Rangkaian pelaksanaan upacara sendiri, diawali dengan penghormatan kepada Inspektur Upacara, laporan komandan, pengibaran bendera Merah Putih disertai lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan mengheningkan cipta. Dilanjutkan, dengan pembacaan teks Pancasila, UUD 1945, serta pesan-pesan pahlawan nasional yang mengingatkan akan pengorbanan para pahlawan untuk kemerdekaan bangsa.

Amanat Menteri Sosial Republik Indonesia, Syaifullah Yusuf, yang dibacakan oleh Bupati Malang, menyampaikan pesan penting mengenai keteladanan dari para pahlawan bangsa. Poin utama yang ditekankan adalah kesabaran, semangat mengutamakan kepentingan bangsa, dan pandangan jauh ke depan demi generasi masa depan Indonesia. Amanat tersebut juga menegaskan bahwa perjuangan saat ini dilanjutkan melalui ilmu, empati, dan pengabdian dengan semangat memperkuat ketahanan nasional serta memajukan pendidikan dan keadilan sosial.

Bupati Malang juga mengingatkan, akan pentingnya untuk merenungkan perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan nyawanya untuk kemerdekaan Indonesia. Perjuangan tersebut, dimotivasi dengan perasaan cinta tanah air dan sikap yang penuh pengorbanan.

Baca juga :

“Dari Surabaya hingga Banda Aceh, dari Ambarawa hingga Biak, termasuk bumi Raja Ampat tempat kita berpijak, para pahlawan berjuang bukan demi diri sendiri, tetapi demi masa depan bangsa yang bahkan belum mereka kenal, yaitu kita semua yang hari ini berdiri di sini,” kata Bupati Malang.

Bupati Sanusi juga mengajak semua pihak, untuk meneladani semangat para pahlawan yang rela berjuang secara total untuk kepentingan bangsa dan negara. Perjuangan para pahlawan ini, dilakukan demi generasi mendatang agar bisa menikmati kemerdekaan.

Generasi saat ini, kata Bupati Malang, tidak lagi berjuang dengan mengangkat senjata. Namun, dengan jalan ilmu, empati, dan pengabdian. Perjuangan kini adalah membela yang lemah, menegakkan keadilan, dan memastikan bahwa tidak ada satu anak bangsa pun yang tertinggal dari arus kemajuan.

Dirinya juga menegaskan, bahwa semangat kepahlawanan harus diterapkan di semua lini kehidupan, mulai dari keluarga, masyarakat, dunia pendidikan, hingga tata kelola pemerintahan, guna mendukung visi pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni menuju masyarakat yang Sehat, Energik, Religius, Andal, Smart, dan Inovatif (SERASI). (pro/mlg/sit)

Dikatakan Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batu, Agus Mahmudi, bahwa skema one way diterapkan ketika terjadi kemacetan. Bahkan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Polres Batu terkait skema itu. “Penerapan skema one way dilakukan di sepanjang Jalan Ir Soekarno ke arah barat hingga Jalan Dewi Sartika,” terangnya, Jumat (22/12/2023) tadi.

Baca juga :

Dirinya menambahkan, bagi pengendara dari arah barat akan dialihkan melintasi jalur Oro-Oro Ombo maupun melalui Giripirno-Karangploso. “Skema ini diterapkan selama beberapa jam untuk antisipasi penumpukan kendaraan,” ujarnya.

Skema one way menurutnya adalah alternatif terakhir yang dilakukan ketika penerapan skema buka tutup jalur tidak berhasil. Bahkan skema one way sudah dilakukan uji coba pada Rabu (20/12/2023) lalu. “Skema ini diterapkan untuk kendaraan dari arah Malang ke Batu. Sedangkan arah sebaliknya Batu ke Malang akan dilewatkan jalur lain di bagian selatan dan utara,” paparnya.

Seperti diketahui, di Kota Batu setiap menjelang liburan Nataru, seperti tahun-tahun sebelumnya banyak wisatawan yang datang hingga terjadi penumpukan. Ini terjadi, disebabkan karena Kota Batu diprediksi menjadi salah satu daerah favorit di Jawa Timur yang bakal banyak dikunjungi. (put/gie)

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan jika penerapan rekayasa tersebut akan dikemas lebih baik lagi. Terlebih, treatment penerapan tersebut berbeda dengan rekayasa lalu lintas yang sebelumnya telah diterapkan di Jalan Untung Suropati.

“Karena di situ juga jalan nasional, di mana tingkat kepadatannya juga sangat tinggi. Sehingga, perlu meminimalisir risiko. Memang, kita rencananya eksekusi di tanggal 25 September 2023 ini. Tetapi rencananya, itu kita perlu mempelajari lagi, memperdalam di forum lalin. Intinya sosialisasi diperpanjang sampai nanti dinilai maksimal di forum lalin,” kata Jaya di Balai Kota Malang, Senin (25/09/2023) tadi.

Selain itu, ujarnya, pihaknya juga masih menunggu arahan lebih lanjut dari Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Dimungkinkan, dalam skema rekayasa lalin yang telah dirancang tersebut, juga belum dapat dipastikan berubah.

Baca juga :

“Masih kita diskusikan dengan forum Lalin dan tim ahli. Karena petunjuknya dari beliau (Pj Wali Kota Malang), harus dikaitkan dengan masterplan yang lebih besar lagi,” tambahnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa secara sekilas laporan terkait rekayasa lalin di Buk Gluduk, telah diterima. Namun, masih butuh waktu lebih untuk bisa diterapkan. Karena itu, pihaknya meminta kepada Sekda Kota Malang, agar segera dijadwalkan untuk rapat koordinasi (rakor) dengan Forum Lalin.

“Untuk kepentingan arus transportasi, tidak hanya cukup memperhatikan satu ruas jalan. Namun, harus ada data-datanya. Harus ada ruas yang lain dan saya minta Sekda agar diagendakan dengan forum Lalin,” imbuh Wahyu.

Dirinya berharap, hal itu bisa segera ditindaklanjuti. Bahkan, menurutnya akan lebih bagus jika pembahasan terkait rekayasa Lalin di kawasan Buk Gluduk bersama FLLAJ, bisa dilakukan dalam pekan ini.

“Saya kalau bisa tidak usah minggu depan. Kalau memang rapatnya tengah malam, ya kita lakukan saja. Tidak perlu nunggu minggu depan,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

“Sistem zonasi ini memang efektif. Itu bukti, bahwa saat ini pemerintah nyata-nyata hadir melalui sistem tersebut. Jika dahulu kita mengenal istilah pinter-pinteran, kini kita mengembangkan konsep zonasi yang lebih inklusif,” ungkap Suwarjana, Selasa (22/08/2023) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, jika dengan sistem zonasi tersebut memberikan kesempatan kepada semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki potensi kecerdasan yang beragam. Dengan adanya sistem tersebut, baik sekolah negeri maupun swasta menjadi pilihan bagi semua anak, tanpa memandang tingkat kecerdasan.

“Saya yakin bahwa manusia dilahirkan di dunia ini di sisi lain kurang kecerdasannya tapi di sisi lain pasti ada keistimewaan. Kalau kami setuju dengan sistem zonasi ini. Apalagi sistem ini juga memiliki tujuan baik untuk mewujudkan pemerataan pendidikan,” tambahnya.

Tidak hanya itu, pihaknya menegaskan jika keberadaan sistem zonasi tetap relevan karena memberikan kesempatan kepada semua anak, bahkan yang mungkin memiliki kelebihan dalam segi kecerdasan. “Bagaimanapun juga itu masih kita butuhkan. Pendidikan ini tidak ada yang bagus, tidak ada yang jelek, tapi semuanya bagus. Tidak ada yang favorit, tidak ada yang tidak favorit, tapi semuanya favorit. Yang memfavoritkan masyarakat, pemerataan pendidikan,” imbuh Suwarjana. (rsy/sit)