Sebelumnya, wacana pembelian Migor menggunakan KTP, mencuat dari Kementrian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia, Zulkifli Hasan. Alasannya, supaya distribusi merata pada masyarakat.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Kepala Seksi (Kasi) Analis Perdagangan Disperindag Pamekasan, Harsya Budi Bakhtiar, mengatakan bahwa pihaknya belum menerima petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) wacana pembelian Migor menggunakan KTP. “Sampai sekarang, kami belum dapat arahan Juklak dan Juknisnya dari pusat maupun dari Disperindag Provinsi Jatim,” paparnya, Selasa (07/02/2023) tadi.

Menurut Harsya, pada prinsipnya wacana itu bukan hoax. Melainkan benar adanya, yaitu membeli minyak goreng menggunakan KTP dan merupakan program pemerintah pusat. “Tidak semua menggunakan KTP, hanya minyak goreng bermerek (Minyakkita). Itu kebetulan minyak goreng murah program pemerintah,” jelasnya. (azm/gie)

Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan, Agus Wijaya, menyampaikan bahwa tenda-tenda tersebut untuk tempat relokasi pemilik kios dan para pedagang Pasar Kolpajung, yang berlokasi di Lapangan Kowel. Pelaksanaannya sendiri, sudah rampung 100 persen dan siap untuk ditempati.

“Pemilihan Lapangan Kowel ini, karena lokasinya dekat dengan Pasar Kolpajung dan aksesnya mudah. Kemudian, untuk pembangunan tendanya sudah rampung 100 persen,” katanya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Agus menjelaskan, bahwa tenda itu berjumlah 305 tenda dan akan ditempati 1.213 pemilik kios pedagang Pasar Kolpajung. Nantinya, itu akan ditempati selama masa pembangunan berlangsung, yakni selama 1 tahun sampai 1,5 tahun, dengan rencana 1 tenda di tempati 4 orang.

“1 tenda nantinya ditempati 4 orang. Dengan ukuran tendanya, 4 x 4 meter. Jadi, sesuai regulasi, perpedagang ukurannya 2 x 2 meter,” ungkapnya.

Agus juga mengatakan, bahwa TPS tersebut rencananya akan ditempati pada awal Februari mendatang, atau sesuai dengan rencana awal yang sudah dijadwalkan. “Insyaallah, akan ditempati awal bulan Februari mendatang,” paparnya. (azm/sit)

Diketahui, pembangunan Pasar Kolpajung, itu akan dikerjakan pada awal Maret 2023 mendatang, dengan konsep green building. Kemudian, pada saat pelaksanaan pembangunan berlangsung, pemilik kios atau pemilik toko akan direlokasikan ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) yakni di Lapangan Kowel.

“Pembangunan Pasar Kolpajung itu menggunakan dana Anggaran pendapatan belanja negara (APBN), dengan pagu anggaran yang disediakan kurang lebih Rp 110 miliar. Dan, menggunakan dana APBN Kementerian PUPR Republik Indonesia,” kata Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Disperindag Pamekasan, Agus Wijaya.

Agus juga menjelaskan, bahwasanya mengenai pendataan, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan mengenai berapa data yang sudah terverifikasi. Sebaliknya, dirinya hanya menyampaikan bahwa untuk verifikasi data harus ada foto orang di depan toko. Karena, ditakutkan ada yang dari luar ikut direlokasi dan mendapatkan toko atau kios setelah selesai pembangunan.

“Saya sebagai Kabid Pasar, belum ada laporan dari tim yang ditunjuk. Saya hanya menyampaikan ketika rapat, bahwa setiap foto toko orangnya harus ada di depan toko. Selain itu, juga menunjukkan buku merah. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada laporan berapa ke saya. Mungkin, bisa ke Kepala Dinas langsung,” paparnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Menurut Agus, untuk verifikasi data itu ditargetkan sudah rampung pada Desember 2022. Sementara, dirinya saat ini fokus pada persiapan tenda tempat relokasi atau hunian sementara di Lapangan Kowel, yang diperkirakan ditempati 1213 pemilik toko. Data itu, diterimanya dari Kepala Pasar Kolpajung.

“Saya kurang tahu, berapa data yang terverifikasi. Mungkin, bisa konfirmasi langsung ke Pak Kadis. Di sini, saya fokus pada tempat relokasi sementara yakni ada 305 tenda yang disiapkan dan Insyaallah nanti malam akan datang,” ujarnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Pamekasan, Achmad Sjaifudin, secara terpisah mengatakan bahwa verifikasi data relokasi itu dari kepala pasar. Pihaknya tidak tahu secara terperinci, karena yang memverifikasi dari kepala pasar.

“Untuk verifikasi data itu berangkat dari kepala pasar (Kapas). Kapas yang membuat data dari pedagang-pedagang yang ada di Pasar Kolpajung. Karena verikasi itu cuma menilai dan ini masih dalam proses dan target sebelum hari-H, itu sudah rampung, karena sekarang masih dalam proses,” katanya.

Kemudian, Achmad Sjaifudin juga memaparkan bahwasanya mengenai orang luar yang mendapatkan kartu merah, pihaknya juga kurang mengetahui. “Saya kurang paham mengenai orang luar yang dapat kartu merah. Cuma yang jelas, pedagang yang ada di pasar dilakukan pendataan oleh Kapas. Masalah hasil verifikasi, itu nanti bagaimana iya atau tidaknya akan ketahuan. Dan sekarang dalam tahapan lelang untuk proses pengerjaan pada awal Maret 2023 mendatang,” jelasnya. (azm/gie)

Keduanya instansi tersebut, melakukan Sidak ke gudang distributor, toko retail modern dan pasar tradisional yang menjual minyak goreng. Saat sidak, mereka didampingi Satgas Pangan, yang diantaranya Kasatreskrim Polres Pamekasan, AKP Tomy Prambana, Kasubbag Humas Polres Pamekasan, AKP Nining Dyah dan Kasi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Disperindag Pamekasan, Budi.

Ada dua lokasi yang dijadikan jujugan Sidak ketersediaan stok minyak goreng oleh Kapolres Pamekasan, AKBP Rogib Triyanto dan Kadisperindag Achmad Saifuddin. Diantaranya, Distributor PT Karya Gagas Mulia Pamekasan (Wing Surya) dan Toko ABC.

Saat mengecek di gudang penyimpanan minyak goreng PT Karya Gagas Mulia Pamekasan, Kapolres dan Kadisperindag ditemui oleh Aditya, selaku Manager di perusahaan tersebut. Sedangkan saat mengecek ketersediaan minyak goreng di etalase dan gudang penyimpanan Toko ABC, Kapolres dan Kadisperindag ditemui Yuyun, selaku Kepala Toko.

Pantauan di lokasi, stok minyak goreng di Gudang PT Karya Gagas Mulia Pamekasan, tersedia cukup banyak. Begitu pula, tidak ditemukan adanya penimbunan stok minyak goreng di toko retail modern Toko ABC.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Kapolres Pamekasan, AKBP Rogib Triyanto, menjelaskan bahwa sidak kali ini dilakukan menindaklanjuti perintah Kapolri, untuk mengecek ketersediaan stok minyak goreng di sejumlah distributor, toko retail modern, dan pasar tradisional. Pihaknya mengaku intens berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Disperindag Pamekasan, untuk terus mengecek ketersediaan stok minyak goreng.

“Sampai saat ini dan seterusnya, kami akan mengecek dan melakukan Sidak. Baik itu di tingkat distributor, supplier hingga ke sejumlah pasar tradisional,” kata AKBP Rogib Triyanto, saat ditemui di lokasi Sidak.

Menurutnya, sewaktu Sidak ke sejumlah distributor, supplier dan toko, pihaknya belum menemukan pelanggaran adanya penimbunan minyak goreng di gudang. Namun, jika nantinya dalam Sidak lanjutan ditemukan indikasi adanya pelanggaran penimbunan stok minyak goreng, maka pihaknya akan tindak tegas.

“Misal, ditemukan ada penimbunan minyak goreng. Maka, akan kami sanksi sesuai undang-undang yang berlaku,” tegasnya.

AKBP Rogib Triyanto juga mengimbau masyarakat agar tidak panik terkait isu kelangkaan minyak goreng. Pihaknya berjanji akan terus melakukan upaya pengawasan bersama Disperindag Pamekasan dan Satgas Pangan, untuk melakukan pengecekan di lapangan perihal penyaluran minyak goreng baik di tingkat distributor, toko retail modern dan pasar tradisional.

Bahkan pedagang kecil, tambahnya, juga akan dilakukan pengecekan mengenai ketersediaan stok minyak goreng. “Masyarakat jangan panik. Stok minyak goreng di Pamekasan aman,” imbaunya. (udi/srd)

Relokasi itu dilakukan secara bertahap. Kepada media, Kepala Pasar Pakong Ismail A mengatakan, relokasi pedagang ke tempat baru telah diumumkan sehari sebelumnya. Yakni, tanggal 21Juli. Pemberitahuan kepada semua pedagang itu melalui undangan resmi.

Ismail mengatakan, pembukaan akan dibagi tiga tahap. Tahap pertama Rabu 22 Juli dengan jumlah 186 pedagang. Undangan tahap perdana itu pedagang diwajibkan membawa kartu undangan berwarna merah.

Selanjutnya besok harinya, dilanjutkan dengan tahap kedua dengan jumlah 186. Pedagang tahap kedua ini membawa undangan berwarna kuning. “Tahap ketiga sebanyak 187 pedagang. Undangannya berwarna hijau. Undangan ini sengaja dibedakan,” kata Ismail

Pria asal Desa Pakong itu menilai keterlambatan pembukaan pasar itu karena masalah lokal yang tidak memadai. Jika dipaksakan akan menjadi bomerang. “Masalah pembangunan simakalama. Lokal tdak mencukupi jumlah pedagang. Tuntutan pedagang cepat pindah. Sementara sebagian pedagang tdk kebagian lokal,” ucapnya.

Meski pun dibukan, masih ada pedagang yang belum kebagian. Untuk mengantisipasi itu, ada jatah pedagang yang memiliki tiga kios dikurangi. Misalnya, yang punya tiga dikurangi jadi dua, tapi tidak hilang

“Saat ini ada 661 Pedagang. Sedangkan kios dan los sebanyak 386. Lokal tidak cukup, kami siasati 74 lokal los yang ada disekat menjadi dua. Itu berpatokan pada luasan yang lama yakni 1,2×2 meter. Standard ukuran satu los 2×3 M,” urainya.

Total, pedagang yang masuk masih belum kebagian kios dan los sekitar 200-an. Ratusan pedagang yang belum kebagian lokal itu sementara menunggu pembangunan berikutnya.

Kepala Disperindag Pamekasan Achmad Sjaifudin menjelaskan, suplay and deman kebutuhan lokal pasar pakong ibarat tembaukau. Kios, los dan lapak tidak seimbang dengan jumlah pedagang.

“Hitungan saya ada sekitar 200 pedagang yang belum tercover lokal. Akhir 2020 insyaallah semakin berkurang kisaran 15-20 lokal,” kata Achmad,

Mantan Kepala Bappeda itu menjelaskan, pedagang akan dicover dengan rencana pembangunan kios, los dilokasi tak jauh dari pasar yang dibangun. Ada anggaran Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Disperindag ya g akan digelontorkan ke pasar pakong

“Anggaran kurang Rp 2,6 Miliar dari kementrian perdagangan (Kemendag). Tapi, tidak berlantai. Bentuk dan model dari kemendag,” ujarnya.

Mantan Kepala Disparbud Pamekasan itu menambahkan kadang pusat punya prototipe tersendiri. Disperindag Pamekasan dalam pembangunan Pasar Pakong itu harus mengikuti pemerintah pusat.

“Seperti model pasar palengaan itu jadi bingung. Tidak bisa berinovasi. Mungkin karena pasar diluar madura dikasih meja dan lapak bagus sehingga prototype kementerian begitu. Kurang lebih seperti itu,” tambahnya.

Eks Kepala PUPR itu berharap kepada pedagang dan semua elemen yang ada untuk bersabar karena tidak tidak segera dipindah ke tempat yang baru. Achmad meminta fasilitas yang ada segera dimanfaatkan.

“Kita tidak tinggal diam. Yang penting nawaitu teman untuk berbuat kebajikan bersama, tidak tendensius. Masalah kekurangan pasti ada. Kita benahi bersama-sama lah,” ajaknya. (adi/yan)

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Disperindag Pamekasan Imam Hidajad mengatakan, penyebab terkendala pembukaan pasar pakong disebabkan karena pedagang tidak mau secara pindah ke bangunan baru secara bertahap. Pedagang maunya pindah secara serentak.

Alasannya, jika masih ada pedagang yang di belakang, pembeli dagangan menjadi sepi. Disperindag, kata Imam, belum bisa berbuat banyak lantaran kios yang ada tidak bisa memenuhi kebutuhan 700-an pedagang yang ada berjualan di pasar tersebut.

“Kios yang ada hanya kisaran 400. Sebanyak 300 lebih siaanya pedagang belum kebagian,” ujarnya, Selasa (14/7/20).

Kendati masih ada kekurangan kios, tanggal 22 Juli 2020 direncanakan pasar tersebut sudah dibuka. Pihaknya sudah membujuk pedagang untuk pindah ke lokasi yang baru.

Tidak hanya itu, di Pasar Pakong juga akan dibangun sekitar 200 kios. Jadi, dari kekurangan 300 kios, bisa di minimalisir. Ada sisa sekitar 100 dari 700 pedagang yang belum kebagian jika yang akan segera dibangun itu terealisasi.

“Ada anggaran Rp 2,6 Miliar untuk bangun kios dan Los disana. Dana itu berasal dari tugas pembantuan (TP) APBN Pusat,” ujarnya.

Dana itu ditaksir cukup untuk membangun sekitar 200 kios dan Los. Imam mengaku, dana TP itu awalnya bukan untuk pembangunan pasar Pakong. Melainkan untuk pembnagunan pasar Gurem, Kecanatan Kota.

“Tapi, karena di Gurem tanah kas desa (TKD) sesuai aturan Kementrian Perdagangan tidak boleh. Maka, Pakong yang memang membutuhkan kios dan Los akhirnya dipilih,” pungkasnya. (adi/yan)