Selama periode tersebut, tercatat sebanyak 10 warga penyandang disabilitas yang tersebar di sejumlah kecamatan, telah memperoleh pelayanan prioritas berupa perekaman biometrik dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) langsung di rumah masing-masing. Pelayanan jemput bola ini, menjadi bagian dari upaya percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui inovasi ini, kehadiran petugas yang mendatangi langsung tempat tinggal warga, akan sebagai solusi konkret agar hak-hak sipil mereka tetap terpenuhi.

Kepala Dispendukcapil Kabupaten Kediri, Wirawan, menegaskan bahwa pelayanan bagi penduduk rentan merupakan bagian dari skala prioritas utama untuk diberikan layanan. “Pelayanan bagi penduduk rentan, termasuk saudara-saudara kita yang disabilitas, adalah prioritas. Kami tidak ingin ada warga yang terhambat mendapatkan akses layanan kesehatan atau bantuan sosial, hanya karena belum memiliki KTP-el. Karena itu, sepanjang November kemarin kami intensifkan tim untuk turun langsung ke lapangan,” katanya, Senin (15/12/2025) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa program ini tidak semata mengejar target perekaman, tetapi juga memastikan kehadiran negara bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Dengan kepemilikan KTP-el dan tercatat dalam database kependudukan, warga penyandang disabilitas kini memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan publik, jaminan kesehatan, serta bantuan sosial pemerintah.

Dalam pelaksanaan itu, tambahnya, petugas membawa perangkat perekaman portabel (mobile enrollment). Sehingga, proses pengambilan foto, sidik jari dan iris mata dapat dilakukan di kursi roda maupun di tempat tidur warga yang sedang sakit. Setelah data terekam, KTP-el langsung dicetak dan diserahkan kepada keluarga yang bersangkutan.

Dispendukcapil Kabupaten Kediri juga mengajak seluruh masyarakat, perangkat desa, serta ketua RT dan RW, untuk terus proaktif melaporkan keberadaan warga berkebutuhan khusus, Lansia sakit, maupun ODGJ yang belum memiliki dokumen kependudukan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mempercepat penuntasan administrasi kependudukan bagi kelompok rentan. (pan/sit/adv)

Salah satu buktinya, hampir semua layanan publik yang dihadirkan oleh Pemkab Pasuruan di stan-stan pameran, diserbu para warga. “Matur nuwon Mas Rusdi dan Gus Shobih sudah mendekatkan layanan publik ke sini. Jadi terbantukan sekali kami sekeluarga,” ungkap Sumirat (44), salah satu warga Desa Ranuklindungan Grati, Sabtu (01/11/2025) tadi.

Sumirat dan keluarga lainnya, termasuk warga yang menyerbu stan Dispendukcapil. Bahkan, sejumlah warga nampak menyambut positif sejumlah layanan yang dihadirkan.

Wakil Bupati Pasuruan, Gus Shobih, pun menyaksikan sendiri bagaimana antusiasnya masyarakat dalam memanfaatkan 5 hari pekan raya santri 2025 di wilayah timur Kabupaten Pasuruan. Menurutnya, layanan dokumen kependudukan merupakan bagian dari jemput bola pemerintah untuk mendekatkan layanan agar masyarakat tak perlu repot-repot mengurus ke kantor kecamatan atau bahkan ke Mall Pelayanan Publik di Raci, Bangil.

“Kami yang datang ke sini membantu urusan dokumen kependudukan. Ini cara cepat kami untuk jemput bola demi memudahkan warga tanpa harus ke MPP,” katanya.

Baca juga :

Berdasarkan data dari Dispendukcapil, dalam satu hari, tak kurang dari 100 warga mengajukan permohonan KTP elektronik (KTP-el), 25 orang mengurus Kartu Keluarga (KK), 8 orang mengurus Akta Kelahiran dan 2 warga mendaftar Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Kepala Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan, Tectona Jati KHM, mengatakan bahwa Pekan Raya Santri menjadi momentum untuk memberikan pelayanan prima secara langsung. “Alhamdulillah, antusias masyarakat sangat tinggi,” jelasnya.

Tingginya animo masyarakat sempat membuat petugas kewalahan, terutama dalam melayani pembuatan KTP-el yang menjadi dokumen paling banyak diminati. “Alhamdulillah, semuanya terlayani dengan baik. Blanko KTP-el yang kami bawa bahkan habis. Banyak yang mengurus karena baru berusia 17 tahun atau ingin mengganti KTP yang rusak dan hilang,” jelasnya.

Tecto mengatakan, layanan jemput bola Dispendukcapil Pasuruan di Pekan Raya Santri Grati akan berlangsung hingga 4 November 2025, setiap hari pukul 09.00 hingga 15.00. Selain perekaman, pembuatan KTP dan KK, masyarakat juga bisa melakukan konsultasi terkait perubahan data keluarga, pemisahan KK, serta layanan kependudukan lainnya.

“Pelayanan yang diberikan meliputi perekaman, cetak KTP elektronik, perubahan KK, IKD, cetak KIA, akta kelahiran, akta kematian, pisah KK, Pembaharuan data serta surat keterangan pindah,” tegasnya. (kom/pas/gie)

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang, Dahliana Lusi Ratnasari, menjelaskan bahwa tingginya capaian tersebut didukung program kerja sama dengan hampir seluruh rumah sakit di Kota Malang. Melalui skema tersebut, setiap bayi yang baru lahir langsung mendapatkan tiga dokumen sekaligus, yakni akta kelahiran, kartu keluarga (KK) dan KIA.

“Setiap bayi lahir otomatis sudah terdaftar. Namanya masuk KK, dapat akta kelahiran dan langsung tercetak KIA. Jadi, capaian kita bisa lebih tinggi dari target nasional,” ujar Lusi, Sabtu (20/09/2025) tadi.

Namun, menurutnya juga masih ada sebagian anak usia SMP menjelang 17 tahun yang belum mengurus KIA. Kondisi tersebut, tentunya cukup berpengaruh pada capaian total.

“Anak-anak usia SMP kadang merasa tidak perlu lagi mengurus KIA, karena sebentar lagi dapat KTP. Padahal mereka tetap masuk dalam hitungan target. Kalau mendekati 17 tahun, biasanya mereka agak enggan, bahkan ada yang malu,” katanya.

Baca juga :

Lusi menambahkan, manfaat KIA pada dasarnya sama dengan KTP, yakni sebagai identitas resmi yang memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK). KIA dapat digunakan dalam berbagai keperluan administrasi, mulai dari pembukaan rekening bank, perjalanan dengan pesawat, hingga layanan publik lainnya.

“Kalau orang dewasa identitasnya pakai KTP, anak-anak bisa pakai KIA. Identitas ini penting, karena kartu pelajar saja tidak selalu diberikan sekolah. Jadi, KIA menjadi bukti legal identitas anak,” lanjutnya.

Untuk memperluas manfaat, Dispendukcapil Kota Malang telah menjalin kerja sama dengan sejumlah pusat hiburan dan rekreasi di Kota Malang. Apabila anak datang dengan menunjukkan KIA dapat memperoleh diskon khusus sesuai kebijakan mitra.

“Kalau untuk perbankan memang belum ada kerja sama langsung. Tetapi untuk hiburan anak, sudah berjalan. Jadi ada nilai tambah yang bisa dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Dengan capaian ini, Lusi optimis angka penerbitan KIA di Kota Malang akan terus meningkat. Terlebih, setiap kelahiran baru otomatis sudah tercatat dan langsung mendapatkan identitas. (rsy/sit)

Kepala Dispendukcapil Jombang, Masduqi Zakaria, menyampaikan bahwa KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga. “Sesuai dengan Permendagri Nomor 19 tahun 2010 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil, blangko KK memuat beberapa spesifikasi. Diantaranya, seperti nomor KK, alamat, nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, jenis pekerjaan, status perkawinan, SHDK, kewarganegaraan, dokumentasi imigrasi serta nama orang tua,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan, adapun spesifikasi terbaru pada status perkawinan yakni kawin tercatat, kawin belum tercatat, belum kawin, cerai mati, cerai hidup tercatat serta cerai hidup belum tercatat. Selain itu, ada spesifikasi blangko KK penambahan nomenklatur baru yakni tanggal perkawinan dan golongan darah.

Baca juga :

“Kawin tercatat adalah sah menurut hukum agama dan dicatatkan menurut peraturan perkawinan. Kawin belum tercatat adalah dianggap sudah melakukan perkawinan menurut hukum agama akan tetapi belum dicatatkan. Cerai hidup tercatat adalah adanya dokumen akta cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama atau Dispenduk Pencapil. Cerai hidup belum tercatat adalah dokumen KK status hubungan dalam keluarga kepala keluarga atau anggota keluarga dengan status cerai hidup akan tetapi tidak memiliki akta cerai,” ucapnya.

Menurut Masduqi, status perkawinan di Kabupaten Jombang sering menimbulkan permasalahan. Yakni status kawin belum tercatat atau cerai hidup belum tercatat pada KK belum dapat dijadikan persyaratan dalam pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Hal ini disebabkan mencatatkan perkawinan di KUA diperuntukkan bagi pasangan dengan status belum kawin, cerai hidup (akta cerai), cerai mati (akta kematian) serta suami yang beristri (kawin tercatat atau dispensasi pengadilan).

“Dalam hal ini yang perlu kami tegaskan bahwa status kawin belum tercatat tidak untuk menambah data baru, tetapi data memang sudah ada dalam database dan status hubungan dalam keluarga adalah suami istri,” tambahnya. (azl/gie)

Kantor Dispendukcapil yang berada di Jalan Letkol Istiqlah Banyuwangi, nantinya akan tetap membuka layanan pada tanggal 28 hingga 30 Maret 2025, dilanjutkan pada 2 hingga 6 April 2025. “Meski libur Lebaran, kami tetap berusaha memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat, khususnya bagi pemudik asal Banyuwangi. Salah satunya, layanan kependudukan yang akan kami buka selama liburan,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Rabu (26/03/2025) tadi.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa di momen libur Lebaran ini banyak warga perantauan yang akan pulang kampung. Sehingga, bisa dimanfaatkan untuk mengurus berbagai kebutuhan Adminduk.

Baca juga :

“Karena itu, kami memfasilitasi mereka. Jadi meski mudik, tetapi masih bisa mengurus surat yang dibutuhkan, terutama surat-surat yang sifatnya mendesak,” tambah Bupati Ipuk.

Ditambahkan Plt Kepala Dispendukcapil Banyuwangi, Choiril Ustadi, pelayanan tersebut akan dibuka setiap hari selama masa libur Lebaran, kecuali pada hari H Lebaran. “Kita hanya libur di 31 Maret dan 1 April. Selebihnya pada 29 hingga 30 Maret dan 2 hingga 6 April layanan tetap kita buka seperti biasa. Pelayanan Adminduk akan dibuka mulai pukul 08.00 hingga 13.00,” urai Ustadi.

Selain itu, juga dibuka layanan mobile dengan pengajuan melalui WhatsApp. Bagi pemudik yang membutuhkan dokumen Adminduk bisa menghubungi helpdesk Kantor Dispendukcapil di nomor 081336700900. Atau langsung menghubungi petugas di nomor 081334933215, 082312490339, dan 081234752597. “Kalau ingin cetak KTP harus datang ke kantor langsung karena blankonya khusus. Kalau dokumen lain bisa kami kirim via WA asal tidak ada perubahan data,” kata Ustadi. (kom/bwi/gie)

Salah satu petugas Dispendukcapil Kota Malang, Irwan Asmarani, menyampaikan bahwa program tersebut bertujuan untuk mempermudah akses bagi kelompok rentan. Tentunya dalam mendapatkan dokumen kependudukan, terutama e-KTP.

“Kami mendatangi langsung karena mereka tidak memungkinkan untuk datang ke kantor. Ini merupakan upaya memastikan seluruh warga yang memenuhi syarat memiliki identitas kependudukan,” kata Irwan, Jumat (21/02/2025) tadi.

Baca juga :

Untuk mengoptimalkan program tersebut, Dispendukcapil bekerja sama dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang. Kolaborasi itu dilakukan untuk mempermudah pendataan dan pencarian rumah warga yang membutuhkan layanan perekaman e-KTP.

“Peralatan perekaman kami bawa langsung di mobil pelayanan, sehingga proses bisa dilakukan di tempat,” tambah Irwan.

Program Jembol Adminduk ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan serta mengatasi kendala yang dihadapi.

“Kepemilikan e-KTP ini sangat penting, karena menjadi syarat utama untuk mengakses berbagai layanan publik, seperti BPJS dan layanan lainnya,” imbuh Irwan. (rsy/sit)

Kepala Dispendukcapil Kota Malang, Dahliana Lusi Ratnasari, menyampaikan bahwa selama beberapa tahun terakhir, pihaknya telah menempatkan petugas di setiap kelurahan untuk membantu pelayanan dokumen kependudukan. Namun, saat ini hanya 47 dari total 57 kelurahan di Kota Malang yang masih memiliki petugas Dispendukcapil.

“Saya kurangi, ada 10 kelurahan kosong karena memang pemohonnya sepi. Kalau pemohon hanya satu, lebih baik petugasnya di dinas. Jadi sekarang hanya 47 kelurahan yang ada petugas Dispendukcapil,” kata Lusi-sapannya, Jumat (06/12/2024) tadi.

Petugas yang sebelumnya ditempatkan di 10 kelurahan, kini dialihkan ke Blok Office Tlogowaru dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Ramayana. Lusi menyebut bahwa langkah ini bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas kerja petugas, mengingat jumlah pemohon di MPP semakin meningkat.

Baca juga :

“MPP sekarang sudah ramai. Jadi petugas membantu di sana, sebagian lagi di Blok Office. Itu lebih efektif, dan tugas atau pekerjaan mereka lebih jelas,” tambahnya.

Meski ada pengurangan, layanan di 47 kelurahan yang masih memiliki petugas tetap berjalan seperti biasa. Pengurusan administrasi yang dilayani meliputi input data KTP Elektronik (KTP-E), Kartu Keluarga (KK), surat pindah, akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya.

Lusi juga menyampaikan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan untuk menentukan langkah selanjutnya. Jika tren pemohon di kelurahan terus menurun, tidak menutup kemungkinan jumlah petugas akan kembali dikurangi.

“Kami lihat dulu. Tampaknya masyarakat lebih suka ke MPP. Jika ke depan masyarakat lebih siap dan banyak beralih ke layanan online, kami mungkin akan menarik lebih banyak petugas dari kelurahan,” imbuh Lusi. (rsy/sit)

Layanan itu, dibuka untuk memberikan fasilitas kepada warga Kota Malang yang belum memiliki dokumen kependudukan. Termasuk juga arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui surat edaran.

“Jadi ini kegiatannya atas perintah surat edaran dari Kemendagri, mulai dari 24 November 2024 sampai 27 November 2024 terakhir hari pencoblosan. Kita diminta untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024, terutama untuk pemilih berusia 17 tahun,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dispendukcapil Kota Malang, Burhanuddin Al Jundi.

Sejak pagi, layanan Dispendukcapil tersebut telah melayani lebih dari 100 orang. Sebagian besar adalah pemilih pemula dan warga dari pondok pesantren yang belum memiliki KTP. Meski ramai, jumlah pemohon kali ini lebih sedikit dibandingkan saat Pemilu Presiden Februari lalu.

Baca juga :

“Yang sekarang ini agak landai dibandingkan Pilpres dan Pileg kemarin, ada sekitar 100 an orang,” katanya.

Pria yang kerap disapa Jundi, menyampaikan bahwa sebelumnya upaya jemput bola untuk perekaman KTP pemula sudah dilakukan. Bahkan sejak Pilpres, dengan mendatangi sekolah-sekolah yang ada di Kota Malang.

“Kami sudah mencapai lebih dari 90 persen target pemilih pemula yang memiliki KTP. Tinggal sedikit yang belum dan mereka kini bisa langsung mencetak KTP di sini langsung,” lanjutnya.

Jundi berharap, dengan tingginya kepemilikan KKT, juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihannya di Pilkada Serentak 2024 ini. “Semua proses dilakukan cepat, tanpa antre panjang dan KTP langsung jadi di sini,” imbuh Jundi. (rsy/sit)

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jombang, Masduqi Zakaria, mengatakan bahwa sebagai langkah awal dinas akan melakukan perbaikan Kartu Keluarga (KK), yang semula masih menggunakan tanda tangan kini harus dirubah menjadi barcode. “Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang kartu keluarganya masih dalam bentuk tanda tangan dan belum barcode untuk segera dirubah. Tujuannya, tentu agar dokumen kependudukannya bisa sempurna,” kata Masduqi.

Ditambahkannya, bahwa untuk merubah Kartu Keluarga (KK) ke dalam barcode, harus dilakukan penyempurnaan status terkait dengan pendidikan, pekerjaan serta pernikahan. Pengurusan status pernikahan, juga harus dilampirkan surat nikah.

Baca juga :

“Terkait dengan akta kelahiran, banyaknya akte kelahiran terbitan 10-15 tahun lalu yang mengalami kesalahan bermunculan. Seperti bukan nama orang tua kandung tetapi ditulis nama orang tua kandung. Kesalahan inilah yang harus segera diperbaiki agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari,” ucapnya.

Masduqi juga mengajak kepada seluruh masyarakat yang belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP), agar segera melakukan perekaman. Baik itu di kecamatan maupun bisa datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.

“Saat ini sudah sebanyak 9.882 jiwa sudah melakukan perekaman dari jumlah sekitar 14.000 lebih. Adapun yang belum melakukan perekaman, kurang lebih 6.894 jiwa di Kabupaten Jombang,” ungkapnya.

Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang akan melakukan jemput bola ke sekolah-sekolahan. “Bagi masyarakat yang sampai saat ini masih belum melakukan perekaman dan tidak memberikan laporan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, maka kami akan menonaktifkan atau pemblokiran data kependudukan. Itu karena, berkaitan dengan Pilkada serentak 2024, yang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat,” paparnya. (azl/sit)