Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa becak masih menjadi moda transportasi favorit bagi wisatawan. Termasuk turis mancanegara, karena memungkinkan mereka menikmati suasana kota secara lebih dekat.

“Kota Malang adalah kota wisata dan kota pendidikan. Dengan becak listrik, wisatawan bisa menikmati suasana, udara dan melihat langsung objek-objek wisata yang ada,” ujar Wali Kota Wahyu, seusai penyerahan becak listrik di Balai Kota Malang, Selasa (20/01/2026) tadi.

Nantinya untuk mengoptimalkan becak listrik sebagai pariwisata, Pemkot Malang telah menjalin kerja sama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) serta biro perjalanan wisata. Termasuk juga akan diintegrasikan dalam paket wisata dan layanan city tour.

“Ini juga mendukung program unggulan daerah, termasuk 1.000 event pariwisata dan kalau semua pengemudi becak sudah menggunakan becak listrik, ini akan menjadi daya tarik tersendiri. Malang bisa dikenal sebagai kota wisata dengan becak listrik,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, Baihaqi, mengatakan bahwa sebagian operasional becak listrik akan difokuskan di kawasan heritage dan titik-titik wisata strategis. Penataan ini dilakukan agar layanan becak listrik lebih terarah dan mudah diakses wisatawan.

“Beberapa titik nanti akan kita koneksikan dengan PHRI dan pihak hotel. Kami juga akan membentuk paguyuban becak listrik agar mudah dihubungi sewaktu-waktu oleh hotel, Pokdarwis, maupun PHRI ketika dibutuhkan untuk mengantar wisatawan,” jelas Baihaqi.

Kemudian, ditambahkannya bahwa pemanfaatan becak listrik juga akan bersifat tematik, khususnya untuk meningkatkan kualitas layanan pariwisata. Saat ini, Pemkot Malang juga tengah menyiapkan regulasi terkait pengaturan operasional becak listrik agar terintegrasi dengan sektor pariwisata.

“Ke depan akan dibentuk paguyuban becak listrik, termasuk penentuan titik mangkal, sehingga ketika ada tamu kenegaraan, wisatawan mancanegara, maupun wisatawan lokal, becak listrik sudah siap melayani,” tuturnya.

Selain itu, Pemkot Malang juga membuka peluang pengembangan aplikasi pemesanan becak listrik berbasis paguyuban. Aplikasi tersebut diharapkan dapat mempermudah layanan, mempercepat respons, serta meningkatkan profesionalisme pengemudi becak dalam melayani wisatawan.

“Dengan unit yang ramah lingkungan dan konsep layanan yang tertata, becak listrik akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Malang,” imbuh Baihaqi. (rsy/sit)

Plt Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Matondang, menyampaikan bahwa setelah pertemuan Menteri Lingkungan Hidup bersama kepala daerah Malang Raya, langsung digelar koordinasi lanjutan untuk membahas teknis pembangunan. “Pemilihan ini tinggal diperkuat dengan kajian. Namun, hampir bisa dipastikan TPA Supit Urang menjadi titik PSEL. Pertimbangannya, karena TPA Supit Urang memiliki lahan kosong lima hektare sesuai persyaratan, serta volume sampah harian yang telah memenuhi syarat minimal 1.000 ton,” jelas Raymond, Selasa (26/08/2025) tadi.

Kemudian, ditambahkannya bahwa nantinya pembangunan PSEL akan ditempatkan pada bagian atas TPA, yang dulunya merupakan timbunan sampah lama dan bekas kantor. “Sebelum pembangunan, tinggal dilakukan penguatan pondasi,” tambahnya.

Baca juga :

Untuk memenuhi kebutuhan volume sampah, DLH Kota Malang telah berkoordinasi dengan dua daerah lain. Rinciannya, Kota Malang menyumbang 520 ton, Kabupaten Malang 400 ton dan Kota Batu 50 ton.

“Dengan total 1.000 ton sampah yang masuk setiap hari, otomatis mobilitas truk sampah akan meningkat. Agar tidak menimbulkan konflik dengan warga, kami mengusulkan pembangunan jalan baru khusus truk sampah. Anggarannya bisa menggunakan APBN atau kerja sama tiga daerah,” ujarnya.

Secara teknis, PSEL hanya dapat mengolah sampah anorganik seperti plastik, kaca, karet, logam hingga bahan elektronik. Energi listrik yang dihasilkan nantinya akan langsung dibeli oleh PLN. “Untuk potensi energi yang bisa dihasilkan, masih dalam perhitungan. Sementara, syarat minimal volume sampah sudah dipenuhi,” tuturnya.

Sebagai perbandingan, Kota Surabaya lebih dulu merealisasikan pembangunan PSEL di TPA Benowo. Dengan kapasitas olah 1.600 ton per hari, PSEL Surabaya mampu menghasilkan listrik sebesar 9 Megawatt. Sedangkan PLTU Paiton mampu memproduksi antara 4.600 sampai 4.700 Megawatt. (rsy/sit)

Menurut Gubernur Khofifah, Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri, memiliki komitmen memuliakan anak-anak dari Kabupaten Kediri, terutama mereka yang berasal dari Desil 1 atau kategori miskin. Hal itu terlihat jelas, dari fasilitas yang ada di Sekolah Rakyat tersebut. Bahkan, setelah melakukan pengecekan langsung dengan didampingi Mas Dhito, kamar siswa di asrama tersebut disebut Khofifah seperti tinggal hotel.

“Tadi kita lihat kamarnya (asrama) ber-AC, ini kantinnya juga luar biasa, seperti ruang makan di sekolah berstandar internasional, ruang kelasnya juga luar biasa,” kata Gubernur Khofifah.

Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada Mas Dhito, atas fasilitas dan kesempatan yang diberikan bagi anak-anak Desil 1 di Sekolah Rakyat. Di sisi lain, mengingat SRMA 24 Kediri juga masih satu wilayah kabupaten dengan Kampung Inggris Pare, dirinya mengusulkan supaya anak-anak bisa mendapatkan tambahan pendidikan bahasa Inggris.

Baca juga :

Dalam hal ini, mentor dari lembaga pendidikan di Kampung Inggris Pare nantinya bisa didatangkan ke Sekolah Rakyat yang berlokasi sementara di Balai Pengembangan Kompetensi (BPK) ASN milik Pemkab Kediri itu. “Sehingga alumni SR sini, jangankan alumni 6 bulan di sini kira-kira bahasa Inggrisnya nanti bisa fasih,” ujar Gubernur Khofifah.

Tidak hanya mengundang mentor untuk menguatkan kemampuan siswa dalam berbahasa Inggris, Gubernur Khofifah berharap nantinya pihak sekolah juga bisa mendatangkan berbagai nara sumber lain yang bisa menjadi motivasi bagi siswa. Hal itu menjadi masukan Gubernur Khofifah, terlebih Sekolah Rakyat tersebut juga telah didukung dengan fasilitas aula yang cukup besar.

Sebagaimana diketahui, SRMA 24 Kediri menjadi Sekolah Rakyat ke-9 dari 12 di Jawa Timur, yang telah dikunjungi Khofifah.

Sementara itu, Bupati Kediri dalam kesempatan tersebut berharap SRMA 24 Kediri menjadi salah satu Sekolah Rakyat dengan fasilitas yang dinilai lengkap dan layak. Menurut Mas Dhito, Pemerintah Kabupaten Kediri telah menyiapkan lahan 7,6 hektare yang nantinya akan menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

 “Mulai Agustus besuk informasi yang kami terima sudah mulai dibangun untuk Sekolah Rakyat,” kata Mas Dhito.

Lokasi yang disiapkan pemerintah Kabupaten Kediri untuk lokasi pembangunan Sekolah Rakyat itu berada di Kecamatan Plosoklaten. Adapun, pembangunan Sekolah Rakyat akan dilakukan oleh Kementerian PU. (kom/pan/gie)

“Ayo segera jadwalkan liburan ke Banyumas. Nikmati alamnya, budayanya, kulinernya dan tentu saja acara-acara menarik di B-Fest 2025,” kata Bupati Ipuk, Selasa (03/06/2025) tadi.

Tidak kurang dari 80 acara, akan digelar sepanjang tahun. Mulai dari acara budaya, wisata olah raga, musik hingga kuliner akan mengisi agenda B-Fest 2025. “B-Fest ini bukan sekadar hiburan. Namun, menjadi payung besar untuk mengorkestrasi pembangunan daerah. Mulai dari ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia hingga sosial,” tambah Bupati Ipuk.

Dirinya juga memastikan, bahwa penyelenggaraan B-Fest kali ini tidak sepenuhnya dibiayai APBD. Di tengah upaya efisiensi anggaran, menurutnya, B-Fest memiliki nama besar yang dapat menarik keterlibatan pihak swasta dalam mekanisme pembiayaannya.

“Kami melibatkan semua pihak untuk mendukung B-Fest tahun ini. Kalaupun ada efisiensi, saya kira tidak akan mengurangi kualitas dan kemeriahan Festival Banyumas. Justru kami akan terus meningkatkan kualitas,” ujar Bupati Ipuk.

Baca juga :

Kalender acara B-Fest 2025 akan kembali menggelar berbagai acara yang selama ini sudah dikenal luas. Dalam pagelaran budaya misalnya, ada Seblang Bakungan (15 Juni), Keboan Aliyan (1-6 Juli), Kebo-Keboan Alasmalang (6 Juli), dan Petik Laut Muncar (10 Juli).

Karnaval Etno-Banyuwangi (BEC) dan Gandrung Sewu yang menjadi ikon B-Fest dipastikan akan digelar. Masing-masing pada 12-13 Juli dan 25 Oktober.

Para pecinta olah raga juga akan dapat menikmati ajang-ajang yang memacu adrenalin. Tour de Banyuwangi Ijen (TDBI) yang masuk dalam kalender resmi Federasi Balap Sepeda Internasional akan digelar pada 28-31 Juli. Melengkapi rangkaian ajang balap sepeda lainnya seperti Banyuwangi Ijen Geopark Downhill (20-21 September), Banyuwangi Ijen Kom (27-28 September) dan Banyuwangi BMX (15-16 November).

Selain bersepeda, para pencinta olahraga lainnya juga akan dimanjakan dengan berbagai acara lainnya. Para pencinta lari akan dimanjakan dengan indahnya lintasan hijau nan eksotis di Ijen Green Run/Trail 2025 pada 7 September mendatang. Sedangkan bagi yang gemar berselancar, akan ada Gandrung Surf Competition pada 16-18 Oktober mendatang.

Yang tak kalah menarik, adalah Pekan Seni dan Kuliner (9-12 Juli), Festival Lembah Ijen (9-13 Agustus) dan serangkaian festival musik lainnya. Jangan lewatkan acara Banyumas Bersholawat yang juga akan hadir pada 31 Desember. (kom/bwi/sit)

Langkah penegasan tersebut, disampaikan Bupati Lumajang, Indah Amperawati, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029 di Pendopo Arya Wiraraja, Senin (05/05/2025) tadi. “Pemerintah bersama DPRD telah menyepakati bahwa prioritas pembangunan kita adalah infrastruktur dasar yang mendesak, seperti jalan-jalan yang rusak, air bersih, pertanian yang membutuhkan dukungan teknologi dan irigasi, serta pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kita ingin Lumajang tumbuh sebagai kota tujuan pariwisata yang unggul dan berdaya saing,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Dalam sektor pariwisata, Bunda Indah menekankan pentingnya penataan tata kelola destinasi yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah desa, swasta, maupun pemerintah daerah. Dirinya juga mengungkapkan, bahwa pihaknya telah mengajukan pembahasan Raperda tentang tata kelola wisata sebagai payung hukum dalam mengembangkan potensi wisata daerah.

Baca juga :

“Semua kita atur supaya wisata di Lumajang berkembang secara terpadu, promosi lebih luas, dan peluang investasi juga semakin terbuka,” jelasnya.

Sebagai dasar perencanaan pembangunan lima tahun ke depan, Bunda Indah menjelaskan bahwa Pemkab Lumajang telah menyusun penjabaran visi pembangunan ‘Lumajang Amanah, Manusiawi dan Berkeadilan’ ke dalam 8 misi pembangunan, 17 sasaran strategis, 8 strategi dan 140 arah kebijakan yang akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah. “Arah kebijakan ini dirancang untuk menjawab tantangan utama yang dihadapi masyarakat Lumajang, mulai dari kemiskinan, ketimpangan layanan publik, hingga peningkatan daya saing daerah,” tegasnya.

Melalui RPJMD 2025-2029, Pemkab Lumajang menargetkan transformasi menyeluruh di berbagai sektor. Dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel. (kom/adi/gie)

Kegiatan ini, merupakan langkah nyata perbankan dan TPID Kota Kediri, dalam menjaga stabilitas harga pangan serta daya beli masyarakat, terutama menjelang Idul Fitri 1446 H. Dalam bazar ini, sebanyak 1.500 paket Sembako yang berisi 5 kg beras, 1 kg gula dan 1 liter minyak goreng dijual dengan harga terjangkau, yakni Rp 80 ribu perpaket.

Kepala BI Kediri, Yayat Cadarajat, mengapresiasi kolaborasi semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya bazar ini. “Masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih murah. Selain paket Sembako, bazar ini juga menyediakan berbagai komoditas pangan lainnya, seperti telur ayam ras, cabai, bawang merah, serta beragam makanan ringan dan minuman khas Ramadan,” katanya.

Baca juga :

Dalam kesempatan itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan tambahan diskon Rp 10 ribu dengan melakukan pembayaran melalui QRIS Rp 1 di area bazar distributor. Tidak hanya menyediakan pangan murah, BI Kediri juga menghadirkan Layanan Kas Keliling Terpadu untuk penukaran uang baru.

“Program ini merupakan bagian dari Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) yang bertujuan memastikan ketersediaan uang layak edar dengan denominasi sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Dengan strategi 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif, diharapkan bazar ini mampu membantu menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat selama Ramadan hingga Idul Fitri. (pan/gie)

Salah satu perubahan utama dalam program ini, adalah persyaratan kepemilikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Jika sebelumnya program ini dapat diakses secara lebih luas, kini santunan hanya diberikan kepada penduduk miskin yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Kabupaten Lumajang, Agni Asmara Megatrah, menjelaskan bahwa besaran santunan kematian tetap sebesar Rp 1 juta. “Namun, terdapat ketentuan tambahan terkait kelayakan penerima. Seperti ahli waris yang mengajukan permohonan, harus berada dalam satu Kartu Keluarga (KK) dengan warga yang meninggal dunia. Selain itu, batas waktu pengajuan maksimal adalah 30 hari sejak tanggal kematian,” katanya, Kamis (13/03/2025) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, untuk proses pengajuan dilakukan melalui kecamatan setempat. Selanjutnya, dengan menyerahkan berkas persyaratan yang diperlukan.

Melalui langkah ini, Pemkab Lumajang berharap program ini dapat menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat miskin yang kehilangan anggota keluarganya. Sementara untuk tahun ini, santunan tetap bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT), dengan target penerima yang lebih selektif guna memastikan bantuan tepat sasaran.

“Dengan kebijakan baru ini, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa santunan kematian benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah untuk program kesejahteraan sosial yang lebih efektif,” ujarnya. (kom/adi/sit)

Menurut Eko, perbaikan itu nantinya meliputi perbaikan atap, talang air dan sistem drainase yang sudah rusak. Hal itu dilakukan, berdasarkan keluhan yang diterima dari para pedagang PBM.

“Untuk tahun ini, Pasar Besar Malang dialokasikan anggaran sekitar Rp 1 miliar untuk perbaikan, terutama soal drainasenya,” ujar Eko.

Baca juga :

Untuk pengerjaan perbaikan khususnya pada drainase tersebut, menurutnya akan direalisasikan sekitar April 2024 mendatang. Tentunya, diharapkan dengan adanya perbaikan itu bisa memberikan rasa aman dan nyaman pada para pedagang maupun pengunjung pasar.

“Karena drainase yang kurang berfungsi di kawasan PBM itu membuat kawasan pasar diluapi air hujan ketika musim penghujan datang. Maka nanti di bulan empat kita lakukan perbaikan,” ucapnya.

Kemudian, ditambahkan jika perbaikan dan perawatan tersebut sudah disepakati untuk dilakukan tahun ini. Para pedagang pun juga sudah diinformasikan agar bersiap untuk adanya kegiatan perbaikan.

Meski begitu untuk jangka panjangnya, konsep revitalisasi lebih besar masih perlu ditata ulang. Karena Pemkot Malang masih tetap mengupayakan alokasi anggaran berasal dari pusat atau kementerian. “Masih diupayakan untuk revitalisasi dalam skala besar. Prosesnya agak panjang,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Dishub Kota Batu, Agoes Machmoedi, mengatakan bahwa kepadatan kendaraan seperti tahun sebelumnya (Nataru, red) di Kota Batu, dipastikan terjadi peningkatan kunjungan wisatawan. “Untuk mengantisipasi terjadinya hal tak diinginkan, seperti kemacetan lalu lintas akibat kendaraan mogok, Dishub mempersiapkan mobil derek gratis bagi kendaraan mogok di area Kota Batu. Selain derek gratis, kami juga akan menyiapkan pemasangan rambu-rambu lalu lintas untuk jalur alternatif dan jalur curam Klemuk. Tujuannya, agar pengendara lebih bisa berhati-hati,” katanya, Minggu (10/12/2023) tadi.

Baca juga:

Agus menambahkan, bahwa pihaknya juga akan melakukan rekayasa lalu lintas. Di mana, tujuannya untuk memecah titik-titik rawan macet. Dalam pelaksanaannya itu, akan bekerjasama dengan Polres Batu yang akan dibantu Dinas Kesehatan, Satpol PP dan OPD terkait.

“Agar wisatawan yang berlibur ke Kota Batu selama Nataru, merasa aman dan nyaman. Jadi, kami juga telah menyiapkan skema rekayasa lalin di beberapa titik. Utamanya di sekitar Alun-Alun Kota Batu dan rekayasa lalu lintas di jalan-jalan menuju pusat dan area kemacetan di Kota Batu,” paparnya. (put/sit)