Gelaran safari DOR 2026 sendiri, menjadi bagian dari upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dalam mendekatkan pelayanan sekaligus memberikan pembinaan langsung kepada satuan pendidikan, khususnya terkait penguatan integritas ASN dan tata kelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hadir sebagai nara sumber, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Rosyta Dewi, yang menyampaikan materi terkait integritas dan disiplin ASN. Sementara materi pengelolaan BOSP dan Standar Harga Satuan, disampaikan tim dari Inspektorat Kabupaten Malang.

Dalam pemaparannya, Tim Inspektorat Kabupaten Malang, Noviana, mengingatkan akan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan dana BOS agar sesuai ketentuan dan terhindar dari pelanggaran administrasi maupun hukum. “Saya di sini hanya mengingatkan kembali, terkait pengelolaan dana BOS. Karena saya yakin, bapak-ibu semuanya sudah memahami bagaimana pengelolaan dana BOS itu, apa yang boleh, apa yang tidak boleh dan bagaimana pertanggungjawabannya,” tegasnya.

Noviana menjelaskan, bahwa pengelolaan dana BOS mengacu pada Permendikbud Nomor 8 Tahun 2026 serta Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 beserta perubahannya yang harus selalu diperhatikan setiap tahun. Dirinya juga menegaskan, beberapa komponen penggunaan dana BOS.

Diantaranya, seperti untuk penerimaan murid baru, pengembangan perpustakaan minimal 10 persen dari dana yang diterima, pelaksanaan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Termasuk, asesmen dan evaluasi pembelajaran, administrasi sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, hingga pemeliharaan sarana dan prasarana maksimal 20 persen.

Selain itu, dana BOS juga dapat digunakan untuk pembayaran honor tenaga non ASN, sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk sekolah negeri, alokasi honor maksimal sebesar 20 persen, sedangkan sekolah swasta maksimal 40 persen.

“Honor hanya boleh diberikan kepada tenaga non ASN yang memenuhi persyaratan, seperti tercatat di Dapodik, memiliki NUPTK dan belum menerima TPG,” jelasnya.

Baca juga :

Rangkaian pelaksanaan yang juga diisi dengan sesi tanya jawab, pun juga berlangsung hangat dan interaktif. Salah satu peserta dari TK Negeri Pembina Bululawang, mengajukan pertanyaan terkait penganggaran honor bagi guru kegiatan keagamaan dan tenaga kependidikan yang belum masuk Dapodik.

Peserta tersebut menjelaskan, bahwa sekolahnya mengangkat guru TPG dan guru agama Kristen dari unsur masyarakat karena adanya kebutuhan layanan pembelajaran keagamaan bagi siswa non muslim. Selain itu, sekolah juga memiliki petugas kebersihan dan penjaga sekolah yang belum dapat masuk Dapodik karena keterbatasan administrasi.

Menanggapi hal tersebut, Tim Inspektorat menjelaskan bahwa tenaga kependidikan seperti penjaga sekolah dan petugas kebersihan, dapat dianggarkan melalui BOP selama memenuhi syarat sebagai non ASN dan memiliki Surat Keputusan (SK) dari kepala sekolah. Sementara untuk guru kegiatan keagamaan maupun tenaga dari masyarakat yang tidak terdaftar di Dapodik dan tidak memiliki NUPTK, tidak diperbolehkan menerima honorarium sebagaimana guru reguler.

Namun demikian, terangnya, sekolah masih diperbolehkan memberikan bantuan transport kegiatan melalui skema masyarakat pendukung kegiatan sesuai ketentuan Standar Biaya Umum (SBU) 2026. “Kalau tidak memenuhi syarat penerima honor, maka bentuknya bukan honor, tetapi bantuan transport masyarakat pendukung kegiatan,” tambahnya.

Tim Inspektorat juga mengingatkan, bahwa ketentuan SBU dapat berubah setiap tahun. Sehingga, sekolah diminta aktif memantau pembaruan regulasi melalui JDIH Kabupaten Malang, agar penganggaran tetap sesuai aturan.

Dalam kesempatan itu, Noviana kembali menekankan akan pentingnya memahami larangan penggunaan dana BOS, seperti mentransfer dana ke rekening pribadi, membungakan atau menginvestasikan dana, meminjamkan dana BOS, membeli perangkat lunak pelaporan BOS, hingga membiayai kebutuhan pribadi pendidik dan tenaga kependidikan. Dirinya juga turut mengingatkan, bahwa dana pemeliharaan sarana dan prasarana tidak diperbolehkan digunakan untuk perbaikan kategori rusak sedang maupun rusak berat.

Melalui kegiatan Dispendik on The Road (DOR) 2026 ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang berharap seluruh satuan pendidikan semakin tertib administrasi, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran, sekaligus memperkuat integritas dalam pelayanan pendidikan. (hms/gie)

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Rosyta Dewi, dalam program itu hadir sebagai nara sumber utama. Dalam pemaparannya, ditegaskan bahwa integritas bukan sekadar jargon, melainkan fondasi mutlak dalam menjaga marwah pendidikan dan meningkatkan daya saing sekolah.

“Untuk meningkatkan public trust itu kita butuhkan integritas Bapak Ibu. Jika panjenengan bisa meningkatkan kepercayaan publik, insyaallah sekolah akan mempunyai daya saing,” kata Sekretaris Dispendik Kabupaten Malang.

Rosyta juga menjelaskan, bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sekolah tidak datang dengan sendirinya. Integritas dalam pelayanan, kedisiplinan ASN dan transparansi pengelolaan, menjadi syarat utama agar masyarakat yakin menitipkan anak-anaknya di sekolah negeri.

Diuraikan Rosyta, integritas ASN telah memiliki payung hukum yang jelas, mulai dari PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, hingga aturan terkait kehidupan pribadi ASN. “Integritas itu mencerminkan martabat pribadi, keluarga, dan institusi yang kita wakili sebagai pendidik,” tambahnya.

Rosyta menjelaskan, tantangan sekolah dasar negeri saat ini semakin berat. Banyak SD mengalami penurunan jumlah peserta didik, karena masyarakat lebih memilih lembaga lain yang dinilai memiliki daya tarik khusus, terutama di bidang keagamaan.

Baca juga :

Menjawab persoalan itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang telah meluncurkan program Sekolah Plus Ngaji. Program ini, dirancang untuk memperkuat pendidikan karakter dan keagamaan di sekolah umum tanpa mengubah identitas dasarnya sebagai sekolah umum.

Rosyta juga mengingatkan, agar sekolah tidak terjebak dalam kompetisi yang tidak seimbang. “Kalau lembaga lain unggul di sisi keagamaan, sekolah dasar jangan memaksakan bersaing di sisi yang sama. Harus dicari keunggulan lain yang bisa ditawarkan kepada masyarakat,” paparnya.

Dirinya juga mendorong sekolah, untuk menggali potensi lokal, inovasi pembelajaran dan pelayanan prima sebagai nilai tambah yang membedakan dengan sekolah lain. Dalam kesempatan itu, Rosyta juga menyinggung pentingnya penghapusan budaya iuran syukuran dan pemberian hadiah kepada petugas dinas, dalam setiap proses administrasi. Dirinya meminta, agar ASN pendidikan fokus pada pelayanan murni tanpa embel-embel materi.

“Kalau Bapak Ibu puas dengan pelayanan kami, cukup doakan agar kami tetap sehat dan bisa melayani dengan baik. Tidak perlu ada pemberian dalam bentuk apa pun,” tegasnya.

Dirinya juga mengajak seluruh insan pendidikan, agar mengimplementasikan nilai dasar ASN BerAKHLAK: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Di akhir sesi, Rosyta memberikan penekanan khusus terkait perlindungan anak di lingkungan sekolah. Dirinya mengingatkan kepala sekolah dan guru, untuk tidak melakukan tindakan perundungan, baik fisik maupun verbal, yang dapat merusak psikologis siswa.

“Tolong ini menjadi perhatian kepala sekolah. Guru jangan sampai melakukan bullying kepada murid. Pelecehan bukan hanya kontak fisik, tetapi verbal juga bisa melukai psikologis anak. Tolong beristighfar. Kita semua harus menjaga marwah profesi pendidik,” paparnya.

Melalui Dispendik on The Road, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang berharap seluruh satuan pendidikan dapat memperkuat budaya integritas. Termasuk, meningkatkan kualitas pelayanan dan membangun kepercayaan publik demi terciptanya pendidikan yang berkualitas, berkeadilan dan berdaya saing. (hms/gie/adv)

Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Kabupaten Jember, Arief Tjahyono, dalam sambutannya menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 dan Kepmendikdasmen Nomor 14 Tahun 2026. “Aturan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan fondasi untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat,” katanya.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa pihaknya mengusung semangat Transparan, Objektif, Berkeadilan, Akuntabel dan Tanpa Diskriminasi (TOBAT), sebagai nilai utama yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh penyelenggara pendidikan di Jember. Salah satu poin krusial yang dibahas, adalah penyesuaian jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (Rombel).

Baca juga :

Kebijakan terbaru itu, menetapkan standar yang lebih ketat demi efektivitas kegiatan belajar mengajar, maksimal 28 siswa untuk kelas SD dan 32 siswa untuk kelas SMP. Langkah ini diambil, untuk memastikan interaksi guru dan murid lebih berkualitas, meskipun di sisi lain memberikan tantangan tersendiri pada daya tampung sekolah negeri.

Data menunjukkan, disparitas yang signifikan antara jumlah SD Negeri sebanyak 903 sekolah dan SMP Negeri sebanyak 94 sekolah di Jember. Sementara menanggapi hal ini, Dispendik mengajak masyarakat untuk tidak hanya terpaku pada sekolah negeri. Kolaborasi dengan sekolah swasta dan madrasah di bawah naungan Kemenag, menjadi kunci agar seluruh lulusan SD tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak.

Sistem jalur masuk pun telah dipetakan dengan jelas. Untuk jenjang SMP, jalur domisili mendominasi dengan kuota 50 persen, disusul prestasi 25 persen, afirmasi 20 persen dan perpindahan tugas orang tua sebanyak 5 persen.

Dispendik menjamin, bahwa seluruh proses akan dilakukan secara digital dan terintegrasi untuk menutup celah kecurangan. Dengan sosialisasi ini, diharapkan orang tua dan pihak sekolah memiliki kesepahaman yang sama demi masa depan pendidikan anak-anak di Bumi Pandhalungan. (rio/gie/adv)

Sekretaris Dispendik menjelaskan, bahwa pelanggaran disiplin ASN tidak harus menunggu adanya laporan atau pengaduan. Menurutnya, atasan memiliki kewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan, apabila melihat adanya indikasi pelanggaran di lingkungan kerja.

“Pelanggaran disiplin ASN bukan merupakan delik aduan. Disiplin ASN adalah tanggung jawab atasan. Kalau ada staf melakukan pelanggaran lalu tidak dibina, ketika staf mendapat hukuman, kepala sekolah juga bisa ikut dikenai sanksi minimal setara,” kata Rosyta.

Karenanya, dirinya meminta kepala sekolah, agar tidak membiarkan bawahannya melakukan penyimpangan secara terus menerus. Menurutnya, pembinaan yang cepat dan tepat, dapat menjadi langkah pencegahan agar pelanggaran tidak berkembang lebih jauh.

Baca juga :

“Kalau tahu staf mulai melenceng, ya diingatkan, dibina dan diarahkan kembali. Jangan dibiarkan. Karena pembiaran itu, juga bisa berkonsekuensi hukum disiplin bagi atasan,” tambahnya.

Rosyta juga berbagi pengalaman, saat mengikuti sidang disiplin ASN. Dirinya mengungkapkan, bahwa pelanggaran tidak hanya dilakukan ASN lama, tetapi juga PPPK yang baru diangkat.

“Ini bukan teori. Saya sudah melihat langsung dalam sidang disiplin. Bahkan ada PPPK yang baru diangkat tahun 2024, tetapi sudah tersangkut pelanggaran. Karena itu, saya selalu mengingatkan, khususnya PPPK angkatan baru, baca dan pahami seluruh isi perjanjian kerja,” imbuhnya.

Melalui kegiatan Dispendik On The Road, dirinya berharap kepala sekolah semakin memahami perannya sebagai atasan langsung, yang memiliki kewajiban melakukan pengawasan. Termasuk, pembinaan, sekaligus menjaga integritas ASN di lingkungan satuan pendidikan. (hms/gie/adv)

Baca juga:

• Lantik 734 Kepala Sekolah, Bupati Jember Beri Deadline Enam Bulan untuk Kreatif dan Inovasi di Sekolah
• Dukung Swasembada Gula Nasional, Bupati Sanusi Ikuti Program Bongkar Ratoon bersama Gubernur
• Indeks Keyakinan Konsumen Tembus 134,5, Bank Indonesia Sebut Ekonomi Dinilai Masih Kuat
• Diskopindag Kota Malang Tegaskan Praktik Jual Beli Bedak Dilarang
• Dinsos Kota Malang Mulai Sisir DTKS untuk Penjaringan Murid Sekolah Rakyat

Dalam anjangsana itu, Bupati Hendy menyalami dan memohon maaf para ASN dan staf di masing-masing OPD. “Biasanyakan semua dikumpulkan untuk halal bihalal di Pendapa. Namun, karena kawan-kawan sudah capek, jadi kami yang berkeliling silaturahmi ke OPD-OPD,” kata Bupati Hendy.

Bupati juga mengaku bersyukur, dari 22 ribu lebih ASN Pemkab Jember, tidak ada satu pun yang membolos di hari pertama masuk kerja. “Alhamdulillah, semua ASN masuk semua. Bahkan, tidak ada yang bolos. Tentunya, ini wujud komitmen nyata dalam melayani masyarakat,” tambah Bupati Hendy. (kom/rio/gie)

Sebelumnya, Dispendukcapil mengeluarkan edaran tertanggal 18 Oktober 2022, terkait ketersediaan blanko KTP elektronik di Kabupaten Pamekasan. Akan tetapi, pada 21 November 2022 kemarin, Dispendukcapil Pamekasan kembali mengeluarkan keterbatasan blanko KTP elektronik.

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dispendukcapil Pamekasan, Ach Nasiruddin, mengatakan bahwa sisa blanko KTP elektronik Dispendukcapil Pamekasan sampai akhir tahun diperkirakan tidak mencukupi. “Jatah dari pusat untuk kabupaten dan kota adalah 2 ribu blanko. Hanya saja, kita kemarin kedatangan Dirjen, sehingga diberikan 8 ribu blanko. Setiap hari, Dispendukcapil menghabiskan sekitar 400 blanko. Sehingga saat ini tersisa 250 blanko, yang hanya diperuntukkan bagi perekaman KTP baru,” jelasnya.

Baca juga:

• Lantik 734 Kepala Sekolah, Bupati Jember Beri Deadline Enam Bulan untuk Kreatif dan Inovasi di Sekolah
• Dukung Swasembada Gula Nasional, Bupati Sanusi Ikuti Program Bongkar Ratoon bersama Gubernur
• Indeks Keyakinan Konsumen Tembus 134,5, Bank Indonesia Sebut Ekonomi Dinilai Masih Kuat
• Diskopindag Kota Malang Tegaskan Praktik Jual Beli Bedak Dilarang
• Dinsos Kota Malang Mulai Sisir DTKS untuk Penjaringan Murid Sekolah Rakyat

Nasir juga menyampaikan, bahwa untuk masyarakat yang hendak memperbaiki dan merubah status di KTP, Dispendukcapil akan diterbitkan identitas kependudukan secara digital dan melalui surat keterangan. Dikarenakan stok blanko KTP elektronik dari pusat belum ada pemberitahuan ketersediaannya.

“Sesuai dengan surat yang telah diedarkan bagi pemohon kehilangan dan perubahan status, akan dilakukan identitas secara digital melalui handphone android. Kemudian, yang tidak memiliki handphone akan diberikan surat keterangan sampai tanggal 23 Januari 2023,” urainya. (azm/gie)

Agar pencairan tepat waktu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Situbondo, sebagai OPD tehnis yang membawahi penyaluran bantuan, melakukan serangkaian persiapan dengan mengadakan sosialisasi pendataan. Pelaksanaan itu, berlangsung di aula KH Hasyim Asyari Dispendikbud, Rabu (16/03/2022).

Dengan melibatkan 136 operator desa dan 17 operator kecamatan, pelaksanaan yang rencananya menggelontorkan sekitar Rp 7,2 miliar, pun mulai digelar. Diantaranya, seperti mengadakan sosialisasi pendataan verifikasi dan validasi (Verval) guru mengaji dan guru Minggu oleh petugas pendata desa atau kelurahan dan petugas pendata Kecamatan se-Kabupaten Situbondo.

Plt Kepala Dispendikbud, Hj Siti Aisyah, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Andi Yulian Harianto, mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini mengupas tentang Verval data guru mengaji. Sementara hingga kini, telah berhasil mencatat sebanyak 4.725 orang. Agar bantuan tepat sasaran dan tidak meleset, maka dilakukan verifikasi ulang meski tahun sebelumnya sudah dilakukan Verval serupa.

Baca juga :

• Lantik 734 Kepala Sekolah, Bupati Jember Beri Deadline Enam Bulan untuk Kreatif dan Inovasi di Sekolah
• Dukung Swasembada Gula Nasional, Bupati Sanusi Ikuti Program Bongkar Ratoon bersama Gubernur
• Indeks Keyakinan Konsumen Tembus 134,5, Bank Indonesia Sebut Ekonomi Dinilai Masih Kuat
• Diskopindag Kota Malang Tegaskan Praktik Jual Beli Bedak Dilarang
• Dinsos Kota Malang Mulai Sisir DTKS untuk Penjaringan Murid Sekolah Rakyat

“Ya, ini ada tambahan susulan sebanyak 34 orang. Termasuk, guru mengaji atau guru Minggu yang sudah meninggal, akan diganti. Terkait datanya, kami meminta berupa KK, KTP dan foto serta musala beserta anak didiknya,” jelas Andi.

Andi juga menjelaskan, proses pendataan sebagai pertanggungjawaban dan bantuan atau insentif diberikan sebagai penghargan kepada guru mengaji di Kabupaten Situbondo. Insentif ini, layak diberikan karena para guru ini sudah mengabdi kepada masyarakat tanpa imbalan.

“Jumlah nilai bantuan yang disiapkan total sebesar Rp 7,2 miliar. Bantuan itu, akan dibagikan secara serentak dan dipastikan tuntas selama lima hari,” tegas Andi.

Bantuan yang akan diberikan ini, tambahnya, merupakan bukti bahwa Pemkab Situbondo, telah memberi penghargaan berupa insentif kepada guru mengaji dan guru Minggu yang didistribusikan setiap tahun sekali. “Semoga, bantuan ini dapat menambah semangat kepada para guru ngaji dan guru Minggu. Sehingga, generasi muda rutin menerima siraman rohani sebagai bentuk balancing dari pengaruh negatif tehnologi,” terang Andi. (her/sit)

“Kalau murid belum divaksin dosis 1 dan 2, maka siswa tidak boleh ikut PTM terbatas. Bahwa yang bersangkutan harus mengikuti pembelajaran secara Daring (Dalam Jaringan),” kata Sugik-sapaannya, Rabu (09/03/2022).

PTM Terbatas, lanjutnya, hanya boleh diikuti oleh 50 persen siswa dari sekolah tersebut. Dan maksimal, pembelajaran hanya 4 jam sehari. Para guru memastikan seluruh siswanya mengikuti protokol kesehatan (Prokes).

Baca juga :

• Lantik 734 Kepala Sekolah, Bupati Jember Beri Deadline Enam Bulan untuk Kreatif dan Inovasi di Sekolah
• Dukung Swasembada Gula Nasional, Bupati Sanusi Ikuti Program Bongkar Ratoon bersama Gubernur
• Indeks Keyakinan Konsumen Tembus 134,5, Bank Indonesia Sebut Ekonomi Dinilai Masih Kuat
• Diskopindag Kota Malang Tegaskan Praktik Jual Beli Bedak Dilarang
• Dinsos Kota Malang Mulai Sisir DTKS untuk Penjaringan Murid Sekolah Rakyat

Ditambahkannya, kebijakan mengikuti vaksin dosis 1 dan 2 bagi siswa yang ikut PTM Terbatas, dilakukan demi keselamatan murid. Keselamatan murid bagi Dispendik adalah nomor satu. Maka, jika ada murid yang keberatan dengan kewajiban vaksin, memilih opsi yang kedua, pembelajaran online. Seluruh guru sudah mempersiapkan materi, baik Luring maupun Daring.

“Wali murid boleh memilih salah satu opsi tersebut. Yang penting anak belajar. Karena tidak mungkin wali murid mengajari sendiri, hususnya untuk materi pelajaran tertentu,” jelasnya.

Sebentar lagi, lanjutnya, kelas akhir dari tiap lembaga pendidikan akan menghadapi ujian akhir. Kalau mereka tidak belajar, maka kwalitas keilmuannya bisa anjlok. Ini yang menjadi pertimbangan Dispendik. (zen/gie)

Kepala Dispendik Bondowosk, Dr H Sugiono Eksantoso MM, mengatakan pembelajaran daring diberlakukan kembali untuk menghindari cluster baru penyebaran Virus Corona di Bumi Kironggo ini. “Setelah kami melakukan koordinasi dengan Satgas Covid-19 dan perkembangan penyebaran Virus Corona, disarankan agar lembaga di bawah pembinaan Dispendik ditutup sementara waktu,” kata Sugik-sapaannya, Jumat (18/02/2022).

Baca juga :

• Lantik 734 Kepala Sekolah, Bupati Jember Beri Deadline Enam Bulan untuk Kreatif dan Inovasi di Sekolah
• Dukung Swasembada Gula Nasional, Bupati Sanusi Ikuti Program Bongkar Ratoon bersama Gubernur
• Indeks Keyakinan Konsumen Tembus 134,5, Bank Indonesia Sebut Ekonomi Dinilai Masih Kuat
• Diskopindag Kota Malang Tegaskan Praktik Jual Beli Bedak Dilarang
• Dinsos Kota Malang Mulai Sisir DTKS untuk Penjaringan Murid Sekolah Rakyat

Mulai Senin (21/02/2022) lusa, kata Sugik, pembelajaran di KB, TK, SD dan SMP, akan dilaksanakan secara daring atau PJJ. Kesehatan dan keselamatan murid dan guru, bagi kami adalah prioritas.

Ditambahkannya, ada 20 murid SMPN yang terpapar Virus Corona. Yaitu di SMPN 1 ada sebanyak sembilan murid dan sisanya murid SMPN 3. Sebelumnya, tiga murid SD Katolik diketahui terpapar Virus dari Cina ini. Hampir seluruh murid yang kena Covid-19, terlihat sehat atau masuk dalam kategori OTG (Orang Tanpa Gejala). (zen/sit)