Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Situbondo, Ahmad Junaidi mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat edaran kepada semua perusahaan maupun pertokoan terkait masalah itu.

“Intinya, kami tidak mau ada perusahaan yang tidak memberikan THR kepada karyawannya,” katanya.

Saat ini, Disnaker masih terus memonitoring. Pengawasan yang dilakukan juga dibantu dari Disnaker Provinsi Jatim.

“Pengawas khusus memang dari provinsi. Tetapi kami tetap memonitor karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat,” ujar Junaidi.

Jika nanti ada perusahaan yang diketahui tidak memberikan THR, maka akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Yang pasti, ada sanksi yang akan didapat jika THR tidak diberikan.

“Itu sudah termasuk pelanggaran. Akan tetapi sanksinya ditentukan provinsi,” katanya.

Pantauan Memontum.com. Wabup Situbondo Ir H Yoyok Mulyadi M.Si didampingi oleh Sekretaris Daerah Drs.H.Syaifullah,MM, Wakil Ketua DPRD Situbondo Rudi Afianto, Kementerian Luar Negeri yang diwakili oleh Diah Lestari Asmarani, S.Sos,M.Si (Direktorat perlindungan WNI) dan Kementerian Tenaga Kerja yang diwakili oleh Temi Priyatno Wahyu,S.E,M.Si (Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja).

Selain itu hadir juga Kepala Kantor Imigrasi Jember, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Kepala UPT TKI Jawa Timur, Camat atau yang mewakili dan kepala desa Se-Kabupaten Situbondo.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Drs.H.Ahmad Junaedi,M.Si menyampaikan dalam laporannya bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada jajaran kepala desa dalam hal menyaring pekerja migran Indonesia.

Karena penentu pertama lolos tidaknya ijin bekerja ke luar negeri adalah berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan dari kepala desa (Kades). H Ahmad Junaedi menegaskan, Kedepan pengelolaan tenaga kerja harus melewati dinas tenaga kerja bukan lagi lewat kepala desa. Dan saat ini namanya bukan lagi TKI, namun berganti menjadi Pekerja Migran Indonesia atau PMI.

Disebutkan, bahwa Kabupaten Situbondo merupakan kabupaten kantong TKI atau PMI. Dari jumlah yang terdaftar lebih banyak PMI yang berangkat secara ilegal daripada yang legal melalui Disnaker. Padahal jika terjadi suatu masalah pada PMI ilegal, maka penyelesaiannya menjadi lebih rumit dan merugikan PMI sendiri.

“Karena negara, Kedutaan Besar, Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten secara otomatis akan turun semua untuk menyelesaikan permasalahan itu,” ungkapnya.

Wabup Situbondo H Yoyok Mulyadi dalam sambutannya, mengucapkan terima kasih kepada kepala desa yang telah hadir dalam kesempatan tersebut. Agar kepala desa yang hadir diminta untuk meneruskan wawasan tersebut kepada para kepala desa yang tidak hadir dan calon PMI.

H Yoyok berharap, para kepala desa juga semakin selektif dalam memberikan surat rekomendasi pada warganya. “Ini untuk mengurangi masalah yang mengikuti di belakangnya dan melindungi hak-hak tenaga kerja Indonesia,”terang Wabub Situbondo H Yoyok Mulyadi. (im/nay)