Pada Rabu Sore (13/01), Komisi C DPRD Kota Batu meninjau lokasi di gedung KPU di daerah Tlekung ini. Dari peninjauan tersebut, anggota DPRD sudah cocok jika uji KIR ditempatkan yang saat ini menjadi kantor lembaga penyelenggara pemilu.

Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Khamim Tohari berharap agar pelayanan uji coba kelayakan spesifikasi kendaraan itu bisa segera terealisasi. Sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Batu.
“Tidak menutup kemungkinan dari Dau bisa di sini. Untuk Detail Engineering Design (DED) pembangunan sudah di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP). Kami harap DED-nya selesai tahun ini,” papar Khamim.

Uji KIR ini bisa dimanfaatkan untuk wilayah Malang Barat seperti Pujon, Ngantang dan Kasembon yang memiliki kedekatan jangkauan. Selain itu, Wakil Ketua Komisi C, Didik Machmud juga menambahkan DED pembangunan telah dikerjakan mulai tahun 2021 ini.

Sedangkan, lahan yang ada di gedung KPU ini dinilai representatif dengan luas 3000 meter dan rencananya lahan bagian belakang dan samping gedung akan direncanakan penataan serapi mungkin dengan menambahkan aksen taman.

Lebih lanjut, tak ada perombakan pada bagian gedung utama. Hanya saja akan ditambah hanggar seluas 8×45 meter di bagian belakang gedung.

Sedangkan saat disinggung anggaran kebutuhan untuk pembangunan belum bisa memastikan. Akan tetapi, untuk pemenuhan alat uji KIR akan menelan anggaran sebesar Rp 7,2 miliar yang akan di alokasikan di Dishub.

“Secepatnya Komisi C akan mengundang DPKPP selaku dinas teknis pembangunan dan Dishub selaku dinas pengelola untuk memaparkan model perencanaannya,” terang Didik Machmud.
Pembangunan uji KIR sangat berpotensi terhadap peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui sektor retribusi. Harapannya agar hal tersebut bisa segera terealisasi.

“Kami harap ini didorong agar segera terealisasi. Karena ada potensi besar terhadap peningkatan PAD,”terangnya. (Cw2/ed2)

Selain itu, pembayaran non tunai ini, untuk memberikan kepastian dan transparansi dalam memberikan pelayanan kepada para pemohon uji kir.

Dengan demikian, jika sebelumnya Dishub Pemkab Sidoarjo menerapkan pembanyaran uji kir kendaraan bermotor dengan sistim cashless (membayar dengan uang tunai) sudah tak diberlakukan lagi. Alasannya sistim pembayaran tunai itu, masih banyak kekurangannya. Baik untuk pemilik kendaraan maupun petugas Dishub Pemkab Sidoarjo.

“Pelayanan selama ini sudah sesusi standar menggunakan sistem pembayaran tunai. Tapi, mulai hari ini yang pertama dilakukan pembayaran non tunai. Mulai hari ini Dishub Sidoarjo memberlakukan uji kir kendaaraan bermotor dengan sistem pembayaram E Money,” terang Kepala Dishub Pemkab Sidoarjo, M Bahrul Amiq kepada Memo X, Senin (03/09/2018).

Lebih jauh, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pemkab Sidoarjo ini menguraikan dalam menerapkan sistem pembayaran E Money pihaknya

bekerjasama dengan Bank Jatim Sidoarjo untuk menyediakan layanan baru ini. Tujuan utamanya adalah untuk agar penyelenggaraan pelayanan menggunakan azas kepastian dan azas transparansi.

“Sekarang sudah tidak jamannya lagi menggunakan sistem pembayaran menggunakan uang tunai. Karena nanti akan menumpuk uang tunai baru akan disetorkan. Ini tidak menguntungkan petugas dan pemohon uji kir. Makanya sekarang kami langsung ikhtiar (berusaha) menggunakan sistem non tunai. Sekaligus edukasi ke masyarakat,” imbuhnya.

Dengan sistem baru ini, lanjut pria yang akrab dipanggil Amiq ini, pemohon uji kir tidak boleh merasa aneh, tidak boleh ketakutan atau merasa kesulitan mengoperasikan e money. Alasannya, pemohon uji kir yang tidak memiliki Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bakal dilayani untuk pembuatan ATM oleh Bank Jatim Sidoarjo. Bahkan hanya dalam 2 menit ATM jadi dan langsung bisa diaktifkan.

“Sekarang jamannya berupaya memberi kepastian. Kalau pembayarannya sudah pasti pakai e money, maka sistem kontrolnya by sistem atau IT. Tak ada kata rekayasa disana sini dan tak ada biaya tambahan atau lainnya. Karena semua sudah tersistem,” tegasnya.

Sementara bagi pemohon uji kir dan masyarakat pemohon pengujian kendaraan bermotor yang tidak membawa ATM, tetap di layani. Karena di lokasi, bisa membuka nomor rekening dengan ATM langsung dengan saldo minimal Rp 20.000.

“Semua upaya ini untuk memudahkan pelayanan masyarakat. Dengan sistim ini bisa meminimalisir terjadinya pungutan liar (Pungli) atau percaloan,” pungkasnya. (wan/yan)