Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang memberikan apresiasi kepada perangkat daerah serta masyarakat atas kinerja serta inovasi dalam layanan informasi dan komunikasi publik Kota Malang tahun 2021 di Hotel Savana, Kamis (09/11/2021). Apresiasi ini meliputi tiga bentuk kegiatan Anugerah Inovasi dan Kreativitas Informasi Digital (AIKID), Apresiasi Pengaduan Publik (APIK) dan Apresiasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, ST., MT, menyampaikan kegiatan ini menjadi jawaban atas beragam tantangan di era digital yang menuntut Pemkot untuk adaptif dan transformatif dalam melayani dan memenuhi ekspektasi yang tinggi dari masyarakat sebagai klien dalam layanan-layanan publik.

“Kecepatan aliran informasi saat ini menuntut kita untuk dapat menyaring, mengendapkan, mengolah serta membuat solusi yang pas dari beragam permasalahan yang ada. Inilah yang menantang kita untuk semakin adaptif, transformatif juga meningkatkan diri kita secara personal dan kelembagaan untuk bagaimana secara kualitatif meningkat untuk menjawab tantangan jaman dari waktu-waktu” paparnya.

Beragam platform yang terus berkembang, lanjutnya, baik website serta berbagai interaksi di media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram dan lainnya bisa menjaring beragam aspirasi, beragam masukan dan pengaduan. Ia berharap dengan apresiasi yang diberikan dapat menchallege untuk bisa menjadi satu individu atau pribadi dan lembaga yang lebih baik. Sehingga harapannya dapat mengajak yang lain untuk bisa bergerak yang sama bahkan lebih dalam mengelola, menampung, menyalurkan kemudian menindaklanjuti pengaduan, saran dan masukan yang ada.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang, Muhammad Nur Widianto, S.Sos, mengatakan berpegang pada visi kota malang bermartabat, Diskominfo dalam lingkup tugas dan fungsinya secara berkesinambungan terus berupaya mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang makin profesional, taat hukum dan akuntabel.

“Inilah yang menjadi latar belakang upaya konstruktif membangun tata kelola informasi publik dan komunikasi kebijakan yang semakin baik. Tentu dalam balutan spirit kemitraan dan pemberdayaan masyarakat karena kolaborasi adalah kata kunci masa kini,” ujar Wiwid sapaan Muhammad Nur Widianto.

Tujuannya adalah menumbuh kembangkan ekosistem inovatif dan apresiasi berbagai terobosan dalam mengkomunikasikan kebijakan publik, meningkatkan respons terhadap pengaduan, mereduksi gap literasi dan membangun peran serta kelompok informasi masyarakat.

“Dalam prosesnya Pemerintah Kota Malang melibatkan juri dari provinsi jawa timur, perwakilan akademisi, media, praktisi, hingga komunitas masyarakat dengan harapan mewakili kompetensi dan dapat memberi warna atas nama perbaikan berkelanjutan saat ini maupun di masa mendatang,” tambahnya.

AIKID tahun 2021 yang meliputi 5 kategori. kategori perangkat daerah/bumd/rsud juara 1 diraih oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan, juara 2 dimenangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan juara 3 Adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. Kategori bagian/kecamatan dan puskesmas juara 1 adalah Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa, juara 2 Puskesmas Arjuno, juara 3 Puskesmas Pandawangi. Kategori kelurahan juara 1 Kelurahan Bumiayu, juara 2 Kelurahan Bareng, dan juara 3 Kelurahan Mojolangu. Untuk kategori khusus best improvement diraih Kelurahan Bareng. Kategori best tata kelola dimenangkan Diskopindag dan kategori duta medsos drg. Retnaning Dian Pratimarukmi dari Puskesmas Cisadea.

Untuk APIK tahun 2021 kategori respon pengaduan terbaik juara 1 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, juara 2 Dinas Kesehatan, dan juara 3 Dinas Perhubungan. Kategori tata kelola terbaik juara 1 Puskesmas Janti, juara 2 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan juara 3 Perumda Tugu Tirta. Sedangkan untuk KIM tahun 2021 Kategori KIM Terbaik 1 KIM Gerabah Kelurahan Penanggungan, Terbaik 2 KIM Nukus Kelurahan Sukun, dan Terbaik 3 KIM Bois Ilakes Kelurahan Blimbing. Untuk Kategori Viewer Video Presentasi Terbanyak dari Kanal Youtube, Instagram dan Facebook KIM Nukus Kelurahan Sukun, KIM Obama Kelurahan Bareng, KIM Bois ilakes Kelurahan Blimbing. (kom/adv)

Plt Kepala Dinas Kominfo Lamongan, Achmad Edwyn Anedi, mengatakan jika segala kekayaan dan potensi yang dimiliki Kabupaten Lamongan ter-eksplor dengan baik, maka akan sangat berpotensi mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukub besar.

“Kita punya potensi pariwisata banyak untuk menjadi suber PAD yang besar, tapi hal itu akan hanya menjadi monumen saja jika kita tidak bisa memanfaatkan,” tutur Edwin, Jum’at (28/12/2018). Menurutnya, salah satu cara mengeksplor potensi yang dimiliki Kabupaten Lamongan, khususnya sektor wisata, yaitu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melakukan publikasi.

“Karena itu kita mengajak seluruh admin web dari setiap OPD hingga Kecamatan, serta para netizen dan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan ini,” terangnya.

Jika potensi tersebut telah ter-eksplor dengan baik, kata Edwin, maka tidak hanya PAD yang meningkat, namun juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Akhirnya, jika dikelola dengan baik, akan berdampak pada masyarakat sekitar, karena sektor pariwisata memiliki dampak yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, setelah sektor pendidikan,” ucap Edwin.

Dengan demikian, Edwin berharap peserta yang hadir dalam acara Workshop Cangkruan Ilmiah bertema “Explore Lamongan – Membangun Lamongan dengan Opinion Branding” itu diharapkan dapat meng-eksplor segala kekayaan atau potensi yang ada di Lamongan.

“Kedepannya, pihak dinas mulai berjiwa Entrepreneurship, karena di era digital jiwa inovatif dan kreatif harus terus dikembangkan,” pungkasnya. (ifa/zen/yan)

Seperti yang telah beredar kabar atas tudingan dari Lembaga Kajian Pemberdayaan Masyarakat (LKPM) bahwa Kadiskominfo Lamongan diduga melakukan korupsi atas dana pengembalian anggaran belanja dari PT Telkom cabang Lamongan senilai Rp 150.000.000.

Kini kasusnya dilanjutkan berupa laporan secara resmi ke Polres dan Kejaksaan Negeri Lamongan oleh ketua LSM LPKM, Ispandoyo Ramadhani SH.

“Hari ini kita buatkan laporan secara resmi tertulis atas kasus dugaan korupsi Kadis Kominfo Lamongan kepada pihak yang berwenang yakni Polres Lamongan dan kejaksaan Negeri Lamongan,” ungkap Ispandoyo saat ditemui di Kejaksaan dan ruang SPKT Polres Lamongan.

Selain itu Ispandoyo juga menjelaskan dugaan kasus korupsi yang melibatkan Kadiskominfo itu sudah merugikan keuangan negara, sehingga perlu adanya upaya tegas dari pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

Sehingga nantinya, beber Pandoyo jadi pelajar buat instansi lainnya untuk lebih transparan dalam penggunaan dana yang ada.

(baca juga : Kadiskominfo Lamongan Diduga Korupsi Dana Pengembalian Rp 150 Juta dari PT Telkom )

“Kita melaporkan kasus ini ke pihak Polres Lamongan dan Kejaksaan dengan harapan penuh bisa segera di usut tuntas kasus korupsi yang ada di Lamongan karena sudah merugikan keuangan negara dan Masyarakat Lamongan” harapnya

Sementara itu, Aiptu Warsono selaku petugas SPKT Polres Lamongan mengaku kalau pihaknya sudah menerima langsung laporan resmi dari masyarakat atas dugaan kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Kadis kominfo Lamongan.

“Hari ini kita sudah menerima laporan dari LSM LPKM, guna menindaklanjuti atas laporan tersebut diharap bisa ditunggu seminggu nanti kita tindaklanjuti dan pasti kita informasikan lebih lanjut perkembangan prosenya,” jelasnya.

(baca juga : Dugaan Korupsi Kadiskominfo Lamongan Kian Memanas )

Lebih lanjut, sambung Ispandoyo, Ia berharap mengenai laporannya yang sudah masuk ke Polres dan kejaksaan pihak penegak hukum segera mengusut tuntas terkait dugaan kasus korupsi yang sudah meresahkan masyarakat Lamongan.

“Harapan kita baik pihak Kejaksaan maupun Polres Lamongan bertindak tegas dan serius dalam mengusut dan memberantas kasus Korupsi di Lamongan,” Pungkasnya menandaskan. (bis/zen/nay)

 
Memontum Lamongan — Buntut dugaan kasus korupsi yang dilakukan Kepala Kantor Pengelolaan Data Elektronik (KPDE) atau Dinas Kominfo Lamongan kian memanas. Pasalnya, sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung, mengawal dan menegakkan pemberantasan korupsi khususnya diwilayah Lamongan, membuat A. Junari selaku ketua DPD Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Lamongan angkat bicara mengutuk keras bagi siapun yang sudah berani melakukan tidakan korupsi.

Apalagi, menurut Junari akhir-akhir ini santer terdengar kabar memalui media massa, masyakarat Lamongan dihebohkan terkait temuan kasus korupsi yang diduga dilakukan Kepala Kantor Pengelolaan Data Elektronik (KPDE) Lamongan tentang penyelewengan dana pengembalian anggaran belanja langganan dari PT Telkom Cabang Lamongan senilai Rp. 150.000.000.

Sedangkan, Junari membeberkan jika dipelajari dari proses pembayaran anggaran belanja langganan Telkom tersebut menggunakan uang yang berbumber dari APBD seharusnya dana pengembalian tersebut juga harus dimasukan melalui Rekening Kantor/Dinas atau Kas Daerah Pemkab Lamongan.

“Unsur dugaan korupsinya menguat sekali. Apalagi kabarnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya,” Ujarnya.

Lebih lanjut, Junari menyebut tak membernarkan jika proses pengembalian dana tersebut harus ditransferkan ke Buku rekening Bank Mandiri, An. Erfan Kepala KPDE.

“Setau saya itu ya tidak benar prosesnya dan saya kira sudah menyalahi aturan. Apalagi katanya Rekening itu diperuntukan khusus untuk sumbangan dari pihak ke 3 pada kegiatan kantor berupa rangking 1 IT kala itu,” Bebernya menjelaskan.

Tak hanya itu, Junari berharap agar penegak hukum di Lamongan bertindak tegas dan serius dalam memerangi kasus korupsi.

(baca juga : Dugaan Korupsi Kadiskominfo Lamongan, Wawan Akui Diperintah Pimpinan )

“Intinya kami (Nasdem.red) mendorong kepada Inspektorat, Polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan untuk segara menindaklanjuti atas dugaan korupsi serta mengusut kebenaran kasus tersebut,” Tukasnya.

Junari menilai seharusnya Inspektorat, Polres dan Kejari Lamongan tak perlu menunggu laporan masuk secara resmi terkait kasus tersebut kendati sudah terekspos oleh awak media dan segera melakukan pemanggilan terhadap oknum yang dituduhkan yakni Kadiskominfo Lamongan .

“Artinya penegak hukum harus menjemput bola terlebih dulu, untuk bergerak cepat tindaklanjuti kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Kadiskominfo Lamongan,” Pungkasnya.

(baca juga : Kadiskominfo Lamongan Diduga Korupsi Dana Pengembalian Rp 150 Juta dari PT Telkom )

Selain itu, tuntutan senada juga disampaikan ketua LSM Clean Governance, Nihru Bahi Alhaidar, Ia berharap agar kasus korupsi yang diduga dilakukan Erfan selakunKepala Dinas Kominfo Lamongan diusut secara tuntas.

“Selama ini transparansi anggaran di Dinas Kominfo tidak pernah di publish, sebagaimana di lapangan walaupun sudah hampir menyeluruh 75% ada internet di desa, tapi itu pun banyak yang mandek atau lemot jaringannya,” Gerutunya.

Gus Irul (sapaan akrabnya.red) berharap harus ada tindakan tegas dan kongkrit dari penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus korupsi Kepala Dinas Kominfo Lamongan, apalagi potensi kerugian negara yang dikorupsi sudah jelas.

“Harus ada tindakan tegas dari penegak hukum untuk melakukan penyelidikan. Karena ini yang dirugikan adalah keuangan negara dan seluruh masyarakat Lamongan,” Harapnya menegaskan.

Bahkan, Gus Irul meminta agar penegak hukum segera melakukan audit anggarannya Diskominfo Lamongan semasa dibawah kepemimpinanya Erfan. Karena diduga kuat anggaran tersebut diduga banyak yang dikorupsi.

“Bila tidak segera dilakukan audit anggarannya maka kami akan meneruskan perkara ini sampai ke pusat, bahkan sampai KPK. Pemerintah juga harus tegas memberi sanksi kepada Kepala Dinas tersebut, jangan hanya di selesaikan ditingkatan Inspektorat saja untuk penyelesaiannya, sedangkan tidak ada sanksinya,” tandasnya. (Fiq/zen/nay)

Tak tanggung-tanggung ketika dikonfirmasi melalui selulernya ternyata Wawan mengakui jika saat itu dirinya disuruh pimpinanya untuk menghidupkan kembali buku rekening Mandiri An Erfan Kepala KPDE yang sudah lama Vakum.

Sedangkan, Ia pun menyadari jika Rekening itu merupakan Rekening khusus untuk sumbangan dari pihak ke 3 untuk kegiatan kantor berupa rangking 1 IT.

“Iya mas memang saya yang disuruh ngurus membuka kembali buku rekening itu di bank Mandiri,” Ungkapnya.

Selain itu, lanjut Wawan dirinya mengaku tak mengetahui untuk apa buku rekening tersebut digunakan oleh Erfan selaku pimpinanya.

“Beneran saya gak tau mas peruntukanya untuk apa, lebih jelasnya konfirmasi langsung saja ke Pak Erfan,” Ujarnya mengalihkan.

(baca juga : LSM LKPM Minta Kejaksaan dan Polres Segera Lakukan Penyelidikan )

Tak hanya itu, menurut pengakuan Wawan tugasnya saat itu hanya sebatas membukakan alias menghidupkan kembali buku rekening tersebut yang sudah lama vakum.

“Ya hanya sebatas itu mas, tidak lebih. Selebihnya saya benar-benar tidak tahu,” Akunya berdalih.

Sedangkan ketika disinggung terkait adanya informasi dirinya diberi imbalan uang sebesar Rp. 500.000 oleh Erfan selaku pimpinanya, Wawan menampik adanya pemberian tersebut.

“Tidak ada Mas, saya tidak menerima uang apapun dari Pak Erfan,” pungkasnya.

Selain itu, Ketika dikonfirmasi melalui via selulernya, Senin, (26/3/2018) Maria Ulfah selaku Kasi Dukungan Tekhnis (Duknis) KPDE yang membidangi program kegiatan tersebut mengatakan jika dirinya tak mau tahu terkait adanya kabar tersebut

“Mohon maaf saya tidak tau terkait hal itu, Bapak silahkan konfirmasi langsung ke pak Kadis (Erfan.red),” cetusnya singkat. (fiq/zen/nay)

 
Memontum Lamongan — Lembaga Swadaya Masyarakat Lamongan yakni Lembaga Kajian Pemberdayaan Masyarakat (LKPM) menuding Kepala Kantor Pengelolaan Data Elektronik (KPDE) Pemkab Lamongan diduga sudah melakukan penyelewengan dana alias Korupsi pengembalian anggaran belanja langganan telkom diantaranya Wifi, Astinet dan lainya dari PT Telkom Cabang Lamongan Tahun 2015-2016 senilai Rp. 150.000.000.

Hal itu didasari Ispandoyo Ramadhani, SH selaku ketua LKPM tentang adanya laporan dari masyarakat yang mewadul kepada lembaganya terkait adanya dugaan praktik korupsi dengan melakukan penyelewengan dana pengembalian dari pihak PT Telkom Cabang Lamongan yang dilakukan oleh Erfan Kepala KPDE yang sekarang sudah berubah nama dan Jabata menjadi Kepala/Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Pemkab Lamongan.

“Beberapa hari lalu lembaga saya didatangi masyarakat dan mereka wadul ke kami serta membawa bukti terkait penemuan bocornya informasi dan data tentang adanya pengembalian dana sebesar Rp. 150.000.000 dari PT Telkom Cabang Lamongan ke Rekening Mandiri An. Erfan Kepala Kantor PDE Lamongan, yang seharusnya dana itu masuk ke Kas Daerah Lamongan,” ungkapnya. Minggu, (25/3/2018)

Tak hanya itu, Ispandoyo (sapaan akrabnya.red) juga membeberkan, Saat itu modusnya ketika mendengar kabar adanya dana pengembalian dari pihak PT Telkom kepada KPDE Lamongan, anehnya Erfan, Kepala KPDE Pemkab Lamongan justru berinisiasi agar anggaran tersebut tidak dimasukan dan atau dikembalikan ke Kas Daerah Lamongan.

“Menurut pengakuan dari masyarakat, saat itu Erfan diduga mengintruksikan beberapa staf kepercayaanya berinisial WW dan VV untuk mengatur seluruh administrasi pencairan anggaran tersebut termasuk menghidupkan kembali rekening Bank Mandiri yang sudah lama Vakum. Selain itu, Alih-alih agar dana tersebut tidak dimasukan ke Rekening Bank Jatim An KPDE Lamongan atau Kas Daerah Lamongan. Sehingga anggaran itu bisa dicairkan oleh PT Telkom ke rekening Mandiri An. Erfan Kepala Kantor PDE Lamongan,” bebernya.

“Informasinya saat itu, permintaan dari pihak Telkom terkait dana pengembalian seharusnya dikirim ke rekening kantor KPDE atau Kas Daerah Lamongan yang Bank Jatim. Namun diduga Erfan tak memperbolehkan dan tak menghendakinya. Sehingga, buku rekening Bank Mandiri, An. Erfan Kepala KPDE itu langsung diperbaharui, sedangkan Rekening itu merupakan Rekening khusus untuk sumbangan dari pihak ke 3 untuk kegiatan kantor berupa rangking 1 IT. Kemudian rekening tersebut vakum terus diperbarui kembali oleh staff berinisial WW dan VV atas perintah pimpinanya yakni Erfan,” Tambahnya menegaskan.

Selain itu, Sambung Ispandoyo, jika pengembalian dana sebesar itu ditransferkan ke rekening Bank Jatim An. KPDE alias Kas Daerah Lamongan justru tak jadi masalah kendati dianggap sudah benar alias sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.