Dalam kesempatan itu, salah satu tayangan yang dipamerkan oleh Dinas Kominfosan Situbondo, yakni larangan peredaran rokok ilegal dengan menggunakan kendaraan LED Videotron. Sementara turut hadir dalam pameran tersebut, yakni Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak hingga Wakil Bupati Situbondo, Hj Khairani.

Kepala Diskominfosan Situbondo, Dadang Aries Bintoro SSos, M.Si, mengatakan bahwa sosialisasi larangan pengedaran rokok ilegal dengan menggunakan mobil videotron ini pertama kali dilakukan. Hal itu, sebagai inovasi dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.

“Di era digitalisasi saat ini, penyampaian informasi harus juga dikembangkan untuk menarik perhatian masyarakat,” ucap Dadang Aries Bintoro, Selasa (26/07/2022) tadi.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dirinya menjelaskan, bahwa mobil videotron yang digunakan untuk sosialisasi Pemkab Situbondo, adalah bersumber dari dana DBHCHT, yang menjadi terobosan baru di era digitalisasi. Dengan adanya mobil videotron, pemerintah akan lebih banyak memiliki variasi metode dalam melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai. “Pada saat event-event seperti pameran, ini lebih efektif dan atraktif saat menyampaikan informasi dengan menggunakan video,” jelasnya.

Dadang mengatakan, selain menyasar kegiatan pameran, mobil video tersebut akan lebih mudah menjangkau masyarakat untuk memberikan sumber informasi. Terutama, untuk warga yang ada di desa. “Kendaraan videotron akan dapat menjangkau sampai ke daerah-daerah pelosok. Sehingga, target penyampaian informasi kepada masyarakat akan lebih maksimal,” ujarnya.

Ke depan, tambahnya, pemerintah akan masif dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang larangan peredaran rokok ilegal. Sehingga, warga tidak terjerat kasus hukum karena telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. “Bagi masyarakat yang terindikasi mengedarkan rokok ilegal, maka akan diproses secara hukum,” ungkapnya.

Dadang menambahkan, dengan sosialisasi ini, maka masyarakat akan lebih memahami. Sehingga, bisa membedakan rokok ilegal dan legal. “Termasuk, memahami sanksi. Karena, mengedarkan rokok tanpa dilekati pita cukai ada sanksi hukumnya. Jadi, bersama-sama kita gempur rokok ilegal,” ujarnya. (her/gie/adv)