Dalam momen itu, rombongan Kominfo Jember dipimpin Kepala Bidang (Kabid) Layanan Media Komunikasi Publik, Sandy Cahyono, bersama Pranata Humas, Radies Eko dan Dayu Ajeng, serta Penata Layanan Operasional, Isnein Purnomo. Kehadiran Diskominfo Jember, disambut langsung Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Suharlina Kusumawardani, didampingi Ketua Tim Kemitraan Komunikasi Publik, Eko Setiawan dan Ketua Tim Diseminasi Informasi dan Relasi Media, Rudy Kurniawan.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas berbagai indikator dan strategi yang menjadi kunci keberhasilan, dalam meraih penghargaan Kominfo di tingkat Provinsi Jawa Timur. Selain itu, diskusi juga mencakup praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan komunikasi publik, penguatan kehumasan, serta optimalisasi diseminasi informasi kepada masyarakat.

Baca juga :

Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Suharlina Kusumawardani, menyambut baik kunjungan tersebut sebagai langkah positif dalam membangun kolaborasi antar daerah. “Kami menyambut baik kunjungan dan koordinasi dari Dinas Kominfo Jember. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antar daerah, khususnya dalam berbagi pengalaman dan strategi untuk meraih penghargaan di bidang komunikasi dan informatika di tingkat Provinsi Jawa Timur,” ujarnya, Senin (20/04/2026) tadi.

Melalui koordinasi ini, diharapkan Kominfo Jember dapat mengadopsi berbagai strategi yang telah diterapkan di tingkat provinsi, sekaligus mengembangkan inovasi layanan komunikasi publik yang lebih efektif, adaptif, dan berdampak luas bagi masyarakat.

Kegiatan ini, sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antar perangkat daerah dalam mendorong peningkatan kinerja serta pencapaian prestasi di bidang komunikasi dan informatika di Jawa Timur. (kom/sby/gie)

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek, Muh Husni Tahir Hamid, menyebut bahwa dasar dari pengelolaannya masih belum optimal atau berbasis pada data agar bisa terasa manfaatnya. Pihaknya pun mendorong, agar ada perubahan cara berfikir dalam menyusun sebuah perencanaan.

“Kami ingin mengubah pola lama dalam sistem penganggaran agar lebih transparan dan terukur. Setiap kegiatan dan penggunaan anggaran harus memiliki alasan yang jelas dan didukung data yang valid,” ungkapnya, Kamis (13/11/2025) tadi.

Menurutnya, selama ini masih banyak perencanaan di sejumlah OPD yang dilakukan hanya untuk memenuhi dokumen administratif, tanpa memperhatikan efektivitas dan dampaknya di lapangan. Padahal, pemerintah daerah sudah memiliki arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang seharusnya dijadikan acuan.

“Intinya harus sesuai data dan kebutuhan. Dasarnya jelas, yakni Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) Bupati,” kata Husni.

Husni menyampaikan, selama ini pihaknya melihat jika sistim penganggaran masih bersifat administratif tanpa mempertimbangkan asas manfaat. Tak terkecuali dari sisi efektivitas, yang berdampak langsung kepada masyarakat Trenggalek. Sedangkan, penganggaran itu harus logis dan sesuai dengan kebutuhan.

Baca juga :

Sebagai contoh, Husni menyoroti kegiatan publikasi yang dilakukan Kominfo. Dirinya menilai, setiap program komunikasi publik seharusnya memiliki indikator manfaat yang nyata bagi masyarakat, bukan sekadar untuk kepentingan internal OPD.

“Kalau membuat konten atau publikasi, jangan hanya untuk promosi internal. Harus ada dampak langsung di lapangan. Misalnya lewat kerja sama media, yang benar-benar memberikan nilai tambah bagi publik. Bahkan tercatat, untuk konten di Diskominfo menyentuh angka Rp 200 juta. Kayaknya ini perlu dievaluasi,” tegasnya.

Berdasarkan laporan yang diterima DPRD, total anggaran Dinas Kominfo tahun ini mencapai sekitar Rp 11 miliar, dengan Rp 1,1 miliar diantaranya dialokasikan untuk kegiatan publikasi. Namun, DPRD menilai belum ada kejelasan dasar perhitungan dari angka tersebut.

“Kami belum bisa memastikan apakah angka itu disusun berdasarkan data yang riil atau hanya hasil perkiraan di atas meja. Itu yang kami soroti,” kata Husni.

Komisi I pun meminta agar Dinas Kominfo segera membangun sistem kerja berbasis data, yang dilengkapi mekanisme evaluasi manfaat program. “Semua harus dimulai dari data. Dari situ baru bisa dilihat apakah kegiatan yang dilakukan benar-benar efektif dan sejalan dengan tujuan pembangunan daerah,” tuturnya.

Dalam situasi efesiensi anggaran, Husni berharap OPD harus lebih cermat dalam memilah. Sehingga perlu ditanyakan apakah anggaran ini muncul setiap tahunnya.

“Sekali lagi perlu kecermatan dalam menganggarkan kegiatan di setiap tahunnya. Pendeknya harus disesuaikan dengan kebutuhan,” imbuh Husni. (mil/gie)

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lumajang, Mustaqim, menegaskan bahwa penggunaan jaringan ini oleh publik dapat memperluas akses informasi dan mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari. “Daripada jaringan ini hanya aktif saat jam kerja OPD, lebih bijak jika dimanfaatkan warga dengan pengelolaan yang aman dan terkontrol,” jelasnya, Selasa (11/11/2025) tadi.

Wi-Fi publik yang telah tersedia di sejumlah kelurahan, tambahnya, memungkinkan warga bisa mengakses informasi, belajar daring dan menjalankan aktivitas pekerjaan berbasis digital. Mustaqim menambahkan, kehadiran jaringan ini juga mendukung pengembangan literasi digital di kalangan masyarakat, seiring dengan meningkatnya kebutuhan layanan daring dalam berbagai sektor.

Baca juga :

Pemerintah daerah menekankan pengelolaan jaringan yang aman agar tetap terjaga performa dan keamanannya. Setiap titik Wi-Fi publik, dilengkapi mekanisme pemantauan penggunaan untuk mencegah penyalahgunaan.

Selain memberikan kemudahan akses internet, Mustaqim berharap keberadaan jaringan ini bisa mendorong inovasi lokal, mulai dari pendidikan hingga UMKM yang membutuhkan konektivitas stabil. “Ini bukan sekadar Wi-Fi gratis, tetapi sebuah sarana pemberdayaan masyarakat dalam era digital. Langkah ini juga sejalan dengan upaya Kabupaten Lumajang meningkatkan transformasi digital, mendukung e-government, serta memperkuat ekosistem informasi publik yang inklusif,” terang Mustaqim.

Dengan adanya jaringan fiber optik yang bisa dinikmati publik, masyarakat kini memiliki kesempatan lebih luas untuk terhubung, belajar, dan berinovasi, sekaligus mengurangi kesenjangan digital antarwilayah di Kabupaten Lumajang. (kom/adi/sit)

Kegiatan ini, menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antar daerah untuk menciptakan ruang digital yang sehat, aman dan produktif. Penandatanganan PKS ini mencakup kerja sama dalam bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

Adapun 10 daerah yang ikut menandatangani PKS bersama Diskominfo Provinsi Jatim, diantaranya Kabupaten Bangkalan, Blitar, Gresik, Mojokerto, Sidoarjo dan Tuban. Termasuk, Diskominfo Sumenep, Kota Mojokerto, Pasuruan dan Kota Probolinggo.

Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menyampaikan apresiasi kepada para kepala dinas dan peserta forum atas komitmen mereka dalam memperkuat kolaborasi digital di tingkat daerah. “Sepuluh PKS yang ditandatangani hari ini merupakan tahap awal. Kami ingin mereplikasi keberhasilan Program Klinik Hoaks yang sudah berjalan di Jawa Timur dan memperluasnya ke bidang komunikasi, informatika, persandian, keamanan informasi, serta data dan statistik,” kata Sherlita.

Baca juga :

Dirinya menambahkan, bahwa kerja sama ini akan berlanjut pada tahap kedua dan ketiga hingga melibatkan 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. “Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pembaruan MoU antara Gubernur Jawa Timur dengan para bupati dan wali kota. Kami ingin kerja sama riil di lapangan juga dituangkan dalam bentuk PKS yang konkret,” imbuhnya.

Setelah penandatanganan dan pemberian apresiasi kepada daerah aktif dalam pencegahan judi online, acara dilanjutkan dengan seminar bertema ‘Infrastruktur Pemerintah Digital’. Nara sumber utama pelaksanaan itu, Kepala Tim Kerja Kemitraan Digital Kota Inovatif dan Karakteristik Mandiri di bawah Direktorat Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Diah Utami, memaparkan sejumlah topik strategis.

Dalam pemaparan itu, Diah membahas penguatan infrastruktur TIK daerah, keamanan siber, serta pemanfaatan teknologi baru seperti Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT) dan big data untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Forum Pemerintahan Digital Jawa Timur sendiri menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Jatim untuk mempercepat transformasi digital yang inklusif, aman dan adaptif terhadap kemajuan teknologi. Melalui kolaborasi lintas daerah, Jawa Timur meneguhkan langkahnya menuju ‘Gerbang Baru Nusantara’, sebuah ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi dan berdaya saing tinggi. (kom/sby/gie)

Melalui Diskominfo selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, Pemkab Jember, berhasil lolos ke tahap kedua penilaian Keterbukaan Informasi Publik Award Jawa Timur 2025. Tahap ini, ditandai dengan visitasi langsung oleh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Sholahudin, yang telah berkunjung ke Kantor Diskominfo Jember, Selasa (23/09/2025) tadi.

Kehadiran Tim Komisi Informasi itu, bertujuan untuk melakukan verifikasi faktual atas jawaban kuesioner yang sebelumnya telah diisi oleh PPID Jember, pada rentang 10 hingga 26 September 2025. “Visitasi ini penting, untuk melihat sejauh mana praktik keterbukaan informasi publik benar-benar berjalan di lapangan. Bukan hanya sekadar jawaban di atas kertas, tetapi bagaimana implementasi itu dirasakan masyarakat,” kata Komisioner Sholahudin.

Selain PPID Kabupaten Jember, terdapat dua desa yang juga berhasil melaju ke tahap visitasi, yakni Desa Sidomulyo (Kecamatan Silo) dan Desa Sidomukti (Kecamatan Mayang). Kedua desa tersebut, menjadi bagian dari empat desa yang sebelumnya diusulkan untuk mengikuti monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik di tingkat Jawa Timur.

Baca juga :

Dalam kunjungan tersebut, Sholahudin menekankan bahwa masa depan keterbukaan informasi publik akan sangat ditentukan oleh transformasi digital. Pemerintah daerah, khususnya yang dipimpin kepala daerah muda, dinilai memiliki keunggulan dalam menatap arah ini.

Tahun ini, tantangannya semakin berat, yakni melengkapi digitalisasi informasi agar lebih universal, mudah diakses dan berdaya saing dengan kabupaten dan kota lain di Jawa Timur. “Informasi publik itu harus sederhana, mudah dipahami dan bersifat universal. Tidak boleh ada kelompok masyarakat yang tertinggal, termasuk penyandang disabilitas tunarungu. Ini tantangan bagi kita semua,” tambah Sholahudin.

Plt Kepala Diskominfo Jember, Regar Jeane Dealen Nangka, menyampaikan bahwa beban kerja pengelolaan keterbukaan informasi publik kian berat. Oleh karena itu, di masa mendatang diharapkan ada penguatan sumber daya manusia (SDM) dan insentif yang memadai, agar kualitas pelayanan informasi publik semakin meningkat.

Lebih jauh, koordinasi antara PPID utama dengan PPID perangkat daerah, kecamatan, hingga desa akan diperkuat. Hal ini, untuk memastikan bahwa jika terjadi kendala atau kesalahan, PPID utama dapat segera membantu mengkomunikasikan dan menyelesaikan permasalahan tersebut. (kom/rio/gie)

Menanggapi itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang, Muhammad Nur Widianto, mengingatkan agar seluruh jajaran pemerintah maupun masyarakat lebih berhati-hati terhadap pola serangan semacam itu. “Namanya kemajuan teknologi, kemampuannya macam-macam. Ada yang digunakan secara positif, tapi banyak juga yang memanfaatkan untuk hal-hal negatif. Modus yang sering muncul adalah kiriman file APK. Jangan sampai langsung dibuka sebelum ada konfirmasi,” jelas Wiwid-sapaannya, Senin (08/09/2025) tadi.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya bahwa para kepala dinas lebih rawan disasar karena memiliki jaringan yang luas dan posisi strategis. “Dengan nama pejabat, orang jadi mudah percaya. Karena itu yang diserang bukan hanya teknologinya, tapi juga psikologinya,” tambahnya.

Sebagai langkah antisipasi, Wiwid mengimbau agar pejabat maupun masyarakat selalu berhati-hati saat menerima pesan mencurigakan. “Jangan langsung percaya. Kalau ada pesan aneh, segera konfirmasi pada orang terdekat, bukan kepada nomor yang mengirim. Selain itu, juga harus rajin mengganti kata sandi karena itu penting,” imbuh Wiwid. (rsy/sit)

Diuraikan, bahwa langkah migrasi ini dinilai sebagai angin segar dalam memperluas jangkauan narasi pembangunan daerah, agar tak hanya tersiar di tingkat lokal dan nasional. Namun, juga dapat menembus perhatian publik global.

“Ini bukan sekadar perpindahan kanal informasi. Ini adalah bagian dari ikhtiar kami untuk membawa Lumajang tampil di panggung yang lebih besar, menjadi bagian dari wajah Indonesia yang inspiratif,” kata Mustaqim.

Kegiatan Indonesia.go.id Menyapa sendiri, merupakan forum strategis yang mempertemukan para pejuang informasi daerah (Media Center Daerah) dengan pemerintah pusat, untuk memperkuat sinergi narasi pembangunan dalam satu ekosistem digital nasional yang terpercaya dan terintegrasi. Selama ini, Media Center Diskominfo Lumajang telah aktif membagikan informasi terkait kemajuan pembangunan, partisipasi masyarakat, dan kebijakan publik melalui kanal infopublik.id. Namun, dengan potensi dan dinamika yang semakin berkembang, diperlukan platform yang memiliki daya jangkau lebih luas dan selaras dengan strategi komunikasi nasional.

“Dengan masuk ke indonesia.go.id, setiap konten lokal Lumajang akan mendapat panggung yang sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Ini penting untuk membangun persepsi kolektif tentang kemajuan Indonesia dari sudut pandang daerah,” tambahnya.

Kemkomdigi RI sendiri mendorong seluruh pemerintah daerah untuk mulai mengonsolidasikan muatan informasi dari masing-masing kanal kehumasan melalui indonesia.go.id sebagai portal utama penyampai informasi publik berbasis narasi tunggal pemerintah.

Baca juga :

Migrasi kanal ini bukan tanpa alasan, selain untuk efektivitas penyampaian pesan pembangunan, langkah ini juga bertujuan menciptakan keterpaduan dalam pengelolaan data, konten dan strategi komunikasi, sekaligus mengurangi fragmentasi informasi di ranah digital.

Menurut Mustaqim, di era digitalisasi yang kian masif, kecepatan dan ketepatan dalam menyampaikan informasi bukan satu-satunya kunci. Kredibilitas, konsistensi dan jejaring yang kuat menjadi fondasi penting.

“Kami ingin narasi pembangunan Lumajang, baik soal ekonomi kerakyatan, pariwisata, pendidikan, maupun inovasi pelayanan publik menjadi inspirasi nasional dan dunia. Dan indonesia.go.id adalah pintu menuju ke sana,” tegasnya.

Selain Lumajang, kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Diskominfo kabupaten/kota se-Jawa Timur, serta jajaran pejabat dari Kekomdigi RI. Dalam forum tersebut, juga dibahas strategi kurasi konten lokal, optimalisasi SEO untuk kanal pemerintah, hingga pentingnya storytelling dalam membentuk opini publik.

Kehadiran Lumajang dalam forum ini, menunjukkan keseriusan daerah dalam membangun citra positif melalui pendekatan komunikasi publik yang terstruktur dan modern. “Pemerintah daerah tidak boleh hanya bekerja keras, tapi juga harus mampu menceritakan kerja keras itu dengan cara yang menginspirasi,” imbuhnya.

Dengan rencana migrasi ini, Diskominfo Lumajang menegaskan komitmennya untuk menjadi bagian dari arus besar komunikasi publik nasional yang lebih kuat, kolaboratif dan berdampak luas. Karena Lumajang menjadi bagian cerita besar Indonesia. (kom/adi/gie)

Kepala Diskominfo Kota Malang, Muhammad Nur Widianto, menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pengaduan masyarakat terkait masalah perkotaan. Dengan memindai QR code, warga dapat langsung mengakses layanan aduan yang telah terintegrasi dengan sistem Sambat Online.

“Kami akan memasang QR code di berbagai lokasi publik. Tujuannya adalah memberikan akses cepat bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan langsung melalui aplikasi Malang Mbois,” ujar Wiwid-sapaannya, Sabtu (26/07/2025) tadi.

Aplikasi ini, juga menjadi salah satu upaya jemput bola, dengan mempermudah interaksi antara warga dan pemerintah. Beberapa ruang publik yang akan dipasang QR code juga telah diidentifikasi, diantaranya pasar tradisional, halte bus, taman kota dan area publik lainnya yang ramai dikunjungi warga.

“Untuk pemasangannya tentu perlu perencanaan yang matang dan koordinasi dengan dinas terkait. Misalnya untuk titik pemasangan, di pintu masuk pasar atau di halte, sedang kami finalisasi. Kami juga berkoordinasi dan meminta izin dari Dinas Perhubungan untuk pemanfaatan fasilitas seperti halte, guna memastikan implementasi berjalan lancar,” jelasnya.

Baca juga :

Proses ini, juga melibatkan penyesuaian anggaran untuk mendukung pengadaan dan pemasangan. Meskipun demikian, Wiwid memastikan bahwa secara teknis, platform aplikasi Malang Mbois sudah sangat siap untuk integrasi ini.

Lebih dari sekadar layanan pengaduan, Malang Mbois dirancang sebagai rumah besar layanan publik digital dengan konsep one-stop service atau layanan satu pintu. Aplikasi ini menjadi pusat akses untuk berbagai kebutuhan warga.

“Komitmen kami jelas, yaitu menjangkau masyarakat lebih luas dan menyederhanakan interaksi. Fondasi aplikasi Malang Mbois sudah kokoh, kini kami fokus pada eksekusi penempatan QR code ini,” katanya.

Melalui aplikasi super ini, masyarakat dapat mengakses beragam layanan vital. Diantaranya, seperti Layanan Kependudukan yakni pengurusan administrasi kependudukan. Kemudian, Perizinan dan Pajak yaitu akses informasi dan layanan perizinan usaha serta pembayaran pajak daerah.

Selanjutnya, Layanan Kedaruratan yakni tombol panik (panic button) dan kontak darurat. Kemudian, pemantauan CCTV atau akses ke jaringan CCTV publik Kota Malang. Termasuk, Pariwisata dan UMKM yakni informasi destinasi wisata, event kota, serta promosi produk UMKM lokal.

“Termasuk ada transportasi atau informasi terkait layanan transportasi publik seperti Malang City Tour. Terakhir, Aspirasi dan Pengaduan yakni saluran resmi untuk menyampaikan keluhan dan masukan kepada pemerintah,” imbuh Wiwid. (rsy/sit)

Pernyataan tersebut, disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Bidang Penanganan Stunting, yang digelar di Ruang Khresna, Kantor Diskominfo Lumajang, Rabu (09/07/2025) tadi. Dalam rapat tersebut, Dinas Kominfo memperkenalkan aplikasi e-Stunting, sistem terintegrasi yang dirancang untuk menyatukan data, memudahkan input, serta mempercepat pengambilan keputusan intervensi gizi.

“Kita tidak bisa selesaikan masalah stunting dengan pendekatan konvensional. Kuncinya ada di data yang akurat, cepat, dan bisa dibaca siapa saja yang punya tanggung jawab dari Bupati sampai Kader Posyandu,” kata Kadiskominfo Mustaqim.

Baca juga :

Dirinya menjelaskan, bahwa aplikasi ini memungkinkan akses real-time terhadap grafik, tren dan peta sebaran kasus gizi buruk, yang bisa digunakan oleh pimpinan wilayah untuk mengevaluasi program dan memperkuat koordinasi. Mustaqim juga menilai, bahwa tantangan ke depan tidak hanya pada teknologi, tetapi juga pada keberlanjutan dan kolaborasi.

Oleh karena itu, sosialisasi dilakukan secara bertahap kepada semua unsur pelaksana, dimulai dari puskesmas, bidan desa, hingga kader Posyandu. “Kalau Surabaya butuh 10 tahun untuk membangun sistem stunting yang matang, kita mulai lebih awal agar bisa tumbuh bersama. Aplikasi ini adalah pondasi, bukan produk final,” tambahnya.

Diskominfo dan Dinkes P2KB juga membuka ruang evaluasi publik dan masukan dari para pengguna, termasuk menyesuaikan sistem terhadap dinamika aplikasi pusat seperti e-PPGBM dan SIGIZI. Dengan aplikasi e-Stunting, Kabupaten Lumajang menunjukkan bagaimana kepemimpinan digital daerah bisa menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang berpihak pada rakyat, khususnya anak-anak yang menjadi masa depan bangsa. (kom/adi/sit)