“Karena moratorium, kami stop dahulu untuk perizinan baru dan penambahan KSP di wilayah Kota Batu,” terang Parkidi, Senin (20/02/2023) siang.

Untuk jumlah KSP yang ada di Kota Batu, tambahnya, sekarang berjumlah 225 KSP. Dari jumlah yang disebut itu, ada 119 KSP yang sudah berizin. Artinya, KSP yang berizin itu setiap tahun melakukan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan keberadaan kantor sudah jelas diketahui.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

“Dari jumlah 225 KSP yang ada, 119 KSP yang sudah izin. Sisanya yang tidak izin itu, karena masih ikut Kabupaten Malang juga tidak pernah melaksanakan laporan tahunan ke Diskumdag,” jelas Parkidi.

Oleh sebab itu, ditegaskan Parkidi, dengan keberadaan 225 KSP yang ada. Karena, moratorium maka dihentikan perijinan KSP yang baru. “Karena posisi sekarang moratorium sehingga diperpanjang lagi tidak bisa. Untuk KSP tidak boleh mengurus yang baru. Tidak boleh ada tambahan lagi. Cukup 225 KSP,” tegasnya.

Diperoleh informasi, moratorium izin usaha ini melanjutkan kebijakan yang sudah dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) yaitu Surat Edaran No.11/2022 tentang Moratorium Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Jangka waktu kebijakan moratorium, ini berlaku sejak dikeluarkan pada 17 November 2022 dan kembali memperpanjang moratorium perizinan KSP hingga April 2023. Dalam surat edaran itu, dijelaskan bahwa moratorium dilakukan lantaran peranan koperasi yang awalnya bertujuan baik banyak disalahgunakan oleh oknum koperasi, terutama yang memiliki usaha simpan pinjam. (put/sit)

Dikatakan Kepala Diskumdag Kota Batu, Eko Suhartono, beberapa hari ini dinasnya sedang melakukan pengecekan keberadaan Migor di sejumlah gudang yang ada di Kota Batu. “Yang jelas, beberapa hari ini atas perintah Sekda dan wali kota, untuk mengecek gudang-gudang terutama minyak curah. Dan, kemarin stok masih ada dan aman,” terang Eko, saat ditemui dalam Operasi Pasar di Halaman Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Kamis (02/02/2023) tadi.

Mengenai teknik pengecekan yang dilakukan, ujar Eko, yakni turun bersama tim ke desa-desa guna melihat langsung bagaimana kondisi titik-titik distribusi minyak. Dan, untuk sementara ini disimpulkannya belum ada yang menjadi keresahan.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

“Kemarin saya lihat di gudang dan di tangkinya tersedia 600 liter. Itu artinya, masih terpenuhi dan saya tanya ke mereka, pada prinsipnya belum ada masalah khusus tentang distribusi minyak,” ujarnya.

Soal penggunaan minyak curah di Kota Batu, ujar Eko, berbeda dengan daerah lain. Karenanya, dipastikan sampai beberapa hari akan aman.

Soal fluktuasi kenaikan harga, tambah Eko, setiap hari Diskumdag membuat laporan. Di sisi lain, juga selalu koordinasi dengan pihak Bulog terkait keberadaan jenis sembako lain.

“Di Batu masih aman dan kelangkaan juga belum. Oleh karena itu, kami selalu komunikasi dengan Bulog,” imbuhnya. (put/sit)

Kepala Diskumdag Kota Batu, Eko Suhartono mengatakan bahwa relokasi ditargetkan bulan Agustus. Saat ini pihaknya mulai menyiapkan segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan pedagang.

“Dari temen-teman PKL Pasar Pagi setuju relokasi di sebelah Selatan Stadion Brantas. Hari ini (kemarin.red) kami cek kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Begitu juga dengan masukan temen-teman PKL,” ujar Eko kepada memontum.com saat survey kemarin.

Ia menerangkan relokasi pedagang bakal berlangsung secara bertahap. Pertama adalah PKL Pasar Pagi sejumlah 1.097 pedagang. Kemudian dilanjut Himpunan Paguyuban Pedagang Pasar Unit I dan Pasar Buah.

“Keseluruhan yang di relokasi sekitar 3200 pedagang nanti di sekitaran stadion. Untuk pasar buah akan direlokasi ke pasar sayur,” terangnya.

Dengan adanya relokasi, ia menjelaskan bahwa luas lincak atau lapak dagangan akan mengecil. Rata semua berukuran 1,5×1 meter. Ini agar seluruh pedagang bisa direlokasi seluruhnya.

Sesuai hasil vcon 14 Juli dengan Kementerian PUPR tahun 2020 ini Pasar Besar Kota Batu bakal diratakan dan pedagang sudah direlokasi seluruhnya. Sesuai permintaan pusat. Kemudian pembangunan dilakukan tahun 2021.

Mengacu pada Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di wilayah Jawa Timur. Anggaran yang bakal dikucurkan oleh pemerintah pusat senilai Rp 200 miliar. Sedangkan untuk dana relokasi, sudah masuk dalam PAK tahun ini.

Sementara itu, Ketua PKL Pasar Pagi, Rubianto menyampaikan bahwa pada dasarnya mereka (para PKL) setuju untuk relokasi. Namun pihaknya masih menunggu kelengkapan fasum.

“Kami dasarnya setuju relokasi dan siap kapanpun. Namun masih menunggu fasum seperti kamar mandi portable, penerangan, dan beberapa sisi jalan yang perlu di rabat,” terangnya.

Ia mengakui, relokasi Pasar Besar rawan terjadi konflik horizontal. Supaya tidak terjadi konflik pihaknya akan ikut kebijakan pemerintah. (bir/yan)

Rapat dipimpin Wakil Ketua II Heli Suyanto. Agenda rapat kali ini merupakan tindak lanjut dari keluhan masyarakat atas maraknya praktik rentenir yang berkedok koperasi simpan pinjam (KSP), dimana banyak menjamurnya koperasi di Kota Batu yang dalam praktiknya jauh dari azas koperasi Indonesia.

Dari hasil dengar pendapat tersebut diketahui bahwa setelah monitoring yang dilakukan Diskoumdag banyak sekali KSP yang menyalahi aturan perkoperasian, mulai dari RAT yang tidak dilaksanakan, perekrutan anggota, pengangkatan karyawan, manager sampai pembagian SHU. Untuk itu Ormas PP yang mengawal aduan masyarakat tentang adanya rentenir berkedok koperasi meminta Diskoumdag segera memproses pelanggaran yang terjadi mulai sanksi administrasi sampai pencabutan ijinnya. Hal ini seperti disampaikan H. Endro Wahyu Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Batu

“ Kami harap pihak dinas maupun dewan perwakilan rakyat bisa sinergi dan tegas membrantas rentenir berkedok koperasi. Karena selama ini sudah banyak masyarakat kita yang sudah menjadi korban. Terlebih, bunga yang mereka terapkan diluar kewajaran dan menyalahi azas dan tujuan adanya koperasi itu sendiri,” Abah Endro begitu biasa disapa.

Dia juga menyampaikan, diantara KSP yang ada di Kota Batu, bahkan sudah ada yang bertindak diluar kewajaran dengan bertindak arogan, dan sewenang -wenang dengan serta merta melakukan lelang jaminan tanpa melalui prosedur yang ada, seperti yang terjadi pada koperasi Delta Pratama.

“ Terlepas dari peristiwa itu, kami berharap Diskoumdag untuk membentuk Satgas khusus guna mengawasi maupun monitoring KSP-KSP di Kota Batu yang melakukan pelanggaran, karena dimasyarakat masih banyak ditemui praktik -praktik rentenir, baik dipasar, maupun dilingkungan masyarakat lainnya, ” tegasnya.

Sementara, Eko Suhartono kepala Diskumdag Kota Batu menjelaskan bahwa, pihaknya sangat berterima kasih banyak atas perannya Pemuda Pancasila Kota Batu. Seiring aksi yang dilakukan PP, pihaknya sudah melakukan upaya yang terbaik, seperti melakukan monitoring terhadap semua KSP yang ada di wilayah Kota Batu, serta melakukan pembinaan.

“Hasilnya, masih banyak KSP-KSP yang belum menjalankan AD-ART, dan Visi Misinya. Belum ada penetapan calon anggota menjadi anggota. Ada KSP yang belum membagikan SHU (sisa hasil usaha). Juga didapati calon anggota domisilinya diluar Kota Batu. Seiring hal ini kami sudah membuat draft pembentukan Satgas Khusus. Namun kami masih terkendala aturan yakni melalui Perda (peraturan daerah). Oleh karenanya kami tidak menunggu Perda, karena bisa kelamaan. Kami akan mengajukan Perwali (Peraturan Wali Kota), dan secepatnya akan kami upayakan,” ujar Eko.

Eko juga menyampaikan, Diskoumdag memiliki tahapan untuk mengatasi koperasi yang nakal yakni, dilakukan pembinaan, diberikan sanksi administrasi, hingga nantinya ada tindakan tegas, apabila sudah terbukti pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan. Intinya, Lanjut Eko, pihaknya menerima semua saran maupun kritikan untuk mendapatkan solusi yang terbaik.

“Yang jelas Satgas itu harus segera dibentuk. Dan kami sebenarnya sudah mengajukan, tinggal dibagian hukum karena harus ada landasan hukumnya, Yang kedua, kami akan konsultasi ke tenaga ahli sehingga langkah dan tindakannya tepat, aturan dan prosedur kaitannya dengan hal-hal menyangkut pelanggaran yang dilakukan koperasi, terutama simpan pinjam akan kami sesuaikan,” lanjut Eko.

Dari hasil pertemuan tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kota Batu Heli Suyanto akhirnya mengambil kesimpulan yang harus dilakukan diantaranya, Diskumdag Kota Batu harus segera menginventarisir pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan KSP. Setelah itu, baru ada pemberian sanksi sesuai pelanggaran yang telah dilakukan.

“Selain perlu adanya pembinaan untuk KSP agar bisa berjalan sesuai azas koperasi, dan tidak terulang kembali peristiwa serupa. Maka, perlu kepastian kapan secepatnya landasan hukum Satgas tersebut dibuat. Kami, dari DPRD siap memberikan bantuan maupun mengawal secara langsung agar proses yang dibutuhkan segera terselesaikan,” pungkasnya. (bir/yan)