Tim gabungan tersebut, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah titik distribusi utama untuk mencari tahu di mana letak sumbatan aliran LPG atau gas melon, Rabu (08/04/2026) tadi. Sidak sendiri, dipimpin langsung Camat Kencong bersama jajaran Polsek dan Koramil, dengan menyasar pangkalan-pangkalan besar dan agen resmi.

Dalam Sidak itu, kondisi di lapangan menunjukkan adanya dinamika yang cukup mengkhawatirkan. Di beberapa pangkalan, petugas mendapati stok tabung dalam kondisi kosong atau sangat terbatas. Padahal, menurut data pengiriman, distribusi dari pangkalan ke agen seharusnya berjalan normal.

Fenomena ‘barang ada tapi sulit dicari’ ini, menjadi fokus utama penyelidikan petugas di lapangan. Temuan paling mengejutkan dalam Sidak, adalah mengenai lonjakan harga di tingkat pengecer atau toko-toko kecil di pelosok desa.

Warga melaporkan, bahwa mereka terpaksa merogoh kocek hingga Rp 30 ribu untuk satu tabung LPG 3 kg. Padahal, Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah berada jauh di bawah angka itu. Bahkan, selisih harga yang hampir mencapai 100 persen ini, tentu sangat memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro seperti penjual gorengan atau warung makan kecil.

“Kami menerima banyak laporan dari ibu-ibu rumah tangga, yang mengaku harus berkeliling desa hanya untuk mencari satu LPG. Saat ketemu, harganya sudah tidak masuk akal. Inilah yang membuat kami harus turun langsung untuk memantau apa yang sebenarnya terjadi di rantai distribusi,” ujar salah satu petugas di sela-sela pemeriksaan pembukuan di sebuah pangkalan.

Baca juga :

Petugas sendiri, secara teliti mencocokkan jumlah LPG yang masuk dengan daftar pelanggan yang dilayani oleh pangkalan. Penyebab keterbatasan stok ini, diduga akibat adanya peningkatan permintaan yang tidak dibarengi dengan penambahan kuota reguler, atau adanya indikasi kebocoran distribusi ke sektor yang tidak berhak menggunakan gas subsidi.

Muspika Kencong juga menegaskan, bahwa subsidi energi ini adalah hak masyarakat miskin. Sehingga, segala bentuk penyelewengan adalah pelanggaran hukum. Pihak pangkalan diingatkan kembali, untuk memprioritaskan warga lokal dengan menunjukkan KTP sesuai aturan terbaru, guna meminimalisir aksi borong oleh spekulan.

Koordinasi dengan pihak distributor dan Pertamina, juga segera dilakukan oleh pemerintah kecamatan. Tujuannya, agar ada percepatan pengiriman stok tambahan atau dropping ekstra untuk menormalkan kondisi pasar.

Warga Kencong kini juga sangat menggantungkan harapan pada langkah konkret pemerintah. Bagi mereka, LPG 3 Kg bukan sekadar barang dagangan, melainkan kebutuhan primer yang menentukan apakah dapur mereka bisa mengepul atau tidak.

Dengan dilakukannya Sidak rutin dan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan harga elpiji di Kencong dapat kembali stabil dalam hitungan hari. Muspika juga berkomitmen, untuk terus mengawal isu ini hingga harga di tingkat pengecer kembali mendekati HET.

Masyarakat juga diimbau, untuk tetap tenang dan tidak melakukan panic buying yang justru bisa memperkeruh situasi kelangkaan di lapangan. (rio/gie/adv)

Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Diskopindag Kota Malang, Luh Putu Eka Wilantari, menyampaikan bahwa lonjakan harga ini diduga akibat panjangnya rantai distribusi yang melibatkan beberapa pengecer. “Mungkin di Pasar Klojen tinggi, karena dari pengecer ke pengecer. Sepertinya ada masalah di rantai distribusinya itu. Maka harga melonjak tinggi diatas HET,” kata Eka-sapaannya, Kamis (06/02/2025) tadi.

Untuk mengatasi lonjakan harga tersebut, Diskopindag Kota Malang juga telah mendatangkan Minyakita langsung dari distributor menengah (D2) ke beberapa pasar. Seperti yang dilakukan hari ini, menyasar Pasar Kasin dan Mergan, kemudian kemarin juga menyasar Pasar Sawojajar dan Bunul.

“Kami juga akan segera berkoordinasi dengan pedagang yang ada di Pasar Klojen, guna mengurangi lonjakan harga di tingkat konsumen,” tambahnya.

Baca juga :

Di samping itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang juga akan menyiapkan langkah lebih luas untuk mengendalikan inflasi menjelang Ramadan 2025. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, mengatakan bahwa pengendalian harga akan menjadi prioritas agar tidak membebani masyarakat.

“Sekitar awal Maret atau akhir Februari, kita akan mengambil langkah-langkah untuk menjaga inflasi selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri,” ujar Sekda Erik.

Beberapa upaya yang disiapkan,.antara lain penyelenggaraan Pasar Murah dan program Warung Tekan Inflasi untuk menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil dan pasokan tetap aman. “Kami akan intensifkan begitu mendekati bulan Ramadan,” tambahnya.

Selain pengendalian harga, Pemkot Malang juga tengah merancang kebijakan pembatasan kegiatan tertentu selama bulan Ramadan, termasuk aturan terkait tempat hiburan malam. “Saat ini sedang dalam pembahasan dan akan diimplementasikan menjelang Ramadan,” imbuh Erik. (rsy/sit)

Dari hasil pemantauan tersebut, diketahui harga bahan pokok masih terkendali dengan baik. Seperti, bawang merah, bawang putih, cabai dan tomat tidak mengalami kenaikan harga yang signifikan.

“Semua bahan pokok masih terkendali, di pasar relatif aman tidak terjadi kenaikan dan lonjakan harga tinggi. Jadi semua masih standart, baik cabai, tomat, bawang,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Ditambahkannya, situasi pasar di Kota Malang berbeda dengan tren nasional, yang mencatat bahwa ada kenaikan harga bahan pokok. Seperti pada bawang merah, bawang putih dan cabai.

“Dari hasil rapat inflasi pada Senin kemarin, beberapa komoditas nasional menunjukkan adanya kenaikan harga. Namun, di Kota Malang, harga tetap stabil,” ujarnya.

Baca juga :

Dalam kunjungan ke distributor, Pj Wali Kota Iwan juga memastikan ketersediaan bahan pokok seperti beras dan minyak goreng. Menurutnya untuk stok tersebut aman hingga dua bulan ke depan.

“Stok beras dan minyak goreng di distributor masih cukup banyak. Ini memberikan jaminan bahwa kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, terutama menjelang Pilkada dan libur akhir tahun,” tambahnya.

Lebih lanjut, Pj Wali Kota Iwan juga menyampaikan bahwa pemantauan harga dan stok bahan pokok akan terus dilakukan, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). “Kami akan cek kembali mendekati Nataru untuk memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman dan harga terkendali,” imbuhnya.

Dengan kondisi yang stabil dan terkendali, Pemerintah Kota Malang optimis pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dapat berjalan lancar tanpa gangguan dari sisi kebutuhan bahan pokok masyarakat.

Sebagai informasi, dalam pemantauan tersebut, menurutnya dilakukan oleh dua tim. Tim pertama, yang dipimpin Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso, mulai sejak pagi di pasar tradisional. Tim kedua, dipimpin oleh Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, yang melakukan tinjauan usai melepas petugas Pilkada Serentak 2024. (rsy/sit)

Pelaksanaan kegiatan sendiri, dipimpin langsung Pj Wali Kota Probolinggo, M Taufik Kurniawan dengan melibatkan Tim Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Bersubsidi. Diantaranya, perwakilan dari Polres Probolinggo Kota, Kodim 0820, Kejaksaan Negeri serta perangkat daerah terkait.

Dalam kunjungan tersebut, beberapa lokasi yang menjadi tujuan meliputi distributor CV Surya Alam Raya di Jalan Panglima Sudirman, Kios Pupuk Toko Sriwijaya di Jalan Pahlawan, Kios Pupuk UD Sumber Tani di Jalan Mastrip serta Kios Pupuk Sumber Pertanian di Jalan Mangga, Sumber Wetan. Di momen itu, tim menyampaikan beberapa pertanyaan kepada pemilik usaha. Antara lain, mencakup ketersediaan stok pupuk bersubsidi, progres penyaluran, mekanisme distribusi, kendala yang dihadapi serta memberikan masukan terkait optimalisasi penyerapan pupuk oleh petani.

Di sela kunjungan, Pj Wali Kota Taufik mengungkapkan bahwa stok pupuk bersubsidi di Kota Probolinggo, masih dalam kondisi aman. Bahkan, dari hasil pengamatan menunjukkan adanya stok berlebih dikarenakan beberapa faktor, salah satunya karena belum masuknya musim tanam.

“Aman, distributor aman, di agen juga aman. Nggak ada kelangkaan, justru berlebih sehingga mereka agak kesulitan malah door to door ke petani-petani. Nah, mungkin petani sendiri ternyata ada kendala terkait keuangannya dan memang belum masa tanam ya. Jadi, mungkin mereka masih belum perlu,” kata Pj Wali Kota.

Dirinya juga berpesan kepada para pemilik kios dan distributor, agar selalu mengkomunikasikan ketersediaan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani dan petani mitra. Hal ini penting, untuk memastikan pupuk bersubsidi dapat terserap secara optimal oleh petani.

Baca juga :

“Pesannya adalah pemilik kios juga tentunya lebih aktif untuk mengimbau ke petani. Ternyata ada yang petani tidak tahu bahkan termakan isu dibilang stok langka, padahal ada. Jadi tentunya komunikasi agen ke petani-petani itu bisa ditingkatkan lagi. Kalau perlu petanikan sekarang sudah punya handphone (HP) ya, mungkin bisa diusulkan ada grup WhatsApp,” paparnya.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, Fitriawati, yang turut mendampingi pelaksanaan mengungkapkan tingkat penyerapan pupuk bersubsidi oleh petani jenis Urea telah mencapai 76 persen. Sementara, untuk pupuk jenis NPK mencapai 73 persen. Menurutnya, angka tersebut masih terhitung normal mengingat sudah mendekati penghujung tahun.

“Memang sudah selayaknya seperti itu ya, ini kan kurang beberapa hari lagi sampai akhir tahun,” kata Kadis Fitriawati.

Sementara itu, salah satu pengelola distributor pupuk bersubsidi dari CV Surya Alam Raya, Yohanes, menegaskan bahwa operasional dan penyaluran pupuk bersubsidi di tempatnya berjalan aman dan lancar. “Ga ada, semua lancar-lancar saja sih selama ini. Semuanya lancar dan sesuai prosedur semuanya,” jelasnya.

Diketahui, harga pupuk bersubsidi telah ditetapkan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk Pupuk Urea, HET adalah Rp 2.250 perkilogram atau Rp 112.500 untuk kemasan 50 kilogram. Sementara untuk pupuk NPK, HET ditetapkan sebesar Rp 2.300 per kilogram atau Rp 115 ribu untuk kemasan 50 kilogram.

Turut mendampingi pula dalam kegiatan itu, Plh Sekda Kota, Wawan Soegyantono, Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Inspektur Kota Probolinggo, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan serta pihak terkait lain. (kom/pro/gie)

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Much Rony, menyampaikan bahwa inspeksi dilakukan sebagai bagian dari lanjutan pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh KP3. “Tadi juga dilakukan pengecekan di tingkat distributor. Kemudian dilanjutkan ke kios, karena di sini kios merupakan kepanjang tanganan dari distributor,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan, dalam pelaksanaan ini dari pengawas pestisida juga melakukan pengecekan terkait tanggal kadaluarsa serta pengecekan produk pestisida yang diizinkan atau tidak. “Hasilnya, semua pestisida termasuk yang diizinkan,” tambahnya.

Ditambahkannya, bahwa apa yang dilakukan tersebut merupakan amanah dari Perbup dan dilakukan secara reguler. Dimana, pemantauan lapangan dilakukan dua kali dalam setahun.

Baca juga :

Realisasi dari RDKK Kabupaten Jombang sendiri, sampai saat ini sebesar 40 persen, dengan target hingga akhir tahun sebesar 95 persen. “Intinya, kita ingin memastikan bahwa produk-produk bersubsidi jatuh kepada petani yang berhak. Sementara hasil pantauan di distributor dan kios, itu semua aman dan ketersediaan cukup,” paparnya.

Ketika disinggung terkait sanksi bila kedepannya ada temuan, maka menurutnya akan ada sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran. “Kita lihat tingkat pelanggarannya dan akan dilakukan diskusi dengan pihak kepolisian serta kejaksaan. Sifatnya bisa berupa pembinaan, pencabutan hingga ditempuh jalur hukum. Seperti kejadian beberapa tahun lalu, sampai ada yang masuk penjara,” ungkapnya.

Pemilik Kios Pupuk, Gatot, mengatakan sangat mendukung langkah itu. Sehingga, semua nantinya berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dirinya juga menambahkan, bahwa kios miliknya melayani empat Poktan yang ada di Dessa Peterongan dan Desa Mancar. Total anggotanya yaitu sebanyak 131 petani padi dan jagung.

“Jumlah pupuk cukup dan proses pendistribusiannya semua lancar. Tetapi, memang banyak petani mengeluh terkait jatah pupuk bagi petani yang masih kurang. Harapannya, ada penambahan pupuk yang menjadi jatah dari petani,” ujarnya. (azl/sit)

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pamekasan, Ach Faisol, menyampaikan bahwa ada sejumlah elemen yang dilibatkan Pj Bupati Pamekasan, dalam mengatasi persoalan pupuk. “Yang diundang dalam pertemuan ini mulai distributor, kios, Pupuk Indonesia, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3), jajaran OPD dan kepala desa. Jadi, ini untuk mensinkronkan berbagai kendala-kendala,” katanya.

Mantan Kepala Dispenduk Capil itu mengatakan, usulan Kades agar masyarakat dilayani secara penuh pada ketersediaan pupuk. Apalagi, dalam menghadapi musim tanam tembakau di masyarakat Pamekasan.

Baca juga :

“Harapan dari kepala desa tadi, itu masyarakat bisa dilayani terkait dengan pupuk. Hanya saja, ini masih dicarikan solusi karena terkait dengan regulasi,” tambahnya.

Faisol menambahkan, prosedur mengurus pupuk dari distributor ke kios, perlu di telaah secara mendalam agar mempermudah masyarakat. “Prosedur mengurusnya itu yang kita telaah lebih jauh. Karena bisa tidaknya solusi yang muncul, itu tergantung regulasi,” tuturnya.

Dirinya juga meminta, agar kios mencatat harga eceran tertinggi (HET) ketika kelompok tani menebus pupuk. Jika lebih, maka harus dengan kesepakatan-kesepakatan sebelumnya. Apalagi, HET sudah termaktub pada Permentan Nomor 10 tahun 2022.

“Kalau harganya lebih dari HET, maka itu harus sudah ada kesepakatan-kesepakatan. Semisal minta diantar dan menambah ongkos. Tapi HET tidak boleh lebih. Kami minta agar kios mencatat HET,” tambahnya. (azm/gie)

Kapolres Situbondo, AKBP Dwi Sumrahadi Rakhmanto, melalui Kasatreskrim Polres Situbondo, AKP Momon Suwito Pratomo, mengatakan pengecek LPG 3 Kg ke pangkalan-pangkalan dilakukan sebagai bentuk antisipasi adanya penyalahgunaan penjualan. “Kita pastikan dahulu agen atau pangkalan, bagaimana penyalurannya sudah sesuai atau belum. Apakah ada kendala atau keterlambatan,” kata AKP Momon Suwito Pratomo.

Lebih lanjut AKP Momon mengatakan, dari hasil survei LPG 3 kilogram di Pangkalan SPBU Panji, penjualannya sudah dilakukan dengan benar. Yaitu, setiap pembeli harus menggunakan KTP. 

“Tidak ada kenaikan harga LPG 3 Kg di pangkalan SPBU Panji. Harga juga masih sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dan sesuai dengan Peraturan Gubernur,” jelas mantan anggota Polwil Malang itu.

Baca juga :

Dirinya juga menegaskan, bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan penggunaan LPG 3 Kg. Sebab, LPG bersubsidi ini hanya boleh digunakan untuk rumah tangga dan tidak boleh digunakan oleh pelaku usaha menengah atas.

“Kita akan lakukan pemantauan secara masif. Apabila ada pelaku usaha rumah makan besar atau hotel yang terbukti menggunakan LPG bersubsidi ini, maka akan kita lakukan penindakan sesuai peraturan,” tegasnya.

Sementara itu, Pengawas Pangkalan Gas LPG 3 Kg di SPBU Panji, Heri, mengatakan jika masyarakat yang akan membeli LPG 3 Kg diwajibkan menggunakan KTP. “Satu KTP untuk pembelian satu tabung LPG 3 kilogram,” ujarnya.

Heri menjelaskan, bahwa dalam sehari jatahnya hanya sebanyak 150 tabung gas LPG 3 kilogram dan pengirimannya di bagi dua kali sehari. “Untuk 150 gas LPG tabung melon, itu hanya dalam waktu beberapa jam sudah habis terjual. Kalau yang non subsisi, dari 50 tabung biasanya terjualnya lama,” paparnya. (her/gie)