Pria yang akrab disapa Trio, itu berharap agar Alun-Alun Merdeka dapat berfungsi sebagai ruang rekreasi, hiburan, sekaligus ruang interaksi masyarakat. Karena itu, dirinya menekankan pentingnya menjaga kebersihan serta memperkuat koordinasi antarpihak agar kawasan tersebut tidak menjadi kumuh.

“Supaya nyaman untuk ditinggali ataupun dimanfaatkan sebagai tempat bermain masyarakat,” ujar Trio.

Menurutnya, keberadaan petugas yang siaga di kawasan Alun-Alun Merdeka juga sangat dibutuhkan. Petugas tersebut dapat berasal dari Satpol PP maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menjaga ketertiban sekaligus mengarahkan pengunjung.

“Petugas yang standby itu perlu, sangat perlu. Agar bisa mengarahkan dan menjaga kenyamanan,” tegasnya.

Baca juga :

Selain sebagai ruang rekreasi, Trio juga mendorong agar Alun-Alun Merdeka dapat dimanfaatkan sebagai ruang edukasi. Salah satunya melalui penyediaan titik-titik tertentu untuk perpustakaan keliling, sehingga masyarakat tidak hanya berekreasi, tetapi juga dapat menambah wawasan melalui kegiatan membaca.

Lebih lanjut, terkait dengan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), Trio menegaskan DPRD mendukung adanya penataan yang dilakukan secara terencana dan terkoordinasi. Menurutnya, penataan tersebut perlu melibatkan perangkat daerah terkait, seperti Bappeda dan Diskopindag, untuk menentukan lokasi-lokasi yang memungkinkan bagi PKL.

“Kita dorong adanya satu tempat khusus PKL yang bisa menjadi daya tarik wisata, seperti wisata kuliner atau belanja,” katanya.

Dirinya menilai penataan PKL di Kota Malang perlu dievaluasi, terutama dari sisi pendekatan. Trio menekankan pentingnya pendekatan humanis serta penyediaan lokasi yang nyaman dan dekat dengan pusat keramaian.

“PKL itu mencari keramaian. Kalau lokasinya tepat dan bisa menciptakan keramaian, mereka akan betah dan tidak berpindah-pindah,” imbuh Trio. (rsy/sit)

Hal ini dilakukan, karena Tumpak Sewu telah menjadi destinasi wisata yang dikenal luas baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal tersebut, disampaikan Bupati Lumajang, Indah Amperawati, seusai meninjau lokasi Grojokan Sewu di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Senin (10/03/2025) tadi. Kunjungan ini dilakukan, menyusul adanya polemik yang berkembang di masyarakat terkait pengelolaan destinasi wisata tersebut.

Bupati Lumajang yang akrab disapa Bunda Indah, ini mengatakan bahwa pemerintah daerah akan kembali membuka pengelolaan wisata setelah ada regulasi yang jelas mengenai tata kelola wisata di seluruh desa di Kabupaten Lumajang. “Ini bukan perkara mudah. Kami harus memahami betul penyebab polemik yang terjadi di masyarakat sebelum mengambil keputusan,” katanya.

Baca juga :

Lebih lanjut Bunda Indah menegaskan, bahwa Pemkab Lumajang akan melakukan penataan ulang terhadap Destinasi Wisata Tumpak Sewu, agar pengelolaannya dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak boleh menyerahkan pengelolaan wisata ini kepada pihak lain, tanpa adanya investasi yang berdampak pada pembangunan desa,” tegasnya.

Bupati Lumajang juga berharap, agar ke depan untuk kawasan Pronojiwo dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat Lumajang. Untuk itu, dirinya menekankan pentingnya sinergi dalam pengelolaan wisata, termasuk menyatukan sistem tiket masuk agar wisatawan mengenal destinasi ini sebagai satu kesatuan, yakni Tumpak Sewu.

“Saya ingin ke depan tidak ada lagi konflik antara Grojokan Sewu dan Tumpak Sewu, karena objek wisatanya tetap satu dan yang dikenal wisatawan adalah Tumpak Sewu. Oleh karena itu, tiket masuknya juga akan kami jadikan satu,” tegasnya.

Dengan langkah ini, diharapkan pengelolaan wisata di Lumajang dapat lebih tertata dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Serta, semakin memperkuat posisi Tumpak Sewu sebagai destinasi wisata unggulan di tingkat nasional maupun internasional. (kom/adi/gie)