“Dampak pandemi virus Corona di Sidoarjo sudah membuat pelaku usaha kelimpungan. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemkab Sidoarjo ada 16 Perusahaan yang sudah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan merumahkan ribuan karyawannya,” terang Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, M Dhamroni Chudlori, Selasa (15/4/2020).

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, M Dhamroni Chudlori

Politisi PKB yang akrab dipanggil Cak Dham ini memaparkan berdasarkan hasil data koordinasi dengan Disnaker Pemkab Sidoarjo, ada sekitar 7.232 karyawan yang sudah di-PHK. PHK massal ini banyak dilakukan PT Young Tree Industries dengan jumlah 6.230 karyawan dirumahkan. Bahkan akan diberhentikan per tanggal 1 Mei 2020 mendatang.

“Datanya sekarang yang masih dirumahkan ada 1.945 pekerja. Sehingga total dari pekerja yang di PHK atau masih dirumahkan sebesar 9.177 dengan yang ber NIK Sidoarjo sebanyak 5.913 dan 905 pekerja dari luar Sidoarjo,” ungkapnya.

Karena ada ribuan pekerja yang dirumahkan, kata Dhamroni mereka harus menjadi perhatian khusus Gugus Tugas Covid-19 Sidoarjo. Baginya, ribuan karyawan yang di PHK itu bagian dari tanggung jawab yang harus ditanggung Gugus Tugas Covid-19.

“Kami minta bantuan sosial yang disiapkan Pemkab Sidoarjo ini harus dihitung secara seksama agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Kami mendorong Pemkab sidoarjo untuk memasukan data karyawan yang di PHK itu dimasukkan data yang berhak menerima bantuan,” tegas Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Covid-19 DPRD Sidoarjo ini.

Sementara itu Dhamroni juga menghimbau masyarakat Sidoarjo untuk mentaati setiap peraturan pemerintah soal pencegahan Covid-19. Selain itu, Gugus Tugas harus lebih massif dalam mensosialisasikannya ke masyarakat.

“Penanganan ini harus dilakukan bersama-sama untuk memutus rantai penyebaran virus Corona,” tandasnya. Wan/yan

“Yang dijadikan dasar PHK, hanya berdasarkan Surat Peringatan (SP) yang diakumulasi sejak awal tahun 2018. Padahal, SP itu seharusnya sudah berakhir,” terang Kordinator Aksi Sarbumusi, Yudi Setiawan Selasa (11/2/2020). Lebih jauh, Yudi berharap kepada Disnaker Pemkab Sidoarjo objektif dalam menilai permasalahan ini. Tujuannya agar para pekerja yang di PHK ini dapat bekerja kembali.

LURUK – Ratusan massa Sarbumusi meluruk kantor Disnaker dan DPRD Sidoarjo menuntut pembatalan pemecatan 54 anggota di PT APP, Selasa (11/2/2020)

“Kami berharap Disnaker dapat menjembatani para pekerja agar dapat kerja kembali,” pintahnya.

Kepala Disnaker Pemkab Sidoarjo, Fenny Apridawati yang menemui massa buruh menegaskan hari ini pihaknya sudah menjadwalkan untuk mediasi tahap kedua dengan pihak perusahaan. Pihaknya berjanji bakal bekerja secara objektif dalam menilai perkara ini.

“Kami meminta kepada para buruh untuk bersabar dan berdoa agar proses mediasi ini berjalan dengan lancar. Semua keputusan berdasarkan dengan permasalahan berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan mediator. Doakan semua prosesnya lancar. Insyaallah bisa bekerja kembali,” janji mantan Kepala Disperindag Pemkab Sidoarjo ini.

Sementara di DPRD Sidoarjo, seuasai menyampaikan aspirasi di depan gedung dewan, perwakilan massa aksi diperbolehkan masuk ke Ruang Rapat DPRD Sidoarjo. Mereka ditemui Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo beserta anggotanya.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, M Dhamroni Chodlori menegaskan bakal segera menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan dari massa. Selain itu,

politisi PKB ini juga bakal menangani permasalahan ini dengan sebaik mungkin, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kami akan bantu para buruh untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tandasnya. Wan/yan