tentunya untuk mengurangi resiko agar serah terima barang sesuai,” katanya.

Widjaja berharap, agar ke depan para perangkat daerah Kota Malang dalam melakukan kontrak, bisa tepat antara mutu, kualitas, kuantitas dan waktu. (cw2/sit)

Menurut Wakil Bupati Lamongan, KH Abdul Rouf, data-data keluarga yang akurat dan valid ini sangat penting dalam pengambilan kebijakan peningkatan dan pemerataan pembangunan, serta kesejahteraan keluarga. Selain itu, pendataan keluarga ini juga diperlukan untuk mengetahui potensi dan kendala keluarga Indonesia dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

“Hasil PK’21 ini juga menyediakan profil demografi atau kependudukan, PUS (pasangan usia subur), keluarga dengan balita, keluarga dengan remaja, keluarga dengan Lansia dan keluarga berisiko stunting serta aspek kesejahteraan keluarga by name by address yang dibutuhkan dalam mengambil kebijakan, serta mengukur kemandirian dan kebahagiaan keluarga di Indonesia,” ungkapnya.

Dengan dilakukannya diseminasi ini, Kyai Rouf berharap hasil PK’21 dapat dimanfaatkan oleh semua dinas dan OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. “Dinas PPKB (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) sebagai pengampu data agar kiranya dapat memberikan informasi atau data tersebut kepada seluruh dinas atau OPD yang membutuhkan secara terbuka,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Dinas PPKB Kabupaten Lamongan Umuronah juga melaporkan bahwa pada pendataan keluarga tahun 2021 ini metode sensus yang digunakan dalam pengumpulan data adalah menggunakan pengumpulan formulir dan melalui aplikasi smartphone. Selain itu, dilaksanakan oleh 474 supervisor, 27 orang manajer pendata, 27 manager pengelola, 3.845 kader pendata dan 853 tim entry di Kabupaten Lamongan.

“Untuk mensosialisasikan hasil pendataan keluarga tahun 2021, kami hari ini melakukan diseminasi pendataan keluarga bersama seluruh stakeholder terkait, agar data-data tersebut dapat dimanfaatkan untuk intervensi program bangga kencana maupun program lintas sektor lainnya,” kata Umuronah.

Hadir dalam acara, Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN Pusat, Rudy Budiman menyampaikan bahwa strategi pendataan keluarga ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui keluarga dengan risiko stunting, agar dapat dicegah dan diminimalisir.

“Data kita digunakan oleh pusat. Kader pendata juga dipilih dari wilayahnya, pendekatan berbasis kader, sehingga kemungkinan mereka lebih mengenal dan mengetahui data itu lebih besar. Hasil PK’21 jumlah prosentase KK terdaftar ada 102 persen dari target, di Jatim 99,28 persen, dan di Lamongan sendiri 99,90 persen, meski di masa pandemi kader pendata mampu menyelesaikan, tentunya dengan bantuan inovasi digital,” terang Rudy Budiman. (zud/zen/sit)

“Bisa dibandingkan dan dilihat, selera konsumen terutama anak muda lebih suka sepatu Kets dan tas kain yang lebih murah, dibandingkan menggunakan produk sepatu dan tas kulit. Meski keunggulan kulit itu lebih lama, dibandingkan produk sintetik yang mirip kulit. Dimana masyarakat banyak yang terkecoh sintetik,” jelas Ketua Asosiasi Penyamak Kulit Indonesia, Budi Purwoko, kepada awak media, ditemui dalam acara Diseminasi Hasil Litbang BBKKP, di Hotel Sahid Montana Malang, Kamis (27/6/2019).

Peserta diseminasi hasil Litbang BBKKP, menyimak pemaparan pemateri. (rhd)

Ditambahkan Budi, hasil industri kulit saat ini didominasi oleh peminat pengrajin lokal, sementara ekspor kulit sangat minim. Meski diakui, kulit sapi Jawa cukup berkualitas dibandingkan kulit sapi lainnya.

“Pengambilan kulit kurang diperhatikan oleh penjagal, hingga ada banyak luka, lubang, dan usai dikelupas hanya diletakkan sembarangan, bukan lagi dibentangkan. Kulit yang cacat tadi akhirnya dilempar untuk pembuatan kerupuk kulit, dan cecek,” tandas Budi.

Menyadari hal tersebut, Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP), bekerjasama dengan Asosiasi Penyamak Kulit Indonesia (APKI) menyelenggarakan Diseminasi Hasil Litbang BBKKP yang dihadiri oleh 24 industri penyamakan kulit dari Malang dan Jawa Timur, serta instansi terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, dan Asosiasi Penyamak Kulit Indonesia (APKI).

Kepala Balai BBKKP, Agus Kuntoro, menyampaikan, diseminasi hasil litbang yang dihadiri IKM industri kulit, asosiasi penyamak kulit dan perwakilan dinas terkait, diharapkan dapat menjadi sarana untuk transfer teknologi hasil litbang BBKKP kepada stakeholder.

“Melalui diseminasi dapat menjadi forum untuk saling bertukar pengetahuan, informasi, ide kreatif dan inovasi, serta membantu tumbuh kembang industri kulit di Indonesia. Selain itu, industri pengolahan berbahan baku kulit, seperti tas, sepatu, dompet, ikat pinggang, dan lainnya,” jelas Agus, didampingi Kabid Sarana Riset dan Standarisasi BBKKP Metrison.

Dalam diseminasi hasil litbang ini, dipresentasikan empat hasil litbang BBKKP. Diantaranya Pemanfaatan Limbah Shaving untuk Binder Protein oleh Gresy Griyanitasari; Pemanfaatan Limbah Fleshing untuk Kompos oleh Iwan Fajar Pahlawan; Pembuatan Gelatin dari Limbah Pra Penyamakan oleh Dona Rachmawati; serta Alat Uji Suhu Kerut Kulit Tersamak Sistem Digital oleh Fajar Majidi.

Dalam pemaparan Pemanfaatan Limbah Shaving untuk Binder Protein, dijelaskan limbah shaving merupakan salah satu limbah padat di industri penyamakan kulit yang dihasilkan saat proses shaving. Yaitu penyerutan bagian dalam kulit untuk menghilangkan sisa daging yang menempel.

“Limbah shaving dapat digunakan sebagai perekat dan pengkilat di tahapan finishing pada proses penyamakan kulit dalam meningkatkan daya tarik dan keawetan kulit tersamak. Binder protein hasil penelitian BBKKP telah diaplikasikan pada kulit konvensional (kulit sapi, kulit kambing) dan kulit non konvensional (kulit biawak, kulit ular, kulit ikan), dengan hasil sama dengan binder protein impor,” jelas Gresy. (adn/yan)