Seperti pada kegiatan FKP yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Kediri, yaitu dengan melibatkan BUMN, perusahaan swasta, stakeholder, akademisi, pelaku usaha, media, Selasa (04/06/2024) tadi. Kegiatan FKP ini, banyak diisi dengan diskusi dan sharing untuk menjaring aspirasi dari para peserta sehingga pelayanan Disperdagin ke depan akan semakin baik.

“Kita undang semua unsur, agar bisa memberikan masukan dan saran untuk peningkatan layanan yang kami berikan, khususnya pada bidang kemetrologian yakni tera dan tera ulang,” jelas Kepala Disperdagin, Wahyu Kusuma Wardani.

Dalam pelayanan tera dan tera ulang pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri melaksanakan beberapa jenis pelayanan. Antara lain pelayanan tera dan tera ulang di dalam kantor, pelayanan tera dan tera ulang di luar kantor, pelayanan sidang tera dan tera ulang di pasar.

“Disperdagin melakukan pengujian tera ulang pada berbagai UTTP yang digunakan para pelaku usaha di Kota Kediri,” ujarnya.

Baca juga :

Di kesempatan tersebut, Wahyu sekaligus mengimbau pelaku usaha, pedagang, pemilik, pemakai UTTP untuk menera ulangkan UTTP-nya sesuai ketentuan. “Alhamdulillah semua menyambut baik kegiatan ini. Tadi ada beberapa masukan, salah satunya tentang digitalisasi layanan yang saat ini sedang kita upayakan,” terangnya.

Digitalisasi tersebut akan diwujudkan dengan meluncurkan inovasi berupa aplikasi berbasis website yang bisa diunduh melalui playstore. “Untuk website saat ini masih kita lakukan penyempurnaan dan secepatkan akan kita sosialisasikan ke masyarakat,” terangnya.

Wahyu berharap, dari FKP ini akan semakin banyak masyarakat yang mengenal bidang kemetrologian. Para pelaku usaha yang memiliki UTTP bisa menerakan alatnya ke Disperdagin tepat waktu sehingga alat ukur yang digunakan tetap akurat dan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen atau masyarakat.

Salah satu peserta dari Pabrik Gula Pesantren, Fredi, menyambut positif kegiatan FKP. Apalagi, Disperdagin memiliki wacana untuk meluncurkan aplikasi yang akan memudahkan masyarakat memperoleh layanan.

“Alhamdulillah, di era digital seperti sekarang ini direspon Disperdagin dengan membuat aplikasi atau web. Jadi pelayanan uji tera nanti bisa dengan aplikasi sehingga kami bisa upload alat-alat kami yang bisa di uji terakan beserta dengan masa expirednya,” ujarnya. (kom/pan/gie)

“Kami juga melaksanakan tera ulang di Pabrik Gula di Kota Kediri yakni PG Pesantren tanggal 7 hingga 8 Mei 2024, dan PG Mrican tanggal 13 Mei 2024, atau sebelum buka giling. Melalui langkah ini, diharapkan agar lebih banyak petani tebu yang mengirimkan hasil panen tebu ke PG yang ada di seluruh Indonesia dan bukan dikirim ke pihak swasta,” kata Kepala Disperdagin Kota Kediri, Wahyu Kusuma Negara, Senin (13/05/2024) tadi.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal, ujarnya, setiap alat timbang, alat ukur dan alat takar yang digunakan untuk berniaga wajib ditera ulang setiap tahun. Tera ulang dilakukan, untuk mencegah terjadinya selisih takaran dalam bertransaksi.

Baca juga :

Dalam kaitannya dengan pabrik gula, lanjutnya, tera ulang sangat diperlukan untuk menentukan produk akhir meliputi penentuan kwanta (isi, berat, atau panjang) produk gula yang sudah jadi. Dalam menentukan kwanta gula pasir yang dihasilkan oleh pabrik tersebut, haruslah menggunakan UTTP yang sudah ditera dan atau ditera ulang.

Adapun UTTP yang dilakukan tera ulang, ungkapnya, yakni Digital Crane Sistem (DCS). DCS sendiri merupakan peralatan timbangan tebu yang terhubung dengan komputer secara otomatis sebelum memasuki stasiun gilingan.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa hasil tera ulang pada PG di Kota Kediri seluruh DCS berfungsi dengan baik dan sesuai dengan standar tera nasional. “Alhamdulillah, setelah kami lakukan tera ulang, semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada kecurangan. Jadi kami sampaikan kepada petani tebu, agar tidak perlu khawatir mengirimkan hasil panen tebu ke pabrik gula di Kota Kediri,” ujarnya.

Wahyu juga berharap, agar seluruh hasil pertanian tebu bisa dikirim ke semua PG di Kota Kediri. “Lahan pertanian tebu di Kota Kediri sangat luas jumlahnya. Semoga dengan dilaksanakannya tera ini, maka dapat menambah kepercayaan petani tebu. Sehingga, tidak sangsi lagi dalam mengirimkan tebu ke PG,” ungkapnya. (kom/pan/sit)

Kepala Disperdagin Kota Kediri, Wahyu Kusuma, mengatakan bahwa bantuan itu diberikan sebagai salah satu dari banyaknya bentuk perhatian Pemkot Kediri terhadap keberadaan PKL Alun-alun. Yang mana, sebelum bantuan diberikan, sebelumnya telah meninjau secara langsung dan mensurvey keadaan para PKL.

“Seperti yang kita tahu, sejak Alun-Alun Kota Kediri dilakukan renovasi, para PKL ini direlokasi di tempat sementara dan ternyata kondisinya cukup memprihatinkan,” katanya.

Akibat kondisi tersebut, lanjutnya, banyak pedagang yang mengalami penurunan omset, kerugian bahkan hingga gulung tikar. Guna membangkitkan kembali PKL Alun-alun, Pemkot Kediri berupaya memberikan bantuan mulai dari bantuan modal usaha hingga menggratiskan retribusi kebersihan dan listrik.

“Bantuan-bantuan ini sesuai permintaan teman-teman PKL. Memang ada beberapa yang bisa kita penuhi dengan APBD. Namun, ada beberapa yang tidak bisa. Salah satunya yang tidak bisa adalah bantuan modal yang kita kerjasamakan dengan Baznas ini,” ujarnya.

Lebih lanjut Wahyu mengatakan, bahwa Disperdagin juga akan membantu dan memprioritaskan PKL Alun-alun untuk menerima bantuan modal usaha yang bersumber dari DBHCHT di tahun ini. Tentunya, bagi yang belum menerima di tahun 2023 lalu.

Terakhir, Wahyu juga berharap agar bantuan-bantuan dari Pemkot Kediri ini bisa sedikit membantu dan meringankan PKL Alun-alun dalam membangun usahanya. “Semoga dengan bantuan ini bisa membantu PKL Alun-alun untuk bangkit,” tegasnya.

Baca juga :

Sementara itu, Ketua Baznas Kota Kediri, Dawud Syamsuri, mengatakan bahwa Baznas Kota Kediri memang memiliki program yang sejalan dengan kegiatan bantuan modal bagi PKL. “Karena Baznas dan Disperdagin memiliki program yang selaras dan kebetulan PKL Alun-alun ini sedang membutuhkan bantuan. Jadi kita berkolaborasi menyalurkan bantuan modal ini,” ujarnya

Tujuan diberikannya bantuan ini, papar Dawut, untuk penguatan modal dan memovitasi PKL yang terdampak pembangunan Alun-alun. “Dengan adanya penguatan modal ini, kami berharap PKL Alun-alun bisa terus menjalankan usahanya,” paparnya.

Dawut juga menjelaskan, bahwa bantuan modal dari Baznas ini berasal dari muzzaki yang membayar zakat di Baznas Kota Kediri. Zakat tersebut digunakan untuk membantu mengentaskan kemiskinan di Kota Kediri.

Sementara untuk total keseluruhan PKL yang mengajukan bantuan, ada sebanyak 81 PKL. Namun, setelah melalui seleksi KTP, hanya 74 PKL yang bisa memperoleh bantuan modal dari Baznas Kota Kediri.

“Sesuai yang telah diajurkan pemerintah, Baznas Kota Kediri mengutamakan bantuan modal ini untuk PKL berKTP Kota Kediri. Dimana per orang menerima Rp 400 ribu,” jelasnya.

Salah satu penerima bantuan, Subagyono, mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan modal usaha ini. Dirinya mengaku, bahwa sejak relokasi PKL Alun-alun, omsetnya dan PKL lainnya mengalami penurunan yang cukup besar. Bahkan tidak sedikit yang sudah meminjam uang untuk modal usaha dan adapula yang sudah gulung tikar.

“Kami sangat berterimakasih dan bersyukur diberikan bantuan-bantuan ini. Terima kasih Disperdagin sudah mendengarkan keluh kesah kami, sehingga bantuan dari Baznas ini bisa kami terima,” ungkapnya. (kom/pan/sit)