Kepala SMKN 1 Kendit, Sigit, mengatakan bahwa dalam kegiatan Skansakti Inpex Job Fair Hybrid tahun 2023 melibatkan 22 perusahaan yang menggunakan pendaftaran sistem online, 10 perusahaan menggunakan sistem lamaran jarak jauh (SLJJ) dan tiga diantaranya adalah perusahaan menggunakan sistem pendaftaran secara online. “Jumlah total perusahaan yang terlibat dalam Skansakti Inpex Job Fair Hybrid tahun 2023 ini, ada ebanyak 35 perusahaan,” jelas Sigit.

Lebih lanjut Sigit menerangkan, pembiayaan dalam kegitan Skansakti Inpex Job Fair Hybrid tahun 2023 ini menggunakan dana swadaya murni dari sekolah. “Saya ucapan terima kasih kepada Bupati Situbondo dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo yang telah memberikan tempat. Sehingga, kegiatan Skansakti Inpex Job Fair Hybrid tahun 2023 ini bisa terlaksana dengan baik,” papar Sigit.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sementara itu, Bupati Situbondo, Karna Suswandi, mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMKN 1 Kendit Situbondo. “Semoga apa yang telah dilakukan oleh SMKN 1 Kendit bisa di contoh SMKN-SMKN lain di Kabupaten Situbondo, dalam rangka menyalurkan anak didiknya ke tempat-tempat lowongan pekerjaan yang ada. Sehingga, ke depan upaya pemerintah untuk meminimalisir angka pengangguran terbuka di Kabupaten Situbondo, bisa tercapai dengan baik,” ujarnya.

Bupati yang akrab disapa Bung Karna ini mengatakan, dalam data angka pengangguran terbuka di Kabupaten Situbondo sudah turun dari 3,67 persen menjadi 3,38 persen. “Kita berharap pada tahun 2023 sekarang ini, angka pengangguran terbuka di Kabupaten Situbondo bisa turun lebih maksimal lagi. Alhamdulillah, angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo terus mengalami penurunan yang luar biasa dari 12,63 menjadi 11,78 persen. Dan yang lebih menakjubkan penurunan angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Situbondo mencapai 67 persen,” jelasnya.

Selanjutnya, Bupati Karna berharap agar kegiatan Skansakti Inpex Job Fair Hybrid tahun 2023 bisa berlanjut pada tahun-tahun yang akan datang. “Silahkan SMKN 1 Kendit menggunakan Alun-Alun Situbondo untuk melakukan kegiatan kegiatan serupa dan kegiatan lainnya,” ujar Bung Karna. (her/gie)

Kepala Disnakertrans Kabupaten Tulungagung, Agus Santoso, menjelaskan bahwa regulasi yang telah dilakukan saat ini sudah sangat mudah untuk pengurusan admisnistrasi bagi PMI. Sehingga, tinggal bagaimana pengawasan yang masih belum maksimal adanya PMI ilegal di kota marmer tersebut.

“Kita sudah bertekad di tahun depan (2023, red), perlindungannya lebih ketat dari mulai tingkat desa. Dari desa, minimal ada informasi mengenai PMI,” kata Agus Santoso, Jumat (25/11/2022) tadi.

Tidak hanya itu, pihaknya dalam menghindari PMI ilegal, sejak sekitar September 2022, sudah melakukan sosialisasi ke desa-desa. Sebab, untuk menghindari PMI ilegal, tidak mungkin menghadang para tekong (calo perekrut calon tenaga kerja).

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Agus menjelaskan, belum mengetahui secara persis cara kerja tekong. Artinya, gerakan tekong tidak bisa memantau persis satu persatu. Oleh sebab itu, sedapat mungkin Disnakertrans, mensosialisasikan mengenai PMI yang benar bagaimana.

“Paling mudahnya, kalau masyarakat mau ke luar negeri hubungi Disnaker. Sebaliknya, kalau ilegal maka di luar sistem itu,” paparnya.

Dirinya menjelaskan, kesulitan yang dihadapi bagi dinas terkait perihal PMI ilegal, tentunya karena di luar sistem. Karenanya, dalam pemantauan tekong ini harus dilakukan bersama dengan desa. Sebab, yang tahu persis dari bawah adalah desa.

“Minimal, pihak desa memberikan informasi mengenai warganya yang akan berangkat. Sehingga, bisa ditindaklanjuti. Termasuk, ketika kedepannya terjadi hal yang tidak diinginkan,” ujarnya. (jaz/sit)

Selain itu dijelaskan Mahrus, terdapat beberapa pembinaan di dalam Lapas, yang diantaranya melakukan pembinaan kemandirian serta pembinaan kerohanian bagi WBP. “Saat ini, Lapas Lamongan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lamongan, melakukan kegiatan berupa pelatihan kemandirian bagi WBP. Kegiatan tersebut meliputi pelatihan pertukangan batu, pertamanan, konstruksi besi dan baja ringan,” jelasnya.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dirinya juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lamongan, karena telah bersedia membantu berjalannya proses pembinaan kemandirian yang ada di Lapas Lamongan. “Saya ucapkan banyak terima kasih atas supportnya dalam memberikan dukungan secara moril maupun skill melalui instruktur yang sudah diterjunkan kepada Lapas Lamongan, untuk peningkatan kapasitas Ilmu dan pengetahuan khususnya SDM bagi WBP di Lapas,” tuturnya.

Dalam sambutannya, Kepala Disnaker Lamongan, Agus Cahyono, mengungkapkan apresiasinya kepada Plt Kalapas Lamongan beserta jajaran atas kegiatan yang sudah dilakukan untuk warga binaan. Sekaligus, juga sebagian besar merupakan warga asli Lamongan.

“Saat saya datang ke sini merasa kagum, lalu melihat pekerja yang membangun bangunan di luar Lapas. Awalnya saya kira, semuanya pekerja dan ternyata merupakan WBP pekerja luar. Ini merupakan suatu kejutan dan kebanggaan tersendiri bagi kami, khususnya Pemkab Lamongan,” ungkapnya haru.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Agus berharap, kedepannya Kemitraan Lapas dengan Pemkab Lamongan dapat terjalin dengan baik serta terus berkolaborasi dalam hal kemanfaatan untuk WBP. “Saya berharap, sinergitas antara Lapas Lamongan dan Disnakertrans, khususnya Pemkab Lamongan tetap berjalan dengan baik kedepannya untuk kemajuan Warga Lamongan,” paparnya.

Hadir langsung pada kegiatan tersebut Kepala Disnaker dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan, Agus Cahyono, Kepala Bidang (Kabid) Pelatihan Kerja Disnakertrans, Ruslan dan Plt Kepala Lapas Lamongan, Mahrus yang didampingi oleh Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik dan Giatja) Dwi dan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja Dony. (zen/sit)

Sekda Situbondo menjelaskan, bahwa angka pengangguran di Kabupaten Situbondo, mengalami peningkatan pada tahun ini. Yaitu, berada diangka 3,68 persen. Tetapi kalau dibandingkan tahun kemarin, memang mengalami penurunan. Karena, tahun 2020 angka pengangguran di Kabupaten Situbondo diangka 3,85 persen.

Dalam upaya mengurangi angka pengangguran, tambahnya, Disnaker Situbondo memberikan solusi dengan mengadakan pelatihan keterampilan pembuatan pupuk organik serta pelatihan budidaya ikan air payau dan tawar kepada para remaja pada usia produktif. “Agar ini tidak sekedar membuat pupuk organik, kami menyarankan kepada para peserta agar membentuk kelompok, yang masing-masing anggotanya mempunyai peran. Seperti ada yang bertugas membuat pupuk, lalu bagian pemasaran dan ada juga yang mengedukasi masyarakat agar mau menggunakan pupuk organik,” ungkapnya.

Lebih lanjut H Syaifullah menambahkan, bahwa bagi peserta pelatihan budidaya ikan yang tidak memiliki lahan, Dinas Perikanan mengarahkan agar untuk memanfaatkan alur sungai dibuat tambak untuk diisi bibit ikan. Kemudian, disekelilingnya bisa membuka warung. Sehingga, harapanya ekonomi masyarakat mengalami pertumbuhan.

“Dengan pola sederhana ini, diharapkan beransur-ansur bisa bangkit,” tambahnya. (her/sit)

Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Jember, Tombak Pramudia Rosa, mengatakan bahwa setelah mengikuti pelatihan tersebut, diharapkan peserta dapat tercipta tenaga kerja yang mandiri dan berkopetensi. Sehingga, bisa mendorong masyarakat menjadi wirausahawan yang mandiri.

“Pelatihan ini untuk memberikan ilmu ketrampilan yang bertujuan untuk memberikan dorongan kepada masyarakat agar bisa menghasilkan. Dengan begitu, akan dapat membantu meningkatkan perekonomi keluarga,” kata Tombak, Jum’at (13/11) tadi.

Pelatihan yang dilakukan tersebut, tambahnya, merupakan salah satu usaha Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, untuk menekan tingkat pengangguran. Di samping, mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di tengah kondidsi pandemi Covid -19.

Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan dan Perluasan Kerja, Helmi Lukman, menyampaikan bahwa pelatihan akan berlangsung selama 14 hari. Selama pelatihan berlangsung, peserta agar selalu menjaga kesehatan.

“Untuk pelatihan berlangsung, peserta agar dapat menjaga protokol kesehatan dengan benar. Baik itu selalu menggunakan masker, sering cuci tangan dan selalu menjaga jarak,” ujarnya. (bud/sit)

Perusahaan pengepakan udang yang dikenal dengan sebutan PT Salem, di Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, juga menyiapkan mes atau tempat tinggal bagi karyawan rumahnya yang jauh.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Situbondo, Ahmad Junaedi, pihaknya diminta bantuan perusahaan, mensosialisasikan peluang kerja bagi ibu rumah tangga yang ingin bekerja. Sebab 90 persen dari 600 karyawan baru yang dibutuhkan adalah pekerja perempuan. “Saat ini perusahaan pengepakan udang ekspor itu terus berkembang dan membuka perusahaan baru. Dengan demikian, serapan tenaga kerja akan terus bertambah terutama bagi ibu rumah tangga,” terangnya.

Lebih jauh Junaidi menambahkan, pihaknya juga meminta bantuan para Kepala Desa, agar ikut melakukan sosialisasi peluang kerja ini. “Selain itu, pihak perusahaan menyiapkan gaji karyawan sesuai UMK,” tambah Junaidi. (ed/mzm)