Kasi Penempatan dan Perlindungan Kerja Luar Negeri Disnaker Kabupaten Blitar, Jarun mengatakan, data jumlah PMI hingga 5 September 2019 mencapai 3.179 orang. Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya, dimana tahun 2018 pada periode yang sama hanya 2018 3.059 orang.

“Peningkatan sekitar 120 orang. Kalau jumlah keseluruhan selama tahun 2018 lalu ada 3.552 orang. Dari jumlah PMI rata-rata masih banyak yang bekerja di tenaga informal seperti ibu rumah tangga dan lain-lain,” kata Jarun, Kamis (05/09/2019).

Lebih lanjut Jarun menjelaskan, tujuan PMI asal Kabupaten Blitar mayoritas ke Hongkong, kemudian Taiwan, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sementara untuk PMI yang berangkat kebanyakan dari Kecamatan Ponggok dan Gandusari. Diprediksi jumlah PMI asap Kabupaten Blitar selama tahun 2019 ini akan bertambah.

“Meski banyak PMI, kita pastikan yang ilegal tidak ada. Karena kita sudah melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui pendataan di aplikasi. Selain itu, PMI juga harus minta rekom ke Dinas jika mau berangkat. Jadi jika tidak ada rekom pastinya Pemerintah Desa juga tidak memberikan rekom,” jelasnya.

Jarun menambahkan, ada beberapa penyebab peningkatan jumlah PMI. Diantaranya banyak job order dari PT, dimana dulu kuota didaerah dibatasi, tetapi sekarang PT bisa merekrut dari daerah mana saja sepanjang job masih ada. Karena kuota yang menentukan Provinsi.

“Minimnya lapangan kerja juga berpengaruh. Apalagi di Kabupaten Blitar sektor pertanian kurang diminati,” pungkasnya. (jar/yan)

Kabid Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dunas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Blitar, Farida Lumazah mengatakan, usulan UMK tahun 2018 ini, mengacu pada PP nomor 78 tahun 2015 yang mana di dalamnya sudah diatur rumus kenaikannya, yaitu UMK yang sudah berjalan tahun ini ditambah dengan perkalian UMK tahun berjalan kali tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Farida, dalam sidang dewan pengupahan sudah ditetapkan UMK tahun 2018 sebesar Rp 1.653.384 atau naik sekitar Rp 132.471 dari UMK tahun 2017 ini sebesar Rp 1.520.912.

“Kewenangan kita adalah mengusulkan, dan yang memutuskan adalah kewenangan Gubernur Jawa Timur. Saat ini baru proses ke Bupati untuk mendapatkan rekomendasi, setelah itu baru kita kirim ke Gubernur,” kata Farida, Kamis (02/10/2017).

Untuk pengumuman UMK, akan dilakukan serentak sekitar 23 November 2017 mendatang. Sebelum diberlakukan UMK per 1 Januari 2018 mendatang, biasanya pengusaha diberi waktu 20 hari sebelum pemberlakuan untuk mengajukan penangguhan belum bisa melakukan UMK.

“Pengusaha yang mau menangguhkan belum bisa menjalankan sesuai UMK akan diberi waktu 20 hari sebelum pemberlakuan,” tandas Farida.

Sektor usaha di Kabupaten Blitar paling banyak perkebunan dan peternakan. Sedangkan sektor industri masih jarang. Pada 2017 ini, tidak ada perusahaan yang mengusulkan penangguhan penerapan UMK.

“Kalau tidak ada yang usul penangguhan berarti penerapannya aman,” imbuh Farida. (jar/yan)