Safi’i juga menjelaskan, Tahun 2017 target PAD Dishub sekitar 2,3 miliar dan sekarang 2,49 miliar, berarti ada kenaikan sekitar 10%. “Mudah-mudahan, apa yang menjadi tanggung jawab kami, Inya Allah bisa tercapai,” jelasnya.

Masih Safi’i, kegiatan uji kir kendaraan di sini tidak bisa diprediksi, tergantung situasi. “Kita punya data sama seperti Samsat, berapa kendaraan baru yang masuk,” terang mantan pejabat CKTR ini.

Ditambahkan Safi’i, untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah yang dibebankan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, pihaknya akan bekerja lebih keras lagi. Hal ini harus kita lakukan, karena yang melakukan uji kir kendaraan tidak bisa diprediksi. “Pendapatan pajak dari dari kendaraan angkutan barang, saat ini tidak terlalu signifikan, meski ditambah Pendapatan pajak dari angkutan orang (Lyne, red),” jelas Safi’i.

Lebih lanjut Safi’i mengatakan, “Saya tetap optimis bisa mencapai PAD yang ditargetkan oleh Pemkab,” pungkasnya. (@r/yan)

Menurut Safi’i, target Pendapatan Asli Daerah yang diberikan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mojokerto ke Dinas Perhubungan sebesar Rp 2.504.240.000, saat ini sudah mencapai Rp 2.361.103.000.

“Mudah – mudahan, pada akhir tahun, Insya Allah terpenuhi, ” kata Safi’i, saat dikonfirmasi memontum.com, Senen (27/11/2017).

Masih menurut Safi’i, semua yang kita lakukan sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku. “Pencapaian itu diperoleh, sesuai dengan restribusi wajib uji kendaraan pada semua angkutan, baik angkutan orang maupun angkutan barang,” jelas mantan pejabat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR).

Disamping itu, lebih lanjut Safi’i menjelaskan, sesuai aturan dan undang-undang, pencapaian target yang diberikan oleh Pemda, juga bisa dari kendaraan yang telat melakukan wajib uji kendaraan.

“Tentunya, dalam hal ini ada kaitannya dengan denda pajak dari wajib uji kendaraan yang dilakukan enam bulan sekali,” pungkas Safi’i. (ar/yan)