Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Kota Malang, Muhammad Athoillah, menjelaskan bahwa penghentian sementara tersebut berlangsung mulai 2 hingga 7 Januari 2026, sebelum kembali beroperasi penuh pada 8 Januari 2026. “Betul, MBG dihentikan sementara. Nanti tanggal 8 Januari mulai beroperasi lagi. Sementara Senin sampai Rabu besok, kami hanya melayani kelompok B3, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,” kata Athoillah, Rabu (31/12/2025) tadi.

Athoillah menyebut, penghentian sementara itu merupakan kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai masa persiapan. Sejumlah SPPG diminta melakukan pembenahan agar seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan.

“SPPG yang butuh renovasi silakan direnov. Yang kelengkapannya belum sesuai standar juga diminta melengkapi, baik alat maupun fasilitas. Diberi waktu beberapa hari untuk memperbaiki kekurangan,” jelasnya.

Baca juga :

Selain itu, masa jeda ini juga dimanfaatkan untuk menyesuaikan layanan dengan kalender pendidikan, mengingat sekolah masih libur pasca Tahun Baru, sekaligus meringankan beban tenaga pendidik.

“Di Kota Malang memiliki 43 SPPG aktif yang tersebar di seluruh kecamatan. Untuk SOP masih mengikuti aturan bulan November. Selama belum ada juknis baru, kami pakai aturan sebelumnya,” tuturnya.

Namun ke depan, jumlah SPPG dipastikan akan bertambah. Hal ini seiring dengan adanya juknis terbaru yang mengatur pembatasan jumlah penerima manfaat per SPPG.

“Sekarang maksimal satu SPPG melayani 3.000 penerima manfaat, itu sudah termasuk kelompok B3. Khusus B3 maksimal 500 orang per SPPG,” lanjutnya.

Selain pembatasan kuota, SPPG ke depan juga diwajibkan memiliki sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) guna menjamin kualitas dan standar pelayanan gizi. “Target nasional 85 SPPG, dan kemungkinan di Kota Malang juga akan bertambah menyesuaikan kebutuhan,” imbuhnya. (rsy/sit)

“Kami ingin memastikan setiap anak menerima gizi seimbang secara langsung dan tepat sasaran. Proses distribusi MBG harus terstruktur, terpantau dan higienis agar manfaatnya maksimal,” kata Wabup Yudha.

Selama peninjauan, Wakil Bupati Lumajang juga mengamati seluruh mekanisme distribusi. Mulai dari persiapan menu di dapur MBG, penyimpanan higienis, pengemasan hingga penyaluran ke 64 siswa atau siswi penerima manfaat. Setiap tahap, dijalankan dengan pengawasan ketat dan koordinasi lintas pihak, termasuk tim dapur, sekolah, dan perangkat desa.

Baca juga :

Mas Yudha-sapaan Wabup Lumajang menegaskan, bahwa keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kepatuhan terhadap standar operasional distribusi, pengelolaan yang konsisten, dan pemantauan rutin. Dengan cara ini, anak-anak tidak hanya menerima makanan, tetapi mendapatkan gizi yang mendukung pertumbuhan fisik, daya tahan tubuh, dan kemampuan belajar.

Dirinya juga mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat, tenaga dapur dan sekolah, yang menjadikan proses distribusi MBG efektif, aman, dan berkelanjutan. “Distribusi yang baik adalah pondasi keberhasilan program gizi anak. Tanpa proses yang terstruktur, manfaatnya tidak akan maksimal,” tambahnya.

Pemkab Lumajang menegaskan komitmen untuk terus menguatkan Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Dawuhan Wetan, menjadikan distribusi MBG yang tepat sasaran, higienis dan terpantau sebagai standar operasional. Sekaligus, sebagau langkah nyata untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah. (kom/adi/sit)

Menurut Eko, pendistribusian beras SPHP tersebut terus dilakukan menyusul maraknya isu kelangkaan beras medium di sejumlah wilayah. Kelangkaan beras yang beredar lebih disebabkan karena faktor distribusi, bukan kekurangan stok.

“Bulog masih terus mendistribusikan berasnya. Kami minta distribusi diperkuat supaya tidak ada keterlambatan yang bisa memunculkan isu kelangkaan,” kata Eko.

Kemudian, dikatakannya bahwa harga beras di Kota Malang masih terkendali. Beras SPHP dijual Rp 11 ribu perkilogram, sedangkan beras premium berkisar antara Rp 13 ribu hingga Rp 16 ribu perkilogram.

Baca juga :

Selain itu, Diskopindag Kota Malang juga menggencarkan program pasar murah yang menyediakan kebutuhan pokok, termasuk beras. “Pasar murah ini diharapkan membantu masyarakat mendapatkan beras dengan harga terjangkau sekaligus mengantisipasi potensi gejolak harga,” tambahnya.

Sebagai informasi, saat ini Diskopindag bersama Satgas Pangan Kota Malang juga tengah menunggu hasil uji laboratorium terkait dugaan beras oplosan yang beredar di beberapa merek. Sampel telah diambil dari 21 pasar dan toko. “Sampel yang di provinsi juga belum keluar. Tentu nanti hasilnya akan segera kami tindaklanjuti,” imbuh Eko.

Di akhir Eko berharap, dengan adanya penguatan distribusi, pasar murah dan pengawasan kualitas, masyarakat dapat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu kelangkaan. Karena dipastikan pasokan beras masih mencukupi. (rsy/sit)

Gubernur Khofifah menyampaikan, bahwa penyelenggaraan Pasar Murah ini merupakan strategi untuk menghadirkan bahan pokok dengan harga terjangkau, khususnya beras SPHP. “Hari ini kami menggelar pasar murah. Intinya, bagaimana menyiapkan logistik dengan harga yang terjangkau. SPHP dengan HET Rp 12.500 per kilogram itu sebenarnya murah dan kualitasnya bagus, tapi seringkali sulit dijangkau. Karena itu, kita menembus dengan pasar murah seperti ini,” kata Gubernur Khofifah.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa distribusi beras SPHP perlu lebih digencarkan. Karena hingga saat ini, realisasi distribusi baru mencapai 6,17 persen dari 173 ribu ton yang disiapkan untuk masyarakat.

“Kalau beras harganya naik, masyarakat akan kesulitan memenuhi kebutuhan. Maka, beras ini harus didistribusikan dengan cara yang memudahkan masyarakat,” tambahnya.

Baca juga :

Gubernur Khofifah juga mengungkapkan, bahwa stok beras Bulog yang ada di Jawa Timur sebenarnya sangat melimpah dan bahkan sampai menyewa gudang. Namun, proses distribusinya harus melalui verifikasi aplikasi Klik SPHP sesuai keputusan Bapanas.

“Ada yang sudah apply tapi belum bisa cair. Ada juga yang lancar, seperti Kota Malang ini relatif lancar. Kendala ini yang harus kita atur strateginya,” tuturnya.

Di akhir, Gubernur Khofifah juga sempat mengkhawatirkan adanya isu beras oplosan yang pernah terjadi. Karena itu membuat proses penyaluran SPHP di beberapa daerah tersendat.

“Itu jadi salah satu kekhawatiran, makanya penyaluran harus benar-benar diawasi,” lanjutnya.

Sebagai informasi, dalam Pasar Murah tersebut juga disediakan empat komoditas utama, yakni beras, telur, gula dan minyak goreng. Salah seorang warga Kebonsari, Masnunah, mengaku terbantu dengan adanya kegiatan Pasar Murah ini.

“Biasanya saya beli beras premium Rp 69 ribu sampai Rp 78 ribu. Sekarang ada SPHP Rp 55 ribu per 5 kilogram, murah sekali. Bagus berasnya, cuma dibatasi dua kantong. Kalau untuk hajatan memang kurang, tapi buat makan sehari-hari sudah sangat membantu,” imbuh Masnunah. (rsy/sit)

“Sebagai perusahaan yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan LPG 3 kg bersubsidi, kami berkomitmen menyalurkan produk ini tepat sasaran. Kami juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi untuk mendapatkan harga sesuai HET,” ujar Ahad, Kamis (07/08/2025) tadi.

Baca juga :

Untuk memperlancar distribusi dan memudahkan akses masyarakat, tambahnya, telah tersedia sub pangkalan LPG 3 kg yang merupakan bagian dari strategi optimalisasi penyaluran. Di sisi lain, hingga Juli 2025, total penyaluran LPG 3 kg di Jawa Timur sendiri telah mencapai lebih dari 800 ribu metric ton (MT) atau sekitar 59 persen dari kuota subsidi yang ditetapkan pemerintah.

“Di Jawa Timur, Pertamina Patra Niaga didukung oleh 871 agen dan 36.323 pangkalan aktif yang menjamin distribusi berjalan normal. Masyarakat tidak perlu panik atau khawatir, karena distribusi LPG 3 kg terus berjalan dengan baik dan stok dalam kondisi aman,” jelasnya.

Pihaknya juga mengajak masyarakat, untuk menggunakan LPG subsidi secara bijak dan sesuai peruntukannya. “Apabila ditemukan harga di atas HET atau ada kendala distribusi, masyarakat dapat melapor melalui Pertamina Call Center 135,” imbuhnya. (gie)

Direktur Utama Perumda Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo, menyampaikan bahwa pihaknya telah membuka program promosi pemasangan sambungan baru sejak 4 Agustus 2025. Potongan biaya pemasangan sebesar 50 persen diberikan kepada pelanggan baru sebagai bagian dari upaya percepatan distribusi.

“Ini untuk mengejar target 20 ribu SR di tahap awal. Bahkan nanti saat ulang tahun Tugu Tirta bulan Desember, kami akan adakan promo serupa,” ujar Priyo, Selasa (05/08/2025) tadi.

Priyo juga menyebut, bahwa kualitas air hasil pengolahan dari SPAM Sungai Bango sangat baik dan telah melalui serangkaian uji coba selama dua bulan lebih. Hasilnya menunjukkan standar yang lebih tinggi dari ketentuan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023.

“Airnya sudah siap minum, pH-nya stabil di angka 7 dan tingkat kekeruhannya 0,2 hingga 1 NTU, jauh di bawah batas maksimal 3 NTU. Ini hasil evaluasi bersama PJT I selama satu tahun,” tambahnya.

Sebagai bentuk penguatan layanan PDAM dan perlindungan terhadap sumber daya air, menurutnya telah diusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pembatasan penggunaan air tanah. “Ini penting untuk mendorong pemanfaatan air permukaan dan layanan PDAM. Harapannya, hotel, restoran dan rumah besar bisa beralih ke air PDAM. Ranperda-nya masih dibahas di DPRD, kami berharap bisa diketok pada 2025,” jelas Priyo.

Baca juga :

Apabila Ranperda disahkan, maka menurutnya akan ada tarif khusus untuk pengguna air tanah yang melanggar ketentuan. Namun, mengenai besarannya masih dalam kajian.

“Kita tidak bisa menaikkan tarif air terlalu tinggi. Terakhir saja, sejak 2017 kenaikannya hanya 8 persen. Maka kita butuh dukungan regulasi agar sistem ini benar-benar berkelanjutan,” lanjutnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah diamandemen pada awal Agustus 2025, kapasitas SPAM Bango akan bertambah secara bertahap, yakni 100 lps pada 2027 dan 200 lps lagi pada 2029. Dengan total kapasitas 500 lps, sistem tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air untuk sekitar 50 ribu SR baru.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Jasa Tirta (PJT) I, Fahmi Hidayat, menegaskan bahwa amandemen PKS mencakup sejumlah perubahan penting untuk menjamin keberlanjutan sistem dan kemampuan keuangan PDAM. “Perjanjian awal belum menyesuaikan regulasi baru soal kualitas air. Sekarang SOP kita atur agar menghasilkan air dengan kekeruhan maksimal 1,5 NTU. Masa konsesi pun diperpanjang dari 20 menjadi 27 tahun karena tidak ada kenaikan tarif, tetap Rp1.600 per meter kubik,” kata Fahmi.

PJT I juga memberikan diskon sistem take or pay (TOP), dari kewajiban serap 100 persen menjadi 90 persen di tahun pertama. Evaluasi PKS akan dilakukan setiap dua tahun sekali untuk menyesuaikan kapasitas dan kebutuhan layanan.

“Kami ingin semua pihak mendapat manfaat. Tidak boleh ada yang dirugikan. Kalau sistemnya sudah handal, maka distribusi bisa terus berkembang, termasuk potensi pengembangan SPAM Metro di wilayah barat dan selatan,” imbuh Fahmi. (rsy/sit)

Bupati Jember, Muhammad Fawait, menjelaskan bahwa kelangkaan ini bukan disebabkan oleh kekurangan stok BBM dan LPG. Namun, terhambatnya jalur distribusi dari arah timur (Banyuwangi) akibat penutupan jalan nasional.

“Sekali lagi saya tegaskan, BBM itu stoknya tidak kurang. Tapi distribusinya terhambat, karena ada penutupan jalan dari Jember ke Banyuwangi, yang merupakan jalan nasional. Itu sebetulnya bukan kewenangan kami, karena itu merupakan kewenangan pemerintah pusat,” kata Bupati Fawait.

Baca juga :

Lebih lanjut bupati menyampaikan, bahwa akibat penutupan tersebut, distribusi logistik penting seperti BBM dan LPG, ikut terganggu. Karenanya, pemerintah daerah langsung mengambil langkah sigap dengan menggelar rapat bersama Pertamina, pada malam ini di lokasi kegiatan Bunga Desaku di Ambulu.

“Kami tidak tinggal diam. Malam ini kami undang Pertamina untuk rapat bersama. Kita juga sudah melayangkan permintaan resmi untuk penambahan kuota BBM dan LPG. Jika jalur dari Banyuwangi terganggu, kita minta tambahan pasokan dari Surabaya, Malang atau daerah lain yang tidak terdampak penutupan dari arah timur,” tambah Bupati Fawait.

Pemerintah Kabupaten Jember juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, untuk tetap tenang dan bersabar. Bahkan, dirinya memastikan bahwa pemerintah terus berupaya keras untuk mengatasi kendala ini sesegera mungkin.

“Saya mohon masyarakat bersabar. Ini memang di luar prediksi kita. Bukan hanya mobilitas warga yang terganggu, tapi juga distribusi BBM dan LPG. Namun, insyallah masalah ini bisa kita atasi secepat mungkin,” paparnya. (kom/rio/sit)

Hal itu, ujarnya, dilakukan untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi potensi permasalahan yang ada di lapangan. “Karena dengan adanya laporan itu, kita bisa segera merumuskan langkah strategis yang tepat. Kita harus siap menghadapi potensi kendala di lapangan dan memastikan stabilitas harga serta distribusi tetap terjaga,” kata Wali Kota Wahyu.

Tidak hanya itu, dirinya juga menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap praktik penimbunan dan spekulasi yang dapat memicu lonjakan harga. Termasuk juga, mengawasi jalur distribusi komoditas bergejolak, agar pasokan tetap stabil.

Baca juga :

“Hal tersebut akan selalu menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi kita selaku Tim Pengendali Inflasi. Kita juga harus siap memastikan ketersediaan, keterjangkauan dan distribusi yang merata agar masyarakat lebih nyaman dalam menjalankan ibadah puasa maupun lebaran,” ujarnya.

Karena itu, menurutnya juga perlu melaksanakan program kerja yang telah diatur dalam Roadmap TPID Kota Malang 2025-2029 dan melanjutkan program Mbois Pengendalian Inflasi. “Mari kita bekerja sama untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Wujudkan kerja sama yang solid dan berkelanjutan akan menciptakan kesejahteraan masyarakat Kota Malang,” imbuhnya.

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut juga turut dihadiri Kapolresta Malang Kota, Dandim 0833, perwakilan Kejaksaan Negeri Malang, jajaran pimpinan instansi vertikal dan kepala perangkat daerah yang tergabung dalam TPID Kota Malang. (pro/rsy/sit)

Pria yang menduduki kursi N1 di Kota Malang ini, menekankan pentingnya penerapan strategi 4K yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Diantaranya, yakni menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan koordinasi yang efektif.

“Koordinasi efektif ini kami lakukan dengan memetakan permasalahan dan mencari solusi bersama stakeholder. Tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan pelaku usaha dan masyarakat,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Salah satu fokus utama dalam pengendalian inflasi adalah memastikan distribusi barang, terutama Sembako dan produk pertanian, tetap lancar meski Kota Malang memiliki keterbatasan lahan produksi. Dirinya juga menegaskan, pentingnya dilakukan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk mendatangkan pasokan dari luar kota.

Baca juga :

“Jangan sampai rekayasa lalu lintas saat Nataru justru menghambat distribusi bahan pokok,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menjelaskan bahwa pihaknya telah menginstruksikan pengawasan jalur distribusi untuk menjaga kecepatan rata-rata arus lalu lintas. “Kecepatan rata-rata ini berpengaruh pada distribusi barang dan mendukung pengendalian inflasi,” kata Jaya-sapaannya.

Jaya juga menambahkan bahwa kendaraan besar, kecuali yang mengangkut sembako, akan dilarang beroperasi dua hari sebelum dan dua hari setelah Natal. Kebijakan ini bertujuan memastikan kelancaran distribusi barang di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat saat Nataru.

“Nantinya juga akan ada pos-pos pengawasan yang juga bekerja sama dengan Polresta Malang Kota, seperti di Gereja Ijen, Madyopuro, Jembatan UB, MCC dan Dinoyo. Pos ini berfungsi untuk memperlancar arus lalu lintas dan memastikan distribusi barang berjalan lancar,” imbuh Jaya. (rsy/sit)