Dikatakannya, dengan adanya izin trayek baru, dirinya menilai Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) ada kesepakatan dengan armada yang telah ditunjuk itu. Apalagi, izin itu dikeluarkan menjelang mutasi, yang seharusnya setiap OPD tidak boleh mengeluarkan izin trayek.

“Pertanyaan saya, ada apa dengan Kepala Dinas Perhubungan Sumenep, mau mengeluarkn izin trayek baru di saat menjelang ada mutasi perampingn OPD,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Say juga menjelaskan, pada minggu kemarin Dishub telah melakukan pemanggilan kepada tiga operator yang mengelola kapal tongkang. Tujuannya, guna untuk dimintai persetujuan dalam penambahan armada. Namun, hal itu ditolak oleh pengelola kapal tongkang, yang saat ini sedang beroperasi.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Menurut Say, perencanaan penambahan armada baru itu, tidak akan mengurangi angka kemacetan. Karena saat ini, di pelabuhan tersebut tidak membutuhkan armada baru. Kecuali, dermaganya ditambah.

“Karena saat ini penyebrangn Kalianget-Talango tidak butuh armada baru, selama dermaganya belum di tambah. Itu justru akan tetap menimbulkan kemacetan, bukan mengurangi kemacetan,” paparnya.

Say berharap, agar Kadishub dipanggil oleh Bupati Sumenep. Tujuannya, untuk dilakukan klarifikasi.

Sementara itu, Kadishub Sumenep, Agustino Sulasno, saat dikonfirmasi lewat via telefon, tidak mau berkomentar. Dengan alasan, dirinya memiliki banyak pekerjaan.

“Saya tidak bisa komentar, mas. Saya masih sibuk. Akhir tahun ini banyak SPJ, yang perlu ditandatangani,” jelasnya. (dan/edo/sit)

Artinya akhir triwulan tiga masih minus milyaran rupiah dari target, yaitu sekitar Rp 1.474.480.000. Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan Sumenep, Agustiono Sulasno, mengatakan target PAD Dishub dari retrebusi parkir memang cukup tinggi. Realisasinya memang masih jauh untuk mencapai terget 100 persen. Namun demikian pihaknya optimis pada akhir tahun targetnya bisa tercapai.  “Minimal mendekati target,” katanya.

Baca Juga:

• Puluhan Pelukis Nusantara Meriahkan Festival Seni Lukis Madura
• Pemkab Sumenep Kemas Pameran Pembangunan Dalam Madura Night Vaganza
• Gunakan Energi Bersih REC, Pemkab Sumenep Nota Kesepahaman dengan PLN

Agus menjelaskan, retribusi parkir ini didapat dari pembayaran parkir berlangganan. Pembayaran parkir berlanggan itu langsung terintegerasi dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Artinya, pada saat masyarakat membayar pajak kendaraannya secara otomatis juga membayar parkir berlangganan. Sehingga, dengan parkir berlangganan, parkir di tempat umum tidak lagi dipunggut biaya. “Kecuali untuk kendaraan bernopol luar Sumenep,” jelasnya.

Tercatat, per Bulan Agustus tahun lalu, sejumlah kendaaran yang telah membayar parkir berlangganan ada sekitar 83.431 unit kendaraan roda dua. Sedangakn untuk kendaraan roda tiga sebanyak 775 unit, sementara itu untuk roda empat sebanyak 9.043 unit.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan, pendapatan retribusi parkir dipengaruhi oleh antusiasme warga dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Adanya pandemi Covid-19 dalam kurun waktu hampir dua tahun ini sangat berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat. Sehingga, hal itu juga berimbas pada antusias warga dalam membayar pajak kendaraan. Artinya, jika warga tidak membayar pajak kendaraannya, otomatis juga tidak membayar retribusi parkir berlangganan. (dan/edo/ed2)

Angka yang cukup fantastis yang dianggarkan Dinas Perhubungan (DISHUB) kabupaten sumenep tahun 2019 ini. Sebesar 4,3 M yang akan dipergunakan untuk Penerangan Jalan Umum (PJU). Totalnya ada 330 titik yang akan diselesaikan. Ditahun 2018 hanya selesai separuh dari angka tersebut. Kemudian di tahun 2019 akan diselesaikan semua.

“Ada 330 titik, yang 2018 hanya separuhnya yang bisa dikerjakan. setiap 50 satu titik. Lampu-lampu itu kesemuanya ada di kiri Jalan. Jadi yang tahun ini tetap melanjutkan yang kiri Jalan tersebut. Tidak belok-belok,” Ujar Kadis Perhubungan Sustono pada awak media.

Tahap penyelesaian pengerjaan PJU akan dimulai di tahun 2019. Yaitu disepanjang Jalan perbatasan pamekasan sumenep. Dengan harapan Jalan protokol di sumenep bisa terang benderang. Sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan yang melintasi Jalan tersebut.

Pengerjaan PJU ini hanya terfokus di kiri jalan. Dengan melanjutkan pengerjaan yang sebelumnya. Diakuinya pada pengerjaan proyek PJU sebelumnya, Dinas Perhubungan hanya mampu menyelesaikan separuh dari pekerjaan yang direncanakan. (rom/yan)