Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, mengatakan bahwa progres pembangunan relokasi Pasar Induk Gadang saat ini telah mencapai 85 persen. Sisa pekerjaan yang belum terselesaikan mayoritas berupa tahap finishing dan pengaspalan akses jalan menuju kawasan pasar.

“Progres pembangunan Pasar Induk Gadang sudah sekitar 85 persen. Tinggal kurang 15 persen untuk finishing. Mudah-mudahan bulan Juni ini selesai semua,” ujar Eko, Selasa (26/05/2026) tadi.

Menurutnya, percepatan penyelesaian dilakukan sesuai instruksi Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, agar pembangunan akses jalan menuju kawasan Bumiayu segera dituntaskan. Eko juga menegaskan, bahwa pembangunan relokasi sementara Pasar Induk Gadang tidak menggunakan dana APBD maupun APBN.

Baca juga :

“Seluruh proses pembangunan dilakukan secara swadaya melalui urunan para pedagang yang menempati pasar. Tidak menggunakan APBD maupun APBN,” tegasnya.

Eko juga menyebut, bahwa relokasi sementara membawa sejumlah dampak positif. Mulai dari kembali berfungsinya jalan dan jembatan di kawasan pasar, penataan pasar yang lebih rapi dan bersih, hingga potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi dan parkir.

Selain itu, Pemkot Malang memastikan tidak ada peralihan aset pemerintah kepada pihak manapun dalam proses penataan Pasar Induk Gadang. Seluruh aset tetap menjadi milik pemerintah daerah. “Tidak ada perubahan aset pemerintah kepada perorangan. Semua tetap menjadi milik Pemkot Malang,” katanya.

Di sisi lain, aktivitas perdagangan di lokasi relokasi sementara juga mulai menunjukkan geliat ekonomi yang cukup besar. Diskopindag mencatat perputaran uang di lokasi relokasi sementara mencapai Rp 20 miliar hingga Rp 25 miliar per bulan. “Kalau per hari bisa Rp2 sampai Rp3 miliar,” imbuh Eko. (rsy/sit)

Menurut Eko, saat ini proses relokasi masih berada pada tahap pembersihan area belakang lokasi relokasi yang telah selesai dibangun. Sebelum pedagang dipindahkan, pemerintah harus memastikan akses masuk dan area berjualan benar-benar siap.

“Yang kita pindahkan itu pedagangnya, bukan hanya barangnya. Jadi tempat relokasinya harus benar-benar siap dulu,” ujar Eko, Senin (30/03/2026) tadi.

Eko menjelaskan, bahwa proses pembersihan dilakukan dengan membongkar kios-kios yang selama ini digunakan sebagai tempat tinggal maupun kios yang sudah tidak difungsikan untuk aktivitas perdagangan. Tercatat, ada sekitar 300 kios yang dipakai sebagai tempat tinggal pedagang harus dibongkar terlebih dahulu agar akses menuju area relokasi dapat digunakan.

Baca juga :

“Saat ini progres pembongkaran telah mencapai sekitar 40 persen. Harapannya segera rampung agar 1.200 pedagang yang selama ini berjualan di pinggir jalan dapat dipindahkan ke dalam secara serentak,” ucapnya.

Eko menegaskan, proses relokasi ini tidak mengalami kemunduran jadwal. Dia meluruskan bahwa target H+7 Lebaran sebelumnya merupakan awal tahapan pembersihan, bukan perpindahan pedagang secara penuh.

“H+7 itu mulai prosesnya, bukan langsung pindah semua. Sekarang tahapannya pembersihan dulu,” katanya.

Nantinya, setelah seluruh pedagang berhasil direlokasi, tahapan berikutnya adalah perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan di kawasan Pasar Induk Gadang. Dengan dilakukan perbaikan tersebut diharapkan dapat mengembalikan fungsi akses lalu lintas serta meningkatkan kenyamanan masyarakat di kawasan pasar.

“Setelah relokasi selesai, langsung perbaikan jalan supaya akses kembali normal dan masyarakat juga lebih nyaman,” imbuh Eko. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Raymond, itu mengatakan bahwa di awal terdapat 42 kota dan kabupaten yang direncanakan mengikuti program tersebut. Namun, jumlahnya mengerucut menjadi sekitar 31 daerah dan Kota Malang masih termasuk di dalamnya.

“Hasil zoom dengan Dirjen Bangda Kemendagri, Kota Malang masih masuk, tetapi memang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi,” ujar Raymond, Selasa (03/03/2026) tadi.

Dikatakan Raymond, bahwa salah satu syarat utama adalah kesiapan anggaran dari daerah. Berdasarkan kajian teknis tahun 2023, kebutuhan anggaran pembangunan fasilitas Waste to Energy (WTE) atau LSDP diperkirakan sekitar Rp 187 miliar. Nilai itu, dipastikan akan menyesuaikan jika direalisasikan pada 2026 atau 2027.

“Skema pendanaannya menggunakan sistem reimburse. Artinya, Pemkot Malang harus membangun terlebih dahulu menggunakan APBD, kemudian digantikan oleh pemerintah pusat. Komitmen kepala daerah dan Ketua DPRD untuk menyiapkan anggaran menjadi syarat penting. Apakah di PAK 2026 atau 2027, itu yang sedang dibahas,” jelasnya.

Baca juga :

Dalam hal ini, menurutnya DLH cenderung mengarah pada skema LSDP yang output-nya berupa Refuse Derived Fuel (RDF). Namun, jika pemerintah pusat mengarahkan ke skema Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), maka siap akan mengikuti. Hanya saja, untuk PSEL, kebutuhan pembiayaan lahan dinilai cukup besar dan masih belum memungkinkan ditanggung daerah.

“Untuk target pekerjaan fisik direncanakan mulai 2027,” tambahnya.

Dukungan terhadap proyek RDF juga datang dari DPRD Kota Malang. Anggota Komisi C, Arief Wahyudi, menegaskan persoalan sampah sudah saatnya menjadi super prioritas pembangunan 2027. Saat ini, TPA Supit Urang masih mengandalkan metode sanitary landfill. Padahal, volume sampah yang masuk mencapai sekitar 520 ton per hari.

“TPA Supit Urang sudah mendekati overload. Penanganan sampah harus menjadi super prioritas tahun depan,” ucap politisi PKB tersebut.

Menurutnya, skema RDF bisa menjadi solusi utama selama tidak bertentangan dengan regulasi Kementerian Lingkungan Hidup. Arief mendorong agar RDF segera dimasukkan dalam RKPD 2027, sehingga penganggarannya bisa dikawal dalam pembahasan APBD. (rsy/sit)

Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyampaikan bahwa di Kabupaten Malang mempunyai pantai dan wisata alam, sementara Kota Batu dikenal dengan wisata pegunungan dan wisata buatan.

“Kota Malang juga punya wisata-wisata yang menjadi daya dukung dari wisata ini. Salah satunya adalah sarana prasarana penunjang pariwisataan seperti mall, hotel yang representatif, seperti itu,” kata Sekda Erik, Senin (01/12/2025) tadi.

Sehingga, keterpaduan pengelolaan pariwisata antar tiga daerah itu, diharapkan akan bisa semakin terpadu dan bisa menjadi daya dorong pertumbuhan ekonomi di tiga daerah tersebut.

Baca juga :

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Batu, Zadiem Effisiensi, turut menekankan pentingnya sinergi dalam meningkatkan lama kunjungan wisatawan. Menurutnya, jika pengelolaan dilakukan bersama, wisatawan tidak hanya berkunjung sehari, tetapi dapat tinggal lebih lama dengan pilihan destinasi yang lebih beragam.

“Kalau kita sudah sinergi, harapannya kunjungan wisata di Malang Raya ini tidak hanya sehari, tapi bisa berhari-hari. Hari ini di Kota Malang, besok di Kota Batu, lanjut ke Kabupaten Malang,” tambah Zadiem.

Zadiem menyebut, jumlah wisatawan di Kota Batu yang mencapai 10 juta pengunjung tahun lalu, diharapkan terus meningkat. Target tahun depan pun diproyeksikan naik.

“Tiap tahun ke tahun kemarin 10 juta wisatawan, harapannya wisatawan di Kota Batu terus bertambah terus tiap tahunnya,” ucapnya.

Terkait optimalisasi destinasi wisata yang selama ini kurang tersentuh perawatan atau masih minim kunjungan, Zadiem menyampaikan bahwa kerja sama ini mencakup saling menginformasikan, melakukan pembinaan, pembimbingan hingga pengawasan. (rsy/sit)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menyampaikan bahwa perubahan estimasi waktu tersebut berdasarkan hasil rapat teknis bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). “Pada saat kami rapat dengan BBPJN bertempat di Kantor DPUPRPKP Kota Malang, itu mereka sudah menyusun time schedule. Bahwa pelaksanaan penanganan ini nanti sampai dengan tanggal 19 Desember 2025,” jelas Dandung, Jumat (28/11/2025) tadi.

Kemudian, ditambahkannya bahwa rincian tahapan pekerjaan sesuai dengan jadwal terbaru, yakni mulai 25 November hingga 1 Desember dilakukan penyiapan lahan dan area lereng. Kemudian, 2 sampai 13 Desember, pelaksanaan konstruksi berupa pembangunan plengsengan dan 14 hingga 19 Desember dilakukan pekerjaan timbunan dan perapihan akhir.

Baca juga :

“Perpanjangan jadwal ini bukan karena kendala, melainkan hasil dari perhitungan teknis yang lebih detail,” tambahnya.

Selama dilakukan pekerjaan konstruksi, yang akan berlangsung pada 2 hingga 13 Desember, lalu lintas di lokasi akan dilakukan penutupan lajur sisi timur. Sehingga diberlakukan sistem buka-tutup.

“Pekerjaannya pakai alat berat, sehingga hanya separuh jalan yang bisa digunakan, yakni sisi barat,” ujarnya.

Lebih lanjut, untuk arus lalu lintas yang terdampak akan dialihkan melalui Jalan Aris Munandar dan kawasan sekitarnya. Skema lengkap pengaturan lalu lintas akan dikoordinasikan oleh Dishub Provinsi, Dishub Kota Malang dan Satlantas Polresta Malang Kota.

“Nanti bisa dikonfirmasi ke Dishub Provinsi untuk teknis peralihannya. Rapat kemarin juga lengkap, termasuk Dishub Kota dan Satlantas,” imbuh Dandung. (rsy/sit)

Dari jumlah itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp 1,062 triliun. “Dari PAD tersebut, pajak daerah ditargetkan Rp 872,99 miliar, retribusi daerah Rp 129,73 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 32,47 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp 27,35 miliar,” kata Wali Kota Wahyu.

Selain PAD, pendapatan transfer juga menjadi penopang utama pendapatan daerah dengan target Rp 1,113 triliun. Nilai tersebut, meliputi transfer dari pemerintah pusat berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI No. S-62/PK/2025 tertanggal 23 September 2025 sebesar Rp 1,057 triliun, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Untuk tahun 2026, Kota Malang tidak mendapatkan alokasi Dana Insentif Fiskal. Sedangkan pendapatan transfer antar daerah ditargetkan Rp 55,78 miliar,” tambahnya.

Sementara itu, alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2026 belum tercantum secara detail. “DBHCHT akan dianggarkan setelah dilakukan pemetaan kebutuhan perangkat daerah, sesuai ketentuan penggunaannya,” ujarnya.

Baca juga :

Lebih lanjut Wali Kota Wahyu menyebut, bahwa proyeksi belanja daerah tahun 2026 direncanakan sebesar Rp 2,368 triliun. Belanja tersebut, terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 2,244 triliun, yang meliputi belanja pegawai Rp 1,18 triliun, belanja barang dan jasa Rp 992,83 miliar, hibah Rp 54,86 miliar dan bantuan sosial Rp 15,73 miliar.

Sedangkan belanja modal direncanakan Rp 100,98 miliar dan belanja tidak terduga Rp 21,74 miliar. Dengan demikian, terdapat defisit sebesar Rp 192,14 miliar, yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya. “Struktur RAPBD tahun 2026 tetap dalam posisi berimbang antara penerimaan dan belanja,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan bahwa ada pemangkasan anggaran dari pusat. Sehingga, memberi dampak cukup signifikan terhadap kemampuan fiskal daerah.

“Potongan anggaran dari pusat lumayan berpengaruh. Dari kekuatan fiskal kita yang 43 persen, bantuan dari pusat sekitar 20 persen atau sekitar Rp 284 miliar itu dipangkas. Jadi, kami harus memilah lagi program yang perlu disederhanakan,” ucap Mia, sapaannya.

Untuk menutup kekurangan tersebut, pihak legislatif bersama eksekutif akan mengoptimalkan PAD dengan skema intensifikasi pajak dan retribusi. “Kami akan genjot dari potensi parkir, retribusi pasar, hingga penerapan sistem e-retribusi. Tapi tetap harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat tahun depan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Jaya, itu menyampaikan bahwa dalam pembangunannya telah melakukan kontrak dengan pihak ke tiga, setelah melalui proses mini kompetisi. “Dari Harga Perkiraan Sementara (HPS) Rp 10 miliar, kami mendapatkan pemenang dengan nilai penawaran Rp 9,1 miliar. Nilai tersebut telah sesuai ketentuan dan spesifikasi teknis,” ujar Jaya, Sabtu (02/08/2025) tadi.

Kemudian, dikatakannya bahwa pembangunan tahap awal akan dilakukan sebanyak tiga lantai. Dengan pondasi, yang sudah dirancang untuk menahan enam lantai.

“Artinya ke depan bisa ditingkatkan, karena pondasinya sudah disiapkan untuk enam lantai,” tambahnya.

Baca juga :

Jaya berharap, dalam pembangunannya bisa rampung lebih cepat dari target yang telah ditetapkan. Sehingga, parkir vertikal tersebut dapat digunakan pada saat perayaan akhir tahun mendatang.

Sementara itu, pengawas pembangunan proyek, Andika, menyampaikan bahwa saat ini proses pembangunan sedang memasuki tahapan awal. “Hari ini masih persiapan dan tahlilan dahulu. Pengerjaan besar dimulai Senin (04/08/2025) lusa. Bagian belakang lokasi proyek akan dibongkar terlebih dahulu, baru kemudian pembangunan struktur dilakukan,” jelas Andika.

Andika juga menambahkan, bahwa seluruh area pembangunan telah disterilkan dari aktivitas parkir. Seluruh kendaraan yang sebelumnya parkir di lokasi tersebut, juga telah dialihkan ke parkir Jalan Majapahit untuk sementara waktu.

“Jumlah pekerja masih menunggu arahan dari pimpinan, tapi yang jelas proyek ini akan membutuhkan tenaga besar karena waktu pengerjaan yang cukup singkat,” imbuh Andika. (rsy/sit)

Beberapa Puskesmas yang diberi alokasi untuk rehab itu, diantaranya seperti Puskesmas Jabung, Puskesmas Pamotan-Dampit, Puskesmas Singosari, Puskesmas Sumbermanjing Kulon-Pagak, Puskesmas Turen dan Puskesmas Wonokerto-Bantur. Sementara untuk Pustu, diantaranya seperti Pustu Banjarejo-Pagelaran, Pustu Permanu-Pakisaji, Pustu Tegalgondo-Karangploso, Pustu Kalirejo-Kalipare, Pustu Pajaran-Poncokusumo, Pustu Pujiharjo-Turtiyudi dan Pustu Klampok-Singosari.

Mengenai besaran anggaran rehab, diketahui sangat bervariasi. Seperti rehab Puskesmas, nilai yang diberikan rata-rata di angka Rp 100 juta. Khusus Puskesmas Pamotan di angka Rp 194 juta, sementara Puskesmas Singosari Rp 200 juta, Puskesmas Turen Rp 154 juta dan Puskesmas Wonokerto Rp 150 juta.

Sementara untuk rehab Pustu, berada di angka rata-rata tidak jauh berbeda, yaitu Rp 100 juta. Meskipun, ada beberapa juga memiliki nilai anggaran tinggi. Seperti Pustu Pajaran dan Pustu Pujiharjo, di angka Rp 150 juta.

Baca juga :

Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, Puji Hadi Prasetyo, mengatakan bahwa pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan itu sekarang masih berlangsung. Karenanya, diharapkan pada Desember nanti, sejumlah rehabilitasi itu sudah selesai.

“Targetnya, awal Desember nanti semua rehab akan selesai. Sehingga, layanan maksimal untuk masyarakat di penghujung tahun, pun tetap maksimal. Setidaknya, Januari sudah tidak ada kendala,” katanya, Senin (14/10/2024) tadi.

Disinggung mengenai besaran anggaran, Puji menjelaskan, bahwa semua tergantung dari kebutuhan di lokasi. Karenanya, nilai penerima anggaran rehab memiliki variasi. Tergantung, bagaimana tingkat kerusakan yang terjadi.

“Biasanya dengan anggaran senilai itu, Puskesmas atau Pustu akan mengalokasikan untuk atap hingga dinding. Namun, semua tergantung dari pengajuan awal. Mengingat, kerusakan yang terjadi sangat bervariasi,” ujarnya. (sit)

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menyampaikan bahwa jembatan tersebut sebelumnya pernah mengalami kerusakan dan hanya mendapatkan pemeliharaan insidentil. Namun, melihat kondisi saat ini, perbaikan total dianggap perlu dilakukan, terutama menjelang musim hujan yang dikhawatirkan akan memperburuk situasi jika tidak segera ditangani.

“Kita bongkar total dan buat baru. Dari pada nanti ketika musim hujan ada aliran besar, malah terjadi apa-apa. Karena kalau secara kontruksi, memang sudah harus kita lakukan perbaikan,” kata Dandung, Jumat (11/10/2024) tadi.

Ditambahkannya, jika perbaikan jembatan tersebut menelan anggaran sebesar Rp 190 juta. Dengan target pengerjaan dilakukan, selama dua minggu ke depan atau finishing di akhir Oktober 2024 ini.

Baca juga :

“Pekerjaan finishing baru akan selesai pada akhir Oktober 2024 ini. Tapi kami upayakan dua minggu sudah bisa dilewati,” ujarnya.

Diakhir, Dandung berharap dengan dilakukan perbaikan, selain untuk mengantisipasi potensi masalah akibat peningkatan aliran air saat musim hujan, juga memberikan rasa aman dan nyaman pada pengguna jalan di wilayah tersebut.

Sementara itu, salah satu warga sekitar kawasan tersebut, Aisah, menyampaikan jika kendaraan roda dua masih bisa melewati samping jembatan yang sedang diperbaiki. Sedangkan untuk kendaraan roda empat harus mencari jalan alternatif lain.

“Sudah mulai hari Senin lalu dilakukan perbaikan. Kalau motor bisa lewat kanan, kiri tetapi gantian. Karena hanya muat satu motor yang melewati. Kalau mobil harus putar balik lewat Jalan Manisa tembusnya di Gor Ken Arok situ,” imbuh Aisah. (rsy/sit)