Memontum Pasuruan – Keberadaan anggaran Rp 7 miliar untuk pengadaan 2,5 juta masker di Kabupaten Pasuruan, kian hari semakin membuat panas jagad pelayanan publik. Berbagai komentar dan kesan mencuat.

Sebelumnya tersiar kabar adanya uang DP pengerjaan masker total Rp 350 juta, yang keperuntukannya bagi para UKM yang mendapatkan jatah pekerjaan masker. Akan tetapi pada kenyataanya uang DP tersebut diduga tidak diberikan para seluruh UKM yang mendapatkan jatah, hanya diplotingkan pada segelintir “oknum” yang dekat dengan dinas setempat.

Lujeng Sudarto Direktur Pus@ka Pasuruan. (hen)

“Sungguh ironi temuan tersebut dan jelas itu kongkalikong serta kuat dugaan mengarah pada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh oknum pejabat dinas setempat,” tegas Direktur Pusat Advokasi Kebijakan (Pus@ka) Pasuruan Lujeng Sudarto melalui sambungan selularnya.

Ditambahkan pula, selain itu pihak dinas selaku leading sektor pengadaan 2,5 juta masker harus pula menjelaskan secara kongkrit dan transparan, adanya 33 pihak non UKM yang mendapatkan jatah pengerjaan masker. Jika dinas terkait mendapat tekanan dari pihak eksternal, maka wajib dibuka ke khalayak umum, siapa aktor yang melakukan intervensi tersebut.

Satu lagi, dengan semakin menggelindingnya “bola panas” tanpa arah saat ini. Ada kewajiban bagi APH (Aparatur Penegak Hukum) untuk segera melakukan langkah kongkrit guna membuka tabir gelap yang dulu hinggap dan lambat laun mulai terungkap.

BACA : Di Balik Pengadaan 2,5 Juta Masker Kabupaten Pasuruan (1)

“Artinya jangan ada lagi ewuh-pakewuh dalam menerapkan aturan hukum, apalagi pengadaan masker ini merupakan hayat hidup orang banyak di tengah pandemi corona,” beber salah satu pentolan aktivis Pasuruan ini.

Sementara itu di salah satu kantor berita lokal Pasuruan (media online), dinyatakan pengakuan yang disampaikan Riduan yang nota benenya adalah Ketua UKM Kabupaten Pasuruan. Dimana ia mengaku mendapatkan jatah pengerjaan masker sebanyak kurang lebih 1 jutaan dan dibagikan pada UKM dibawah binaannya. (hen/oso/bersambung)

Memontum Pasuruan – Carut-marut pengadaan masker di Kabupaten Pasuruan sebanyak 2,5 juta, terus menuai kritik dari sejumlah kalangan aktivis sosial. Bahkan beberapa hari lalu pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan melalui Seksi Intelijen, telah memanggil 2 kepala dinas yakni Kadis Disperindag Edy Suswanto dan Kadis Koperasi dan UKM Achmad Khasani, guna diminta keterangannya.

Dari penelusuran dan beberapa informasi yang berhasil di kumpulkan, setidaknya proyek pengadaan masker tersebut, diperuntukan untuk membantu pelaku UKM di Kabupaten Pasuruan dimasa pandemi covid-19. Dimana saat ini akibat terpaan virus corona, UKM yang ada mengalami kelesuan usahanya.

Namun dari desas-desus yang berkembang akhir-akhir ini, bagai bola panas yang semakin liar. Niatan awal pengadaan masker untuk membantu keberaan UKM, malah menjadi ajang bancaan sejumlah oknum elit di tanah sakera ini dan imbasnya pelaku UKM menjadi sapi perah.

Sejatinya dalam pengadaan 2,5juta masker tersebut, UKM yang mendapatkan pekerjaan pada Dinas Perindustrian mendapatkan uang muka (DP) pengerjaan atau modal awal untuk membeli bahan dasar (kain).

“Namun pada kenyataanmya uang muka atau DP bagi penerima pesanan masker (UKM)sebesar total Rp.350juta pada Disperindag, tidak langsung diberikan pada yang bersangkutan. Ada indikasi uang DP tersebut tidak dikeluarkan atau bahkan hanya diplotingkan pada beberapa orang saja,”ungkap narasumber seorang “elit”yang namanya minta tidak disebutkan.

Lebih lanjut, dengan adanya indikasi perbuatan tersebut. Kami meminta pihak Disperindag Kabupaten Pasuruan bertindak transparan dan tidak tebang pilih dalam memberikan uang muka(DP) pengerjaan,” pungkasnya. (hen/oso/bersambung)