Memontum Malang – Retribusi uji KIR menjadi penyumbang terbanyak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang, di tahun 2020. Dari seluruh total PAD yang ditargetkan Dishub, retribusi uji KIR menyumbang hampir 60 persen dari keseluruhan.

“Keunggulan retribusi uji KIR, bisa menyumbang sebesar itu, karena lokasi uji KIRnya yang tepat. Pertama, uji KIR di Karanglo Kecamatan Singosari dan ke dua, uji KIR di Talangagung Kecamatan Kepanjen,” kata Kadishub Kabupaten Malang, Hafi Lutfi, Minggu (22/11).

Sementara itu, untuk sisa perolehan PAD Dishub, yakni 40 persen, terbagi di beberapa retribusi lainnya. Seperti retribusi parkir, terminal dan pendapatan lain-lainnya.

Dari data Dishub Kabupaten Malang, target Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) yang sebelumnya sekitar Rp 8 milyar, turun menjadi Rp 5.646.010.200. Hal itu, karena dampak dari pandemi Covid-19.

“Sebelumnya target sekitar Rp 8 miliar (sebelum pandemi) dan sekarang diturunkan sekitar 30 persen,” ungkapnya.

Secara keseluruhan, Dishub Kabupaten Malang, optimis target PAD bisa terpenuhi lebih dari 100 persen. Dalam kurun waktu hingga Oktober 2020 target PAD sudah terealisasi sekitar 93,4 persen.

“Kita optimis, akhir tahun nanti bisa mencapai 110 persen,” imbuhnya.

Pada awal pandemi Covid-19, terangnya, ada beberapa sektor yang menyumbang PAD, tetapi sempat terhenti. Dan kini, sudah mulai beroperasi seperti uji KIR dan parkir.

“Sekarang kondisinya sudah new normal dan hampir semua sudah beroperasi. Kalau dibandingkan dengan sebelumnya, jelas berbeda,” ujarnya. (riz/sit)

“Kita sudah menggagas terminal wisata. Setelah di Lawang (kecamatan), kita sekarang bangun terminal wisata di Tumpang,” ujar Kepala Dishub Kabupaten Malang, Hafi Lutfi, Rabu (18/11) tadi.

Dibangunnya terminal wisata Tumpang, ujar Hafi, selain untuk mendukung wisata BTS, diharapkan juga untuk mendukung wisata di sekitar Tumpang. Seperti, situs-situs Candi yang berada di wilayang Tumpang.

“Kita tempatkan di Pasar Tumpang, untuk mendukung area agar bisa menjadi transit bagi para wisatawan,” ungkapnya.

Hafi menyebutkan, wilayah Tumpang memang menjadi daya tarik dan banyak peminatnya. Karena, memang menjadi titik yang strategis untuk bisa berwisata ke mana saja.

“Kalau di situ, bisa jadi titik pointnya dan banyak peminatnya. Banyak komunitas Jeep dan masyarakat paguyuban yang kreatif,” tambahnya. (riz/sit)

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Hafi Lutfi menjelaskan, pembagian sebanyak 1000 masker ini dilakukan didua titik, yaitu di jalan raya Ardirejo dan Jalan raya Penarukan Kota Kepanjen.

Dikatakan Lutfi, dengan melibatkan beberapa steakholder, karena ia sadar, kalau dari Dishub dan Pemerintah Daerah tidak akan mampu untuk membudayakan perilaku pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat.

“Jadi kami menggandeng perusahaan otobus,para Jukir juga para serikat sopir indonesia wilayah Kabupaten Malang untuk bersama-sama memberikan penyadaran atau pemberitahuan kepada masyarakat bahwa begitu pentingnya pemakaian masker,cuci tangan atau tidak berkerumun, ” terang Lutfi ditemui ditengah berlangsungnya acara Kamis (4/6/2020) siang.

Tambah mantan Kepala BPBD Kabupaten Malang ini,untuk mendukung program New Normal ini pihaknya mengedepankan 3 aspek seperti, sosialisasi, komunikasi dan edukasi pada masyarakat.

“Untuk memberikan kesadaran serta kedisiplinan kepada masyarakat perlu adanya tahapan-tahapan,bahwa memakai masker, cuci tangan serta keluar dari kerumunan itu menjadi sebuah kebutuhan, ” ulasnya.

Hal yang tak kalah penting, pihaknya juga ingin menimbulkan satu budaya malu seandainya mereka tidak memakai masker, tidak cuci tangan serta tidak menjaga jarak masyarakat merasa malu. Hal itu sangat penting untuk pencegahan covid-19.

“Kita sesuai SK Bupati Malang bahwa masa transisi itu selama 14 hari dari penerapan ini.Seandainya masyarakat disiplin untuk menjaga kebersihan, tetap hidup sehat, tidak menutup kemungkinan program pemerintah untuk pencegahan cofid-19 ini akan berhasil.Tetapi, seandainya masyarakat sendiri tidak memiliki kesadaran yang tinggi, dikhawatirkan masa transisi ini bisa diperpanjang, ” beber Lutfi. (Sur/tim)

Hal itu disampaikan Sanusi dalam kegiatan sosialisasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perparkiran di Pendopo Kabupaten Malang, Jalan Panji Kepanjen, Rabu (29/1/2020) siang.

“Yang jelas, saya tidak akan izinkan jalan umum untuk dijadikan lahan parkir. Kedepan kita cari formula terbaik, agar yang parkir ini terlindungi, yang lewat di jalan bisa aman. Jangan pikirkan PAD (pendapatan asli daerah, red) dulu, yang pertama itu ketertiban masyarakat yang diutamakan,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Dia juga menyayangkan terkait masih banyaknya sebagian ruas jalan yang digunakan untuk lahan parkir kendaraan.

“Saya ingin ketertiban dikedepankan. Sehingga yang parkir dan pengguna jalan itu tidak saling terganggu. Jalan umum, saya berharap itu tidak digunakan untuk parkir, karena itu tidak dibenarkan, bahkan rambu-rambu larangan parkir itu sudah ada. Tapi kok, masih ada kadang-kadang yang parkir di jalan. Lah ini yang menggangu jalan umum, utamanya jalan nasional. Saya minta, agar badan jalan itu tidak digunakan untuk parkir,” ungkapnya.

Bupati asal Desa Gondanglegi Kulon itupun tidak menampik jika lahan parkir saat ini memang terbatas.

“Saya berharap pengusaha atau perkantoran yang banyak menggunakan lahan parkir, itu yang nanti kita wajibkan untuk membuat lahan sendiri,” ulasnya.

Sementara itu,Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, Hafi Lutfi menjelaskan bahwa, masalah parkir ini tidak semata-mata hanya berfokus pada PAD.

“Makanya tadi dikatakan pak Bupati, sekarang bukan hanya PAD yang perlu kita capai tapi juga ketertiban umum, terutama pemakai jalan,” kata Lutfi. (Sur/oso)

Memontum Malang – Satlantas Polres Malang bersama Dishub (Dinas Perhubungan ) Kabupaten Malang, Sabtu (18/01/2020) siang melaksanakan peninjauan titik lokasi yang akan dipasang CCTV.

Kegiatan yang dipimpin KBO Lantas Iptu Sunarko Rusbiyanto mewakili Kasat Lantas Polres Malang AKP WilliamThamrin Simatupang SH, SIK bersama dengan para perwira jajaran Satlantas Polres Malang sebagai tindak lanjut Program ETLE ( Electronic Traffic Law Enforcement ) diwilayah Kabupaten Malang.

SURVEI : KBO Lantas Polres Malang Iptu Sunarko bersama petugas Dishub Kabupaten Malang saat melaksanakan survei tindak lanjut program ETLE di wilayah Kabupaten Malang. (ist)

Hasil dari survei dan koordinasi ini akan dijadikan rujukan ke Pemkab ( Pemerintah Kabupaten ) Malang yang ditujukan kepada Bupati Malang H Sanusi yang nantinya bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengambil kebijakan

“Sebelumnya membuat surat terlebih dahulu yang ditujukan ke Bupati Malang dan pihak JMP terkait dukungan pemasangan CCTV,” ujar Iptu Sunarko.

Adapun titik titik yang rencananya akan di pasang CCTV meliputi simpang 4 Talangagung- (Kepanjen),simpang 4 Asrikaton (Pakis ) dan simpang 4 Karanglo – (Singosari).

Pada kegiatan peninjauan tersebut diikuti Ipda Agus Yulainto Kanit Laka Lantas, Ipda Ahmat Taufik S Kanit Turjawali, Aiptu Moch. Mashuri Ps. Kanit Dikyasa serta beberapa petugas dari Dishub Kabupaten Malang seperti
Puguh Santoso dan Zamroni. (fik/oso/tim)

Adapun tujuan sosialisasi tersebut, yakni untuk memberikan peluang kepada masyarakat, pengusaha, dan akademisi serta tokoh masyarakat, agar bisa bersinegi dalam rangka mengurai kemacetan dan permasalahan lalu lintas di wilayah Kabupaten Malang.

Hafi Lutfi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. (sur)

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Hafi Lutfi mengatakan, kegiatan sosialisasi yang bertajuk ‘Transformasi dan Kesiapan Pemerintah Daerah Untuk Meningkatan Profesionalisme Kinerja Menghadapi Tantangan dan Peluang Era Revolusi Industri 4.0 ini bertujuan untuk untuk mengetahui hal-hal apa yang perlu kita lakukan dan rencanakan, yang pada intinya untuk mengurangai kemacetan dan tingkat kecelakaan di Kabupaten Malang.

“Ada beberapa titik tingkat kemacetan di Kabupaten Malang, seperti di exit Tol Singosari di wilayah Karanglo, Kecamatan Singosari, exit Tol Pakis jika sudah dioperasionalkan, wilayah pusat Ibu Kota Kabupaten Malang di wilayah Kota Kepanjen, Jalan Raya Kebunanggung, Krebet Bululawang, dan arah ke wilayah Malang Selatan terutama di daerah Gondanglegi dan Dampit. Untuk itu, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, karena hal kemacetan tidak mungkin menjadi tumpuan Dishub Kabupaten Malang,”urai Lutfi.

Lanjut Lutfi, dengan Sosialisasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini,pihaknya akan mengkoordinasikan dengan Kota Malang dan Kota Batu. Sedangkan kendaraan yang masuk Kabupaten Malang rata-rata menuju Kota Batu maupun Kota Malang, dengan tujuan berwisata baik itu wisata alam, wisata buatan maupun wisata kuliner. Karena keluar masuknya kendaraan bertumpuh pada Kabupaten Malang terutama di wilayah Karanglo, Karangploso, Kebonagung arah ke Kepanjen dan daerah di Bulalawang.

“Kami mencoba untuk mengkoordinasikan bagaimana rekasa lalu lintasnya yang bisa dimanfaatkan. Dan kami pun juga meminta dukungan kepada masyarakat pemakai jalan untuk mentaati aturan yang ada,” ucapnya.

Mantan Kepala BPBD Kabupaten Malang juga menambahkan,dengan adanya Tol Pandaan-Malang, hal ini telah mengurangi tingkat kemacetan di wilayah Lawang dan Singosari berkurang hingga 94 %.

“Sebelum adanya Tol Pandaan-Malang kemacetan kendaraan berpusat di wilayah Lawang dan Singosari. Tapi, saat ini bisa dikatakan tidak ada kemacetan atau arus lalu lintas lancar,” ulasnya.

Terang Lutfi, meski arus lalu lintas Lawang-Singosari lenggang, tapi tidak menutup kemungkina bisa terjadi black spot atau rawan kecelakaan disitu, karena kendaraan akan melaju kencang.

“Kami berharap agar ada sinergisitas dan kerjasama yang baik, antara insan pers, masyarakat pengguna jalan maupun dari pengelola kelalu lintasan agar Kabupaten Malang khususnya dan Malang Raya pada umumnya keluar dari kemcetan kendaraan,” pungkasnya. (Sur/oso)

Kepala Dishub Kabupaten Malang, Hafi Lutfi mengatakan, dengan diberlakukan smart card (kartu pintar) ini akan meminimalisir adanya uji KIR terbang dan pemalsuan buku KIR.

“Dengan adanya smart card ini untuk pemalsuan buku KIR sudah tidak ada. Karena, buku KIR diganti dengan smart card, dan kartu ini dipegang oleh pemilik kendaraan dan dilengkapi dengan barcode,” ungkapnya.

Dengan sistem itu, lanjut Lutfi, proses pelaksanaan uji kendaraan bermotor tidak perlu lagi menggunakan alat tulis dan kertas. Untuk hasil pengujian kendaraan yang ditempel di bodi kendaraan juga dilengkapi barcode.

“Jadi, kalau dulunya pakai buku uji kir, setelah ada smart card cukup pakai kartu tersebut untuk pengurusan. Untuk proses pengecekannya pun mudah. Petugas tinggal menempelkan aplikasi ke stiker di kendaraan. Semua data langsung muncul, kapan kendaraan itu lulus uji KIR dan siapa pemiliknya langsung diketahui,” jelasnya.

Untuk Kabupaten Malang, tambah Lutfi, akan diberlakukan dan dilaunching pada akhi tahun ini. Hal ini sesuai dengan Pasal 152 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan menyebutkan setiap kendaraan yang telah melakukan pengujian kendaraan berhak mendapatkan bukti KIR, yakni berupa kartu uji, tanda uji dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor.

“Insyaallah di bulan Oktober-November akan kami launching dan terapkan. Dengan adanya smart card ini pemilik kendaraan bisa melakukan uji KIR dimana saja, asalkan telah memberlakukan smart card,” pungkasnya. (Sur/oso)

Kepala Dishub Kabupaten Malang, Eka Hafi Lutfi mengatakan, inovasi Parsel sudah diterapkan sejak awal tahun ini, atau tepatnya sejak bulan Januari lalu.

Menurutnya, respon bagus juga terlihat dari juru parkir (jukir) dengan diterapkanmya Parsel di Kabupaten Malang. Ia menerangkan, dalam menerapkan parsel, pihaknya juga telah bekerja sama dengan perusahaan perbankan.

“Program Parsel ini diharapkan dapat menekan angka kebocoran pendapatan melalui sektor parkir. Kami bekerjasama dengan Bank Jatim untuk menerapkan program ini. Jadi, para jukir tidak perlu jauh-jauh ke kantor Dishub di Kepanjen, hanya untuk menyetorkan hasil retribusi parkir,” jelas Lutfi kepada media.

Mantan Kepala BPBD Kabupaten Malang tersebut mengatakan, jukir dinilai lebih diuntungkan dengan sistem yanh diterapkan pada Parsel. Pasalnya, jukir diberikan dua pilihan untuk menyetorkan hasil retribusi parkir. Yakni penyetoran mingguan ataupun bulanan.

Program ini tentunya dinilai sangat menguntungkan jukir. Salah satunya, para jukir tidak perlu mengeluarkan ongkos tambahan hanya hanya untuk menyetorkan hasil retribusi parkir,” imbuh Lutfi.

Lebih lanjut ia menerangkan, Parsel juga sudah terbukti efektif untuk menekan kebocoran retribusi parkir sejak diterapkan pada bulan Januari lalu. Selain mempermudah jukir, Parsel juga lebih tertib administratif. Menurut Lutfi, sudah banyak jukir yang melakukan setor ke bank dan pemasukan dari sektor parkir meningkat.

“Setelah jukir setor ke bank, akan mendapatkan bukti pembayaran. Program ini sangat tepat. Buktinya banyak jukir yang melakukan setor ke bank dan pemasukan sektor parkir meningkat,” pungkas Lutfi. (sur/oso)

“Untuk yang diperiksa tidak hanya kepala dinas saja, ada 4 Kabid, 1 sekretaris dan ada sebagai sample ada dua Kasi,” ujar Lutfi ditemui sejumlah awak media Kamis(11/10/2018)siang tadi.

“Mereka sekedar melihat dan meminta daftar isian anggaran mulai tahun 2011-2018. Selebihnya tidak dokumen yang dibawa,” tambahnya.

Ditegaskan, selama pemeriksaan berlangsung, seluruh pelayanan tetap berjalan dengan lancar(Sur)