Disampaikannya, bahwa laporan dilakukan sebagai peringatan agar kerja sama dilakukan secara transparan dan ada payung hukumnya. Bukan sebaliknya, yakni berdasarkan kewenangan pelaksana tehnisnya.

“Pertama regulasinya tidak jelas. Sehingga, besaran nominal yang dianggarkan pada media berdasarkan ketetapan pelaksananya dan bukan berdasarkan peraturan yang jelas,” kata Johan.

Disebutkannya, ada media yang terbitnya setiap minggu, namun mendapatkan anggaran lebih besar dari media harian. Ada pula, media online yang legalitasnya jelas, namun tidak diajak kerja sama. Sementara media online yang secara legal belum bisa dibuktikan legalitasnya, mendapatkan ‘jatah’ kerja sama.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Kami juga menemukan media online nasional yang jarang mempublikasi kegiatan Bupati Bondowoso, Wakil Bupati dan Sekda Bondowoso, juga mendapat nominal yang sama dengan media online yang memberitakan kegiatan Pemkab,” ujarnya.

Di samping itu, Diskominfo tidak memperdulikan media lokal, yang juga memiliki kontribusi pada Pemkab. Secara regulatif, kerja sama malahan dengan media tidak jelas. “Dalam DPA, ada dua anggaran dengan nominal kurang lebih Rp 200 juta dan Rp 500 juta. Informasinya, 75 persen anggaran tersebut sudah terserap. Ini harus kita kritisi bersama,” kata Johan.

Secara garis besar, lanjutnya, item tersebut yang dilaporkan ke Kejari. “Disamping itu ada dugaan penyimpangan yang lain, juga kami laporkan. Saya berharap, Kejari serius menangani kasus ini. Kami minta kepada Kejari untuk mengaudit anggaran Diskominfo dari tahun 2017 sampai 2022 terkait dana publikasi media. Karena kami menduga banyak pelanggaran dalam kegiatan ini,” jelasnya. (zen/gie)

“Menurut data BPS Bondowoso, hingga Maret 2020, jumlah Gakin di Bondowoso sekitar 110,24 ribu jiwa. Namun, jumlah STB yang akan diberikan akan dikaji lagi, karena perlu untuk memutakhirkan data kependudukan,” ungkapnya.

Menurut Ghozal-sapaannya, sesuai perundangan yang berlaku, STB diselenggarakan multipleksing. Namun, jika penyelenggara tidak bisa memenuhinya, pemerintah juga bisa menyediakan perangkat tersebut.

Ditambahkan, khusus untuk rakyat tidak mampu, Kementerian Kominfo bisa menyediakan STB, jika penyelenggara multipleksing belum meng-cover seluruh warga miskin. Sementara untuk menyalurkannya, akan dilakukan setelah penyelenggara multipleksing siap menjalankan TV digital. Jika sudah siap, maka STB gratis akan segera didistribusikan.

Baca juga

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Kalau penyelenggara multipleksing sudah siap untuk memindah dari TV analog ke TV digital, maka STB gratis akan diberikan pada Gakin, mulai awal tahun 2022,” kata mantan Kabag Umum ini.

Informasi Memontum, sebelumnya saat rapat bersama dengan Komisi I DPR RI, Menteri Kominfo, Johnny Plate mengatakan perangkat STB akan diberikan paling lambat pada tahapan terakhir, tanggal 2 November 2022.

Berikut jadwal migrasi siaran TV analog ke digital atau program ASO.

Tahap Pertama, pada 30 April 2022. Ini, berlangsung di 56 wilayah layanan siaran atau 166 kabupaten/kota. Tahap Kedua pada 25 Agustus 2022. Berlangsung di 11 wilayah layanan siaran atau 110 kabupaten/kota.

Tahap Ketiga pada 2 November 2022. Berlangsung di 25 wilayah layanan siaran atau 65 kabupaten/kota. (zen/sit)

Hal itu, diungkapkan Ghozal-sapaannya, saat bertemu dengan sejumlah wartawan dalam pertemuan rutin di Kelurahan/Kecamatan Curah Dami, Rabu (15/12/2021). Sekedar diketahui, Diskominfo rutin melakukan pertemuan dengan awak media, untuk bagi-bagi informasi terkait dengan tugas jurnalistik di lapangan. Para kuli tinta ini diberi kesempatan untuk menyampaikan uneg-unegnya, selama proses peliputan di Bondowoso.

Acara yang dipandu oleh Probo Nugroho, SH, Kabid Kabid PIPP, juga dihadir oleh mantan Kadis Kominfo, Hj Haeriyah Yuliati, S.Sos, MM, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

“Wartawan ini independen, tidak bisa di intervensi oleh pihak manapun, termasuk Pemerintah. Oleh karena itu, Diskominfo tidak bisa mendikte wartawan,” kata mantan Kabag Umum itu.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Namun, lanjutnya, pemerintah mempunyai kewajiban untuk saling mengingatkan. Bahkan dalam waktu dekat, kami akan melakukan workshop untuk mengupgrade pengetahuan wartawan.

Ditambahkan, workshop boleh diikuti oleh seluruh wartawan yang bertugas di Bondowoso. Agar merata, setiap media hanya dibatasi oleh satu wartawan. Baik media cetak, online, radio, maupun TV.

Di tempat yang sama, Haeriyah menyampaikan, bahwa pada Kamis (16/12/2021) besok, akan digelar pelantikan Kades secara virtual. Hanya ada beberapa perwakilan di Pendopo Kabupaten dan selebihnya di masing-masing Pendopo Kecamatan.

“Khusus pelantikan yang di pendopo, wartawan yang meliput dibatasi, hanya 20 orang saja. Karena saat ini masih pandemi Covid-19,” kata Haeriyah Yuliati. (zen/sit)

Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang memberikan apresiasi kepada perangkat daerah serta masyarakat atas kinerja serta inovasi dalam layanan informasi dan komunikasi publik Kota Malang tahun 2021 di Hotel Savana, Kamis (09/11/2021). Apresiasi ini meliputi tiga bentuk kegiatan Anugerah Inovasi dan Kreativitas Informasi Digital (AIKID), Apresiasi Pengaduan Publik (APIK) dan Apresiasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, ST., MT, menyampaikan kegiatan ini menjadi jawaban atas beragam tantangan di era digital yang menuntut Pemkot untuk adaptif dan transformatif dalam melayani dan memenuhi ekspektasi yang tinggi dari masyarakat sebagai klien dalam layanan-layanan publik.

“Kecepatan aliran informasi saat ini menuntut kita untuk dapat menyaring, mengendapkan, mengolah serta membuat solusi yang pas dari beragam permasalahan yang ada. Inilah yang menantang kita untuk semakin adaptif, transformatif juga meningkatkan diri kita secara personal dan kelembagaan untuk bagaimana secara kualitatif meningkat untuk menjawab tantangan jaman dari waktu-waktu” paparnya.

Beragam platform yang terus berkembang, lanjutnya, baik website serta berbagai interaksi di media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram dan lainnya bisa menjaring beragam aspirasi, beragam masukan dan pengaduan. Ia berharap dengan apresiasi yang diberikan dapat menchallege untuk bisa menjadi satu individu atau pribadi dan lembaga yang lebih baik. Sehingga harapannya dapat mengajak yang lain untuk bisa bergerak yang sama bahkan lebih dalam mengelola, menampung, menyalurkan kemudian menindaklanjuti pengaduan, saran dan masukan yang ada.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang, Muhammad Nur Widianto, S.Sos, mengatakan berpegang pada visi kota malang bermartabat, Diskominfo dalam lingkup tugas dan fungsinya secara berkesinambungan terus berupaya mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang makin profesional, taat hukum dan akuntabel.

“Inilah yang menjadi latar belakang upaya konstruktif membangun tata kelola informasi publik dan komunikasi kebijakan yang semakin baik. Tentu dalam balutan spirit kemitraan dan pemberdayaan masyarakat karena kolaborasi adalah kata kunci masa kini,” ujar Wiwid sapaan Muhammad Nur Widianto.

Tujuannya adalah menumbuh kembangkan ekosistem inovatif dan apresiasi berbagai terobosan dalam mengkomunikasikan kebijakan publik, meningkatkan respons terhadap pengaduan, mereduksi gap literasi dan membangun peran serta kelompok informasi masyarakat.

“Dalam prosesnya Pemerintah Kota Malang melibatkan juri dari provinsi jawa timur, perwakilan akademisi, media, praktisi, hingga komunitas masyarakat dengan harapan mewakili kompetensi dan dapat memberi warna atas nama perbaikan berkelanjutan saat ini maupun di masa mendatang,” tambahnya.

AIKID tahun 2021 yang meliputi 5 kategori. kategori perangkat daerah/bumd/rsud juara 1 diraih oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan, juara 2 dimenangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan juara 3 Adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. Kategori bagian/kecamatan dan puskesmas juara 1 adalah Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa, juara 2 Puskesmas Arjuno, juara 3 Puskesmas Pandawangi. Kategori kelurahan juara 1 Kelurahan Bumiayu, juara 2 Kelurahan Bareng, dan juara 3 Kelurahan Mojolangu. Untuk kategori khusus best improvement diraih Kelurahan Bareng. Kategori best tata kelola dimenangkan Diskopindag dan kategori duta medsos drg. Retnaning Dian Pratimarukmi dari Puskesmas Cisadea.

Untuk APIK tahun 2021 kategori respon pengaduan terbaik juara 1 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, juara 2 Dinas Kesehatan, dan juara 3 Dinas Perhubungan. Kategori tata kelola terbaik juara 1 Puskesmas Janti, juara 2 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan juara 3 Perumda Tugu Tirta. Sedangkan untuk KIM tahun 2021 Kategori KIM Terbaik 1 KIM Gerabah Kelurahan Penanggungan, Terbaik 2 KIM Nukus Kelurahan Sukun, dan Terbaik 3 KIM Bois Ilakes Kelurahan Blimbing. Untuk Kategori Viewer Video Presentasi Terbanyak dari Kanal Youtube, Instagram dan Facebook KIM Nukus Kelurahan Sukun, KIM Obama Kelurahan Bareng, KIM Bois ilakes Kelurahan Blimbing. (kom/adv)

Hal tersebut disampaikan Aulia Bahar Permana, Kasi Persandian Keamanan Informasi Diskominfo Pemprov Jatim, narasumber dalam Sosialisasi Peningkatan Pengamanan Informasi pada Perwakilan OPD Pemkab Bondowoso di Ruang Sabha Bina Praja 1, kantor pemkab setempat, Kamis (19/9/2019).

”Sosialisasi ini dilakukan agar ASN OPD Pemkab Bondowoso lebih memahami mengelola dan menjaga sistem keamanan informasi penting milik daerah,” kata Aulia Bahar.

Karena, seiring berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat, menurut dia, pengamanan informasi menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi OPD Pemkab Bondowoso untuk mencegah kebocoran informasi penting milik daerah yang bersifat rahasia.

”Untuk itu, kita harus mengubah mindset atau pola pikir ASN di semua OPD Pemkab Bondowoso dalam menjaga informasi penting milik daerah dengan baik dan benar,” jelasnya.

Sementara itu, Syahrial Fary, Plt. Kabid Persandian dan Statistik Diskominfo Bondowoso mengatakan, selama ini semua OPD Pemkab Bondowoso sudah cukup baik mengelola dan menjaga

menjaga sistem keamanan informasi milik daerah secara digital. Hanya saja, mereka belum memahami betul tentang regulasi atau aturan, yakni Peraturan Bupati (Perbup) No 31 Tahun 2017 tentang informasi yang dikecualikan.

”Seperti beberapa OPD Pemkab Bondowoso belum bisa memilah informasi penting bersifat terbuka dan rahasia yang boleh disebar,” katanya.

Untuk itu, Syahrial berharap, melalui kegiatan sosialisasi OPD pemkab bisa memahami betul Perbup tersebut. Selain itu, dia mengimbau semua OPD pemkab secara inten berkoordinasi dengan Diskominfo Bondowoso agar tidak sembarangan menyebarkan informasi penting milik daerah, terutama yang bersifat rahasia. Kegiatan sosialisasi dibuka Kepala Diskominfo Bondowoso, Haeriyah Yuliati dan diikuti perwakilan ASN semua OPD pemkab setempat. (ido)

Kepala Diskominfo, Hj, Haeriyah Yuliati mengatakan hal tersebut saat sosialisasi pembuatan website desa ke operator desa yang melibatkan 66 desa dari 9 kecamatan, di Aula Sabha Bina, Kantor Pemkab Bondowoso, Jumat lalu (13/9/2019).

”Dengan memaksimalkan teknologi informasi komunikasi (TIK) melalui web desa, ini desa bisa cepat mempubliksikan potensi desanya. Selain itu, memudahkan pelayanan publik di desa . Karena, nanti di dalamnya ada aplikasi SAID (Sistem Administrasi Informasi Desa),” katanya.

Dengan begitu, tambah Haeriyah, desa dapat memanfaatkan TIK untuk pelayanan adminitrasi kepada masyarakat. Sehingga, ke depan pelayanan administrasi kepada masyarakat desa semakin maksimal dan waktunya lebih singkat.

”Kalau biasanya, pelayanan surat menyurat di desa manual, harus ngeprint dan ketik satu-satu, jika ada masyarakat mengajukan pengantar pembuatan SKCK. Tapi, kalau sudah ada aplikasi yang memanfaatkan TIK, formatnya sudah ada dan tinggal mengisi saja. Ini kan meningkatkan dan mempercepat pelayanan masyarakat di desa,” terangnya.

Mantan Camat Bondowoso, Kabag Organisasi, dan Kabag Humas Pemkab Bondowoso ini menjelaskan, sosialiasi pemanfaatan TIK dengan pembuatan web desa oleh Diskominfo, kali ini merupakan kelanjutan tahun lalu.

”Pada 2018 kemarin, kita menganggarkan untuk sosialisasi seperti ini. Sisanya kita anggarkan tahun ini (2019, red). Kita di Diskominfo memang menfasilitasi jaringan, untuk bisa mengakses teknologi. Karena, Diskominfo memang bidangnya mengelola TIK, sehingga memfasilitasi desa. Sedangkan, untuk jaringannya, desa berlangganan sendiri,” jelasnya. (ido/yan)