Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I Badan Gizi Nasional (BGN), Harjito, menegaskan bahwa pengawasan dilakukan sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah ditetapkan pemerintah. Arahan tersebut, menurutnya merupakan instruksi langsung Presiden agar kualitas pelayanan gizi benar-benar terjaga.

“Jika ada SPPG yang tidak sesuai juknis, perintah Presiden jelas, harus di-suspend,” tegas Harjito, Sabtu (27/03/2026) tadi.

Dikatakannya, bahwa suspend tersebut merupakan penghentian operasional sementara sambil menunggu mitra memperbaiki layanan sesuai standar. Beberapa aspek yang menjadi penilaian utama antara lain kelengkapan fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pengelolaan sampah, hingga sistem keamanan pangan.

Baca juga :

“Kalau semua persyaratan sudah dipenuhi, operasional bisa langsung kami buka kembali,” katanya.

Untuk pelaksanaan di Kota Malang, BGN menyebut kondisi secara umum masih terkendali. Walaupun, ada satu kasus terkait menu makanan yang sempat viral dan sempat dihentikan sementara operasionalnya. Namun, BGN telah melakukan pembinaan serta edukasi kepada pengelola.

“Alhamdulillah, secara umum kondisi di Kota Malang sudah oke,” ujarnya.

Secara nasional, pengawasan MBG menunjukkan angka evaluasi yang cukup besar. Dari periode Januari hingga Maret 2026, hampir 2.500 SPPG sempat masuk daftar penindakan.

Namun, per 25 Maret 2026, jumlah tersebut berhasil ditekan menjadi 752 SPPG di seluruh Indonesia setelah dilakukan pembinaan dan perbaikan layanan. “Apabila masyarakat yang menemukan kendala dalam pelaksanaan MBG dapat melapor melalui Call Center 127, maupun melalui jaringan pengawas wilayah seperti Karek, Korwil, Korcam, hingga kantor pengawasan BGN. Kami pastikan setiap laporan masyarakat akan segera direspons,” imbuh Harjito. (rsy/sit)