Langkah ini, dirasa sangat kontekstual dengan kondisi Jember saat ini. Karena meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, Gus Fawait tidak mau menutup mata terhadap realita, bahwa masih ada rakyatnya yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem, terutama mereka yang tinggal di tepian hutan dan perkebunan.

Bagi Bupati Fawait, Jember adalah kabupaten yang kaya akan lahan, namun kekayaan itu harus dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan. Karenanya, dalam orasi yang penuh semangat itu, Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, membedah potensi besar yang selama ini mungkin ‘tertidur’.

Jember sendiri, memiliki sekitar 36 hingga 38 ribu hektare lahan hutan sosial. Luasan itu, setara dengan puluhan ribu harapan bagi masyarakat yang masuk dalam desil 1 atau kelompok ekonomi terbawah.

“Bayangkan, jika lahan ini dikelola oleh masyarakat miskin kita berbasis data DTKS. Mereka tidak lagi menjadi penonton di tanah sendiri, tapi menjadi pelaku ekonomi yang produktif,” kata Gus Fawait, dalam diskusi bersama pakar.

Baca juga :

Diskusi ini, menjadi sangat aktual karena menyentuh isu keadilan agraria dan pemberdayaan ekonomi secara bersamaan. Gus Fawait melihat, bahwa PTPN dan Perhutani bukan sekadar korporasi negara, melainkan mitra strategis yang memiliki kunci untuk membuka pintu kesejahteraan bagi 90 ribu kepala keluarga (KK) di Jember yang masih berstatus miskin ekstrem.

Langkah konkretnya, adalah pemanfaatan lahan tidur. Gus Fawait ingin, lahan-lahan yang belum optimal dikelola oleh PTPN, diubah menjadi lapangan kerja bagi warga lokal. Sehingga, sektor ekonomi informal di desa-desa bisa kembali berdenyut kencang,

Menariknya, Gus Fawait menyampaikan hal ini dengan nada yang rendah hati namun tegas. Dirinya mengakui, bahwa Jember saat ini mencatatkan rekor penurunan angka kemiskinan tercepat di Jawa Timur. Namun, bagi bupati muda ini, prestasi itu hanyalah angka jika belum menyentuh mereka yang paling bawah.

“Keberhasilan yang sudah diraih justru harus menjadi semangat untuk mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem secara lebih terukur,” tegasnya.

Kehadiran tokoh-tokoh penting, seperti dari PTPN 1 Regional 5, Benny Hendricrianto dan Kepala Perum Perhutani Jawa Timur, Wawan Tri Wibowo, memberikan sinyal positif bahwa kolaborasi ini akan segera terealisasi. Bahkan, keterlibatan akademisi seperti Prof Ahmad Zainuri dan pihak BPN, menunjukkan bahwa aspek legalitas dan kajian ilmiah akan menjadi landasan utama program ini.

Masyarakat Jember kini menaruh harapan besar pada sinergi ini, dan berharap hutan serta kebun Jember tidak lagi sekadar menjadi pemandangan hijau, melainkan menjadi sumber kehidupan yang memuliakan warga miskinnya. (rio/gie/adv)

Pengukuhan Bunda PAUD ini, berlangsung di Aula Pondok Pesantren Al-Qodiri Jember, Selasa (27/05/2025) tadi. Sementara turut menyemarakkan acara, juga dikemas diskusi panel pendidikan yang mengusung tema ‘Sinergi Super Team untuk Menumbuhkembangkan Pendidikan Karakter Positif Anak Usia Dini’.

Diskusi panel ini, dibuka langsung oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait, melalui Zoom Meeting. Dalam sambutannya, Gus Fawait menekankan upaya penguatan karakter anak-anak TK di Kabupaten Jember melalui sinergi antara sekolah, orang tua, pemerintah dan masyarakat.

Baca juga :

“Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi fondasi penting dalam menciptakan bibit-bibit unggul. Keberhasilan suatu daerah dilihat dari bagaimana sumber daya manusianya. Dalam hal ini, kami menyadari bahwa keberhasilan pendidikan tidak sebatas hanya di sekolah. Namun juga di keluarga,” ungkap Gus Fawait.

Ke depan, pihaknya akan menggandeng banyak pihak agar pendidikan tidak hanya di sekolah, namun juga di keluarga. “Saya juga ucapkan selamat Hari Ulang Tahun IGTKI PGRI ke-75. Mohon sumbangsih konkret dari IGTKI dan juga organisasi pendidikan lainnya di Kabupaten Jember,” tambahnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel dengan para narasumber, diantaranya Bunda PAUD Kabupaten Jember, Ning Ghyta Eka Puspita, Praktisi Pendidikan PAUD, Kak Rudi dan perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. (kom/rio/gie)

Tim FDS menyasar beberapa titik lokasi yang mengalami kerusakan parah akibat banjir. Antara lain, seperti di Desa Sumber Pinang, ada 13 KK di Kampung Mera’an Timur RT 01/ RW 03, dengan 3 rumah rusak berat. Kemudian di Desa Mlandingan Kulon, ada 10 KK di Kampunh Pesisir RT 01/ RW 02.

Di Desa Selowogo ada 4 KK di Kampung Krajan RT 04/RW 06, dengan kerusakan berat. Di Desa Kendit ada 7 KK di Kampung Taman Sari, RT 01/RW 1. Selanjutnya Desa Paowan ada 6 KK di Kp Ardiwilis, RT 02/RW 02. Kelurahan Dawuhan, 1 unit pompa air di Kampung Parse RT 02/RW 3.

Total donasi yang terkumpul sebelumnya adalah Rp 81.297.000. Dari jumlah tersebut, sisa donasi sebesar Rp 22.000.000 disalurkan pada hari ini oleh Admin FDS, Sabtu (22/02/2025) tadi. Melalui donasi ini, diharapkan dapat membantu para korban banjir untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memulai kembali kehidupan mereka.

Baca juga :

Sejumlah penerima donasi, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kepedulian dan bantuan yang diberikan oleh Tim FDS. “Terima kasih kepada FDS yang sudah peduli dan telah memberikan donasi kepada kami (korban banjir),” ujar salah satu warga Desa Sumber Pinang, Aisah, Sabtu (22/02/2025) tadi.

Admin Grup Forum Diskusi Situbondo, Sugiono, menjelaskan bahwa kegiatan sosial ini adalah wujud nyata dari kepedulian dan solidaritas masyarakat Situbondo terhadap sesama yang sedang mengalami musibah. “Kami berharap, bantuan ini dapat memberikan semangat dan kekuatan bagi para korban banjir untuk bangkit kembali. Ini adalah bentuk kepedulian kami, Forum Diskusi Situbondo, kepada masyarakat yang sedang membutuhkan,” ucap Yon Guntur, panggilan akrab Sugiono.

Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, yang sebelum pelantikannya menginisiasi pengumpulan donasi melalui grup WhatsApp FDS, menyampaikan apresiasi atas aksi solidaritas ini. Mas Rio-sapaan bupati, mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh anggota FDS yang telah berpartisipasi dalam pengumpulan donasi ini. Solidaritas seperti ini sangat penting untuk membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan.

Dengan adanya bantuan ini, ujarnya, diharapkan para korban banjir di Kecamatan Mlandingan dapat segera pulih dan membangun kembali kehidupan mereka. (her/gie)

Selain itu, juga dipaparkan 11 isu prioritas yang telah dianggarkan, seperti penanganan banjir di kawasan Soekarno Hatta melalui APBD Provinsi Jawa Timur 2025. Kemudian, penataan parkir kawasan Kayutangan melalui APBD Kota Malang, penataan Pasar Besar melalui anggaran Kementerian PUPR dan pengelolaan sampah melalui program LSDP yang diharapkan menjadi percontohan nasional.

“Kita mengupayakan pengelolaan sampah lewat program LSDP. Ini bisa kita kawal bersama, baik saya di Kemendagri bersama Pak Wahyu dan Pak Ali. Harapannya, pengelolaan sampah di Kota Malang semakin baik,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Baca juga :

Selain membahas sinkronisasi program, pertemuan tersebut juga menyoroti dua agenda besar pada 2025. Yakni, proses penyusunan RKPD 2026 yang diselaraskan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, serta perayaan Hari Ulang Tahun Kota Malang ke-111 pada 1 April mendatang.

Sementara itu, Wali Kota Malang terpilih periode 2025-2030, Wahyu Hidayat, menyampaikan dukungannya terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan. Wahyu menilai, jika program-program tersebut selaras dengan visi dan misinya sebagai Wali Kota Malang.

“Saya berterima kasih atas inisiasi pertemuan ini. Apa yang dilakukan Pak Iwan sangat relevan dengan isu-isu krusial yang dihadapi Kota Malang, seperti penanganan banjir, penataan pasar dan parkir kawasan Kayutangan,” imbuh Wahyu. (kom/rsy/sit)

Dalam sambutannya, Pj Wali Kota Taufik mengatakan bahwa tingkat AKI, AKB dan stunting yang cukup tinggi, bisa karena kurangnya kesejahteraan ibu dan anak serta faktor lain. Untuk itu, perlu dilakukan perancangan perundangan sebagai upaya mengatasinya.

“Untuk itu, melalui kegiatan perancangan perundangan yang kita lakukan bersama-sama ini, bisa menampung semua aspirasi yang disampaikan. Sehingga, nantinya Perwali ini bisa menjadi petunjuk atau pedoman teknis komplit dalam memberikan edukasi dan layanan yang lebih baik kepada masyarakat,” kata Pj Wali Kota Probolinggo.

Dirinya juga menambahkan, agar dalam merumuskan rancangan perundang-undangan tidak perlu terburu-buru, karena harus melihat kondisi kebijakan nasional. “Diskusi yang efektif dan efisien itu perlu dilanjutkan. Sehingga, menghasilkan Perwali yang bisa benar-benar kita terapkan. Kita harus melihat kondisi kebijakan nasional terutama program Presiden terpilih, yang kemungkinan banyak regulasi keluar di Desember ini, jadi jangan sampai Perwali kita mubadzir karena ada aturan di atasnya yang bertentangan,” imbuhnya.

Baca juga :

Hal serupa juga dikatakan Sekda Ninik, terkait faktor penyebab lainnya yang mempengaruhi AKI, AKB dan stunting di Kota Probolinggo. Untuk itu, diperlukan kerja sama semua pihak dalam merumuskan rancangan perundang-undangan.

“Meskipun SDM dan Sarpras layanan kesehatan sudah bagus, kemudian sosialisasi KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) sudah dilakukan petugas sedemikian rupa, namun faktor pengetahuan dan budaya masyarakat juga mempengaruhi. Untuk itu kita duduk bersama ini, untuk merumuskan Perwali,” jelasnya.

Kepala Dinkes PPKB Probolinggo, Ida, menjelaskan Kota Probolinggo sudah memiliki Perwali No. 36 Tahun 2012 sebagai salah satu upaya preventif dan promotif menekan AKI, AKB, dan Stunting di Kota Probolinggo. “Perwali ini terkait pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dan inisiasi menyusui dini, sebagai upaya edukasi dan pencegahan yang sudah lama kita lakukan. Tentunya dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan terkait layanan kesehatan. Untuk itu kita melihat perlu adanya penyusunan regulasi baru lagi guna menekan penurunan AKI, AKB dan stunting di Kota Probolinggo. Dimana sebagai pelaksana langsung tentunya ini perlu kita ikat tidak hanya pada saat kasusnya booming saja,” katanya.

Kegiatan yang baru pertama digelar ini, dibagi dalam dua sesi. Pelaksanaan sendiri juga turut dihadiri Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Asisten Administrasi Pemerintahan, Kepala OPD terkait, Direktur RSUD Ar Rozy, perwakilan RSUD dr Mohamad Saleh, Kepala Puskesmas, perwakilan BPS, camat dan lurah se-Kota Probolinggo. (kom/pro/gie)

Mengusung tema ‘Menjadi Pengguna Media Sosial yang Bijak, Kreatif dan Inovatif’, diskusi luring (offline) untuk segmen pendidikan yang akan diikuti siswa dan santri serta pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton itu, rencananya menghadirkan tiga nara sumber. Mereka adalah Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung, Mei Santi, Direktur Mitra Ilmu, Khotibul Umam dan Ketua PB PMII, Shofiyulloh Cokro.

”Diskusi ini dapat diikuti secara gratis dengan cara mengisi link registrasi peserta di https://s.id/pendaftaranbanyuwangi0910. Selain mendapat e-sertifikat, panitia juga menyediakan voucher e-wallet senilai Rp 2 juta untuk 20 peserta yang mengajukan pertanyaan terbaik selama diskusi,” tulis Kemenkominfo dalam rilis, Selasa (08/10/2024) tadi.

Terkait tema webinar, Kemenkominfo menjelaskan, menjadi pengguna media sosial yang bijak, kreatif dan inovatif artinya mampu bijak dalam berkomunikasi dengan cara menjaga etika dan sopan santun, serta respek kepada orang lain. ”Hindari kata-kata kasar,apalagi yang mengandung unsur SARA,” tegas Kemenkominfo dalam rilis.

Selain itu, sambung Kemenkominfo, pengguna hendaknya juga mampu selektif dalam menyebarkan informasi, tidak menyebarkan rahasia pribadi ke ranah publik dan memastikan data pribadi aman. ”Bijak dalam mengatur waktu online: tetapkan waktu tertentu untuk menggunakan media sosial dan patuhi batasan tersebut. Hindari menggulir media sosial sebelum tidur atau segera setelah bangun tidur,” imbuh Kemenkominfo.

Baca juga :

Kemenkominfo menambahkan, media sosial hendaknya dimanfaatkan untuk membuat karya inovatif. ”Media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan karya konten yang bermanfaat dan menginspirasi orang lain,” paparnya.

Untuk diketahui, diskusi luring seperti digelar di Kabupaten Probolinggo ini merupakan bagian dari program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) yang dihelat Kemenkominfo sejak 2017. GNLD digelar sebagai salah satu upaya untuk mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan hingga kelompok masyarakat menuju Indonesia yang #MakinCakapDigital.

Sampai dengan akhir 2023, program peningkatan #literasidigitalkominfo tercatat telah diikuti sebanyak 24,6 juta orang. ”Kegiatan ini diharapkan mampu menaikkan tingkat literasi digital 50 juta masyarakat Indonesia hingga akhir 2024,” tambah Kemenkominfo.

Kecakapan digital menjadi penting, karena menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pengguna internet di Indonesia pada 2024 telah mencapai 221,5 juta jiwa dari total populasi 278,7 juta jiwa penduduk Indonesia.

Survei APJII juga menyebut, tingkat penetrasi internet Indonesia pada 2024 menyentuh angka 79,5 persen. Ada peningkatan 1,4 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tercatat, pada 2018, penetrasi internet Indonesia berada di angka 64,8 persen. ”Kemudian naik secara berurutan menjadi 73,7 persen pada 2020, 77,01 persen pada 2022, dan 78,19 persen pada 2023,” urai Kemenkominfo.

Informasi lebih lanjut mengenai literasi digital dan info kegiatan yang terkait dapat diakses melalui website info.literasidigital.id, media sosial Instagram @literasidigitalkominfo, Facebook Page, dan Kanal YouTube Literasi Digital Kominfo. (hms/sit)

Penyanyi remaja asal Banyuwangi Damar Adji, Andin Mayora dan pasangan duet Fida AP & David Chandra, itu sengaja dihadirkan untuk memeriahkan acara diskusi literasi digital untuk segmen pendidikan, yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur. Mengusung tema ‘Berselancar di Dunia Digital dengan Aman’, festival yang diawali dengan diskusi luring (offline) dengan peserta para siswa dan tenaga kependidikan dari SMA Negeri Balung-Jember, itu rencananya akan dibagi dua sesi dengan menghadirkan enam nara sumber.

Mereka adalah Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung, Mei Santi, Direktur Utama PT Mahakarya Samudera Agung Muhajir Sulthonul Aziz, dosen Universitas Dr Soetomo Surabaya Meithiana Indrasari.

Lalu sesi ke dua, diisi oleh dosen sekaligus digital enthusiast, M Adhi Prasnowo, dosen Universitas Negeri Surabaya, Eko Pamuji, dosen Teknik Geomatika Universitas Dr Soetomo Surabaya, Yunus Susilo dan Dani Ari Setiawan selaku moderator.

”Festival ini juga dapat diikuti gratis dengan cara mengisi link registrasi peserta di https://s.id/pendaftaranfestivaljember0808. Selain mendapat e-sertifikat, panitia juga menyediakan voucher e-wallet senilai Rp 2 juta, untuk 20 peserta yang mengajukan pertanyaan terbaik selama diskusi,” tulis Kemenkominfo dalam rilisnya, Rabu (07/08/2024) tadi.

Terkait tema diskusi, Kemenkominfo menjelaskan bahwa berselancar di internet telah memberikan dampak besar pada berbagai aspek di masyarakat. Internet telah merevolusi cara berkomunikasi, mendidik, berdagang, bahkan menikmati hiburan maupun berinteraksi satu sama lain.

”Platform media sosial, e-mail, pesan instan, dan konferensi video telah mempermudah individu untuk terhubung dengan teman, keluarga dan kolega di seluruh dunia,” jelas Kemenkominfo dalam rilis.

Baca juga :

Berselancar di dunia digital dengan aman, lanjut Kemenkominfo, berarti menjelajahi internet dan terlibat dengan konten online sambil meminimalkan risiko terhadap keamanan, privasi dan kesejahteraan pribadi. “Banyak faktor yang perlu menjadi panduan untuk menjelajahi internet dengan aman. Misalnya di media sosial, pengguna perlu membuat kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun online Anda,” imbuh Kemenkominfo.

Festival literasi digital dimaksudkan untuk mengedukasi pelajar ihwal berselancar di dunia digital dengan aman. Tujuannya, pelajar dapat menjelajahi dunia digital dengan aman, maupun pemberdayaan individu dalam menavigasi internet dan teknologi digital.

“Agar pelajar dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terlindungi, di mana individu dapat memanfaatkan teknologi sekaligus meminimalkan risiko dan kerentanan,” papar Kemenkominfo

Untuk diketahui, diskusi luring di tengah festival seperti digelar di Kabupaten Jember, ini merupakan bagian dari program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) yang dihelat Kemenkominfo sejak 2017. GNLD digelar sebagai salah satu upaya untuk mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan hingga kelompok masyarakat menuju Indonesia yang #MakinCakapDigital.

Sampai dengan akhir 2023, program peningkatan #literasidigitalkominfo tercatat telah diikuti sebanyak 24,6 juta orang. ”Kegiatan ini diharapkan mampu menaikkan tingkat literasi digital 50 juta masyarakat Indonesia hingga akhir 2024,” tambah Kemenkominfo.

Kecakapan digital menjadi penting, karena menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia pada 2024 telah mencapai 221,5 juta jiwa dari total populasi 278,7 juta jiwa penduduk Indonesia.

Survei APJII juga menyebut, tingkat penetrasi internet Indonesia pada 2024 menyentuh angka 79,5 persen. Ada peningkatan 1,4 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tercatat, pada 2018, penetrasi internet Indonesia berada di angka 64,8 persen.

”Kemudian naik secara berurutan menjadi 73,7 persen pada 2020, 77,01 persen pada 2022, dan 78,19 persen pada 2023,” urai Kemenkominfo.

Informasi lebih lanjut mengenai literasi digital dan info kegiatan yang terkait dapat diakses melalui website info.literasidigital.id, media sosial Instagram @literasidigitalkominfo, Facebook Page, dan Kanal YouTube Literasi Digital Kominfo. (hms/sit)

Kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkot Kediri, Mandung Sulaksono, itu dilakukan guna menyamakan persepsi tentang gender dan isu gender di Kota Kediri serta membahas konsep PUG, prasyarat dan penyelenggaraan PUG dalam pembangunan versi revitalisasi. Termasuk, menjadi salah satu upaya peningkatan komitmen dan peran Pokja PUG di internal Pemkot Kediri.

Dalam sambutannya, Mandung mengatakan bahwa kegiatan revitalisasi PUG bagi kelompok kerja PUG Kota Kediri ini bertujuan untuk mereview kembali kegiatan ataupun program OPD yang selama dilaksanakan di internal Pemkot Kediri. Itu karena, setiap dua tahun sekali, Kementerian PPA juga mengadakan penilaian PUG di tingkat kota dan kabupaten se-Indonesia.

Di tahun 2023 kemarin, lanjutnya, Pemkot Kediri berhasil meraih Tingkat Nindya setelah bertahan 4 tahun di Tingkat Madya pada penilaian PUG. “Alhamdulillah, di tahun kemarin kita bisa memperoleh Tingkat Nindya. Targetnya di tahun 2025 nanti, naik ke Tingkat Utama,” katanya.

Mandung juga mengatakan, agar kepada OPD yang hadir untuk dapat kembali membuka kegiatan dan program yang telah dilaksanakan dan dapat merencanakan kegiatan dan program dengan PUG di setiap OPD. “Marilah kita menyempurnakan kekurangan-kekurangan di penilaian PUG pada tahun 2023 lalu, dengan kegiatan di wilayah panjengan masing-masing. Insyaallah dengan komitmen bersama, kekompakan, kebersamaan dan perjuangan kita, Kota Kediri akan menjadi lebih baik,” paparnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala DP3AP2KB, Arief Cholisudin melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Estu Weningsari, mengatakan bahwa kegiatan yang digelar ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan capaian pada penilaian PUG di tahun 2025 mendatang. Dengan mengumpulkan 33 OPD, 3 kecamatan dan 46 kelurahan yang merupakan Pokja PUG, diharapkan dapat berkolaborasi bersama-sama untuk mewujudkan kota yang mengutamakan pengarus utamaan gender, terutama perempuan dan pemberdayaan perempuan.

“Melalui kegiatan ini, kita kuatkan Pokja-pokjanya dahulu. Kalau semua Pokja sudah paham dan mengerti dengan tugas-tugasnya, insyaallah saat ada penilaian atau verifikasi lapang kita bisa bersinergi dan target kita bisa terpenuhi. Sehingga, Kota Kediri yang berpihak pada gender bisa terwujud,” ujarnya.

Selain kegiatan ini, lanjutnya, untuk mewujudkan target tersebut, pihaknya juga akan meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Salah satunya, yaitu adalah program pemberdayaan perempuan kepala keluarga (Peka).

Estu menjelaskan, bahwa perempuan kepala keluarga ini tidak hanya janda. Tetapi juga perempuan yang suaminya tidak bisa bekerja dan termasuk juga anak perempuan sebagai tulang punggung keluarga. “Dari survey yang kita lakukan di Kota Kediri terkait Peka ini, ada sekitar 12 ribu perempuan kepala keluarga di Kota Kediri,” terangnya.

Dirinya juga menambahkan, bahwa perempuan-perempuan yang telah terdaftar dalam data Peka, nantinya akan diperdayakan oleh Pemkot Kediri dan diberikan bantuan sesuai kebutuhan. Seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha ataupun bantuan sosial. “Sudah tugas kita untuk memberdayakan perempuan-perempuan ini untuk bisa menjadi perempuan yang tangguh,” tambahnya.

Dirinya berharap dengan adanya PUG, maka perempuan di Kota Kediri tidak merasa dikesampingkan. Tetapi ada dukungan dari Pemerintah Kota Kediri lewat program-program OPD. “Jika dari Pemkot Kediri bisa memfasilitasi dan mendukung, insyaallah perempuan-perempuan di Kota Kediri bisa berdaya,” terangnya. (kom/pan/sit)

Materi yang disampaikan pada diskusi tersebut, yakni tantangan dan harapan pembangunan Bandar Udara Internasional Dhaha Kediri. Diskusi ini, bertempat di SMAN 5 Taruna Brawijaya Kediri.

“Manfaat adanya bandara ini, sangat banyak. Yakni, memudahkan aksesibilitas masuk Kota Kediri, membuka banyak lapangan pekerjaan serta perekonomian masyarakat juga akan tumbuh. Selain itu, potensi pun juga sangat besar. Kita berharap, tamu-tamu yang datang itu turun dan paling tidak menginap semalam hingga dua malam di Kota Kediri. Makanya, kita harus siapkan kota kita yang ramah untuk segala usia. Baik Lansia, anak-anak dan semuanya,” kata Pj Wali Kota Kediri.

Pj Wali Kota Zanariah juga menjelaskan bahwa persiapan yang dilakukan oleh Kota Kediri dengan menyediakan berbagai pelatihan. Salah satunya, pelatihan kebandarudaraan, pemberian bantuan modal bagi para UMKM Kota Kediri dan bantuan untuk sertifikasi halal produk UMKM. Selain itu, juga dilakukan kurasi agar kualitas terjaga dan masyarakat yang akan membeli tidak ragu.

“Saya minta, kalau kuliner harus ada uji klinisnya agar orang yang mau membeli, itu tidak takut atas kebersihan dan kesehatan produk tersebut,” imbuhnya.

Baca juga :

Selain kuliner, sarana prasarana juga harus mendukung untuk bisa menangkap peluang dari dibangunnya bandara tersebut. Seperti perbaikan jalanan dan trotoar di Kota Kediri. Kemudian, kecepatan kendaraan di dalam kota hanya boleh 40 km perjam sehingga aman untuk para pesepeda.

“Jalur sepeda, pun juga akan diperjelas. Tempat sampah, juga sudah diupayakan oleh Pemerintah Kota Kediri dan disediakan berjarak agar memudahkan untuk membuang sampah,” tambahnya.

Pj Wali Kota Zanariah juga berpesan, untuk anak muda juga harus menguatkan kemampuan hard skill dan soft skill baik untuk persiapan bekerja maupun berwirausaha. “Sejak muda, anak-anak harus bisa memanfaatkan waktunya untuk mengenali diri sendiri, mengasah keterampilan, mengikuti komunitas, kursus keterampilan, mengumpulkan berbagai pengalaman, perbanyak relasi serta yang tidak boleh lupa tetap belajar dan berdoa,” urainya.

Turut hadir dalam diskusi panel kewirausahaan itu, yakni General Manager Angkasa Pura 1, I Nyoman Noer Rohim, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri, Adi Prayitno, Kepala Bappeda Kabupaten Kediri, Mohammad Solehudin, Kepala SMAN 5 Taruna Brawijaya, Eko Agus Suwandi, perwakilan Kadin Kota Kediri, Setyohadi, Ketua Kadin Kabupaten Kediri, David Tompo Wahyudi, perwakilan PT Gudang Garam, Tbk, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Anang Kurniawan, serta Kepala Sekolah SMA se-Kota Kediri. (kom/pan/gie)