Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Dispendik Kota Surabaya, Tri Aji Nugroho, mengatakan bahwa SOP itu dibuat mengacu pada aturan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri (SKB 4 Menteri), Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

“Agar sekolah SMP negeri dan swasta di Surabaya dapat melaksanakan PTM, wajib mengikuti SOP yang berlaku. Yang pertama, setiap sekolah wajib melakukan tes Swab RT-PCR bagi guru dan siswa,” kata Aji, Kamis (25/11/2021).

Sedangkan kedua, kata dia, sekolah diwajibkan melakukan proses administrasi. Mulai dari perizinan atau persetujuan orang tua, simulasi PTM hingga kelengkapan dokumen selama simulasi PTM berlangsung.

“Ketika mereka sudah menyelesaikan itu (administrasi), kita evaluasi langsung. Kemudian segera kita terbitkan rekom PTM-nya,” ujarnya.

Aji menjelaskan, bahwa hingga saat ini ada beberapa sekolah yang masih belum menerima hasil Swab RT-PCR dan proses administrasi serta dokumen selama simulasi PTM. “Memang ada yang belum dan menerima hasilnya (RT-PCR), selain itu ada yang belum memenuhi administrasinya. Contoh, terkait pernyataan orang tua apakah bersedia untuk mengantar, menjemput dan mengizinkan anaknya,” ujarnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bahwa sekolah juga harus mengupload video maupun foto ketika simulasi PTM. Karena, ada beberapa yang belum mengupload-kan. Sehingga, pihaknya mengembalikannya lagi ke sekolah. Sebenarnya lebih banyak ke persoalan administrasi.

Baca juga :

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

Aji juga mengaku, sudah berkoordinasi dengan masing-masing sekolah untuk segera merampungkan syarat yang sudah ditentukan. “Kami sudah membuat sistem untuk memanage PTM. Jadi disampaikan melalui sistem tersebut, alasan kenapa ditolak dan segala macam. Sudah kami sosialisasikan juga agar segera di-follow up apa saja persyaratannya yang kurang,” jelasnya.

Sesuai data Dispendik Kota Surabaya, dari 250 sekolah SMP negeri dan swasta yang belum mendapat rekomendasi PTM, ada 105 sekolah. Ada 39 sekolah yang mengajukan namun ditolak. Sedangkan yang lain masih belum proses melakukan pengajuan lagi.

“Jadi, ada sekitar 60an yang belum proses pengajuan simulasi ke PTM-nya lagi. Tapi kami sudah ingatkan di pertemuan melalui daring, yang dipimpin oleh Pak Kepala Dispendik dan bidang sekolah menengah. Kita tanya, apa saja sih yang perlu dilengkapi,” ujarnya.

Saat ini, tambahnya, sekolah yang sudah melengkapi persyaratan, simulasi dan rekomendasi untuk melaksanakan PTM, ada sekitar 149 SMP negeri dan swasta.

“Insyaallah, kemarin 149 itu sudah Swab RT-PCR dan berjalan. Karena memang di sini kita terkena aturan terkait SKB 4 Menteri, sehingga sesuai dengan inmendagri tetap di level 1 pun harus mengacu pada SKB 4 menteri,” terangnya. (ade/sit)

Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Sekolah Menengah (Sekmen) Dispendik Kota Surabaya, Tri Aji Nugroho, menerangkan bahwa pelaksanaan Swab RT-PCR untuk siswa SMP ini mengikuti rekomendasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 di lingkup pendidikan.

“Jadi di dalam SOP Dinkes Surabaya disampaikan, sekolah yang mendapat rekomendasi PTM supaya dilakukan Swab RT-PCR terlebih dahulu. Untuk memastikan seluruh siswa dan gurunya dalam kondisi sehat,” terang Aji, Rabu (27/10/2021).

Baca juga:

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca

Selain itu, Aji juga mengatakan, bahwa Swab RT-PCR ini digelar Dispendik dan difasilitasi Dinkes Surabaya ini, merupakan bagian dari bentuk kehati-hatian Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam melaksanakan PTM. “Kita memastikan, ini kan bentuk dari deteksi dini. Semakin cepat diketahui, semakin cepat penanganannya,” kata Aji.

Lebih lanjut Aji menjelaskan, setelah hasil test Swab RT-PCR keluar dan dinyatakan seluruhnya negatif, maka Dispendik Surabaya akan mengeluarkan surat rekomendasi PTM. “Nantinya dalam surat rekomendasi itu, akan disebutkan pelaksanaan PTM dengan batasan siswa maksimal 25 persen,” ujarnya. 

Sedangkan siswa yang belajar daring, tambahnya, tidak perlu mengikuti Swab RT-PCR, karena test swab ini hanya untuk siswa yang diizinkan oleh wali murid mengikuti PTM. Sementara untuk sistem belajar mengajarnya masih sama dengan PTM sebelumnya.

Lebih lanjut Aji juga menambahkan, ketika guru mengajar PTM di kelas, maka guru juga harus mengajar melalui daring. Pihaknya berharap, dengan cara ini guru akan lebih mudah mengajar para muridnya.

“Sasarannya ada 72.003 siswa SMP negeri dan swasta se-Surabaya, sedangkan jumlah SMP yang sudah melaksanakan PTM total ada 115 sekolah,” jelasnya. (ade/sit)

“Sekarang ini kita tangani lagi anak-anak yang IQ nya di atas rata-rata itu dimasukan ke dalam kelas khusus. Mereka nanti dibina oleh guru-guru pilihan dari semua sekolah swasta dan negeri di Kota Surabaya,” kata Supomo, Rabu (13/10/2021). Selain itu, dirinya menjelaskan, bahwa peserta kelas khusus ini berasal dari para pelajar SD hingga SMP baik swasta maupun negeri di Kota Surabaya. Namun, sebelum mengikuti kelas khusus, para pelajar ini akan dilakukan seleksi dan tes secara bertahap.

“Tesnya nanti bertahap, mulai Tes Potensi Akademik (TPA) hingga Tes IQ. Baru setelah itu kemudian mereka mengikuti pembelajaran. Karena itu, SD dan SMP seluruh Surabaya silahkan mengirimkan anak-anak terbaiknya, kemudian nanti kita pilih,” ujarnya. Lebih lanjut Supomo memastikan, bahwa kelas khusus ini tidak akan mengganggu waktu pelajaran normal di sekolah. Sebab, pelaksanaannya berlangsung di luar jam sekolah.

“Nantinya, kelas khusus akan diisi sekitar 15-20 anak dan akan terbagi di wilayah Surabaya Utara, Timur dan Barat. Kelasnya nanti kecil-kecil. Nanti kita lihat juga potensinya anak-anak itu bagaimana,” terangnya. Supomi juga mengaku, bahwa renacanaya program kelas khusus bertajuk ‘Free Extraordinary You’ tersebut, akan dimulai pada November 2021. Pihaknya pum sudah mulai melaksanakan tahapan seleksi kepada para pelajar Surabaya.

“Dalam program kelas khusus ini, kami juga bekerjasama dengan Prof Yohanes Surya. Seorang fisikawan Indonesia itu selama ini dikenal sebagai pembimbing Tim Olimpiade Fisika Indonesia atau TOFI,” ucapnya.
Lebih lanjut dirinya menyampaikan, nantinya Prof Yohanes tak hanya memberikan pembelajaran bagi para pelajar peserta kelas khusus. Tapi, juga memberikan pembinaan kepada tenaga pendidik dalam program tersebut agar mereka memiliki kemampuan yang lebih dan terarah.

“Targetnya adalah anak-anak pintar di Kota Surabaya semakin terasah. Jangan sampai ada anak pintar kemudian tidak ada pembinaan, perhatian khusus, kemudian anak-anak itu menjadi anak-anak biasa-biasa saja,” jelasnya.
Sementara itu, Supomo berharap, melalui program kelas khusus tersebut, kemampuan anak-anak Surabaya yang memiliki IQ di atas rata-rata dapat semakin terasah.

Sebab itu, Dispendik Surabaya terus berkomitmen menyediakan wadah atau fasilitas untuk mengasah kemampuan anak-anak Surabaya. Misalnya, dirinya menjelaskan, jika ada yang pintar olahraga, maka Dispendik melakukan pendekatan-pendekatan khusus kepada mereka yang pintar olahraga. Begitu juga yang pintar seni.

“Termasuk yang pintar ini tadi, karena kelebihan pikirannya (IQ-nya) itu maka kemudian kita harus wadahi. Sehingga semuanya terpoles sedemikian rupa,” ujarnya.
Lebih lanjut Supomo juga menambahkan, bahwa pelajaran di kelas khusus nantinya tak hanya fokus pada bidang eksak saja.

“Jadi, bukan hanya bidang eksak, nanti kalau dia ternyata kemampuan intelektual tinggi kita akan siapkan itu (non-eksak),” tambahnya. (ade/sit)

Kepala Dinas Pendidikan  (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo, menjelaskan bahwa awalnya PTM terbatas dilakukan untuk jenjang SMP mulai 6 September lalu. Seminggu kemudian, PTM jenjang SMP bertambah. Selanjutnya, mulai tanggal 20 September 2021, PTM terbatas mulai dilakukan pada jenjang SD.

Baca Juga:

• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day

Selain itu,  total SD yang sudah melakukan PTM terbatas  mulai Senin (220/9/2021), sebanyak 112 sekolah, baik negeri maupun swasta. Sedangkan jenjang SMP 213 sekolah. “Jumlah ini terus bertambah dan dinamis seiring selesainya asesmen. Karena yang diasesmen sekarang ada sekitar 161 sekolah,” kata Supomo Kamis (23/9/2021), tadi.

Supomo memastikan, bahwa pelaksanaan PTM itu dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan tidak mau buru-buru membuka PTM sebelum lolos asesmen. Sebab, dia tidak ingin PTM itu menimbulkan klaster baru di Kota Surabaya.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Dinspendik menugaskan tim satgas mandiri sekolah beserta Kepala Sekolah. Yakni untuk selalu melakukan pemantauan dan pengamatan kepada siapapun yang masuk dan ada di sekolah. 

“Kalau ada tanda-tanda tidak sehat, maka pihak sekolah wajib melakukan tindakan-tindakan dan meminta yang bersangkutan tidak beraktivitas di sekolah. Jadi, kalau dia guru bisa mengajar online dari rumah, dan kalau siswa kita minta untuk mengikuti daring dari rumahnya,” terangnya.

 Supomo memastikan bahwa setiap sekolah diminta untuk melakukan evaluasi harian, dan hasil evaluasi itu dikirimkan kepada Dispendik Surabaya. “Nah, evaluasi harian itu kita sampaikan kepada para pakar. Biasanya kita rapat bersama pakar seminggu sekali untuk mengevaluasi PTM ini,” ujarnya

Lebiih lanjut ia  menambahkan, pakar ini juga datang ke sekolah-sekolah untuk memantau langsung, sehingga mereka bisa mengikuti perkembangan PTM  dan bisa lebih tepat dalam mengevaluasi. Sementara itu, Supomo mengaku bersyukur karena berdasarkan hasil evaluasi selama pelaksanaan PTM lebih dari  dua pekan ini, tidak ditemukan hambatan apapun. “Namun, kadang masih ada siswa yang maskernya melorot, sehingga langsung diingatkan oleh satgas mandiri. Jadi, terkadang siswa itu lupa, sehingga kami ingatkan. Yang lain alhamdulillah sudah sesuai Prokes,” jelasnya (Ade/gie)

Plt Kabid Sekolah Menengah (Sekmen) Dispendik Surabaya, Tri Aji Nugroho, mengatakan, jika ada oknum yang menjanjikan dapat memasukkan anak ke sekolah negeri, maka itu dipastikan tidak benar.

Baca Juga:

• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day

“Karena prinsip dengan menggunakan PPDB online ini sudah tidak memungkinkan adanya oknum yang jual beli bangku sekolah,” kata Aji, Jumat (17/09).

Selain itu, Aji menyampaikan, ketika ada informasi di media yang menyebut adanya oknum yang melakukan jual beli bangku di sekolah, maka itu dipastikan tidak benar.

“Kita sudah kroscek ke sekolah tersebut dan tidak menemukan inisial orang yang dimaksud dalam berita itu. Sehingga adanya jual beli bangku sekolah itu tidak terbukti,” ungkap dia.

Lanjut Aji mengaku, ketika ditelusuri ke sekolah, inisial oknum yang dimaksud dalam berita itu juga tidak ada. Artinya, inisial itu tidak ada di dalam lingkungan lembaga pendidikan yang dimaksud. Baik itu tenaga pengajar, staf ataupun karyawan di sekolah.

“Karena memang inisial oknum itu tidak ada. Kita tidak tahu oknum yang diberitakan media itu siapa. Yang pasti bukan orang sekolah inisial itu yang dimaksud,” terangnya.

Lebih lanjut Aji juga menegaskan belum ada laporan yang diterima Dispendik. Namun dirinya memastikan telah melakukan pengecekan langsung ke lembaga pendidikan yang dimaksud.

“Tidak ada laporan juga. Tapi, karena ada informasi di media, maka kemudian kita telusuri dan ternyata setelah ditelusuri tidak ada inisial itu,” ungkap dia.

Sementara itu, Aji juga menjelaskan, bahwa ketika jadwal PPDB telah ditutup, otomatis sistem juga menutup pendaftaran. Sehingga, pihaknya akan mencocokkan daftar calon peserta didik yang telah masuk ke dalam sistem dengan pendataan yang dilakukan oleh pihak sekolah. “Jadi setelah pendaftaran itu ditutup, lalu kita bandingkan dengan pendataan yang dilakukan oleh mereka (pihak sekolah) dengan PPDBnya. Apakah ada orang (calon siswa) baru di situ,” jelasnya. (ade/ed2)

“Insyaallah semuanya sudah siap. Tapi, yang paling penting adalah meminta kesediaan kepada wali murid dalam bentuk surat pernyataan kalau anaknya diperkenankan untuk mengikuti PTM,” kata Supomo, Selasa (31/08).

Baca Juga:

• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day

Selain itu, Supomo mengungkapkan, sebelum terjadinya lonjakan kasus Covid-19, sudah ada beberapa sekolah yang melakukan simulasi PTM.

Kata Supomo, pihaknya masih terus melakukan asesmen ke setiap sekolah untuk memastikan bahwa sarana prasarana yang ada sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kita lakukan update lagi, supaya sedikit pun kita tidak lengah terhadap berbagai aturan yang harus kita terapkan,” ungkapnya.

Lanjut Supomo menambahkan, pelaksanaan PTM untuk siswa SD hanya akan diikuti oleh siswa kelas enam saja.

Menurut Supomo, pada usia itu mereka sudah cukup bisa untuk memahami dan mengaplikasikan prokes serta mengikuti aturan yang berlaku selama PTM. “Ini bentuk kehati-hatian kita semua agar kemudian pembelajaran ini bisa benar-benar menerapkan prokes secara ketat, tidak ada satupun yang kemudian abai atau bahkan melanggar prokes yang sudah kita rancang,” tambahnya. (ade/ed2)

Salah satunya adalah diizinkannya pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas dengan kapasitas maksimal 50 persen. Namun penerapannya, juga harus mengikuti aturan yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri.

Baca Juga:

• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo mengatakan, sesuai SKB 4 Menteri, kewenangan penyelenggara PTM adalah pemerintah daerah.

“Jadi tidak serta merta ketika Surabaya turun ke Level 3, kemudian kita langsung bisa membuka PTM dan langsung jalan. Karena di SKB 4 menteri, diatur juga kesiapan-kesiapan sekolah, kemudian apa yang harus dilengkapi dan segala macam itu harus dipenuhi,” kata Supomo, Sabtu (28/08).

Kata Supomo, dalam SKB 4 Menteri tersebut, ada beberapa syarat kewajiban yang harus dipenuhi sekolah atau lembaga pendidikan sebelum menerapkan PTM.

Di antaranya, menyediakan wastafel atau tempat mencuci tangan, hand sanitizer, hingga thermogun untuk mengecek suhu tubuh siswa dan guru.

“Setelah kesiapan sekolah itu dipenuhi, kemudian sekolah harus mengisi data di Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Selanjutnya dilakukan asesmen oleh Satgas Covid-19 Surabaya untuk melihat benar tidaknya yang pihak sekolah sampaikan,” terangnya.

Lanjut Supomo menjelaskan, misalnya pihak sekolah menyampaikan dalam Dapodik jika memiliki 10 unit wastafel. Namun, saat dilakukan asesmen, kenyataanya di lapangan hanya tersedia satu unit wastafel.

“Sehingga kita perlu melakukan cek ke lapangan (sekolah) juga. Satgas Covid-19 turun melakukan asesmen,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Sekolah Menengah (Sekmen) Dispendik Kota Surabaya, Tri Aji Nugroho menyatakan, setelah melalui proses asesmen, maka langkah selanjutnya yakni dilakukan simulasi PTM.

Selain itu, kata dia, pihaknya akan lakukan simulasi dulu. Sehingga jangan sampai ketika PTM dilaksanakan, ternyata prokes sekolah tidak terkontrol

“Karenanya dilakukan simulasi terlebih dahulu untuk melihat bagaimana (pihak sekolah) menerapkan protokol itu,” kata Tri Aji.

Sebab itu, Aji menegaskan, bahwa tidak serta merta ketika PPKM di Surabaya turun ke Level 3, pembelajaran tatap muka langsung dibuka. Sebab, apabila mengacu pada SKB 4 Menteri, pihak sekolah juga harus memastikan kesiapannya.

“Memang secara Inmendagri diizinkan PTM. Tapi, mengacu pada SKB 4 Menteri, pihak sekolah juga harus siap dulu. Dan siswanya yang boleh masuk pun yang telah diizinkan orang tua. Kalau orang tua tidak mengizinkan PTM tidak masalah, anak itu bisa mengikuti daring,” terangnya.

Lebih lanjut Aji juga mendorong pihak sekolah atau lembaga pendidikan agar tetap menyiapkan pembelajaran melalui hybrid, yakni daring dan luring.

“Nah, ini kan fungsi dari simulasi juga untuk melihat kesiapan pembelajaran secara hybrid itu bagaimana,” jelasnya.

Lebih lanjut lagi Aji menambahkan, bahwa simulasi PTM di Surabaya sebelumnya pernah dilakukan oleh 15 lembaga pendidikan pada bulan Desember 2020. Menurut dia secara persyaratan sekolah tersebut telah siap melaksanakan tatap muka. 

“Karena simulasi sudah dilakukan. Kemudian kesiapan juga sudah disiapkan semua. Sehingga kita tinggal final checking, untuk istilahnya kita cek lagi yang dulu sudah disiapkan masih ada atau tidak, maka akan kita cek ulang,” jelasnya. (ade/ed2)

Pada tahun ini, ada enam bidang lomba yang diikuti 1.147 siswa dengan jumlah penelitian mencapai 592. Rinciannya, bidang komputer 45 penelitian dengan peserta 87 siswa, bidang environmental science 133 penelitian dengan peserta 254 siswa, bidang life science 218 penelitian dengan 431 siswa, matematika 48 penelitian dengan 93 siswa, fisika 45 penelitian dengan 86 siswa, dan sosial 103 penelitian dengan 196 siswa.

Dibanding tahun sebelumnya, Lomba Peneliti Belia tahun ini mengalami peningkatan jumlah penelitian dan peserta. Apalagi terdapat tambahan bidang penelitian baru, yakni bidang sosial. Lomba Peneliti Belia dibuka Kepala Dispendik Kota Surabaya Ikhsan bersama Direktur Center for Young Scientists (CYS) Monika Raharti.

Dalam sambutannya, Ikhsan menyampaikan, lomba peneliti belia merupakan penyelenggaraan tahun ketujuh. Lewat lomba ini, pihaknya ingin melanjutkan tradisi memperoleh medali di ajang serupa tingkat internasional.

“Beberapa waktu lalu Tim Indonesia berhasil memperoleh 1 emas, 3 perak, dan 3 perunggu dalam lomba peneliti belia internasional. Yang dari Kota Surabaya menyumbangkan 1 emas, 2 perak, dan 3 perunggu,” kata Ikhsan di sela sambutannya.

Ikhsan menjelaskan, lomba ini diselenggarakan setiap tahun agar pelajar Surabaya dapat mengembangkan bakat di bidang penelitian. Sesuai pesan dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, pelajar Surabaya harus difasilitasi dan dipersiapkan sarana pengembangan diri.

Baik itu di bidang penelitian, olahraga, seni, akademik, dan lain sebagainya.

“Ibu Wali Kota Surabaya selalu berpesan kepada anak-anak untuk mengembangkan diri di bidang apapun. Sekarang kalian dipersiapkan untuk jadi peneliti dan ini merupakan langkah awal untuk menyiapkan diri sendiri,” terangnya.

Dengan banyaknya wahana pengembangan diri, pihaknya berharap, pelajar Surabaya mampu bersaing dengan anak-anak lain dari seluruh Indonesia, bahkan dunia. Ikhsan menyebut, ke depannya, persaingan sudah tidak ada batas lagi. Anak-anak Surabaya harus siap dan pandai menjaga serta mengembangkan diri.

“Pandailah memilih pergaulan, antar teman saling menjaga dan hindari hal-hal tidak baik seperti narkoba. Karena keberhasilan kalian, kalianlah sendiri yang akan mengejarnya. Dan jangan lupa selalu memohon doa restu kepada orang tua, karena sukses itu tidak lepas dari doa orang tua,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur CYS Monika Raharti mengatakan, kriteria penilaian lomba peneliti belia ada dua. Pertama mengenai latar belakang dan pentingnya penelitian. Kedua, meliputi metodologi penelitian yang harus lengkap dan benar.

“Ada 21 juri tingkat universitas yang menilai pekerjaan kalian. Juri berkeliling dan kalian harus berdiri di samping poster, kemudian dengarkan pertanyaan juri,” kata Monika kepada para peserta.

Monika mengungkapkan, dari dua penilaian itu, akan diumumkan peserta lomba yang menjadi finalis. Para finalis ini selanjutnya akan presentasi hasil penelitiannya pada Jumat (13/9/2019).

“Kepada para juri, harus kita ingat bahwa ini adalah anak-anak SMP, bukan anak SMA atau universitas. Anak-anak SMP harus dilihat idenya, cara berpikir, mungkin bukan kedalaman ilmunya. Para juri diperbolehkan memberikan masukan,” pungkasnya. (est/yan)

“Kata pihak sekolah, gajinya keluar bulan April. Dirangkap dari bulan Januari sampai Maret keluarnya bulan April,” ungkap WD yang tak mau disebutkan namanya kepada Memo X, Minggu (24/2/2019). Mendengar kabar keterlambatan gaji guru honorer dan eskul di SD dan SMP negeri di Surabaya, Ibnu Shobir selaku anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya cukup terkejut dan memberi saran kepada Pemkot dan Dispendik.

“Kalau memang itu benar adanya, seharusnya pemkot/dispendik mengantisipasi anggarannya. Supaya hal ini tidak terjadi, dan para guru honorer ini mendapatkan hak gajinya di setiap bulan,” kata Shobir saat dihubungi lewat telefon.

Melihat keadaan ini, Shobir pun merasa iba dengan para guru honorer yang ada di Surabaya jika gajinya harus ditunda-tunda.

“Mereka juga punya keluarga dan kebutuhan yang harus dipenuhi, kalau ditunda begini bagaimana nasib mereka mungkin untuk menafkahi istri dan anak-anaknya tertunda, kan kasihan mereka,” ujarnya.

Untuk ke depannya, politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyarankan kepada sekolah negeri hingga dinas untuk memikirkan solusinya jika terjadi hal seperti ini. “Ya sebaiknya SD dan SMP negeri dan juga pemkot/Dispendik memikirkan hal-hal seperti ini. Bagaimana solusinya agar tidak terjadi penundaan dalam gaji,” jelas Shobir.