Plt Kepala Dispertan Pangan Banyuwangi, Ilham Juanda, mengatakan Sidak dilakukan untuk memastikan agar konsumen bisa mendapatkan daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Selain itu, juga untuk mengecek ketersediaan produk pangan asal hewan di pasaran, seperti daging sapi, daging ayam dan bebek serta telur.

“Pengecekan dilakukan serentak di seluruh pasar, kios penjualan daging dan RPH se-Banyuwangi,” kata Ilham Juanda, seusai melakukan Sidak di Pasar Blambangan dan Pasar Berlian di Kecamatan Banyuwangi, Rabu (26/03/2025) tadi. 

Dalam Sidak itu, ujarnya, petugas dilengkapi dengan alat untuk mengecek kondisi daging yang dijual oleh pedagang. Termasuk, petugas juga membawa alat pengukur kadar air untuk mengetahui apakah daging yang dijual merupakan daging gelonggongan atau tidak. Serta, peralatan lain untuk mengecek kandungan kimia masing-masing daging.

Baca juga :

Sementara saat Sidak di RPH, petugas mengecek proses dan tata cara penyembelihan sapi. “Inspeksi kami lakukan untuk mengantisipasi adanya daging oplosan, gelonggongan dan mengandung bahan kimia yang berbahaya. Apalagi, ini menjelang Lebaran, yang tentunya konsumsi daging meningkat dan kami ingin memastikan daging yang beredar aman dan layak konsumsi,” imbuh Ilham.

Dari hasil pengecekan, paparnya, daging yang dijual di pasaran dalam kondisi baik dan aman dikonsumsi. “Alhamdulillah, hasil pengecekan kemarin semuanya baik. Bahkan, tidak ditemukan daging yang dicurigai oplosan maupun ditambah bahan pengawet. Karenanya, kami pastikan semua aman dikonsumsi,” ujarnya.

Ilham juga menambahkan, bahwa berdasarkan pemantauan harga daging saat ini masih relatif stabil. Kisaran harga daging sapi di tingkat pedagang, yakni Rp 130 ribu hingga Rp 140 ribu perkg, daging ayam Rp 31 hingga Rp 32 ribu perkg dan telur Rp 28 hingga Rp 29 ribu perkg.

Sementara dari sisi permintaan, Ilham memperkirakan bakal ada kenaikan konsumsi daging hingga 3 kali lipat. Pada hari biasa, Banyuwangi rata-rata membutuhkan 4,1 ton daging sapi untuk memenuhi kebutuhan warga setiap hari. Jumlah itu setara dengan kira-kira 40 ekor sapi. “Kalau stok daging, Banyuwangi sangat aman,” tambahnya. (kom/bwi/gie)

Vaksinasi PMK sendiri, merupakan bagian dari program bantuan vaksin gratis dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Sementara kegiatan vaksinasi ini, dipandu oleh Kepala UPT Puskeswan Diperta Kabupaten Probolinggo, drh Aulia Khusumastutik, didampingi oleh Medik Veteriner Muda, drh Machrus, dokter hewan Kecamatan Krucil serta petugas teknis setempat.

Kepala Diperta Kabupaten Probolinggo, Arif Kurniadi, melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, drh Nikolas Nuryulianto, menyampaikan vaksinasi kali ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menangani penyakit yang dapat berdampak besar pada sektor peternakan di Jawa Timur. “Untuk vaksinasi PMK kali ini, kami mendapatkan bantuan vaksin dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 150 botol yang masing-masing berisi 50 ml. Untuk sapi dosisnya sebanyak 2 ml sehingga untuk 150 botol ini sama dengan 3.750 dosis,” katanya, Kamis (13/02/2025) tadi.

Niko menerangkan, Pemprov Jawa Timur untuk vaksin PMK tahun 2025 adalah vaksinasi PMK berbasis desa. “Artinya semua ternak di wilayah desa yang rentan PMK divaksin, baik sapi, kambing, domba dan babi. Tidak melihat sapi saja, tetapi semua ternak rentan PMK divaksin,” jelasnya.

Baca juga :

Menurut Niko, program ini merupakan bagian dari kebijakan Pemprov Jawa Timur yang menargetkan vaksinasi untuk seluruh ternak rentan PMK di tiap desa. “Keberhasilan vaksinasi PMK ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih luas dan efektif terhadap penyebaran PMK,” terangnya.

Dalam pelaksanaannya, petugas telah berhasil melakukan vaksinasi pada 54 ekor sapi dan memberikan pengobatan pada 78 ekor sapi serta 19 ekor kambing dan domba. Selain itu, dilakukan juga kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) di empat lokasi berbeda untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi PMK.

“Vaksinasi PMK ini tidak hanya untuk memberikan perlindungan kepada ternak yang sehat, tetapi juga untuk membangun antibodi pada ternak rentan PMK. Kami berharap kegiatan ini terus berlanjut dan masyarakat semakin aktif dalam melibatkan ternaknya untuk divaksinasi,” ungkapnya.

Dengan adanya vaksinasi PMK gratis ini, Niko berharap dapat menurunkan risiko penyebaran PMK di sektor peternakan. Sekaligus melindungi kesehatan ternak yang menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga peternak di Kabupaten Probolinggo. “Kami mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam setiap program vaksinasi PMK guna menciptakan peternakan yang sehat dan produktif,” ujarnya. (kom/pro/gie)

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Much Rony, menyampaikan bahwa inspeksi dilakukan sebagai bagian dari lanjutan pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh KP3. “Tadi juga dilakukan pengecekan di tingkat distributor. Kemudian dilanjutkan ke kios, karena di sini kios merupakan kepanjang tanganan dari distributor,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan, dalam pelaksanaan ini dari pengawas pestisida juga melakukan pengecekan terkait tanggal kadaluarsa serta pengecekan produk pestisida yang diizinkan atau tidak. “Hasilnya, semua pestisida termasuk yang diizinkan,” tambahnya.

Ditambahkannya, bahwa apa yang dilakukan tersebut merupakan amanah dari Perbup dan dilakukan secara reguler. Dimana, pemantauan lapangan dilakukan dua kali dalam setahun.

Baca juga :

Realisasi dari RDKK Kabupaten Jombang sendiri, sampai saat ini sebesar 40 persen, dengan target hingga akhir tahun sebesar 95 persen. “Intinya, kita ingin memastikan bahwa produk-produk bersubsidi jatuh kepada petani yang berhak. Sementara hasil pantauan di distributor dan kios, itu semua aman dan ketersediaan cukup,” paparnya.

Ketika disinggung terkait sanksi bila kedepannya ada temuan, maka menurutnya akan ada sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran. “Kita lihat tingkat pelanggarannya dan akan dilakukan diskusi dengan pihak kepolisian serta kejaksaan. Sifatnya bisa berupa pembinaan, pencabutan hingga ditempuh jalur hukum. Seperti kejadian beberapa tahun lalu, sampai ada yang masuk penjara,” ungkapnya.

Pemilik Kios Pupuk, Gatot, mengatakan sangat mendukung langkah itu. Sehingga, semua nantinya berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dirinya juga menambahkan, bahwa kios miliknya melayani empat Poktan yang ada di Dessa Peterongan dan Desa Mancar. Total anggotanya yaitu sebanyak 131 petani padi dan jagung.

“Jumlah pupuk cukup dan proses pendistribusiannya semua lancar. Tetapi, memang banyak petani mengeluh terkait jatah pupuk bagi petani yang masih kurang. Harapannya, ada penambahan pupuk yang menjadi jatah dari petani,” ujarnya. (azl/sit)

Kepala Dinas Pertanian melalui Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Eko Purwanto, menyampaikan bahwa sosialisasi ini digelar karena adanya tambahan kuota pupuk subsidi dan penerima dari pemerintah pusat. “Meskipun belum memenuhi semua kebutuhan, tetapi sesuai rekomendasi rata-rata petani kita yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), akan mendapatkan paling tidak 70 sampai 86 persen. Tidak hanya kuota pupuknya, tetapi jumlah petani penerima juga bertambah,” katanya.

Baca juga :

Ditambahkannya, untuk persyaratan sendiri, sementara tetap sama. Dimana petani mengusahakan tanaman pangan atau perkebunan dan hortikultur, sekaligus aktif untuk daftar.

“Komunitas yang bisa mendapatkan pupuk bersubsidi berjumlah sembilan komunitas, yang diantaranya padi, jagung, kedelai, cabe kecil, cabe besar, bawang merah, tebu, kopi serta cengkeh. Luas akumulasi lahan yang mereka usahakan maksimal 2 hektar,” ungkapnya.

Melalui adanya sosialisasi ini, diharapkan kedepannya seluruh petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi dapat terfasilitasi. (azl/sit)

Tidak sekedar mengulang kegiatan seperti yang sebelumnya, karena pada kenyataannya permasalahan di petani apel masih saja terjadi seperti tahun sebelumnya.

“Dinas Pertanian harus berani ambil langkah yang berani. Tidak sekedar copy paste, dari kegiatan sebelumnya. Namun, harus lebih fokus dan kongkrit untuk membantu petani,” jelasnya.

Permasalahan petani apel itu, tambahnya, kompleks sekali. Satu sisi areal lahan yang semakin terdesak oleh kebutuhan permukiman, kondisi alamnya juga turut mempengaruhi seperti cuaca ekstrem yang menyebabkan hasil panen tidak sesuai baik secara kualitas maupun kuantitas.

“Hal ini kalau dibiarkan lambat laun, bisa mengakibatkan petani enggan merawat tanamannya. Karena, tidak lagi memberikan masa depan (penghasilan yang mencukupi) karena selalu merugi,” tambahnya.

Sedangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, pria yang akrab disapa Kaji Bi ini, memberikan saran kepada Pemerintah Kota Batu, agar membuat suatu program terintegritas.

“Dispertan harusnya tidak hanya memberikan bantuan yang sifatnya global. Namun, bisa dengan cara lebih spesifik yaitu dengan membuat lahan percontohan milik salah satu petani untuk percobaan mengatasi penyakit mata ayam, kalau berhasil baru di buat program secara massal,” ungkapnya.

Kalau upaya tersebut juga tidak berhasil, paparnya, Dinas Pertanian bisa berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian maupun Kemenristek agar ada suatu kajian mendalam guna mengatasinya.

“Kita di DPRD siap kok, apabila dilakukan komunikasi dengan para pihak khususnya para petani, bahkan turun langsung melihat kondisi lahan apel milik petani,” pungkasnya. (bir/sit)

Ketidaksiapan pindah ke PHT Desa Silolembu disampaikan oleh Plt Kepala Dispertan, H. Moh. Halil kepada sejumlah wartawan. Bahwan tahun ini PHT belum bisa dioperasikan. “Bagaimana bisa ditempati mas, sekarang kan masih dalam proses pembangunan. Kalau sudah selesai pasti ditempati, itu komitmen Dispertan,” kata Halil, rabu (30/9/2020).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan ini menambahkan, Disperta mengajukan Rp 22M, yang sudah direlisasikan 50%. Kontraktor yang menangani, menawar 67% dari Pagu anggaran. Halil memastikan, fasilitas PHT aman. Apalagi saat ini sudah mulai dikerjakan lagi. Saya berharap pembangunannya selesai tepat waktu, sehingga PHT segera ditempati.

Ditambahkan, pihaknya akan melakukan sosialisasi terhadap pedagang ternak bersama Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag). Agar mereka bersedia pindah, kalau PHT sudah dioperasikan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II, A. Mansur, SH, MH meminta kepada Dispertan, PHT segera ditempati. Permintaan itu disampaikan tahun kemarin, agar tahun ini PHT ditempati. “Kami menyetujui penambahan anggaran Rp 2,5M, karena saat itu Disperta bersedia menempati PHT tahun ini. Ternyata bohong, kalau minta tambahan anggaran lagi, kami pertimbangkan,” kata Mansur. (sam/mzm)