“Sidak ini dilakukan untuk memastikan dan mengantisipasi kelangkaan stok LPG 3 kilogram, menjelang Bulan Puasa hingga Lebaran tahun 2022. Kami (Polres, red) bersama Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopperindag) Kabupaten Situbondo, melaksanakan sidak ke Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji,” jelas Kapolres Situbondo.

Dari hasil Sidak tersebut, sambung Kapolres Situbondo, diperoleh keterangan dari Admin SPPBE PT Amilia Jaya Santosa, Ferdy, bahwa stok LPG 3 kilogram aman. “Stok per hari, LPG 3 kilogram yang tersedia di SPPBE PT Amilia Jaya Santosa, sebanyak 50 ton. Sedangkan, untuk pengambilan setiap hari ke depo pertamina yang menggunakan truk, berkapasitas 45 ton. Jadi, jumlah total dalam satu hari ada 95 ton gas elpiji. Dari 95 ton gas elpiji yang disitribusikan, sekitar 45 ton per harinya. Sehingga, masih ada stok 50 ton,” jelas Kapolres Situbondo.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Untuk mencegah atau mengantisipasi kelangkaan LPG 3 kilogram pada Bulan Puasa hingga lebaran 2022, kata Kapolres Situbondo, pihaknya akan terus berkoordinasi dan melakukan pemantauan dengan SPPBE yang ada di wilayah Kabupaten Situbondo. Termasuk, instansi terkait dan pihak pertamina. Sehingga, kebutuhan masyarakat mengenai LPG dapat tercukupi.

“Dengan komunikasi dan koordinasi ke pihak SPPBE dan pihak-pihak terkait lainnya, maka kami yakin kebutuhan gas LPG untuk masyarakat hingga Lebaran, akan aman,” ujarnya. (her/sit)

Saat Sidak di SPBU Panarukan, AKBP Andi, langsung ditemui oleh pengawas SPBU Panarukan, Suherman. Dirinya menjelaskan, untuk pasokan solar yang dikirim Pertamina mengalami keterlambatan. Sehingga, SPBU Panarukan kehabisan stok.

“SPBU Panarukan melayani dua konsumen. Yakni konsumen masyarakat umum dan nelayan. Jika, kita full melayani untuk umum, maka nelayan yang biasa beli solar di SPBU Panarukan, tidak akan bisa bekerja,” kata Herman.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sementara itu, Kapolres Situbondo, AKBP Andi Sinjaya, mengatakan Sidak ke SPBU ini dilaksanakan berdasarkan permohonan dan keluhan masyarakat serta monitoring anggota Polres Situbondo ke SPBU di seluruh Kabupaten Situbondo. “Kami melihat dari beberapa hari ini terjadi kekosongan solar di beberapa SPBU di wilayah kabupaten Situbondo,” jelas Kapolres Situbondo.

Oleh karena itu, Polres Situbondo bersama Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo melaksanakan Sidak. “Menurut keterangan yang disampaikan pengawas SPBU Panarukan, kelangkaan BBM jenis solar tersebut karena ada keterlambatan droping dari Pertamina,” jelas Kapolres Situbondo.

Untuk mengantisipasi antrian panjang di SPBU yang stok solarnya masih ada, pihaknya menurunkan anggota agar tidak terjadi kemacetan. “Kami mengimbau kepada pihak SPBU agar dalam pendistribusiannya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ditentukan pemerintah,” jelas Kapolres.

AKBP Andi Sinjaya menjelaskan, bahwa sistem pengawasan yang dilakukan pihak Pertamina terhadap SPBU cukup ketat dan menggunakan sistem digitalisasi. “Dengan adanya pengawasan secara ketat yang dilakukan Pertamina menggunakan sistem digitalisasi, maka pendistribusian SPBU bisa dipantau dengan cermat,” ujar Kapolres Situbondo. (her/gie)

Hal tersebut, disampaikan Kepala Diskoperindag Situbondo, Nugroho, kepada awak media seusai memimpin acara rapat diruang kerjanya bersama perwakilan pedagang CFD, Jumat (18/03/2022). Disampaikannya, saat ini pihaknya bersinergi bersama TNI – Polri, Dinas Perhubungan, DLH, Satpol PP dan petugas Satgas Covid-19, melaksanakan rapat koordinasi membahas tentang persiapan percobaan pembukaan CFD, yang rencananya dimulai pada 20 Maret mendatang.

Sebab, tambahnya, saat ini Kabupaten Situbondo memasuki Level 2. Untuk kedepannya, CFD akan dibuka lagi setiap Minggu, karena menjadi harapan para UMKM yang ada di Kabupaten Situbondo.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Pedagang CFD harus mematuhi aturan dan persyaratan yang telah kita tentukan. Yakni, pedagang harus sudah tervaksin, tetap mematuhi Prokes dan mengikuti aturan-aturan yang lain. Karena, saat ini kondisinya masih pandemi. Jadi, CFD yang kita lakukan adalah CFD new normal,” terangnya.

Berdasar dari data yang ada di Diskoperindag, sambungnya, ada sebanyak 230 pedagang di CFD. Namun, tidak serta merta mereka akan berjualan semua. Oleh karenanya, Diskoperindag memanggil perwakilan paguyuban pedagang CFD, untuk disampaikan kepada teman-temannya sesama pedagang di CFD,” terangnya.

Lebih lanjut Nugroho mengatakan, bahwa pihak Dinkes akan membuka gerai vaksinasi dan pelayanan kesehatan. Jadi, para pedagang dan pengunjung bisa vaksin di CFD.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo, Tulus Priatmaji, mengatakan uji coba CFD akan dilaksanakan Minggu (20/03/2022) atau di tanggal 27 Maret. Sehingga, ada dua kesempatan untuk pedagang CFD, bisa berjualan kembali sebelum bulan Ramadhan.

Ditambahkannya, Dishub mendukung kegiatan CFD New Normal, dengan menutup area sepanjang Jalan PB Sudirman. Dari Pos 09 Alun-alun Kota sampai persimpangan Sarworini. Namun, untuk area pedagang dari depan Kantor Pegadaian sampai di Depan Kantor Kominfo. “CFD New Normal ini dimulai jam 05.00 sampai jam 09.00. Jadi, arus lalu lintas dialihkan sementara ke Jalan Wijaya Kusama,” paparnya. (her/sit)

Merespon hal itu, Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Situbondo, bersama petugas gabungan langsung turun ke pasar tradisional yang lokasinya berada di jalan menuju Pelabuhan Jangkar. Sejak sekitar pukul 06.00, petugas melakukan penertiban pada Sabtu (05/02/2022) tadi.

Kabid Perdagangan Diskoperindag Situbondo, Ruben Pakilaran, mengatakan bahwa tujuan penertiban supaya tempat jualan pedagang bisa teratur dan rapi. Sehingga, tidak mengganggu jalur arus lalu lintas yang mengarah ke Pelabuhan Jangkar, ketika pengguna jalan melintas di depan area pasar.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Pedagang yang ditertibkan, adalah pedagang yang berjualan di bahu jalan atau di luar area pasar. Karena, pedagang tersebut tidak memiliki lapak dagangan di dalam pasar yang sudah terisi penuh.

“Sebelum adanya penertiban, kemarin tempat parkir kendaraan tampak semrawut (berantakan) dan sekarang sudah tertata rapi. Kedepannya, akan tetap diawasi oleh pengelola pasar dan petugas Satpol PP yang ada di Kecamatan Asembagus,” ungkapnya.

Lebih lanjut Ruben Pakilaran menambahkan, sudah ada kesepakatan antara pengelola pasar dengan para pedagang dadakan yang menjual dagangannya, agar memakai meja. Sehingga, meja-meja dagangan tersebut dimasukkan ke dalam area pasar agar tidak mengganggu arus lalu lintas di Jalan Raya Pelabuhan Jangkar. (her/sit)