Untuk total anggaran yang akan dihabiskan, Suwarjana mengaku, masih belum mengetahui. Karena, nominal itu baru akan diketahui ketika DED sudah rampung dikerjakan.

“Belum tahu untuk anggarannya berapa. Kita harus menghitung dahulu untuk rencana bangunannya. Baru, nanti bisa mengetahui anggarannya,” ujarnya saat ditemui di Balai Kota Malang, Sabtu (13/08/2022) tadi.

Wacana untuk penambahan sekolah tersebut, ujarnya, akan meregrouping salah satu SD di kawasan Polowijen, Kota Malang. Karena menurutnya, untuk peminat di SD tersebut sangat sedikit, dan lokasinya jauh dari sekolah negeri lainnya. Sehingga, hal itu yang menjadi pertimbangan untuk penambahan sekolah.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Karena menurut kami perkembangan muridnya cuma sedikit sekali, satu kelas hanya diisi 10 orang siswa dan ruangannya ada, kemudian lokasinya jauh dari sekolah negeri. Sehingga masyarakat tidak bisa mengenyam pendidikan,” jelasnya.

Selain itu, menurut Suwarjana, lokasi sekolah tersebut juga sangat strategis berada di pinggir jalan. Sehingga, sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.

“Ini sekolahnya strategis dipinggir jalan, lalu di Polowijen sendiri juga belum ada SMP Negeri untuk zonasi. Karena di SMPN 16, SMPN 14, SMPN 5, mereka tidak mencakup,” lanjutnya.

Terkait dengan sekolah swasta yang protes karena penambahan SMP Negeri di Kota Malang, pihaknya mengatakan, bahwa lulusan di Kota Malang sendiri di tiap ajaran baru mencapai 14 ribu siswa. Untuk daya tampung Negeri hanya 7500 siswa, sehingga sisanya bisa masuk di sekolah swasta.

“Itu tergantung dari program sekolah swasta yang mereka jualkan. Karena banyak sekali sekolah swasta yang daya tampungnya sudah penuh, padahal kami di Negeri belum buka pendaftarannya,” imbuh Suwarjana. (rsy/sit)

Agar pencairan tepat waktu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Situbondo, sebagai OPD tehnis yang membawahi penyaluran bantuan, melakukan serangkaian persiapan dengan mengadakan sosialisasi pendataan. Pelaksanaan itu, berlangsung di aula KH Hasyim Asyari Dispendikbud, Rabu (16/03/2022).

Dengan melibatkan 136 operator desa dan 17 operator kecamatan, pelaksanaan yang rencananya menggelontorkan sekitar Rp 7,2 miliar, pun mulai digelar. Diantaranya, seperti mengadakan sosialisasi pendataan verifikasi dan validasi (Verval) guru mengaji dan guru Minggu oleh petugas pendata desa atau kelurahan dan petugas pendata Kecamatan se-Kabupaten Situbondo.

Plt Kepala Dispendikbud, Hj Siti Aisyah, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Andi Yulian Harianto, mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini mengupas tentang Verval data guru mengaji. Sementara hingga kini, telah berhasil mencatat sebanyak 4.725 orang. Agar bantuan tepat sasaran dan tidak meleset, maka dilakukan verifikasi ulang meski tahun sebelumnya sudah dilakukan Verval serupa.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Ya, ini ada tambahan susulan sebanyak 34 orang. Termasuk, guru mengaji atau guru Minggu yang sudah meninggal, akan diganti. Terkait datanya, kami meminta berupa KK, KTP dan foto serta musala beserta anak didiknya,” jelas Andi.

Andi juga menjelaskan, proses pendataan sebagai pertanggungjawaban dan bantuan atau insentif diberikan sebagai penghargan kepada guru mengaji di Kabupaten Situbondo. Insentif ini, layak diberikan karena para guru ini sudah mengabdi kepada masyarakat tanpa imbalan.

“Jumlah nilai bantuan yang disiapkan total sebesar Rp 7,2 miliar. Bantuan itu, akan dibagikan secara serentak dan dipastikan tuntas selama lima hari,” tegas Andi.

Bantuan yang akan diberikan ini, tambahnya, merupakan bukti bahwa Pemkab Situbondo, telah memberi penghargaan berupa insentif kepada guru mengaji dan guru Minggu yang didistribusikan setiap tahun sekali. “Semoga, bantuan ini dapat menambah semangat kepada para guru ngaji dan guru Minggu. Sehingga, generasi muda rutin menerima siraman rohani sebagai bentuk balancing dari pengaruh negatif tehnologi,” terang Andi. (her/sit)

Menyikapi hal tersebut, Plt Kadispendikbud Situbondo, Siti Aisyah, menyampaikan bahwa pihaknya akan mengeluarkan surat edaran (SE) yang berisi penerapan pembelajaran tatap muka (PTM), bisa dilakukan apabila capaian vaksinasi Covid-19 untuk dosis pertama sudah mencapai 100 persen. “Ini sesuai arahan Bapak Bupati, pada Senin 21 Februari, kemarin. Beliau meminta kepada kami, keselamatan siswa dan guru harus diprioritaskan. Bagi sekolah yang siswa atau gurunya ada positif Covid-19, maka dihentikan sementara PTM nya,” ujarnya saat ditemui memontum di kantornya, Selasa (22/02/2022).

Aisyah menambahkan, Surat Edaran (SE) tersebut rencananya akan diedarkan ke Korwil SD dan lembaga SMP pada hari Rabu (23/02/2022) besok. “Karena kondisinya mendesak, ini sekarang saya buat suratnya dan secepatnya kita kirim,” tegasnya.

Lebih lanjut Aisyah mengungkapkan, bukan hanya siswa saja yang capaian vaksinasinya harus 100 persen. Melainkan, juga untuk guru dan staf TU. “Kita ingin PTM ini bisa berjalan dengan aman. Sehingga, semua harus sudah divaksin,” imbuhnya

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Tidak hanya itu yang disampaikan perempuan berhijab ini, dirinya mengaku, memang ada beberapa wali murid yang keberatan apabila PTM tidak dilanjutkan hanya gara-gara ada sebagian kecil siswa maupun guru yang terpapar Covid-19. “Dan mayoritas siswa maupun guru yang positif virus Corona, adalah mereka yang belum mengikuti vaksinasi. Sehingga, saya mengajak wali murid agar mengizinkan anaknya ikut vaksinasi. Karena vaksin Covid-19 ini aman, halal dan tidak menimbulkan efek samping. Dengan begitu PTM ini bisa terus terlaksana,” ucapnya.

Aisyah menyampaikan, hingga hari Senin (21/02/2022) kemarin, capaian vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun sudah diangka 22.606 orang atau 56,17 persen dari total sasaran 40.244 anak. “Kami jajaran Dispendikbud Situbondo terus bekerja ekstra agar capaian vaksinasi ini bisa segera rampung. Bahkan, untuk yang usia 6 tahun kita sudah menyisir di TK, karena ada yang masih duduk dibangku itu (TK, red),” terangnya.

Aisyah menghimbau kepada siswa dan guru untuk terus mematuhi protokol kesehatan (Prokes) Covid-19, secara ketat. “Tetap terapkan 5M. Mulai dari memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak satu sama lainnya, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kemudian rajin berolahraga serta makan-makanan bergizi,” paparnya.

Sekedar informasi, adapun 20 sekolah yang ditutup sementara akibat siswa atau gurunya terpapar Covid-19 adalah, SDN 1 dan 2 Dawuhan, SD Emanuel, SDN 1 dan 3 Wonorejo, SDN 1 dan 4 Jangkar, SDN 1 Besuki, SDN 2 Sumberanyar, SDN 1 Kalianget, SMPN 1, 3 4 dan 5 Situbondo, SMP Emanuel, SMPN 1 Banyuputih, SMPN 3 Besuki, SMPN 2 Panarukan, SMPN 1 Banyuglugur serta SMPN 1 Asembagus. (her/sit)

Pernyataan ini disampaikan Wakil Bupati Situbondo,H.Yoyok Mulyadi saat membuka kegiatan pekan seni dan budaya di Alun-alun kota, Rabu (16/11/2817) malam.

Menurutnya, potensi-potensi tersebut harus dibaca sebagai peluang dalam memajukan Situbondo. Dalam pandangan orang nomor dua di lingkungan Pemkab Situbondo itu, seni dan budaya yang bisa dikembangkan tidak terhitung jumlahnya. Di tiap-tiap desa yang tersebar di 17 kecamatan, pasti memiliki budaya masing-masing.

RESMI: Wabup Yoyok membuka pekan seni dan budaya yang digelar Disdikbud ditandai Pemukulan gong (im)

“Tidak menutup kemungkinan bisa dijual untuk mengenalkan daerah,” katanya.

Jika tidak bisa dikembangkan, setidaknya mampu dipertahankan. H.Yoyok menegaskan, sangat disayangkan jika kekayaan seni masyarakat yang ada malah hilang dipermukaan. “Kalau belum bisa mengembangkan, tentu harus bertahan dulu,” ujarnya.

Ini menjadi tanggung jawab orang-orang yang memiliki kompetensi khusus melalui SKPD terkait. Seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud). “Kami tentu akan terus mendorong dan memberikan dukungan,” tambah H.Yoyok.