Padahal, terdapat Surat Edaran (SE) Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Nomor surat PP 00.00/4.9.1/E-Ii.1/IV/2020. Poinnya, rekrutmen calon Paskibraka ditiadakan. SE tertanggal 9 April 2020 tentang pengiriman dokumen calon paskibraka nasional 2020 itu harus sesuai dengan status bencana nasional non-alam Covid-19 sebagai bencana alam.

Plt Kepala Dispora Pamekasan Imam Rifadi menjelaskan, pada tanggal 24 Januari 2020 ada surat dari Dispora Provinsi Jatim untuk mengadakan seleksi Kab/Kota. Untuk itu, Dispora menindaklanjuti surat tersebut.

“Kami tindaklanjuti langsung. Akhir Januari sudah menyeleksi sampai minggu pertama Februari sudah terpilih 74 orang. Dengan berjalannya waktu karena ada covid-19, diawali dengan surat dispora Jatim kami (tetap) melaksanakan seleksi,” ucapnya.

Mantan Kabag Hukum Setkab Pamekasan itu menambahkan, yang dilarang melaksakan seleksi untuk kab/kota bunyi suratnya tidak demikian. Imam menjabarkan isi SE tersebut, yakni Provinsi Jatim dan Pusat tidak melaksanakan seleksi, karena kab/kota yang beranggota 74 orang tidak diminta Provinsi Jatim.

“Setiap tahun Provinsi Jatim tidak melaksanakan seleksi langsung ke SMA. Tapi menerima kiriman empat (anggota) terbaik (dari Kab/Kota). Dua laki dua perempuan atau tiga laki satu perempuan (dari Kab/Kota),” kelitnya.

Karena Provinsi tidak menyeleksi sendiri ke SMA. Maka, Kab/Kota melakukan seleksi sendiri. Kemudian Provinsi menyeleksi empat anggota Paskib terbaik dari Kab/Kota. Provinsi, kata Imam, tidak melaksanakan seleksi karena tidak diminta Pusat untuk mengirkam hasil seleksinya dari kab/kota. Demikian Pusat, juga tidak menyeleksi karena tidak meminta kepada Provinsi.

“Seleksi (Kab Pamekasan) dilakukan Februari. (Seleksi) mulai SMA Proppo sama Larangan Pantura diseleksi sebelum Covid-19. Kami Pastikan akan menggunakan (paskibraka) yang sekarang (2020),” ujarnya.

Dispora Pamekasan ngotot melanjutkan paskibraka itu karena berdasar Surat Mensesneg. Dalam surat itu tidak dijelaskan secara rinci paskibraka tahun berapa yang akan digunakan. Surat pada tanggl 26 Juni 2020 itu hanya disebutkan, upacara yang akan dilaksanakan di istana negara tepat pukul 10.00. Formasi tiga orang Paskibraka. Itupun cadangan yang tahun 2019.

“Kab/kota tetap melaksanakan upacara jam 07.00. (Surat mensesneg) tidak jelas tahun berapa yang digunakan (anggota paskib). Karena memang (tahun 2020) Provinsi dan Pusat tidak melaksanakan seleksi . Nah, Kabupaten berdasar surat itu (Mensesneg) tetap melaksanakan itu (Seleksi). Sesuai perintah. ,” yakinnya. (adi/syn)

Adalah Mohammad Khairil Anwar, staff di bagian dokumentasi dan dokumentasi yang membocorkan kasus tersebut. Khairil menyebut total pembiayaan dokumentasi dan publikasi Paskibraka sebesar Rp 2.500.000.

Apris Suhaimi

“Itu semua 2.500.000. Terus saya kasih fee 500. Pajak katanya (Apris Suhaimi, Red),” ujar Khairil dihubungi wartawan.

Khairil mengaku, pemberian fee tersebut dilakukan tanpa hitam diatas putih. Sebab, dia memberikan fee itu karena percaya kepada atasannya tersebut. “Secara tertulis tidak ada memang. Sudahlah saya percaya. Kalau saya sistem kepercayaan,” paparnya.

Menurut Khairil, kadang-kadang dirinya membuat spanduk. Hanya, biaya pembuatan itu dia merogoh kocek pribadi. “Kadang-kadang disitu muncul suruh buat spanduk. Nah itu saya juga masukkan, berapa itu, hanya 150, itu pribadi saya yang buat,” urainya.

Sementara itu, mantan Kabid Dispora Pamekasan Apris Suhaimi membantah menerima fee tersebut. Dana yang dikabarkan sudah diterimanya belum dicair.

“Uang saja belum keluar masak mau minta fee. Ini fitnah. Tidak masuk akal kan? Saya belum ketemu hairil, baru ketemu kemarin berbentuk telfon,” kata Apris.

Apris mengaku meminta Khairil untuk mengklarifikasi ulang terkait dengan permintaan fee tersebut. Menurut dia, Khairil tahu dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Rp 11 juta tersebut.

” Rp 2,5 juta itu pajak dari Rp 11 juta. Mungkin dianggap fee (Sama Khairil,Red). Itu Tahun kemarin, kalau tahun sekrang saya tidak ikut-ikutan. Anggaran belum cair,” kelitnya.

Kabid Kepemudaan Dispora Pamekasan Yusuf menyampaikan, dirinya tidak mengetahui secara pasti permasalahan tersebut. Yusuf mengaku juga belum pernah dilibatkan. “Saya tidak pernah mengikuti masalah itu karena memang tidak dipake juga,” urainya.

Sayang, staf bagian publikasi dan dokumentasi Mohammad Khairil Anwar saat dikonfirmasi ulang, nomor yang biasa dihubungi tidak aktif. (adi/syn)