Kanit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Polres Pamekasan, Ach Damhuri, mengatakan bahwa wilayah yang menjadi target tertib lalu lintas yakni di Jalan Jokotole Pamekasan. Selain penertiban, pihaknya juga akan membina PKL maupun pemilik toko yang berada di jalan tersebut, agar bisa tertib lalu lintas, serta menggunakan sarana prasarana yang sudah ada sesuai dengan kebutuhannya.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

“Karena kawasan Jokotole adalah kawasan tertib lalu lintas. Jadi, yang sudah ditetapkan oleh Pemkab Pamekasan, akan mengawasi dan membina para pedagang maupun pertokoan yang ada di Jalan Jokotole ini untuk bisa tertib lalu lintas,” katanya.

Dirinya menambahkan, saat ini masih tahap sosialisasi, sehinga para pelanggar hanya diberikan teguran terlebih dahulu. Untuk pelanggar yang berhubungan dengan parkir sembarangan, akan ditindak melalui tilang. Sedangkan, untuk PKL akan di lakukan koordinasi terlebihi dahulu dengan pihak Satpol PP untuk tindakannya.

“Kami menghimbau bagi para PKL maupun pertokoan yang masih parkir tidak pada tempatnya untuk menggunakan sarana yang sudah ada,” tambahnya. (azm/srd/sit)

Kepala Dishub Pamekasan Ajib Abdullah menjelaskan, pihaknya hanya diberi dana sebesar tersebut. Pihaknya hanya mengusulkan anggaran dan menggunakan sebagaimna mestinya. “Bukan hanya ke hati-hatian, anggaran covid-19 sebagaimana mestinya sesuai dengan penggunannya, ” paparnya.

Kepala Dishub Pamekasan, di kantor perikanan, Senin (4/5/2020)

Ajib mengatakan, keinginan DPRD agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hati-hati dalam penggunaan anggaran selaras dengan keinginan pemerintah daerah tekait anggaran tersebut. “Keinginan dewan, selaras dengan dengan pemerintah daerah” paparnya.

Disinggung mengenai perbedaan penggunaan dengan instansi lainnya, pria yang juga plt Kepala Dinas Perikanan itu mengaku intansinya berbeda degan instansi lain. Dishub, kata Ajib, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Dinas Sosial menangani dampaknya.

“Sedangkan Dishub mencatat dan menginformasikan lebih lanjut ke desa. Mendata orang yang datang dari mana dan kemana. Misamnya dari dusun A, desa B dari data itu kirim ke post (Covid-19” paparnya.

Selanjutnya Satgas Covid-19 diteruskan ke kecamatan-kecamatan sampai tingkat dusun. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Disinggung mengenai jika terjadi kekurangan dana, Ajib mengaku bukan ranahnya. Sebab, pihaknya hanya mengusulkan kepada keuangan.

“Bukan ranah saya, kami hanya mengusulkan pertanggungjawaban saya, dana kurang berapa, pertanggungjawaban seperti apa, itu saja” pungkasnya. (adi/yan)