Distributor Pupuk – Memontum

Komisi II Bondowoso ‘Semprot’ Habis Distributor Pupuk Bersubsidi dalam Raker Libatkan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida

Memontum 1 — Mon, 07 Mar 2022 17:46:31 +0000

Memontum Bondowoso – Klimaks hasil pengawasan pupuk bersubsidi yang dilakukan Komisi II DPRD Bondowoso, memuncak, Senin (07/03/2022) tadi. Distributor pupuk yang turut diundang dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Bondowoso itu, pun menjadi sasaran sejumlah temuan dewan yang berdampak pada kesulitan petani mendapatkan pupuk bantuan pemerintah. Tak ayal, distributor pupuk pun ‘semprot’ habis sejumlah anggota Komisi II.

Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Gerindra, Abd Majid, dalam Raker itu sampai-sampai meminta interupsi, untuk mengabsen satu persatu sembilan distributor pupuk yang dihadirkan atau diundang. Dan ternyata, setelah dilakukan pengecekan, secar keseluruhan tidak ada yang diwakilkan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Andi Hermanto, pun langsung berapi-api menjelaskan temuannya di lapangan ketika melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke sejumlah wilayah kecamatan. Yang intinya, distributor mengambil untung dari pupuk bersubsidi yang diberikan kepada petani.

“Kami tidak mempunyai kepentingan dengan para distributor. Jadi, tidak ada tujuan tertentu dalam hal ini. Kami hanya menginginkan, petani tidak kesulitan dalam mencari pupuk bersubsidi,” kata Andi-sapaannya, Senin (07/03/2022).

Politisi PDI-Perjuangan ini meminta, agar jangan memaksakan produknya pada petani yang tidak membutuhkan. Apalagi, penjualannya dipaksakan pada Kios Pupuk. Realita ini, yang juga menyebabkan harga pupuk bersubsidi dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Baca juga :

Hal yang tidak kalah pedasnya, juga disampaikan Politisi PKB, A Mansur. Dirinya menemukan, ada dugaan indikasi di lapangan bahwa ada oknum distributor yang turut mempermainkan pupuk bersubsidi. Sehingga, yang dirugikan adalah petani.

“Sesuai laporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, alokasi pupuk bersubsidi di Bondowoso, cukup. Tapi kenapa, di lapangan petani kesulitan untuk mendapatkannya,” kata Mansur, kesal.

Dalam Kunker Komisi II ke lapangan, tambah Mansur, menemukan data, pupuk bersubsidi berlebih hingga ribuan ton. Lalu, kemana pupuk tersebut dijual. Sementara petani sendiri, kesulitan untuk mendapatkannya.

Ditempat yang sama, seorang distributor yaitu H Syamsul Arifin, mengatakan bahwa distributor yang asli Bondowoso hanya tiga orang. Selebihnya, berasal dari luar kota. Ini, yang kemudian menyebabkan carut-marutnya distribusi pupuk bersubsidi.

Hal yang sama, disampaikan Suprapto. Pengalamannya menjadi distributor di Bondowoso, baru sekali ini dimarah anggota dewan. “Selama saya menjadi distributor, baru kali ini Komisi II DPRD, garang. Ini gara-garanya, distributor dari luar yang tidak amanah menjalankan tugasnya,” keluh Prapto-sapaannya. (zen/sit)

Sikapi Temuan Lapangan, Komisi II DPRD Bondowoso Panggil KP3 dan Distributor Pupuk

Memontum 1 — Sun, 06 Mar 2022 13:03:18 +0000

Memontum Bondowoso – Carut marutnya pendistribusian pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Bondowoso, membuat gerah Komisi II DPRD Bondowoso. Karenanya pada Senin (07/03/2022) besok, Komisi II akan menjadwalkan rapat kerja (Raker) dengan mengundang KP3 dan distributor pupuk di Graha Paripurna DPRD pukul 09.00.

Ada beberapa catatan penting, dalam undangan itu. Komisi II memerintahkan kepada seluruh pimpinan dan anggota KP3, untuk menghadiri undangan tersebut. Termasuk, distributor penyalur pupuk bersubsidi harus hadir dan tidak boleh diwakilkan.

Ketua Komisi II, Andi Hermanto, membenarkan kalau pihaknya mengundang KP3 dan distributor penyalur pupuk bersubsidi. Hal ini sangat penting, karena kedua instutusi ini yang bertanggungjawab atas carut-marutnya pendistribusian pupuk bersubsidi.

“Komisi II mengundang kedua institusi ini (KP3 dan distrbutor pupuk) untuk mempertanggung jawabkan penyaluran pupuk bersubsidi di Bondowoso,” kata Politisi PDI-Perjuangan, kepada Memontum.com, Minggu (06/03/2022).

Baca juga :

Karena setelah Komisi II melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke sejumlah kecamatan, ditemukan banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh distributor pupuk. Dampaknya, ini kemudian merugikan petani.

Ditambahkannya, bahwa disisi lain, KP3 yang mempunyai tanggungjawab atas kelancaran pupuk bersubsidi, sama sekali tidak melakukan pembinaan pada distributor pupuk. Apalagi, sampai memberikan sanksi.

Apapun alasanya, tambahnya, harusnya petani tidak kesulitan mendapatkan haknya mendapatkan pupuk bersubsidi. Sebab, kalau dipaksa membeli pupuk non subsidi, maka costnya terlalu mahal dan kasihan petani. Karena, sudah pasti tidak imbang dengan pendapatannya.

“Ini terkait dengan Ketahanan Pangan Nasional (KPN). Jika pertanian tidak berhasil gara-gara petani dipersulit untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, sama artinya dengan merapuhkan KPN,” ujarnya. (zen/gie)

Distributor Pupuk Terlalu Banyak Jadi Catatan Temuan Sidak Komisi II DPRD Bondowoso

Memontum 1 — Mon, 14 Feb 2022 15:43:44 +0000

Memontum Bondowoso – Komisi II DPRD Bondowoso belum membuat rekomendasi terkait dengan hasil inspeksi mendadak (Sidak), yang sudah dilakukan. Alasannya, karena Sidak yang dilakukan masih menyisakan empat jadwal lagi yang belum dilakukan. Karenanya, belum melangkah pada proses pembuatan rekomendasi.

Namun demikian, dari rangkaian Inspeksi Mendadak (Sidak) ke sejumlah distributor dan kios pupuk, sedikit demi sedikit penyebab amburadulnya distribusi pupuk bersubsidi di Bondowoso, sudah mulai bisa terinventarisir. “Sidak yang kami lakukan sudah hampir final. Tinggal empat titik lagi. Dari sekian Sidak yang kami lakukan, ada sejumlah temuan di lapangan yang menyebabkan petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi walaupun stoknya melimpah,” kata Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Andi Hermanto, Senin (14/02/2022).

Dugaan sementara di lapangan, lanjut Politisi PDI-Perjuangan ini, penyebabnya ada dua faktor. Yang pertama, di Bondowoso terlalu banyak distributor pupuk. Kedua, adanya dua distributor pendatang baru. “Idealnya, kota sekecil Bondowoso cukup tiga hingga empat distributor. Realitanya di Bondowoso, justru ada hingga 12. Yang asli Bondowoso hanya tiga orang, yaitu H Syamsul Arifin, Suprapto dan Fendi. Sembilan distributor lainnya, dari luar kota,” terangnya.

Baca juga :

Memang, tambahnya, siapapun boleh menjadi distributor dan itu berlaku dimanapun. Tapi, secara psikologi kalau asli putera daerah, untuk mempersulit ‘saudara’nya sendiri untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, tentu itu akan menjadi beban moral.

“Setidaknya, ada dua temuan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Yaitu di Kecamatan Pakem dan Tegal Ampel,” terangnya.

Lalu, tambahnya, di Kecamatan Tenggarang, diduga ada kios pupuk yang berani menjual pupuk bersubsidi seharga Rp 320 hingga Rp 350 ribu/kuintal. Sementara kalau membawa KTP, harganya Rp 280 ribu/kw. Bahkan ada yang berani menjual ke luar kota. (zen/sit)

Libatkan Dinas Pertanian, DPRD Bondowoso Kembali Pantau Kios dan Distributor Pupuk

Memontum 1 — Thu, 03 Feb 2022 16:05:00 +0000

Memontum Bondowoso – Komisi II DPRD Bondowoso kembali melakukan pemantauan ke kios dan distributor pupuk. Menggandeng Dinas Pertanian, eksekutif dan legislatif bersama turun langsung ke kios dan distributor. Bahkan, ujung tombak di lapangan yakni petugas Penyuluh Pertanian (PPL) juga diikutsertakan.

Anggota Komisi II DPRD Bondowoso, dari Fraksi Persatuan Pembangunan dan Demokrat, Abdulatip, mengungkapkan bahwa dalam setiap Kunker, peserta atau warga yang ditemui pasti dan selalu menanyakan kelangkaan pupuk bersubsidi. “Ini menjadi perhatian dan kasihan petani. Karena saat membutuhkan pupuk bersubsidi, harganya mahal dan sulit didapat. Terutama, petani yang hanya bisa menanam setahun sekali,” kata mantan Kades ini, Kamis (03/02/2022).

Baca juga :

Ditambahkannya, bahkan pihaknya yang juga seorang petani, juga sulit mendapatkan pupuk bersubsidi. Kalaupun ada, maka harganya berkisar Rp 300 hingga Rp 350 ribu/kw. Padahal sesuai HET, hanya Rp 225 ribu/kw.

Sementara itu, Ketua Komisi II, Andi Hermanto, S.Sos, mengatakan bahwa Kunker kali ini memang fokus pada Sidak keberadaan pupuk bersubsidi. Berdasar hasil kajiannya atas pengaduan yang dilakukan petani.

Data memontum.com, HET pupuk jenis Urea Rp 2.250,00 per kg, SP-36 Rp 2.400,00, ZA Rp 1.700,00, dan NPK Rp 2.300,00 per kg. (zen/sit)

Hearing Kelangkaan Pupuk, Komisi II DPRD Dinilai Sia-sia

Memontum Editorial Team 1 — Mon, 18 Jan 2021 13:14:37 +0000

Memontum Pamekasan – Hearing kelangkaan pupuk bersubsidi berbagai jenis di Pamekasan dituding sia-sia. Pasalnya, tidak semua distributor, pengawas dan produsen hadir dalam hearing dengan komisi II DPRD Pamekasan, Senin (18/01).

Hearing yang dipimpin Ketua Komisi II Ahmadi, itu hanya menghadirkan distributor lama, seperti Sugesty dan Distributor langganan hearing. Sedikitnya, hanya dua distributor yang dihadirkan komisi II. Sisanya, dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Distan PP) Ajib Abdullah.

Perwakilan dari Sugesty meminta Komisi II menghadirkan produsen, semua Distributor dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten. Sebab, jika dihadirkan semua akan maksimal.

“Baru kali ini kami diundang untuk mengikuti rapat diawal tahun. Ini Bagus. Di Komisi II baru kali ini saya ikut rapat awal tahun. Biasanya akhir tahun. Sayangnya, produsen, semua distrobutor dan KP3 tidak hadir,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Formaasi Iklal Raka Putra menilai, hearing tersebut sia-sia. Pasalnya, kalau tidak ada tindakan tegas dari pihak-pihak terkait kelangkaan dan “permainan” pupuk akan terus terjadi.

“Bagaimana bisa, Distributor dan semua kios pupuk masih ada keterikatan famili. Ini bukan kebetulan. Tapi, kesengajaan,” paparnya.

Jika Komisi II lebih serius sedikit, dengan menghadirkan seluruh elemen termasuk KP3 permainan dibawah, minimal bisa ditekan. KP3 didalamnya terdapat kepolisian yang bisa melakukan pengawasan

“KP3 bahkan bisa melakukan penyelidikan jika ditemukan penyimpangan pupuk bersubsidi. Kalau hanya setengah-setengah kan benang kusutnya tidak ketemu,” sesal aktvis PMII itu. (adi/ed2)