Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Disperta Kabupaten Probolinggo, Nicholas Nuryulianto, mengatakan pihaknya saat ini masih memiliki sisa 1.698 botol atau 42.450 dosis vaksin PMK. Dosis tersebut, terdiri dari dua jenis vaksin dan tersimpan di sejumlah tempat yang berbeda. Yaitu, di UPT Puskeswan jenis Aftogen sebanyak 303 botol setara dengan 7.575 dosis. Dan Aftosa 1.200 botol atau setara dengan 30.000 dosis. Kemudian, vaksin jenis Aftogen, tersedia di Puskeswan Pakuniran sebanyak 84 botol setara dengan 2.100 dosis.

“Dan Puskeswan Wonomerto 111 botol setara dengan 2.775 dosis. Jadi, stoknya menyebar dan akan dimaksimalkan saat peternak butuh. Bahkan, bisa didistribusikan ke wilayah yang membutuhkan,” katanya, Rabu (19/07/2023) tadi.

Baca juga:

Sementara itu, sejak awal Juli ini, ribuan vaksin telah disuntikan. Meliputi di tahap I sebanyak 8.816 dosis, tahap II sebanyak 10.486 dosis, tahap III sebanyak 25.136 dosis dan tahap IV sebanyak 37.533 dosis. Sementara untuk tahap V yang merupakan perluasan serta vaksinasi ulang, telah mencapai 17.610 dosis.

Selain itu, lanjut Nico, petugas lapangan melakukan vaksinasi PMK ke pelosok desa kepada hewan yang masih belum divaksin melalui data yang diterimanya. Kemudian, edukasi kepada pihak peternak terkait pentingnya vaksinasi PMK walaupun mulai melanda.

“Setidaknya, sedia payung sebelum hujan. Karena, masih ada yang belum paham mengenai vaksinasi, sehingga menolak saat hendak disuntik,” katanya. (nun/pix/sit)

Kasi Keswan dan Kesmavet DPKPP Kota Probolinggo, dr Vaiga Miriami, mengatakan bahwa saat Sidak pihaknya menemukan hewan yang masih belum memenuhi kriteria sebagai hewan kurban seperti belum cukup umur atau belum poel (pergantian gigi domba). Pihaknya juga menemukan, puluhan ekor hewan yang masih berpenyakit seperti sakit mata.

“Dari 78 hingga 80 pedagang, total sebanyak 2.483 ekor hewan kurban yang dijual, terdiri dari sapi 60 ekor, domba 2.345 ekor dan kambing 16 ekor. Dari pemeriksaan ini, 85 ekor hewan kurban diketahui terkena penyakit dengan didominasi sakit mata dan sudah mendapat penanganan dari tim dokter hewan,” ujarnya.

Baca juga :

Sedangkan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ataupun Lumpy Skin Disease (LSD), tambahnya, tidak ditemukan pada hewan korban yang dijual. Pihaknya akan terus memastikan bahwa hewan yang dijual layak untuk dijadikan kurban dan layak untuk dikonsumsi.

Sementara itu, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Wawan Suegyantono, mengatakan bahwa Sidak tersebut dilakukan di tiga lokasi yang menjadi sampel pengecekan hewan kurban. Diawali di penjual hewan kurban yang ada di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Jati, penjual hewan kurban di Jalan Cokroaminoto, dan penjual hewan kurban di Pesantren Tahfidz Darul Hijrah Hidayatullah, Jalan Porong.

“Jadi pengecekan ini sebagai upaya serta untuk mengetahui syarat hewan kurban. Mulai dari tidak boleh cacat, tidak boleh berpenyakit, hingga harus poel. Sehingga calon pembeli hewan kurban ini merasa puas, dan memenuhi syarat hewan kurbannya,” ujar Wawan. (nun/pix/gie)

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, drh Nicholas Nuryulianto, mengatakan bahwa pihaknya melakukan vaksinasi LSD secara bertahap di enam Pusat Kesehatan Hewan (Puswan). Di antaranya Puskeswan Kecamatan Pakuniran, Krucil, Maron, Banyuanyar, Bantaran dan Wonomerto.

Nicolas mengungkap, bahwa pihaknya mendapatkan sebanyak 500 dropping dosis vaksin LSD jenis Bovilis-lumpyvax. Hingga Jumat (23/06/2023) lalu, pihaknya terus melakukan vaksinasi LSD.

Baca juga:

“Untuk distribusinya, menyesuaikan dengan kebutuhan. Saat ini, sudah 280 dosis telah disuntikkan pada sapi potong. Tersisa 220 dosis lagi untuk diteruskan pelaksananya,” katanya Minggu (25/06/2023) tadi.

Saat ini, tambahnya, yang menjadi atensi pihaknya ada lima kecamatan. Yaitu, Kecamatan Sumber dan Sumberasih. Di dua lokasi itu, ditemukan sapi yang dinyatakan positif setelah diuji pengambilan sampel darah, kerokan kulit dan keropeng yang ada di tubuh ternak. Lalu Kecamatan Kraksaan, Maron dan Banyuanyar.

Vaksinasi terus dilakukan, imbuhnya, mengingat daging hewan tersebut akan dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Probolinggo yang mayoritas merayakan Hari Raya Idul Adha. “Petugas teknis melakukan penyisiran di lapangan. Khususnya wilayah yang ditemukan kasus atau indikasi penyakit,” terangnya. (nun/pix/gie)

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Disperta Kabupaten Probolinggo, dr Nikolas Nuryuliarto, mengatakan bahwa enam RPH tersebut diantaranya RPH di Kecamatan Krejengan, Gading, Leces, Besuk, Banyuanyar dan Maron. Keseluruhan setiap RPH itu, berikut dengan petugas untuk mengecek hewan yang akan disembelih.

“Untuk persiapan menjelang Hari Raya Kurban, tempat pemotongan kurban di RPH digratiskan,” katanya Jumat (16/06/2023) tadi.

Baca juga:

Sebelum penyembelihan, ujarnya, petugas juga akan melakukan pengecekan terhadap hewan kurban. Mengingat akhir-akhir ini di masa virus Lumpy Skin Disease (LSD) dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), menjangkiti hewan.

“Di RPH itu, nanti dilengkapi dengan SDM. Agar, saat mengecek hewan kurban mengetahui mana hewan ini bagus dan yang kurang sehat. Sehingga, biar aman juga saat dikonsumsi,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan Tempat Pemotongan Sementara (TPS), yang biasanya ada di masjid-masjid setempat. “Ya biasanya di masjid. Seperti tahun kemarin di Masjid Arraudloh Kraksaan,” ujarnya.

Dirinya mengimbau, agar masyarakat berhati-hati saat mengkonsumsi daging dari hewan yang kuran sehat. Hendaknya, mengecek kondisi daging terlebih dahulu. Dan jika ditemukan kerusakan pada daging, untuk tidak dikonsumsi.

“Nanti dagingnya dicek, apakah ada kerusakan atau tidak. Jika ada, lebih baik jangan dikonsumsi,” pesannya. (nun/pix/gie)

Kasi Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek, Sadriyati, mengatakan penyaluran pupuk bersubsidi harus sesuai dengan keputusan Menteri Pertanian. “Terkait penyaluran maupun penjualan pupuk bersubsidi, itu harus sesuai dengan keputusan Menteri Pertanian nomor 771 tahun 2021. Disebutkan, jika yang bisa mendapatkan pupuk bersubsidi adalah petani yang masuk pada daftar RDKK,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Selasa (14/06/2022) siang.

Artinya, tambah Sadeiyati, tidak semua petani khususnya di Trenggalek, yang bisa mendapatkan pupuk bersubsidi ini. Melihat berbagai jenis pupuk yang diamankan petugas kepolisian, yakni seperti ZA dan SP-36, sudah sangat terlihat jika penyaluran pupuk jenis itu tidak sesuai dengan RDKK.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Yang kita tahu, sesuai RDKK di Kecamatan Durenan, itu tidak ada jatah pupuk jenis ZA dan SP-36. Ini artinya, pupuk yang disalurkan tanpa memperhatikan e-RDKK jelas menyalahi aturan,” imbuhnya.

Pihaknya memastikan, jika pupuk subsidi yang dijual di atas HET di Kecamatan Durenan, ini bukan pupuk dari wilayah setempat. Pasalnya, jenis pupuk sudah tidak sesuai dengan RDKK.

“Mulai Tahun 2019, penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan e-RDKK yang diusulkan oleh kelompok tani sesuai dengan kegiatan usaha tani yang diusahakan kelompok. Data anggota kelompok tani yang diinput adalah berbasis NIK dari eKTP masing-masing anggota kelompok,” terang Sadriyati.

Dalam hal ini, tambahnya, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dan para penyuluh pertanian telah berupaya melakukan sosialisasi ke petani tentang cara memperoleh pupuk bersubsidi. Termasuk, terkait perubahan dalam sistem alokasi dan penyalurannya.

“Yang jelas, untuk proses penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Trenggalek, sampai saat ini juga masih stabil seperti biasa,” paparnya.

Perlu diketahui, e-RDKK penerimaan pupuk subsidi dan Kartu Tani, diterapkan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran. Kebijakan e-RDKK juga berguna untuk memperketat penyaluran pupuk bersubsidi sehingga tidak dapat diselewengkan dan mencegah adanya duplikasi penerima pupuk. (mil/sit)