Plt Dispendukcapil Pemkab Sidoarjo, Reddy Kusuma mengatakan untuk mendukung kualitas layanan tertib administrasi kependudukan maka pemerintah menerbitkan peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peturan ini dinilai sebagai upaya untuk mereformasi sistem pelayanan adminintrasi penduduk di Indonesia agar lebih cepat dan lebih sederhana serta menghilangkan persyaratan-persyaratan yang tidak perlu.

“Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil. Ini merupakan tindak lanjut gerakan Indonesia sadar administrasi kependudukan. Sekaligus memberikan kemudahan-kemudahan ke masyarakat dalam hal pemenuan administrasi kependudukan,” katanya.

Sementara Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah yang membuka acara ini memaparkan Perpres ini dinilai sebagai upaya mereformasi sistem pelayanan Adminduk di Indonesia. Hal ini agar lebih cepat, lebih sederhana dan menghilangkan persyaratan-persyaratan yang tidak perlu. Seperti surat keterangan pengantar dari RT/RW maupun desa/kelurahan serta kecamatan.

“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) yang sudah dicanangkan pemerintah. Yang penting adalah penggunaan media Teknologi Informasi dengan layanan online harus terus dikembangkan. Sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih optimal dan dapat mengurangi antrian masyarakat yang mengurus layanan Adminduk,” paparnya.

Sementara dihadapan sekitar 120 peserta Direktur Pendaftaran Penduduk, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Dr Ir David Yaman M Sc MA menegaskan untuk kedatangan dan perpindahan penduduk tanpa harus meminta lagi surat keterangan dari RT/RW selama yang bersangkutan sudah terdaftar dalam database kependudukan. Baginya penduduk bisa langsung mengajukan permohonan ke Dispendukcapil. Tujuannya, Dispendukcapil tempat domisili yang baru akan mengirimkan surat-surat elektronik ke Dispendukcapil tempat domisili yang lama.

“Peran RT/RW tidak sepenuhnya dihilangkan. Karena masih ada pengurusan surat yang masih membutuhkan pengantar RT/RW,” tandasnya. Wan/yan

Salah satu pelayanan sistem jemput bola itu, adalah untuk para pelajar (siswa) yang bakal memasuki berusia 17 tahun Tahun 2018 ini.

“Teknisnya perekaman lebih awal untuk para siswa agar saat pelajar itu usianya genap 17 tahun siswa langsung bisa mendapatkan e-KTP itu,” terang

Kabid Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan Dispendukcapil, Pemkab Sidoarjo, Sabino Mariano kepada Memontum.com, Rabu (29/8/2018).

Sabino menguraikan upaya untuk menyelesaikan perekaman e-KTP harus terus dilakukan. Para siswa yang bakal atau sudah berusia 17 tahun menjadi target perekaman e-KTP dalam sistem pelayanan baru itu.

“Kami ingin membantu siswa yang akan berusia 17 Tahun agar bisa segera mendapatkan e-KTP untuk kepentingan sekolah maupun pekerjaannya,” imbuhnya.

Menurut Sabino, rencana ini sebagai langkah menyelesaikan target jumlah warga yang belum melakukan perekaman e-KTP. Berdasarkan data pelayanan ada sekitar 300.000 jiwa yang belum perekaman dari 1,8 juta jiwa penduduk yang wajib ber e-KTP.